Oleh: Sumiati
Sahabat Tinta Media
Tinta Media -- Rencana pemerintah yang akan menaikkan tarif listrik pada 2022 tampaknya akan menjadi kado pahit bagi rakyat. Dikutip dari KompasTV.com pemerintah bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI tengah membahas penyesuaian kembali tarif tenaga listrik atau tariff adjustment yang akan diterapkan bagi mereka pada tahun depan.
Besaran kenaikan tarif belum diterapkan karena akan disesuaikan dengan kondisi perekonomian seiring pandemi Covid-19 yang membaik. Angka kenaikan tarif listrik belum ditetapkan. Namun, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengatakan itu akan diterapkan sesuai aturan awal pada 2022, dengan melihat kondisi pandemi Covid-19 yang terus membaik.
"Tarif listrik bagi golongan pelanggan non-subsidi ini bisa berfluktuasi alias naik atau turun setiap tiga bulan disesuaikan dengan setidaknya tiga faktor, yakni nilai tukar mata uang, harga minyak mentah dunia, dan inflasi," kata Rida dikutip dari Antara, Kamis (2/12/2021).
Naikan tarif listrik yang direncanakan per tiga bulan dengan tiga faktor tersebut menunjukkan, bahwa kebijakan negeri ini, termasuk tarif listrik, begitu terikat dengan segala ketentuan kapitalistik yang menjadi kebijakan yang mendunia, mulai dari fluktuasi nilai tukar mata uang, harga minyak dunia, dan inflasi. Sehingga, kebijakan kapitalistik pun yang diambil oleh penguasa negeri ini, tanpa memandang efek domino yang akan ditimbulkannya terhadap kehidupan rakyat yang semakin berat. Salah satu dampaknya, yaitu naiknya harga berbagai kebutuhan pokok yang lain, karena naiknya tarif listrik pasti mempengaruhi biaya produksi pada sektor industri. Belum naik saja, harga-harga berbagai kebutuhan pokok di akhir tahun ini, seperti harga telur ayam yang melonjak tajam, disamping harga minyak goreng yang masih tinggi. Apalagi jika setelah tarif listrik naik.
Sistem kapitalisme yang diterapkan dalam kehidupan kita saat inilah yang menjadikan negara ibarat pedagang bagi rakyatnya, lebih mengedepankan kepentingan para kapitalis (pemilik modal, lokal ataupun internasional), daripada rakyatnya. Para kapitalis inilah yang mengelola SDA kita, dengan tujuan mencari keuntungan, tanpa perduli dengan rakyat. Maka kebijakan penguasa selalu memenuhi kepentingan para kapitalis ini untuk mendapatkan keuntungan. Tidak ada jaminan dari negara terhadap pemenuhan kebutuhan pokok bagi rakyat, segala sesuatu tidak ada yang gratis, rakyat harus selalu membeli. Dengan dinaikkannya tarif listrik membuat kehidupan rakyat semakin sesak.
Padahal negeri ini begitu kaya akan sumber daya alam, termasuk batu bara sebagai bahan bakar pembangkit listrik, yang itu dapat mencukupi kebutuhan listrik masyarakat secara gratis, jika disandarkan kepada ketentuan syariat Islam. Rasulullah saw.bersabda: "kaum muslim berserikat dalam tiga perkara, yaitu padang rumput,air dan api."(HR Abu Dawud dan Ahmad).
Hadits di atas menjelaskan bahwa sumber daya alam itu milik umum (kaum muslimin), bukan milik individu, yang pengelolaannya haruslah dilakukan oleh negara, bukan oleh Individu atau swasta, dengan alasan apapun. Islam menentukan bahwa pengelolaan sumber daya alam itu harus adalah negara, sehingga yang merasakan kesejahteraan bukan hanya beberapa pihak tapi seluruh warga negara akan merasakan kesejahteraan. Sehingga rakyat dapat merasakan hasil kekayaan alam,secara gratis. Inilah yang diterapkan dalam sistem pemerintahan Islam, yaitu khilafah, di mana listrik murah atau bahkan gratis, bukanlah sebuah mimpi.
Wallahu'alam bishshowab.
