KORUPTOR, TIKUS BERDASI DARI PERGURUAN TINGGI

@tintamedia 0 Dibaca    Januari 12, 2024    Comment   

KORUPTOR, TIKUS BERDASI DARI PERGURUAN TINGGI

Tinta Media - Korupsi yang kian menjadi, dan meresahkan di tengah masyarakat. Mirisnya, Sebagian besar pelaku korupsi memiliki title yang tinggi dan berasal dari keluarga yang cukup terpandang. Namun, perlu juga untuk dipahami bahwa tidak semua lulusan sarjana memiliki intelektualitas di tengah masyarakat, terkadang ijazah sarjana seseorang hanya sebagai simbol akan keahlian seseorang terhadap bidang ilmu tertentu. Seperti yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum Dan Keamanan sekaligus calon wakil presiden 2024, Mahfud MD, dalam acara wisuda Universitas Negeri Padang pada Minggu (17/12/2023) di hadapan ribuan wisudawan, ia mengungkapkan data yang cukup mengejutkan terkait dengan kasus korupsi di Indonesia. Ia menyatakan bahwa 84% koruptor yang ditangkap oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK) merupakan lulusan perguruan tinggi. Berdasarkan data KPK sekitar 1.300 koruptor telah ditangkap dan dipenjara, mayoritas dari mereka adalah berlatar belakang dari perguruan tinggi. 

“Dari total koruptor yang ditangkap KPK, itu 84 persen adalah lulusan perguruan tinggi,” ungkap Mahfud MD. (Sumber dari Tribun Jateng.com) 

Miris, banyaknya koruptor yang berasal dari lulusan perguruan tinggi. Hal ini mencerminkan rendahnya kualitas Pendidikan di perguruan tinggi, dan gagalnya sistem Pendidikan yang diterapkan di negeri ini. Perguruan tinggi gagal mencetak generasi yang memiliki kepribadian mulia, yaitu kepribadian Islam. Pemimpin atau pejabat yang seharusnya amanah dan bertanggung jawab dalam mengurusi urusan rakyat justru hanya meraup keuntungan materi sebesar-besarnya. Hal ini mencerminkan rendahnya Pendidikan di perguruan tinggi, akibat dari asas yang dianut oleh perguruan tinggi yaitu sekularisme yang memisahkan agama dari kehidupan, dan kapitalisme yang mengarah hanya pada keuntungan materi sebesar-besarnya semata. Apalagi dengan kurikulumnya senantiasa mengacu pada dunia bisnis, mencetak generasi yang mampu untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah. Maka hal ini nyata dengan adanya program Knowledge Based Economic (KBE). Secara sederhana KBE yaitu sistem ekonomi yang didasarkan pada modal intelektual dan produksi, konsumsi, dan penyebaran pengetahuan, artinya dunia Pendidikan dijadikan sebagai tempat untuk mendapatkan pengetahuan, harus mampu untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi. 

Kurikulum sekularisme kapitalis hanya memperhatikan pembentukan SDM agar memiliki karakter pekerja keras , produktif, terampil dan memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang sejalan dengan kebutuhan Industri saat ini. Pembentukan karakter agar generasi memiliki karakter yang amanah, berakhlak mulia, jujur, dan bertanggung jawab bukanlah menjadi perhatian ataupun fokus dalam sistem Pendidikan kapitalisme sekuler. Sehingga mereka tidak memperhatikan bahwa korupsi merupakan perbuatan yang haram. Allah swt., berfirman dalam Al-Quran surah Al-baqarah ayat 188: 

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta Sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta iitu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan Sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah/2: 188) 

Disisi lain, banyaknya kasus korupsi, hal ini juga menunjukkan lemahnya pemberantasan korupsi di negeri ini. Kursi kekuasaan hanya untuk mereka yang memiliki modal, dan mampu mengeluarkan modal besar untuk bisa mendapatkan kursi kekuasaan. Modal besar yang digunakan untuk melakukan kampanye dan sejenisnya. Sehingga para pejabat yang terpilih menduduki kursi kekuasaan bukanlah karena profesionalitas dan integritasnya namun karena modal besar yang dikeluarkan. Sehingga kekuasaan hanya dijadikan sebagai jalan untuk meraup keuntungan sebanyak mungkin, dan inilah celah korupsi menjadi penyakit yang semakin banyak terjadi dalam pemerintahan saat ini. Hal ini adalah akibat dari penerapan sistem kapitalisme sekuler yang merupakan akar masalah banyaknya  kasus korupsi di negeri ini. 

Berbeda dengan sistem Islam, Islam menjadikan aqidah Islam sebagai dasar kurikulum Pendidikan, begitu pun dalam aspek kehidupan yang lain, yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti sosial, Kesehatan, ekonomi, politik, sanksi, dan lain-lain semuanya berlandaskan pada Aqidah Islam. Pendidikan yang diterapkan pada sistem Islam memiliki tujuan untuk mencetak generasi yang berkepribadian Islam dengan pola pikir dan pola sikap Islam. Selain itu, juga mencetak generasi yang menguasai ilmu agama, sains, teknologi dan sebagainya, serta memiliki jiwa kepimpinan. Dengan demikian, ilmu agama adalah fokus utama dalam sistem Pendidikan Islam. Dengan pemahaman aqidah Islam akan membangun kesadaran akan adanya pengawasan dari Allah swt. Mereka menyadari bahwa semuanya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah swt. 

Pendidikan Islam tidak akan berfokus pada materi yang membuat generasi sibuk untuk memperkaya dirinya sendiri dengan banyaknya materi, tanpa memperhatikan manfaat ilmu bagi umat dan Islam. Generasi yang di didik dengan sistem Pendidikan Islam akan banyak mengontribusikan ilmunya itu hanya untuk kemaslahatan umat manusia dan memberikan kebaikan bagi dunia sebagai perwujudan dari rahmatan lil Alamin. Tidak hanya itu, sistem politik dalam sistem Islam juga akan menutup celah terjadinya korupsi, apalagi dengan penerapan sistem ekonomi Islam yang menjamin kesejahteraan individu. Islam mensyariatkan bahwa kepemimpinan dan kekuasaan adalah amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban tidak hanya di hadapan manusia di dunia, akan tetapi juga di hadapan Allah swt. Sehingga pemimpin atau yang berada pada kursi kekuasaan adalah orang-orang yang amanah profesional, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, ia akan berusaha untuk melakukannya dengan maksimal sesuai dengan syariat Islam. 

Selain itu, sistem Islam juga mempunyai sistem sanksi yang tegas yang mampu mencegah korupsi secara tuntas. Penerapan saksi Islam akan memberikan efek jawabir yakni pelaku akan jera dan dosanya telah ditebus, selain itu juga akan memberikan efek zawazir yakni efek mencegah dimasyarakat. (Sumber MMC). 

Demikianlah sistem Islam mampu mencetak generasi yang memiliki kepribadian Islam, memiliki jiwa kepemimpinan dan bertanggung jawab, serta mampu mencegah atau menutup celah terjadinya kasus korupsi. ALLAHU A’LAM BISHAWAB[]

Oleh: Haniah

Sahabat Tinta Media 

Tikus Berdasi Produk Perguruan Tinggi Semakin Beraksi, Bukti Gagalnya Sistem Pendidikan di Negeri Ini

@tintamedia 0 Dibaca    Januari 02, 2024    Comment   

Tikus Berdasi Produk Perguruan Tinggi Semakin Beraksi, Bukti Gagalnya Sistem Pendidikan di Negeri Ini

Tinta Media - Korupsi di negeri ini ibarat air sungai yang mengalir terus menerus. Bahkan sudah seperti virus yang tidak ada obatnya. Sebab, korupsi bisa menjangkiti siapa saja, mulai dari pejabat tinggi sampai rakyat jelata tak lepas dari praktik haram ini. 

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan sekaligus Calon Wakil Presiden nomor urut tiga, Mahfud MD mengungkapkan data mengejutkan terkait kasus korupsi di Indonesia. Dalam acara pidato di hadapan ribuan wisudawan Universitas Negeri Padang, Mahfud MD menyatakan bahwa 84 persen koruptor yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lulusan perguruan tinggi. 

“Dari total koruptor yang ditangkap KPK, 84 persen adalah lulusan perguruan tinggi. Berdasarkan data KPK, sekitar 1.300 koruptor telah ditangkap dan dipenjara. Mayoritas dari mereka mempunyai latar belakang pendidikan perguruan tinggi,” ungkap Mahfud. (Tribujateng.com, 17/12/2023) 

Sungguh miris jika kita melihat kondisi korupsi yang semakin meningkat saat ini, ditambah lagi pelaku korupsi kebanyakan berasal dari lulusan perguruan tinggi. Sejatinya, ini menggambarkan gagalnya pendidikan yang diterapkan di negeri ini sehingga tidak mampu mencetak generasi yang  berkepribadian mulia atau bertakwa. 

Fenomena ini benar-benar merupakan peringatan serius kepada kita bahwa pemberantasan korupsi yang dilakukan para penegak hukum seakan hanya menjadi pemadam kebakaran, karena penegak hukum yang dilakukan selama ini tidak membuat takut para koruptor untuk melakukan aksinya. 

Pemimpin yang harusnya amanah, jujur, bertanggung jawab, mementingkan urusan rakyat nyatanya dimanfaatkan untuk meraup keuntungan materi sebesar-besarnya. Hal ini mencerminkan rendahnya kualitas perguruan tinggi di negeri ini. Perguruan tinggi saat ini tegak di atas asas sekularisme kapitalisme, yaitu ide yang memisahkan agama dari kehidupan dan meraih materi sebanyak-banyaknya. 

Oleh karena itu, kurikulum pun ditujukan untuk mencetak generasi yang menghasilkan pundi-pundi rupiah. Artinya, kurikulumnya senantiasa mengacu pada dunia bisnis. Hal ini telah tertuang dalam program Knowledge Based Economic (KBE). Secara sederhana, KBE diartikan sebagai ekonomi yang didasarkan pada pengetahuan. Artinya, dunia pendidikan sebagai tempat untuk mendapatkan pengetahuan harus mampu menggerakkan pengetahuan. 

Oleh karena itu, kurikulum pendidikan sekularisme kapitalisme hanya memperhatikan pembentukan sumber daya manusia dengan karakter pekerja keras, produktif, terampil, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang sejalan dengan kebutuhan industri. Pembentukan karakter yang amanah, religius, dan bertanggung jawab tidak menajdi perhatian dalam sistem pendidikan saat ini. Inilah gambaran kapitalisasi pendidikan yang terjadi di negeri ini. 

Sesungguhnya, semua permasalahan yang terjadi di negeri ini, khususnya korupsi adalah akibat penerapan sistem kapitalisme yang mampu merusak pola pikir manusia itu sendiri, sehingga manusia hanya rakus akan kekayaan. Halal haram bukan lagi menjadi tolak ukur dalam melakukan perbuatan. Bagi mereka, apa pun bisa dilakukan selama mendapat keuntungan sebesar-besarnya, termasuk melakukan tindak korupsi. 

Di sisi lain, pemberantasan korupsi di negeri ini sangat lemah. Bahkan, penerapan sistem politik yang diatur oleh sistem saat ini adalah politik transaksional yang berbasis modal dan tampuk kekuasaan. Ini hanya bisa dimiliki oleh orang-orang bermodal besar. Modal ini digunakan untuk membeli kursi, melakukan kampanye, dan sejenisnya. Sehingga, para pejabat terpilih bukan karena profesionalitas namun karena besarnya modal yang ia keluarkan. Akhirnya, kekuasaan hanya digunakan sebagai jalan meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. 

Dengan demikian, korupsi menjadi penyakit kronis dalam pemerintahan saat ini. Sungguh, penerapan sistem kapitalisme di negeri ini merupakan akar dari persoalan maraknya koruptor produk institusi pendidikan. 

Berbeda dengan penerapan aturan Islam secara sempurna di bawah institusi khilafah. Islam menjadikan akidah Islam sebagai asas kurikulum pendidikan, juga dalam bidang kehidupan lain yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti sosial, ekonomi, politik, sanksi, dan sebagainya. Semua dilandaskan pada akidah Islam. Artinya, khilafah akan menerapkan aspek kehidupan hanya dengan aturan Islam. 

Pendidikan yang diterapkan khilafah bertujuan untuk mencetak generasi yang berkepribadian Islam dengan pola pikir dan pola sikap Islam. Dengan demikian, ilmu agama akan menjadi prioritas utama dalam pendidikan Islam. Sebab, pemahaman terhadap Islam akan membentuk generasi yang memiliki kesadaran hubungan dirinya dengan Allah. 

Pendidikan Islam tidak berorientasi pada materi yang hanya menjadikan generasi sibuk memperkaya diri sendiri dan bersikap individualis tanpa memperhatikan kemanfaatan ilmu bagi umat dan Islam. Generasi yang dididik dengan sistem pendidikan Islam akan banyak mengontribusikan ilmunya untuk kemaslahatan umat manusia dan memberikan kebaikan pada dunia sebagai perwujudan rahmatan lil alamin. 

Sistem politik khilafah yang berjalan juga akan menutup celah terjadinya korupsi. Sistem ekonomi Islam menjamin kesejahteraan individu per individu. Islam mensyariatkan bahwa kepemimpinan dan kekuasaan adalah amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan, tidak hanya di hadapan manusia di dunia, tetapi juga di hadapan Allah Swt. di akhirat nanti. 

Dengan demikian, pemimpin atau pejabat yang terpilih adalah orang yang amanah, profesional, dan bertanggung jawab. Pun ketika dia menjalankan tugasnya, dia akan senantiasa berupaya optimal agar sesuai dengan syariat. 

Selain itu, negara Islam juga memiliki sistem sanksi yang tegas yang mampu mencegah terjadinya korupsi secara tuntas. Penerapan sanksi Islam akan memberikan fungsi jawabir, yakni pelaku dosanya telah ditebus. Selain itu juga akan memberi efek zawajir yakni efek jera bagi pelaku dan pencegah di masyarakat. 

Dengan demikian, jalan satu-satunya untuk memberantas korupsi adalah mengganti sistem yang rusak ini dengan sistem khilafah yang akan menjamin penerapan syariat Allah karena Islam diterapkan secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan. 

Wallahu a’lam di shawwab.

Oleh: Hamsia 

(Pegiat Opini)