Siyasah Institute: ICW Ungkap Jajaran Anggota Dewan Terindikasi Memiliki Keterkaitan Dinasti Politik
Tinta Media – Direktur Siyasah Institute Iwan Januar mengungkap temuan ICW bahwa anggota dewan terindikasi memiliki keterkaitan dinisati politik.
"Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap 174 anggota DPR 2024-2029 terindikasi memiliki keterkaitan dengan dinasti politik. Ini sama dengan 30 persen dari total anggota," ujarnya pada Tinta Media Selasa (8/10/24).
Menurutnya temuan tersebut merujuk pada jabatan-jabatan oleh para keluarga anggota legislatif yang diperoleh melalui proses pemilihan.
"Ragam bentuk relasi itu meliputi eksekutif pusat, legislatif pusat, mantan legislatif pusat, calon legislatif pusat, kepala daerah, mantan kepala daerah, calon kepala daerah, legislatif daerah, mantan legislatif daerah, hingga petinggi partai," bebernya.
Demokrasi, sambungnya, memang tidak mengharamkan politik dinasti. “Praktik seperti ini sudah biasa terjadi di negara-negara yang lebih maju dalam berdemokrasi seperti di Amerika Serikat atau di Inggris. Partai-partai yang berkuasa di dua negara tersebut juga tidak sedikit diisi oleh dinasti,” terangnya.
Berbahaya
Menurut Iwan, politik dinasti berbahaya bagi sistem pemerintahan manapun karena dua alasan. “Pertama, menghalangi orang biasa untuk menjadi wakil rakyat meskipun sebenarnya sosok ini representasi masyarakat. Namun karena tidak memiliki akar dan jalur kekuasaan menuju legislatif, maka akan sulit untuk bisa maju mewakili aspirasi Masyarakat,” jelasnya.
Kedua, ungkapnya, adanya politik dinasti akan melahirkan konsentrasi kekuasaan di segelintir orang, tepatnya pada keluarga tertentu. Bahkan, ucapnya, lama kelamaan kekuasaan ini akan semakin membesar di DPR, hingga ke eksekutif dan yudikatif.
"Akibatnya kekuasaan menjadi absolut dan peluang terjadinya abuseof power [penyalahgunaan kekuasaan] akan semakin besar. Sebab, ketika kekuasaan sudah terkonsentrasi di satu kubu, maka kekayaan juga beredar di sekitar mereka. Inilah peluang besar korupsi," ungkapnya.
Dua kondisi di atas menurut Iwan terbukti terjadi. “Para penguasa daerah Banten, Bangkalan, Kutai Kartanegara, hingga Kutai Timur banyak tersungkur karena kasus korupsi," pungkasnya. [] Setiyawan Dwi.
