Sejahterakan Petani Tidak Cukup dengan Kartu Tani
Tinta Media - Pemkab Bandung berkomitmen melalui Dinas Pertanian untuk terus mendorong dan memperkuat sektor-sektor pertanian guna meningkatkan kesejahteraan petani-petani di wilayahnya. Salah satunya adalah dengan menyalurkan berbagai program bantuan, termasuk juga hibah kartu tani SIBEDAS dan BPJS Ketenagakerjaan untuk petani.
Program ini adalah bentuk kepedulian dan dukungan pemerintah daerah dalam menyejahterakan petani dan memastikan akses ekonomi, juga perlindungan sosial bagi para petani. Hal tersebut dijelaskan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, Ir. Hj. Ningning Hendasah, M.Si.
Sejumlah program tersebut khusus dirancang untuk memastikan bahwa bantuan tersalurkan dengan tepat sasaran sesuai kebutuhan di lapangan. Maka, dengan kartu tani tersebut para petani mendapatkan sarana dan kemudahan akses dalam subsidi pupuk, juga bantuan keuangan yang sangat penting bagi kelangsungan kegiatan-kegiatan pertanian.
Hanya saja, upaya menyejahterakan petani dengan memberikan kartu jaminan kesejahteraan dalam pelaksanaannya sering tidak efektif. Itu hanya sebuah dongeng dengan impian manis yang semu di negeri yang kaya akan sumber daya alam. Penyebabnya tidak lain karena pengelola saprotan dikelola oleh pebisnis, bukan negara. Saat rakyat menggunakan kartu SIBEDAS atau apa pun namanya, penjual sering mensyaratkan agar membeli ini dan itu dulu kalau ingin mendapat layanan pupuk subsidi. Jika tidak, maka dikatakan pupuk kosong dan sebagainya.
Selama negara ini masih menjalankan sistem ekonomi kapitalisme sekuler, upaya apa pun yang dilakukan untuk menyejahterakan petani tidak akan pernah tercapai karena saat ini negara hanya berfungsi sebagai regulator. Pemerintah hanya memberikan panduan-panduan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan.
Dalam aspek ekonomi, kapitalisme dengan dukungan sistem politik demokrasi dan sekularisme telah meniscayakan munculnya korporasi megah yang mendominasi di seluruh sektor pertanian, mulai dari awal produksi, distribusi, konsumsi, bahkan importasinya juga. Di sisi lain, negara mengatur dan menyelesaikan persoalan pangan hanya pada aspek teknis. Contohnya, ketika stok pangan menipis, impor menjadi solusi.
Mirisnya, setiap solusi dan kebijakan pemerintah sekuler tidak menyentuh akar permasalahan, yang ada malah munculnya permasalahan baru. Ini berbeda dengan sistem Islam yang akan meriayah rakyat, termasuk petani dengan sebaik mungkin sehingga petani betul-betul tertolong dengan riayah negara.
Islam benar-benar menjadikan kepemimpinan sebagai periayah atau pengurus semua urusan rakyat. Amanah mulia ini harus dijalankan karena tanggungannya tidak hanya di dunia, melainkan hingga akhirat. Seorang pemimpin dalam Islam yang bertakwa tidak akan pernah menyalahi tugas dan amanahnya. Dia bahkan tidak akan berani membebani atau menambah berat beban rakyat dengan beban sekecil apa pun.
Kepemimpinan sempurna nan mulia ini hanya bisa dimiliki saat sistem Islam secara kaffah dipakai dan diterapkan atas dorongan takwa kepada Allah dalam sebuah kepemimpinan bernama khilafah, bukan atas nama kepentingan dan kekuasaan.
Mari bergabung dalam partai politik yang sahih, untuk berjuang memahamkan umat agar dapat segera merasakan Islam sebagai rahmatan lil alamin dalam bingkai daulah khilafah Islamiyah.
Wallahu’alam bishawab.
Oleh: Ummu Khoirunisa
Sahabat Tinta Media
