Tapera, Tabungan Perumahan Rakyat atau Taktik Pencekik Rakyat?

@tintamedia 0 Dibaca    Juni 11, 2024    Comment   

Tapera, Tabungan Perumahan Rakyat atau Taktik Pencekik Rakyat?

Tinta Media - Jangan salahkan sebagian besar umat apabila memandang kebijakan yang diambil oleh pemerintah saat ini bukan solusi untuk menyelesaikan akar masalah, tetapi justru membuat masalah semakin banyak cabangnya. 

Belum lama ini pemerintah membuat kebijakan atau keputusan terkait tabungan perumahan untuk rakyat yang disingkat dengan Tapera. Benarkah Tapera merupakan tabungan perumahan untuk rakyat, atau hanya taktik dari pemerintah zalim dalam menguras uang rakyat dengan dalih tabungan?

Tapera dimaksudkan untuk pengadaan rumah bagi masyarakat yang belum mempunyai rumah. Dana ini dikumpulkan dari pemotongan gaji para pegawai negeri atau PNS dan para pekerja buruh pabrik, PNS TNI/polri. Kisaran iuran Tapera yang dipotong sebesar 3% persen dari pendapatan setiap kepala keluarga. 

Secara hitungan matematis, mekanisme ini tidak masuk akal sehat. Seperti yang dilansir oleh Sindo news, Rabu (29-05-2024), Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menyoroti hitungan iuran peserta Tapera tidak akan mampu mencukupi buruh untuk memiliki rumah saat pensiun atau di-PHK. 

Sebagian masyarakat atau umat menilai kebijakan ini bukanlah solusi tepat untuk mengatasi persoalan rumah layak huni bagi masyarakat. Adanya tabungan bersama ini justru menimbulkan masalah baru yang semakin mencekik perekonomian rakyat yang sudah morat-marit. 

Jauh sebelum Tapera, kita mengetahui bahwa pemerintah telah melahirkan kebijakan menggunakan uang masyarakat untuk bidang kesehatan yang disebut BPJS. Apakah iuran tersebut sudah berjalan sesuai harapan masyarakat? 

Tidak kalah pentingnya, apakah potongan dari upa buruh, PNS, TNI, dan lainnya untuk menabung ini sudah sesuai Syari'at Islam?

Umat Islam sudah semakin cerdas, pandai dalam berpikir, dan mengambil keputusan. Ini terbukti dengan adanya berbagai macam penolakan dari beberapa pihak. Meskipun mereka belum seratus persen memahami Islam secara kaffah, umat manusia khususnya umat Islam sejatinya mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Di sinilah perlunya pemahaman Islam yang secara menyeluruh. 

Umat perlu dipahamkan bahwa Islam tidak hanya mengatur soal ibadah salat, zakat, puasa, kurban, ataupun haji saja. Islam itu luas. Urusan WC saja diatur, apalagi soal kesehatan, kebersihan, pendidikan, perekonomian, kewarganegaraan, keamanan, dan lain sebagainya.

Kita sebagai umat Islam wajib menaati aturan hakiki yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Aturan ini terdapat dalam Al-Qur'an, hadis Nabi, ijma' sahabat, dan kias. Aturan atau kewajiban ini juga berlaku bagi para pemimpin negeri. 

Dalam kepengurusan negaranya, pemerintah juga wajib menaati aturan Islam yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw. sebagai konsekuensi keimanan yang diyakini. Sebagai masyarakat, kita wajib menaati pemerintah selama mereka juga taat akan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah , 

Sebagai seorang muslim, kita juga wajib untuk saling menasihati dalam kebaikan dan kebenaran. Baik dan benar di sini bukan berdasarkan pemikiran manusia yang memperturutkan hawa nafsu, melainkan berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari kalamullah. 

Allah Swt. berfirman, yang artinya:

"Siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum-hukum Allah, mereka itulah kaum yang zalim." TQS Al-Maidah ayat 47.

Dalam surat An Nisa Allah Swt. juga berfirman, yang artinya: 

"Wahai orang-orang yang beriman, taatlah pada Allah dan taatilah Rasulullah (Muhammad) serta Ulil Amri yang berkuasa di antara kalian." TQS an-Nisa' ayat ke 59. 

Ini sejalan dengan penjelasan imIman asy-Syaukani rahimakumullah yang berkata, 

"Ulil amri adalah para imam, para sultan, para qadhi (hakim), dan setiap orang yang memiliki kekuasaan syar'i, bukan kekuasaan bangsa thaghut." (asy-Syaukani Fath al-Qadiir, 1/556)

Pemerintah bertanggung jawab terhadap penyiapan dan penyediaan rumah untuk rakyat dengan murah sebagaimana program kesehatan, dan ketersediaan pangan. 

Dalam ajaran Islam, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat adalah kewajiban bagi negara untuk mewujudkannya. Pemimpin adalah pelayan, pelindung, dan perisai umat. 

Rasulullah saw. telah bersabda, yang artinya:

"Pemimpin yang memimpin rakyat adalah pengurus dan dia bertanggung atas rakyat yang diurusnya." HR Al-Buchori.

Islam telah terbukti nyata mampu menjaga, melindungi, dan mengurus semuanya selama seribu tiga ratus tahun lamanya. Dalam Islam, menjadi rahmat seluruh alam bukan hanya di negeri-negeri Arab saja. Akan tetapi, syariat Islam telah berhasil ditegakkan dan menjangkau dua pertiga bumi/dunia. Segala bentuk kezaliman dapat diantisipasi atau diminimalisir terjadinya, yaitu dengan sanksi yang juga mampu memberikan efek jera. Dengan pendidikan berbasiskan islamiah sesuai metode Rasulullah, umat terjaga, terlindungi dan terhindar dari pemikiran sekuler yang tidak melibatkan aturan Islam dalam kehidupan. Wallahu alam bissawab

Oleh: Yeni Aryani

Sahabat Tinta Media

Berkurangnya Tabungan Masyarakat Bukan Tolak Ukur Kemiskinan di Indonesia

@tintamedia 0 Dibaca    Desember 19, 2023    Comment   

Berkurangnya Tabungan Masyarakat Bukan Tolak Ukur Kemiskinan di Indonesia

Tinta Media - Jangan dulu berkecil hati bila tabungan Anda menipis, atau bahkan tidak punya tabungan sama sekali Anda tidak sendiri, karena seperti yang diberitakan oleh CNBC, masyarakat Indonesia semakin miskin, terutama untuk masyarakat dengan penghasilan di bawah 5 juta per bulan. 

Hal ini terbaca dari semakin berkurangnya tabungan masyarakat berpenghasilan 5 juta ke bawah di bank-bank negeri ini. Para pakar ekonomi menyimpulkan bahwasanya kondisi tersebut menggambarkan bahwa siang dan malam rakyat Indonesia menghabiskan tabungannya untuk kebutuhan sehari-hari. 

Kapitalisme Akar Masalah Kemiskinan

Bukan hanya habisnya tabungan saja yang mengindikasikan tingkat kemiskinan masyarakat Indonesia semakin tinggi. Namun, angka pengangguran yang setiap tahun mengalami peningkatan dan daya beli masyarakat yang semakin menurun juga menjadi indikasi.

Semua itu bukan terjadi begitu saja. Indonesia memang negara yang kaya. Tidak berlebihan bila dijuluki zamrud khatulistiwa. Bahkan, ini mengilhami terciptanya bait lagu yang melegenda bahwasanya tongkat kayu dan batu bisa menjadi tumbuhan. 

Tanah Indonesia sangat subur. Tanaman apa pun bisa tumbuh di atasnya. Di bawah permukaan tanah sampai sekarang pun menjadi incaran pihak swasta, baik dalam negeri maupun asing untuk menguasainya. Segala macam bahan tambang, seperti minyak bumi, gas, dan sebagainya ada di negeri kita. Ini menjadi ironi bila rakyatnya semakin miskin dari waktu ke waktu, seperti ayam yang mati di lumbung padi. Sungguh tak masuk akal.

Kesalahan fatal yang terjadi di negeri ini adalah karena mengadopsi sistem kehidupan sekuler dengan sistem ekonomi kapitalisme. Dalam sistem ekonomi kapitalisme, semua kebijakan pemerintah berpihak kepada orang-orang yang memiliki modal besar. Sumber daya alam kita diberikan kepada pemilik modal. Infrastruktur untuk mempermudah industri dan pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh para pemilik modal. Bahkan, tersedianya kebutuhan pokok masyarakat adalah untuk keuntungan para pemilik modal. 

Rakyat dapat apa? Rakyat hanya mendapatkan remah-remah. Itu pun harus disayang-sayang agar tidak habis dalam waktu sekejap. Bila pertumbuhan ekonomi semakin naik, hal itu tidak menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ini arena rasio yang menunjukkan kesenjangan antara masyarakat kaya dan miskin juga semakin meningkat. Kesejahteraan masing-masing individu diabaikan, hanya mengejar angka-angka semu ketidakadilan.

Islam Menjamin Kesejahteraan Rakyat

Islam adalah ajaran hidup yang membawa keberkahan. Allah Swt telah menjamin kehidupan  tenteram, makmur, dan sejahtera bagi hamba-Nya yang bertakwa. Penegakan syariat Islam menjadikan manusia mudah meraih kesejahteraan.

Syariat Islam mengatur agar semua manusia bisa memiliki harta, tidak didominasi oleh satu pihak dengan keserakahannya. Islam mengatur ada kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Sumber daya alam yang melimpah tidak boleh dikuasai oleh swasta atau individu, tetapi menjadi kepemilikan umum yang dikelola oleh negara. 

Pada praktiknya, pengaturan ini menjadikan kebutuhan umum masyarakat bisa terpenuhi. Di saat Islam diterapkan dalam sistem pemerintahan yang disyariatkan oleh Allah, pendidikan, kesehatan, dan keamanan dapat dinikmati oleh rakyat secara gratis.

Islam menjamin setiap individu bisa memenuhi kebutuhan pokoknya dengan mudah. Ada syariat dalam tata niaga, penyediaan lapangan pekerjaan,  zakat, dan sedekah. Semua menjadi tanggung jawab negara, dalam kebijakan hingga teknis pelaksanaannya.

Negara juga tidak perlu mengawasi dan menghitung tabungan rakyat untuk menilai bahwa rakyatnya sedang kekurangan. Pemimpin negara memiliki tanggung jawab atas warga negaranya, dunia dan akhirat sehingga mereka selalu peka dengan apa yang terjadi pada rakyatnya.

Oleh: Khamsiyatil Fajriyah

Pengajar Ponpes Nibrosul Ulum Siwalan Panji, Sidoarjo