Setahun Palestina Membara, Jihad dan Khilafah Solusinya

@tintamedia 0 Dibaca    November 16, 2024    Comment   

Setahun Palestina Membara, Jihad dan Khilafah Solusinya

Tinta Media - Setahun sudah Palestina membara. Terhitung dari tanggal 7 Oktober 2023 hingga 7 Oktober 2024 tercatat sebanyak 4.825 jiwa telah syahid, 96.910 jiwa terluka, dan lebih dari 10.000 jiwa hilang. 

Meskipun dunia telah banyak mengecam, menghujat, menuntut agar Zionis Yahudi menghentikan penjajahan bahkan diseret kepengadilan internasional, Zionis tidak bergeming bahkan serangan mereka kepada penduduk Palestina semakin brutal. 

Sayangnya, meskipun tampak jelas kebrutalan Zionis Yahudi, tetapi hal tersebut tidak mampu menggerakkan penguasa muslim mengirimkan militernya untuk memerangi para Zionis. Penguasa di negeri-negeri muslim, termasuk negeri-negeri Arab di sekitar Ghaza hanya sibuk mengecam penjajahan yang dilakukan oleh para Zionis atas rakyat Palestina, atau sekadar mengirim bantuan berupa makanan ataupun obat-obatan. 

Dunia seakan-akan bungkam menyaksikan kejahatan Zionis Yahudi dalam melakukan pemusnahan terhadap Gaza. Hal tersebut adalah bukti kuatnya sekat negara bangsa yang merupakan penghalang terbesar bagi persatuan umat Islam di seluruh dunia.

Gaza tidak bisa diselesaikan dengan bentuk perjanjian-perjanjian diplomatik melalui PBB, Liga Arab atupun OKI. Gaza juga tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengirimkan sembako dan obat-obatan. Penduduk Gaza harus dibebaskan dengan jihad sebagaimana yang pernah dilakukan oleh khalifah Umar bin Khattab saat membebaskan Baitul Maqdis dari kekuasaan Kekaisaran Romawi Timur (Bizantium) pada tahun 637. Seperti Salahuddin al Ayyubi yang membebaskan Al Quds dari tentara Salib. Namun, jihad hanya bisa dilaksanakan jika ada institusi yang menaungi yaitu Khilafah Islamiyah.

Oleh: Halimah, S.Pd.I

Sahabat Tinta Media

Berharap kepada Milenial dan Gen Z Menuju Indonesia Emas 2045, Apa Bisa?

@tintamedia 0 Dibaca    November 11, 2024    Comment   

Berharap kepada Milenial dan Gen Z Menuju Indonesia Emas 2045, Apa Bisa?

Tinta Media - Pemkab dan Kasbangpol melaksanakan seminar bagi generasi muda bertemakan "Talkshow Why Gen Z: Kepemimpinan ala Gen Z" di Hotel Sutan Raja. Acara ini diikuti para pelajar SLTA di Kabupaten Bandung dan ditujukan kepada generasi muda. 

Diharapkan, seminar ini akan memberi pencerahan dan wawasan untuk para calon pemimpin ke depannya dan kesempatan untuk mempersiapkan diri dalam proses kepemimpinan mendatang. Hal itu merupakan salah satu upaya untuk memberikan pengayaan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan guna mempersiapkan dan menghadapi Indonesia Emas 2045 (kim.bandungkab.go.id, Rabu 23/10/2024).

Sementara, pasangan calon bupati dan wakil bupati no urut 2 Dadang Supriatna-Alie Sakieb berkomitmen akan menciptakan 50 ribu lapangan pekerjaan serta wirausahawan muda untuk  generasi milenial dan Gen-Z. Hal itu dilakukan dengan cara mengadakan pelatihan-pelatihan untuk disalurkan menjadi karyawan ataupun wirausahawan muda. Mereka berjanji untuk memberikan bantuan alat maupun dana pinjam bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan, serta ribuan lapangan pekerjaan setiap tahunnya.

Dengan kondisi sistem demokrasi seperti ini, janji tersebut hanyalah nyanyian surga dari para pejabat yang jauh dari kemungkinan untuk terwujud. Mereka hanya berucap belaka dalam waktu berkampanye untuk membuat janji-janji manis. Nyatanya, di lapangan susah sekali mencari pekerjaan. Adapun yang mudah mendapat pekerjaan hanya orang yang memiliki koneksi orang dalam. Nyatanya, setiap lowongan pekerjaan hanya meloloskan orang-orang yang berduit alias nyogok di awal.

Milenial dan Gen-Z seharusnya dipersiapkan sebagai pemimpin masa depan. Mereka adalah aset besar untuk sebuah perubahan ke arah perbaikan dan kebangkitan, terutama seorang muslim. Mereka adalah para penerus estafet ketaatan. Kita tidak bisa hanya fokus pada perubahan ekonomi saja, tetapi harus menyeluruh kepada perubahan yang hakiki, yaitu mencetak generasi muda yang memiliki syakhsiyah (kepribadian) Islamiyyah.

Sistem demokrasi hanya memandang mereka sebagai komoditas untuk kemajuan ekonomi semata.

Dengan sistem kufur demokrasi,  mustahil terbentuk peradaban gemilang ke depannya. 

Hanya dengan sistem Islamlah kita bisa mencetak generasi cemerlang dan menggantungkan harapan karena berasal dari Zat yang menciptakan kita, yaitu Allah Swt, Sang Khaliq, al Mudabbir. Wallahu a'lam bish shawwab.

Oleh: Ummu Aisha

Sahabat Tinta Media

Pilkada Boros di Sistem Demokrasi

@tintamedia 0 Dibaca    November 11, 2024    Comment   

Pilkada Boros di Sistem Demokrasi

Tinta Media - Pilkada serentak 2024 ditaksir anggarannya lebih dari Rp41 triliun. Jumlah ini dihitung berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per 8 Juli 2024. Angka ini bersumber dari besar anggaran yang telah disepakati Pemerintah Daerah (Pemda) dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Pilkada 2024 masing-masing bersama KPU, Bawaslu, TNI, dan kepolisian setempat. (kompas.com, Rabu 10/7/2024)

Luar biasa, sistem demokrasi mengharuskan rakyat untuk memilih pemimpin negara dan jajarannya dengan dana sebesar itu merupakan suatu pemborosan. Padahal, cara tersebut sangat tidak efektif karena 41 triliun bukan angka yang sedikit. Jika dana tersebut digunakan untuk kebutuhan lain, sudah pasti lebih bermanfaat.

Sangat disayangkan, dana yang begitu besar hanya digunakan untuk keperluan pilkada saja. Ini jauh berbeda dengan sistem Islam. Dalam sistem Islam, pemilihan pemimpin negara dan jajarannya tidak memerlukan biaya yang besar dan sudah dijamin bahwa yang menjadi pemimpin dan jajarannya akan bersikap adil dan amanah dalam menjalankan tugasnya.

Karena itu, sudah saatnya kita kembali pada sistem Islam yang menggunakan peraturan langsung bersumber dari Allah Swt. Yang Maha Pengatur.

Sudah dijamin bahwa tidak akan ada lagi masalah seperti sekarang ini, yang tidak bisa dituntaskan penyelesaianns.

Dalam sistem Islam, pemerintah senantiasa mengayomi dan melindungi rakyat dari segi apa pun. Sehingga, rakyat akan merasakan kesejahteraan yang hakiki.

Sudah terbukti, selama 13 abad diterapkan sistem Islam, kasus yang dihadapi hanya kurang dari 200 kasus. Itu pun bukan kasus berat. Terbayang, betapa sejahteranya kehidupan di masa itu. Tidak seperti sekarang ini, setiap hari ada saja berita kejahatan yang terjadi.

Alih-alih menyelesaikan, yang disalahkan hanya individu yang melakukan kejahatan itu saja, padahal ada peran negara. Faktanya, negara tidak bisa menyejahterakan rakyat sehingga melakukan hal hal yang tidak seharusnya dilakukan.

Wallahu a'lam bish shawwab.

Oleh: Ummu Arvin

Sahabat Tinta Media

Selamatkan Kondisi Mental Gen Z dengan Aktivasi Islam Kaffah

@tintamedia 0 Dibaca    November 04, 2024    Comment   

Selamatkan Kondisi Mental Gen Z dengan Aktivasi Islam Kaffah

Tinta Media - Berdasarkan data dari Indonesia National Adolescent Mental Health Survey (I-NAMHS) menunjukkan bahwa satu dari tiga remaja Indonesia menghadapi masalah kesehatan mental, hal ini setara dengan  15,5 juta remaja. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, satu dari dua puluh remaja (2,45 juta) terdiagnosis gangguan mental. Survei Kesehatan Indonesia (2023), mengungkap bahwa depresi sebagai penyebab utama disabilitas pada remaja, dengan Gen Z (15-24 tahun) tercatat paling rendah dalam mengakses pengobatan (timesindonesia.co.id, 17-10-2024).

Sungguh miris, mental Gen Z semakin rapuh jauh dari kata yang selalu disematkan sebagai agent of change. Alih-alih sebagai agen perubahan, masalah diri pribadi pun belum mampu diselesaikan dengan baik dan benar, apalagi urusan umat. Ada apa dengan Gen Z?

Ada berbagai banyak persoalan yang dihadapi oleh Gen Z, mulai dari UKT mahal, pengangguran, gangguan mental, judol, pinjol, dll. Semua hal ini terjadi sebagai dampak dari sistem demokrasi kapitalisme yang banyak melahirkan aturan rusak. Di sisi lain, hari ini Gen Z terjebak dalam gaya hidup rusak, mulai dari FOMO (Fear Of Missing Out/takut ketinggalan tren), konsumerisme dan hedonisme.

Gen Z memiliki modal besar sebagai agen perubahan, termasuk membangun sistem kehidupan yang shahih. Namun, demokrasi menjauhkan Gen Z dari perubahan hakiki dengan Islam kaffah, padahal hanya dengan sistem Islam generasi dan umat manusia akan selamat.

Untuk itu, Gen Z membutuhkan  adanya partai yang akan membina mereka secara shahih, yang mendorong terbentuknya kepribadian Islam yaitu memiliki pola pikir dan pola sikap Islami, yang akan membela dan membangun peradaban Islam. Sudah saatnya menyelamatkan Gen Z dengan mengaktivasi Islam Kaffah ke dalam diri-diri mereka, agar terwujud mental pemuda yang kokoh.

Wallahu a’lam bishowab.

Oleh: Agustriany Suangga, Muslimah Peduli Generasi

Mengaktivasi Peran Gen Z dalam Perjuangan Islam Kaffah

@tintamedia 0 Dibaca    November 04, 2024    Comment   

Mengaktivasi Peran Gen Z dalam Perjuangan Islam Kaffah

Tinta Media - Dampak dari demokrasi kapitalis begitu banyak aturan yang rusak, nyatanya banyak gen Z yang terjebak dalam kubangan yang merugikan diri dan orang lain, sadar atau tidak mereka benar-benar terjebak dengan life style atau gaya hidup, pola hidup  yang lepas dan jauh dari ajaran Islam. Mereka wujudkan dalam berbagai aktivitas gaya mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti teknologi, fashion, dan makanan. 

Begitu banyak tantangan, cobaan bahkan gangguan yang menjatuhkan mental pikiran karena tekanan hidup dan dari rayuan yang melumpuhkan cara berpikir benar. Indonesia sebenarnya kaya akan generasi muda yang cerdas berpotensi, berkemampuan menjadi pemimpin yang amanah bersyariat Islam berarti Indonesia rindu akan pemimpin yang bisa diandalkan pilihan rakyat yang betul-betul jujur memiliki potensi, kekuatan, kemampuan, kejujuran dan harapannya ada pada pundak gen Z. Potensi dan produktivitas gen Z sekarang nyata dirusak, dibungkam, dibajak oleh sistem yang menyesatkan.

Dalam hal ini perlu peran pemerintah yang serius dan totality  dalam pendidikan dan bimbingan masyarakat untuk berkembangnya Gen Z. Teknologi memang semakin berkembang, namun dengan berkembangnya teknologi membuat generasi muda ada dalam  circle toxic artinya suatu hubungan pertemanan yang berefek negatif dalam kehidupan. Pertemanan yang negatif ini tentu saja lebih sering menimbulkan masalah antara satu dengan yang lainnya. 

Media sosial bisa dijadikan pula untuk mengekspresikan diri, namun sayang sekali berdampak pula pada psikologis. Terkadang seseorang merasa tertinggal dari yang lain. Begitu banyak aktivitas yang sekedar pamer memperlihatkan kekayaannya dan akhirnya memicu kecemasan ,merasa diri lemah dan putus asa, hingga sampai ke tingkat depresi .ini menjadi permasalahan yang perlu penanganan serius dari negara juga masyarakat.  QS Luqman :13.

Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar.

Gen Z merupakan komponen  yang diharapkan untuk berubahnya negeri di pundak gen Z yang memiliki fisik kuat, pengetahuan yang baru dan cemerlang inovatif kreatif  dan Siddiq sesuai ajaran Islam.

Pada pundak  generasi muda ada beban yang dapat mengungkap kebenaran yang harus di pegang teguh. Sebagaimana ucap dan langkah yang selaras dengan pribadi Islam. 

Wallahu a’lam bishawab.

Oleh: Ica, Sahabat Tinta Media

Kebiadaban Zionis Hanya Bisa Dituntaskan dengan Jihad

@tintamedia 0 Dibaca    Oktober 31, 2024    Comment   

Kebiadaban Zionis Hanya Bisa Dituntaskan dengan Jihad

Tinta Media - Serangan Zionis Yahudi makin menggila. Sudah banyak warga Gaza yang telah syahid dan melakukan pengungsian tapi kekejian zionis Yahudi semakin brutal.

Mirisnya, PBB selaku pihak penengah dalam menyelesaikan problematika kemanusiaan kelas dunia hanya bisa mengecam, demikian pula pemimpin negeri muslim, bahkan ada yang diam saja. (Metronews.com, 21 Oktober 2024)

Inilah pengkhianatan yang terbesar atas saudara sesama muslim, khususnya atas mereka yang memiliki kekuasaan juga pasukan. Rasa nasionalisme menghalangi pemimpin negeri Muslim untuk bergerak nyata membela Palestina dengan jihad. Juga kecintaan atas kekuasaan dan jabatan membuat hati mereka mati rasa, tidaklah mereka bisa menjadi harapan umat untuk membebaskan Palestina.

Sebagaimana di masa Khalifah Al Mu'tasim Billah, ketika menyelamatkan seorang muslimah yang dilecehkan pasukan Romawi, Khalifah Al Mu'tasim Billah mengirimkan pasukan kaum muslimin dengan jumlah yang banyak sehingga menggentarkan musuh. Umat harus disadarkan, untuk terus bersuara dan menuntut pemimpin negeri  muslim agar segera mengirimkan pasukannya dengan sepenuh kekuatan untuk berjihad di tanah Palestina.

Karena memperjuangkan dan membela Palestina adalah amal yang sangat luar biasa besar pahalanya.  Ada banyak pujian juga keistimewaan untuk mereka yang turut serta membela Palestina. Umat juga membutuhkan keberadaan payung yang akan melindungi dari kemalangan yang dihadapi saat ini.  Payung itu adalah khilafah. Umat harus terus membangun kesadarannya akan kewajiban menegakkan khilafah.

Wallahua'lam biishowab.

Oleh : Danis Nursani, Sahabat Tinta Media

Nasionalisme Ajaran Sesat dan Menyesatkan

@tintamedia 0 Dibaca    Oktober 18, 2024    Comment   

Nasionalisme Ajaran Sesat dan Menyesatkan

Tinta Media - Mencintai tanah kelahiran adalah naluri yang ada pada diri setiap insan. Jika negerinya diserang, pasti akan melawan dan membela negerinya. Begitu pula akan merasa bangga, saat negerinya mampu menjadi juara dalam ajang kompetisi internasional. Tapi, sangat berbeda dengan nasionalisme yang merupakan ideologi yang menjadikan cinta tanah air dan bangsanya di atas segala-galanya. Bahkan sering dijadikan alasan untuk tidak menerapkan Islam secara kaffah, dan berani melanggar aturan-Nya dengan alasan nasionalisme.

Sering dalam kehidupan sehari-hari,  sering terjadi menghalalkan sesuatu yang haram dengan dalih nasionalisme. Sebagai contoh dalam jalan sehat perayaan kemerdekaan RI ada unsur judi dengan memperjual belikan kupon dengan iming-iming hadiah. Mereka tidak peduli dan tetap melanggar syariat-Nya dengan alasan nasionalisme, NKRI harga mati. .

Tidak jarang budaya lokal yang tidak sesuai ajaran Islam dijunjung  tinggi dan dipertahankan dengan alasan nasionalisme. Busana daerah yang tidak menutup aurat dipertahankan sebagai bentuk kebhinekaan karena nasionalisme.

Yang pasti ideologi nasionalisme akan menghalang-halangi diterapkannya Islam secara kaffah. Bukankah Rasulullah juga sangat mencintai tempat kelahirannya, Mekah, namun beliau rela hijrah ke Madinah karena di Mekkah tidak lagi kondusif untuk dakwah Islam. Saat permusuhan dan kebencian masyarakat Mekkah begitu besar, beliau memutuskan untuk mengajak para sahabat hijrah ke Madinah. Dan peristiwa itu diperingati dalam tahun baru Islam sebagai tonggak berdirinya negara Islam, yang bisa menerapkan Islam secara kaffah dalam kehidupan.

Nasionalisme adalah ideologi, ajaran  sesat dan menyesatkan yang harus ditinggalkan sebagai bentuk keimanan kita pada Allah SWT. dan rasul-Nya. Harusnya dalam menyikapi sesuai seorang Muslim selalu mengaitkan dengan ajaran yang lurus dan mulia, bukan ajaran nasionalisme demokrasi yang sesat dan menyesatkan. Saat dihadapkan pada satu masalah atau memutuskan apa yang terbaik, benar atau salah harusnya Islam yang  dijadikan landasan berpikir, bukan nasionalisme.

Harusnya kita mencontoh Rasulullah dan para sahabat untuk hijrah dari sistem kufur menuju sistem Islam yang menjamin diterapkan Islam secara kaffah serta mewujudkan kehidupan Islami dengan penduduk beriman dan bertakwa agar pintu berkah dari langit dan bumi terbuka, bukan azab yang pedih karena banyak ayat-ayat didustakan seperti yang terjadi saat ini.

Oleh: Mochamad Efendi, Sahabat Tinta Media 

DPR Pebisnis, Bagaimana Nasib Rakyat?

@tintamedia 0 Dibaca    Oktober 18, 2024    Comment   

DPR Pebisnis, Bagaimana Nasib Rakyat?

Tinta Media - Setiap lima tahun ada pemilihan anggota DPR yang diharapkan bisa memperjuangkan nasib rakyat agar menjadi lebih baik Tapi bagaimana bisa mengurusi urusan rakyat jika mereka berjiwa pebisnis. Bagaimana mungkin mereka memperjuangkan nasib rakyat kecil, jika mereka berpikirnya untung dan rugi. Posisi mereka menjadi anggota DPR dijadikan kesempatan untuk memperbesar jaringan bisnisnya. Untuk memperoleh kekayaan sebesar-besarnya. Mereka lebih bangga menunjukkan kekayaannya dari pada program dan usahanya untuk memperjuangkan rakyat kecil 

Wajar jika banyak peraturan perundang-undangan yang merugikan rakyat. Meskipun banyak rakyat menolak dengan demo berjilid-jilid tetap peraturan itu disahkan. Saat sektor Pajak ditingkat, rakyat yang dirugikan, tapi mereka tidak peduli selama itu menguntungkan bagi mereka serta bisa mengokohkan kedudukan mereka. DPR tidak lagi berpihak pada rakyat karena yang dipikirkan untung rugi untuk diri sendiri

Fakta tentang anggota DPR periode 2024-2029 terindikasi memiliki afiliasi dengan pebisnis diungkapkan oleh siyasah Institute Iwan Januar. ICW juga mengungkap 354 anggota DPR 2024-2029 terindikasi memiliki afiliasi dengan jaringan bisnis. Namun, demikian jika kita peka, sebenarnya dari dulu anggota DPR adalah pebisnis. Bahkan saat mereka mencalonkan diri menjadi anggota DPR, simpati mereka tebar, bahkan sembako dan uang. Biaya kampanye yang begitu besar mendorong mereka untuk mengembalikannya, dan cara paling logis menjadi pebisnis.

Wajar jika mereka memilih menjadi pebisnis karena mereka hidup dalam sistem kapitalis yang mana arti kebahagiaan adalah tergantung dari banyaknya materi yang didapat. Kedudukan dan jabatan dianggap kesempatan untuk meraih kekayaan bahkan bila perlu untuk tujuh turunan. Pemahaman anggota DPR harus diubah dengan Islam. Tapi sulit karena semangat mereka untuk menjadi menggantikan wakil rakyat hanya  untuk kemajuan bisnisnya.

Hanya dalam sistem Islam akan  tercipta wakil umat yang tidak hanya amanah tapi juga dengan pemahaman Islam yang luas dan mendalam. Mereka mampu untuk memahami permasalahan yang dihadapi umat untuk disampaikan pada Khalifah agar mendapatkan solusi jawaban Oleh karena itu hanya dengan tegaknya khilafah, tercipta wakil umat yang amanah dan mampu memahami permasalahan dari sudut pandang Islam. Sungguh kita merindukan kehidupan ideal dalam sistem Islam. Marilah bersama-sama memperjuangkan tegaknya sistem Islam yang akan kapitalisme demokrasi agar kehidupan ideal yang kita inginkan bersama bisa segera terwujud.

Oleh: Mochamad Efendi, Sahabat Tinta Media 

Proyek tebu di Papua untuk Kepentingan Siapa?

@tintamedia 0 Dibaca    Oktober 17, 2024    Comment   

Proyek tebu di Papua untuk Kepentingan Siapa?

Tinta Media - Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah memulai proyek pembangunan swasembada tebu di Merauke, Papua Selatan, dengan target lahan seluas 2,29 juta hektare. Proyek ini sudah direncanakan sejak tahun 2023, termasuk penambahan lahan tebu seluas 700 ribu hektare, serta pembangunan kebun tebu dan pabrik bioetanol di area 1,11 juta hektare yang dipimpin oleh Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia. Dalam upaya ini, Jhonlin Group milik Haji Isam, ditunjuk untuk menangani proyek besar tersebut.

Meski demikian, proyek ini diawali dengan kontroversi dari berbagai pihak. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, menilai bahwa proyek ini merupakan siasat untuk mengeksploitasi hutan guna meraih keuntungan semata. Dampak dari proyek ini, seperti pembabatan hutan, perubahan ekonomi, hingga potensi bencana alam menjadi isu yang penting untuk diamati.

Kritik keras juga muncul terkait dengan kegagalan proyek food estate ini, yang dinilai sebagai kegagalan kapitalisme dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia, yakni pangan. Tujuan pembangunan dianggap lebih berpihak pada keuntungan korporasi kapitalis daripada kesejahteraan rakyat. Para kapitalis mendapat keuntungan besar dari hasil hutan dan eksekusi proyek, sementara rakyat kehilangan ruang hidup dan menghadapi kerusakan alam tanpa solusi yang jelas atas masalah kelaparan.

Hal ini menyoroti perbedaan mendasar antara pembangunan dalam kapitalisme dan Islam. Dalam Islam, penguasa bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat, bukan berkolaborasi dengan korporasi demi keuntungan pribadi. Pembangunan harus diarahkan pada kemakmuran seluruh rakyat, bukan hanya untuk segelintir elit.

Oleh: Ummu Hagia

Sahabat Tinta Media

Makan Siang Gratis, Solusi atau Ilusi?

@tintamedia 0 Dibaca    Oktober 17, 2024    Comment   

Makan Siang Gratis, Solusi atau Ilusi?

Tinta Media - Sejumlah media asing menyoroti rencana pemerintahan Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto yang mengganti susu sapi dengan susu ikan untuk program makan siang gratis. Koran asal Singapura, The Straits Times, melaporkan bahwa susu ikan sudah lama menjadi inovasi pemerintah RI. Pada 2023, pememerintah RI memainkan peran kunci dalam meluncurkan susu ikan yang dikembangkan sebagai upaya melakukan hilirisasi produk perikanan. (www.cnnindonesia.com 13 September 2024) 

Isu stunting dan ketahanan pangan telah menjadi perhatian global yang mendesak sehingga beberapa program seperti makan siang gratis, susu gratis, dan susu ikan gratis muncul sebagai solusi. Namun, kebijakan yang seolah-olah untuk kesejahteraan rakyat ini sering kali memberi peluang besar bagi korporasi dan oligarki. Kebijakan tersebut pada kenyataannya bisa jadi lebih menguntungkan segelintir orang daripada masyarakat luas. 

Kerangka rezim sekuler demokrasi yang ada saat ini membuat kita sadar dan melihat langsung adanya kecenderungan untuk melepaskan tanggung jawab negara dalam mengurus rakyat. Negara seolah menunggangi isu generasi muda untuk menyukseskan proyek industrialisasi, tanpa memberikan perhatian yang cukup pada kebutuhan dasar rakyat. Ini menunjukkan sebuah ironi, saat kebijakan yang seharusnya pro-rakyat justru mengarah pada pengabaian. 

Sebagai seorang muslim, kita mengetahui adanya perbedaan kontras antara pendekatan tersebut dengan apa yang diterapkan Islam. Kepemimpinan Islam menempatkan pelayanan terhadap umat sebagai prioritas utama. Dengan perhatian khusus pada jaminan kualitas generasi, kepemimpinan ini berusaha memenuhi hak dasar masyarakat secara maksimal dan berkualitas. Dalam pandangan ini, keberlangsungan peradaban sangat bergantung pada generasi yang kuat, baik dalam fisik maupun kepribadian. 

Sistem Islam memiliki konsep baitul mal yang kuat, yang berfungsi sebagai mekanisme untuk menyejahterakan rakyat. Dengan pengelolaan sumber daya yang adil dan transparan, baitul mal bisa menjadi sarana untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dan memenuhi kebutuhan dasar mereka. 

Dalam menghadapi tantangan stunting dan ketahanan pangan, pendekatan yang inklusif dan berorientasi pada umat adalah kunci untuk menciptakan generasi yang tidak hanya sehat, tetapi juga berdaya saing tinggi. Ini hanya dapat diwujudkan dengan sistem Islam yang kaffah di bawah naungan Daulah Khilafah. Wallahu a’lam bishshawab.

Oleh: Alifa Adnidannisa.S.Tr

Pemerhati Kebijakan Politik

Badai PHK Hantui Para Pekerja

@tintamedia 0 Dibaca    Oktober 17, 2024    Comment   

Badai PHK Hantui Para Pekerja

Tinta Media - Makin banyak orang yang kehilangan pekerjaan akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) yang meningkat di tahun ini. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) jumlah sepanjang Januari sampai 26 September 2024 hampir mencapai 53.000 orang.

Total PHK per 26 September 2024 sebanyak 52.993 tenaga kerja (dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu) meningkat," kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Kemnaker Indah Anggoro Putri, (detik.com, Kamis 26/9/2024).

Badai PHK dapat berubah menjadi krisis ketenagakerjaan yang berlanjut menjadi krisis ekonomi jika tidak di sertai perubahan dan reformasi besar-besaran dalam berbagai aspek. Pemerintah bukan hanya gagal mengantisipasi PHK, tetapi juga gagal menjaga agar para buruh atau para pekerja tetap bekerja.

Jika pekerja di PHK, berarti pemerintah gagal memberikan jaminan dan pertolongan pertama sebelum pekerja mendapat pekerjaan lagi. Negara tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan peran sentralnya dalam pelayanan masyarakat termasuk dalam penyediaan lapangan kerja.

Karena, ketidakstabilan ekonomi, berbagai kondisi global juga berperan dalam memicu maraknya PHK. Selain itu UU Omnibus Law Cipta Kerja juga ikut andil, perusahaan diberikan kemudahan untuk melakukan PHK. Sementara disisi lain perusahaan mempekerjakan TKA dengan syarat yang semakin dimudahkan.

PHK marak di mana-mana karena buruknya situasi ekonomi dunia termasuk Indonesia. Hal ini akan meningkatkan angka kemiskinan, dan berbagai hal lainnya. Apa lagi di negara dengan sistem ekonomi sekularisme kapitalisme. Sistem ekonomi ini hanya berpihak kepada oligarki. Sehingga negara abai dengan nasib para pekerja dan mengakibatkan terjadinya banyak PHK. Dan sudah tentu karyawan atau para buruh yang paling dirugikan.

Berbeda halnya dengan sistem Islam, negara sebagai pelayan rakyat akan memenuhi semua kebutuhan rakyat per individu. Negara menyediakan lapangan pekerjaan yang luas, dengan mengelola SDA oleh negara dan mendistribusikannya kepada seluruh rakyat secara merata. Negara juga mengawasi keharmonisan hubungan perusahaan dan pekerjanya serta memastikan hak dan kewajiban keduanya terpenuhi.

Dan negara Islam juga memberikan jaminan untuk perusahaan. Negara memiliki berbagai sumber pemasukan sehingga mampu mengatasi kemiskinan. Maka hanya dengan menerapkan sistem Islam secara kaffah, untuk solusi tuntas segala permasalahan rakyat, yang tentunya akan melindungi dan menyejahterakan rakyat.

Wallahu a'lam bish shawwab.

Oleh: Ummu Sigit, Sahabat Tinta Media 

Berperan Netral Tanpa Intervensi Kepentingan, Mungkinkah?

@tintamedia 0 Dibaca    Oktober 15, 2024    Comment   

Berperan Netral Tanpa Intervensi Kepentingan, Mungkinkah?

Tinta Media - Kapolda Kalimantan Barat, Irjen Pol. Pipit Rismanto, S.IK, M.H, menegaskan pentingnya sinergi antara kepolisian dan media dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta mendukung kelancaran Pemilukada 2024. 

Pada Selasa (10 Oktober 2024), Kapolda menjelaskan bahwa peran media sangat terkait dengan tugas pokok kepolisian, yang diatur dalam Undang-Undang Kepolisian, yaitu memelihara keamanan, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Ia menambahkan bahwa tugas kepolisian memerlukan pertanggungjawaban kepada publik, dan media berperan penting dalam menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat (pontianaknews.com).

  Sinergi antara Polri dan media yang disampaikan oleh Kapolda Kalimantan Barat dalam menyukseskan Pemilukada 2024 menyoroti peran penting kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama proses demokrasi. Dalam konteks Pemilukada, kepolisian memikul tanggung jawab besar untuk memastikan jalannya pemilihan yang aman, tertib, dan sesuai hukum. 

Namun, ada kekhawatiran mengenai potensi intervensi terhadap kebebasan pers, yang dapat melemahkan fungsi media sebagai pilar keempat demokrasi. Di sisi lain, fakta bahwa media sering menjadi alat kampanye bagi pihak tertentu dan dipengaruhi oleh kekuatan finansial dan politik menimbulkan keraguan akan independensi pemberitaan.

Kepolisian yang seharusnya netral dalam beberapa kasus justru terlibat dalam dinamika politik, memberikan tekanan halus kepada media untuk menutupi berita-berita penting yang seharusnya diketahui publik. 

Akibatnya, masyarakat hanya menerima informasi yang telah disaring dan mungkin tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi sebenarnya dari proses pemilihan.

Dalam sistem demokrasi berbasis kapitalisme, kekuasaan sering dikuasai oleh mereka yang memiliki akses terhadap kekuatan ekonomi dan politik, dan media kerap menjadi bagian dari strategi politik tersebut. Ini memicu keraguan terhadap netralitas kepolisian dan independensi media. 

Sebaliknya, dalam pandangan Islam, media seharusnya berfungsi sebagai alat dakwah yang menyampaikan kebenaran, mendidik masyarakat, dan menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan politik atau ekonomi. 

Media Islam bertujuan untuk menyebarkan syiar Islam dan memberikan edukasi kepada umat agar memahami sistem kehidupan yang benar, di mana kepolisian juga berperan secara adil dan jujur tanpa memihak. 

Untuk menciptakan keadilan sejati, masyarakat perlu memahami bahwa sistem yang adil harus berdasarkan syariat Islam, di mana kebenaran disampaikan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak mana pun.

Oleh : Elita, Sahabat Tinta Media 

Mitigasi Bencana Lemah, di Mana Peran Pemerintah?

@tintamedia 0 Dibaca    Oktober 15, 2024    Comment   

Mitigasi Bencana Lemah, di Mana Peran Pemerintah?

Tinta Media - Di tengah malam yang sunyi, Kabupaten Sanggau diguncang oleh gempa, menambah daftar tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat yang sudah terpuruk akibat cuaca ekstrem dan banjir. Pada Selasa malam, 24 September 2024, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, kembali dilanda gempa dengan kekuatan magnitudo 2.7 yang terdeteksi pada pukul 23.49 WIB. Gempa ini berlokasi di 0,44 LU, 110,45 BT, sekitar 34 km barat laut Sanggau. Selain itu, hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi yang terjadi sejak dini hari juga menyebabkan banjir di Desa Kedakas, Kecamatan Tayan Hulu, akibat meluapnya Sungai Semaong yang melintasi desa tersebut (beritasatu.com).

Banjir yang melanda Sanggau bukanlah fenomena baru; dalam enam bulan terakhir, bencana ini telah berulang kali terjadi setiap kali hujan deras turun. Meskipun curah hujan akhir-akhir ini cukup tinggi dan lahan serapan air berkurang akibat banyaknya lahan sawit, tidak seharusnya hujan menjadi pihak yang disalahkan. Penyebab utama banjir ini adalah kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh tindakan manusia, seperti ekspansi lahan sawit dan pembalakan hutan secara besar-besaran.

 

Bencana banjir yang terus berulang menunjukkan bahwa mitigasi bencana di Indonesia masih sangat rendah. Penanganan tidak cukup hanya dilakukan oleh badan penanggulangan bencana; kerja sama masyarakat juga sangat diperlukan. Seharusnya negara hadir untuk menjaga kestabilan, tetapi kenyataannya, banyak aturan yang dibuat justru menguntungkan korporasi, bukan melindungi keselamatan rakyat. Inilah wajah kapitalisme, di mana selama keuntungan terus mengalir dari sektor sawit, dampak negatif terhadap masyarakat sering diabaikan.

Berbeda dengan sistem kapitalisme, Islam memiliki aturan yang komprehensif dan terintegrasi dari hulu ke hilir. Islam juga menyediakan pengaturan yang jelas mengenai penggunaan lahan dan hutan, sehingga pengelolaannya tidak sembarangan. Dalam Islam, mitigasi bencana tidak hanya berfokus pada solusi praktis, tetapi juga mencari akar masalah untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.

Oleh: Nur Afifah, Sahabat Tinta Media 

Dosa Besar Dihalalkan, Menutup Pintu Berkah

@tintamedia 0 Dibaca    Oktober 08, 2024    Comment   

Dosa Besar Dihalalkan, Menutup Pintu Berkah

Tinta Media - Pinjol, judol, dan bahkan zina dihalalkan dalam sistem kapitalis yang akan menutup pintu berkah dari langit dan bumi. Dosa besar dianggap biasa karena mereka menjunjung tinggi kebebasan, dan nilai materi sebagai sumber kebahagiaan, bukan ridho Allah. Padahal, jika mereka menyadari dosa besar hanya akan mengundang adzab Allah yang sangat pedih, hidup sulit dan bencana datang bertubi-tubi.

Satu negeri yang mayoritas penduduknya Muslim dengan kekayaan sumber daya alam dan keindahannya yang bagaikan penggalan tanah surga harusnya rakyatnya hidup sejahtera, namun kenyataannya mereka  hidup sengsara karena Dosa besar dianggap biasa bahkan dilegalkan oleh negara yang harusnya melindungi rakyatnya.

Jika ingin hidup berkah dan mudah jalan satu-satunya harus kembali pada sistem Islam, Khilafah yang akan menerapkan Islam secara kaffah. Dosa besar tidak mungkin dilegalkan, dan bahkan negara akan melindungi rakyatnya dari perbuatan dosa dan mendorong mereka untuk beriman dan bertakwa.

Seperti janji Allah dalam Al-Qur’an yang mulia surat al-A’raf ayat 96, “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.”

Tidakkah kita sebagai orang Islam menginginkan kehidupan Islami yang mana penduduknya beriman dan bertakwa, sehingga pintu berkah dibuka dari langit dan bumi. Sebaliknya, Allah akan menghukum penduduk satu negeri karena ayat-ayat didustakan.

.

Hanya satu-satunya solusi agar dosa besar bisa dihilangkan dengan tegaknya sistem Islam, Khilafah. Selama kita hidup dalam sistem kapitalis, dosa besar dianggap biasa sebagai bentuk kebebasan. Saatnya kita memperjuangkan sistem Islam yang akan menggantikan kapitalisme yang rusak. Saatnya kita wujudkan kehidupan Islami yang mana penduduknya beriman dan bertakwa

Oleh: Mochamad Efendi, Sahabat Tinta Media 

Program Makan Siang Gratis dan Stunting

@tintamedia 0 Dibaca    September 29, 2024    Comment   

Program Makan Siang Gratis dan Stunting

Tinta Media - Stunting merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi oleh banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Kondisi ini terjadi ketika anak mengalami gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis, yang menyebabkan tinggi badan anak lebih rendah dari standar usianya. Stunting bukan hanya masalah pertumbuhan fisik, tapi juga mempengaruhi perkembangan kognitif, produktivitas di masa depan, dan daya tahan terhadap penyakit. Dalam upaya mengatasi masalah ini, pemerintah dan lembaga terkait berusaha mencari solusi yang efektif, salah satunya melalui program makan siang gratis di sekolah.

Program makan siang gratis tidak menyelesaikan persoalan asasinya. Karena stunting adalah kegagalan pertumbuhan anak dari dalam kandungan sampai usia 24 bulan. kegagalan ini penyebabnya adalah gizi buruk dengan keterbatasan asupan gizi ibu dan anak, layanan kesehatan yang kurang memadai, lingkungan yang tidak mendukung seperti air, sanitasi, atau kebersihannya.

Sehingga stunting tidak bisa diatasi hanya dengan pemberian makan siang gratis, susu gratis. Namun perlu penanggulangan secara komprehensif terhadap persoalan gizi buruk yang telah dialami Indonesia selama bertahun-tahun. Apalagi kemudian ada keterkaitannya dengan persoalan ekonomi yaitu kemiskinan, dan ketiadaan/minimnya akses pemenuhan kebutuhan pokok ibu dan anak.

Seharusnya negara berperan untuk memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan bagi warganya dan menyediakan infrastruktur kesehatan yang bisa diakses oleh semua kalangan. Hal ini bisa dilakukan jika negara mengambil konsep aturan ilahiyah yaitu diterapkannya Islam kaffah. Seperti dicontohkan Rasulullah dan khulafaur Rasyidin. Masyarakat dalam hal ini ibu dan anak akan terbebas dari stunting cukup gizi, sejahtera, gemah ripah loh jinawi. InsyaaAllah.

Oleh: Diah Sari, Sahabat Tinta Media 

Rembuk Stunting

@tintamedia 0 Dibaca    September 14, 2024    Comment   

Rembuk Stunting

Tinta Media - Ikatan Keluarga wartawan Indonesia (IKWI) Kabupaten Bandung, bekerja sama dengan Pemkab Bandung, menggelar kegiatan rembuk stunting, di Pendopo Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung. Ketua IKWI Kabupaten Bandung Yeni Herlina mengatakan rembuk stunting kali ini dalam rangka memperingati HUT RI yang ke 79. Kemerdekaan RI kita gaungkan gerakan generasi merdeka stunting. Yang pertama digelar di IKWI Jawa Barat mengundang 100 peserta, yang terdiri dari ibu menyusui dan balita berpotensi stunting. (ayobandung.com, Jum’at 30/8/2024).

IKWI Kabupaten Bandung ikut serta berpartisipasi, berkontribusi nyata dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting. IKWI patut di acungi jempol, namun kerja ini merupakan kerja berat jika hanya di topang oleh satu lembaga, contohnya IKWI, maupun lembaga yang lain. Seharusnya negara ikut berperan dalam mengatasi stunting. Angka stunting sangat tinggi terjadi karena banyak faktor. Faktor yang menjadi pemicu yang paling besar adalah kesejahteraan, dan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok tidak di jamin oleh negara. Bahkan tidak akan ditemui kesejahteraan yang hakiki, karena sistem sekuler kapitalis masih menguasai kehidupan umat Islam.

Berbeda dengan sistem Islam dimana kesejahteraan menjadi prioritas utama dan pertama. Karena ketakwaannya pada Allah SWT menjadikan para penguasa dalam negara sistem Islam tidak akan bisa tidur nyenyak sebelum memastikan rakyatnya sejahtera dan kewajiban terhadap rakyatnya sudah tertunaikan. Mereka sangat takut akan beratnya pertanggungjawabannya sebagai pemimpin rakyat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Maka kesejahteraan masyarakat niscaya akan terwujud.

Para penguasa dalam sistem Islam sadar betul bahwa kesejahteraan rakyatnya adalah hak penuh rakyat yang wajib dipenuhi oleh negara. Sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan adalah kebutuhan pokok rakyat, dan negara Islam dengan sistem ekonomi riil dan kokoh, serta sumber pemasukan negara lainnya terbukti berhasil menyejahterakan seluruh rakyatnya. Maka tidak akan ditemui kasus stunting apalagi dalam jumlah yang besar jika syariat Islam di tegakkan dalam naungan khilafah Islamiyyah ‘Ala mihajin nubuwwah (Kekhilafahan atas manhaj kenabian).

Wallahu a’lam bish shawwab.

Oleh: Ummu Sigit, Sahabat Tinta Media