Mendulang Prestasi, Cara Jitu Populis Otoriter
Tinta Media - Prestasi seorang pemimpin adalah ketika rakyatnya merasakan kesejahteraan. Oleh karena itu, baik buruknya seorang pemimpin dapat dilihat dari kondisi rakyatnya, bukan dari banyaknya prestasi atau penghargaan yang diraih.
Menyoal 'prestasi', baru-baru ini Bupati Bandung Dadang Supriatna kembali mendulang prestasi tingkat nasional sebagai Tokoh Inspiratif Transformasi Digital Pedesaan. Penghargaan ke-353 ini diberikan oleh redaksi Liputan6.com pada acara Cita dan Cipta 2024 di Hotel Shangrilla, Jakarta.
Penghargaan tersebut diberikan berkat implementasi layanan internet gratis di 270 desa dan 10 kelurahan di Kabupaten Bandung, melalui program Bedas WiFi Sarerea Digital Service (Bewara DS). Program ini menghadirkan layanan internet melalui wifi gratis bagi masyarakat, yang ditempatkan seperti di taman, kantor posyandu, pasar, dan area publik lainnya. Program ini diluncurkan dengan harapan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, pendidikan, meningkatkan SDM dan inovasi di tiap desa.
Prestasi yang didapatkan oleh seorang pemimpin dalam bentuk penghargaan boleh-boleh saja, selama penghargaan tersebut dalam hal positif dan betul-betul karena kerja keras mengurus rakyat. Akan tetapi, jangan sampai banyaknya penghargaan dijadikan alat untuk meraih simpati masyarakat demi kemaslahatan pribadi.
Inilah fakta yang terjadi dalam sistem demokrasi yang lahir dari kapitalisme. Sistem ini melahirkan pemimpin yang berorientasi pada manfaat duniawi. Sehingga, program atau kebijakan yang dibuat hanya untuk meraih apresiasi dan materi, tidak sepenuhnya demi kepentingan masyarakat.
Program-program yang dibuat, sarat akan kepentingan diri dan kelompoknya. Dalam hal ini, walaupun program internet gratis seolah-olah untuk rakyat, tetapi yang sangat diuntungkan adalah para pemilik modal (pengusaha provider).
Dalam sistem kapitalisme, sesungguhnya yang berkuasa adalah para pemilik modal (kapitalis). Maka, penguasa pun menggandeng mereka demi melancarkan misi meraih kekuasaan. Segala cara dihalalkan untuk meraih simpati demi mempertahankan posisi.
Padahal, tugas utama seorang pemimpin adalah melindungi, memenuhi, dan menjamin segala kebutuhan vital rakyat, seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, keamanan, dan sebagainya, bukan malah sibuk mengerjakan hal yang belum tentu memberi kemaslahatan bagi rakyat.
Dalam sistem demokrasi kapitalisme, untuk melanggengkan kekuasaan, segudang penghargaan pun dijadikan bukti atas kemampuan menjadi pemimpin. Walaupun kenyataannya, rakyat tidak sepenuhnya merasakan langsung manfaat dari program-program tersebut.
Seperti program internet gratis yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan meningkatkan SDM dan inovasi di tiap desa, kemungkinan berisiko disalahgunakan, seperti digunakan untuk judi online, pinjol, game online, prostitusi online, dan banyak lagi kemungkinan-kemungkinan lainnya yang bisa menjerumuskan masyarakat kepada aktivitas keharaman. Apakah hal ini tidak dipikirkan oleh penguasa?
Inilah bukti abainya penguasa dalam sistem demokrasi kapitalisme yang gila prestasi, tidak sempat memikirkan dampak buruk yang akan terjadi atas program yang dibuatnya.
Sementara, negara lepas tangan, membiarkan rakyat berjuang sendiri menghadapai era digitalisasi yang tanpa pengawasan dan kontrol dari negara. Hal ini justru menjadikan perekonomian rakyat semakin terpuruk. Tidakkah membuat kita sadar, dengan prestasi yang memalukan sebagai 'juara judi online'?
Seharusnya, negara hadir menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai dengan upah yang layak bagi laki-laki (kepala keluarga). Inilah yang dibutuhkan rakyat. Manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Pertumbuhan ekonomi pasti akan tercapai karena setiap kepala keluarga mampu mencukupi segala kebutuhan keluarganya.
Otomatis, SDM pun akan meningkat, seiring dengan stabilnya perekonomian masyarakat. Lagipula, ada atau tidaknya sebuah penghargaan, mengharuskan pemimpin tetap bertanggung jawab dengan amanahnya. Tidak menjadikan penghargaan menjadi tujuannya, akan tetapi fokus menyejahterakan rakyat.
Ini sangat berbeda dengan sistem Islam. Dalam Islam, seorang pemimpin akan menjadikan syariat sebagai dasar dalam mengambil keputusan, termasuk membuat kebijakan-kebijakan atau program. Kemudaratan dan kemaslahatannya akan benar-benar dipertimbangkan sebelum diluncurkan ke tengah-tengah masyarakat.
Maka dari itu, Islam mempunyai beberapa syarat bagi seorang pemimpin. Di antaranya, muslim, laki-laki, baligh, berakal, adil, merdeka, dan mampu melaksanakan tugas sebagai pemimpin negara. Kepemimpinan dipandang sebagai amanah untuk meraih rida Allah Swt., bukan sarana meraih penghargaan di mata manusia.
Seorang pemimpin harus memastikan program-program yang dibuat bermanfaat dan merata untuk seluruh rakyat, tidak memanfaatkan program demi keuntungan pribadi dan kelompoknya. Program yang dibuat pun harus mampu menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt. sehingga masyarakat pun terhindar dari segala aktivitas yang melanggar hukum syara.
Inilah bukti bahwa pemimpin dalam Islam tidak sekadar mendudukkan seorang muslim di kursi kekuasaan. Akan tetapi, yang lebih penting bagaimana kekuasaan itu digunakan untuk menjaga, menerapkan, dan mendakwahkan Islam, juga bertanggung jawab di dunia dan akhirat mengurus rakyat dengan hukum Islam.
Rasulullah saw. bersabda, "Imam (khalifah) adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas urusan rakyatnya." (HR. Bukhari)
Oleh sebab itu, kekuasaan dalam Islam berorientasi pada akhirat. Artinya, halal haram menjadi standarisasi. Lain halnya dengan demokrasi kapitalisme, kekuasaan hanya berorientasi pada manfaat duniawi. Maka, yang dicari adalah apresiasi dan materi dari manusia. Halal haram tak jadi soal.
Sudah saatnya kita campakkan sistem rusak yang merusak ini, yaitu sistem kapitalisme dan menggantinya dengan sistem sahih yang memberi keberkahan pada setiap makhluk, yaitu sistem Islam. Wallah0u'alam bishawab.
Oleh: Neng Mae
Sahabat Tinta Media
