Konflik Agraria Rempang Bersumber dari Dominasi Negara?

@tintamedia 0 Dibaca    September 15, 2023    Comment   

Konflik Agraria Rempang Bersumber dari Dominasi Negara?

Tinta Media - Menyikapi bermunculannya konflik agraria, termasuk  yang terjadi di Pulau Rempang, provinsi Kepulauan Riau, Ketua LBH Pelita Umat Chandra Purna Irawan, S.H., M.H. menduga bersumber dari dominasi negara.

 

“Sudah dapat diduga, bermunculan konflik agraria bersumber dari dominasi negara dan persoalan struktural,” tuturnya kepada Tinta Media, Rabu (13/9/2023).

 

Pendapat itu didasarkan pada tiga argumen. Pertama, rencana investasi tidak akan dapat diproses apabila tidak terdapat keputusan dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Agraria untuk mengeluarkan SK Pelepasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) menjadi Areal Penggunaan Lain (APL), penerbitan sertifikat Hak Pengelolaan (HPL)  kepada Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepulauan Riau.

 

“Kedua, apabila Surat Keputusan (SK) HPL tersebut dikeluarkan dan diberikan kepada BP Batam, SK tersebut dikhawatirkan akan menghidupkan kembali konsep domein verklaring (negaraisasi tanah),” ujarnya.

 

Konsep  ini, ucapnya,  mengartikan bahwa tanah dianggap sebagai kepemilikan negara, yang pada gilirannya memungkinkan pemerintah atau entitas yang berada di 

bawah otoritasnya untuk mengambil dan mengusir masyarakat yang dianggap tidak memiliki bukti kepemilikan.

 

“Dahulu Domein Verklaring dipraktikkan agrarische besluit oleh Penjajah Belanda yang menyatakan bahwa barang siapa yang tidak memiliki tanah atas hak eigendom, maka tanah tersebut akan menjadi milik negara,” imbuhnya.

 

Ketiga, sebutnya, apabila ketentuan tersebut dipraktikkan kembali akan berpotensi menjadi alat pemerintah untuk menguasai tanah di Indonesia, yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat.

 

“Ini juga yang kemudian membuat negara menguasai tanah seluruhnya, termasuk tanah-tanah masyarakat adat yang tidak memiliki sertifikat/bukti kepemilikan atas tanahnya. Hal ini lah yang akan menimbulkan persoalan struktural yang berimplikasi kelirunya penerapan kebijakan atas suatu lahan,” pungkasnya. [] Irianti Aminatun

 

 

 

PEPS: Investor Tidak Beda dengan Penjajah

@tintamedia 0 Dibaca    September 13, 2023    Comment   

PEPS: Investor Tidak Beda dengan Penjajah

Tinta Media - Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menyatakan bahwa investor tidak beda dengan penjajah. 

"Mereka tidak beda dengan penjajah. Mereka adalah penjajah!" tuturnya kepada Tinta Media, Selasa (12/9/2023). 

Menurutnya, ketika atas nama investasi, rakyat dimiskinkan, kehilangan tanah dan sumber nafkah, bahkan  dipenjara. "Investasi hanya menjadi kedok untuk merampok hak rakyat," ujarnya. 

Ia melanjutkan bahwa investasi juga menjadi kedok untuk merebut tanah leluhur masyarakat adat setempat yang sudah ditempati puluhan, bahkan ratusan tahun. 

Ia mengungkapkan bahwa dengan alasan  investasi sebagai motor pertumbuhan ekonomi, sumber kemakmuran. Tanpa investasi, lambat lain rakyat akan menjadi miskin. "Oleh karena itu, rakyat menyambut investasi dengan suka cita, gembira, terbayang masa depan sejahtera," pungkasnya.[]Ajira

Aktivis: Sekularisme Mengalienasi Muslim dari Masyarakatnya

@tintamedia 0 Dibaca    September 13, 2023    Comment   

Aktivis: Sekularisme Mengalienasi Muslim dari Masyarakatnya

Tinta Media ‐ Aktivis Muslimah Ustazah Iffah Ainur Rahmah menuturkan bahwa sekulerisme menjadi pijakan lahirnya kebijakan-kebijakan yang secara tidak adil mengalienasi atau mengasingkan muslim dari masyarakatnya. 

"Kita tahu adanya larangan niqab dan  adanya larangan hijab di tempat-tempat umum," tuturnya di Muslimah Talks: Ratusan Siswa Dipaksa Lepas Abaya, Bukti Kegagalan Integrasi Perancis. Jumat ( 08/09/2023 ) di Youtube Muslimah Media Center. 

Menurutnya, ini adalah beberapa contoh yang menunjukkan mereka memberlakukan prinsip leishite atau sekularisme tingkat dewa. 

Ia menilai ini memunculkan penolakan ataupun melemahkan sense of belonging rasa kepemilikan pada warga muslim di Perancis. "Dan model atau benih kegagalan Prancis mengintegrasikan mereka," jelasnya. 

Islam Sudah Mencontohkan

Ustazah Iffah menjelaskan bahwa Islam justru sudah mencontohkan sejak sekian belas abad yang lalu bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membangun sebuah masyarakat Madinah yang penduduknya plural bermacam suku bangsa dan bahkan berbeda agama.  "Mereka hidup harmonis dalam satu kesatuan pemerintahan berdasarkan syariat," ucapnya. 

"Islam memberikan pijakan yang sangat kokoh  untuk mengintegrasikan sebuah masyarakat dengan adanya aturan yang benar yang diberlakukan untuk semuanya dan diperlakukan secara adil," terangnya. 

"Orang-orang non muslim mereka hidup harmonis di bawah naungan Islam mereka tidak ditindas, tidak diskriminasi," ucapnya. 

"Sebuah penataan atas keragaman tanpa menghasilkan ketidakadilan, mereka akan mendapatinya di bawah naungan sistem Islam sebagaimana dulu dipraktikkan di dalam sistem Khilafah," pungkasnya.[] Muhammad Nur

UIY: Ada Framing Jahat untuk Mendiskreditkan Khilafah Ajaran Islam

@tintamedia 0 Dibaca    September 10, 2023    Comment   

UIY: Ada Framing Jahat untuk Mendiskreditkan Khilafah Ajaran Islam

 

Tinta Media - Klaim bahwa Khilafah tidak cocok diterapkan di Indonesia, ditanggapi oleh Cendekiawan Muslim Ustadz Ismail Yusanto (UIY).

“Terjadi framing jahat yang disebarkan untuk mendiskreditkan Khilafah ajaran Islam,” ungkapnya di Focus To The Point: Khilafah Ajaran Islam, Kok Tidak Cocok di Indonesia? Rabu (5/9/2023).

 

 UIY mencontohkan tentang terorisme. “Terorisme itu secara ringkas didefinisikan, setiap orang, kelompok, atau negara yang dalam meraih tujuannya menggunakan kekerasan. Siapa yang paling banyak menggunakan kekerasan serta menimbulkan kekacauan di Irak, Afghanistan, Suriah, Palestina, apakah kelompok yang memperjuangkan Khilafah Islam? Bukan!” tegasnya.

 

Human Right Internasional, lanjutnya, menyebut bahwa pelaku kekerasan paling besar di negeri itu adalah Amerika. “Kenapa tidak menunjuk ke Amerika? Kenapa kemudian larinya kepada Islam seolah-olah biang dari terorisme itu Islam,” sesalnya.

 

Dalam pandangan UIY, ada sikap tidak jujur terkait konsep Khilafah ini. “Berpuluh-puluh tahun materi Khilafah menjadi bahan ajar di madrasah ‘aliyah. Baru setelah itu ada kebencian luar biasa, dan materi Khilafah digusur sedemikian rupa. Itu kan menunjukkan sikap yang tidak jujur, tidak adil, tidak fair bahkan seperti seolah-olah hendak menghilangkan ajaran agama itu sendiri,” paparnya.

 

Ia memberi contoh framing lain yaitu intoleran. “Kalau kita meyakini Khilafah itu ajaran Islam, lalu kita tidak boleh menyebarkan, siapa yang sebenarnya intoleran? Mereka kan!” kesalnya.

Kemudian radikal. “Radikal itu sesuatu yang bersifat mengakar, dia itu positif, tapi ini hari konotasinya negatif. Bahkan setelah radikal, one step menuju terorisme. Bagaimana orang yang menginginkan Khilafah itu disebut intoleran, radikal lalu terorisme?” herannya.

 

Apalagi, sambungnya, kelompok yang memperjuangkan Khilafah itu dengan tegas mengatakan tidak menggunakan senjata. “Jadi sebenarnya itu sudah terputus, tapi terus dinarasikan berulang-ulang hingga publik percaya bahwa itu jahat,” geramnya.

 

Karena itu, pesan UIY, kaum muslimin tidak boleh kalah. “Sampaikanlah kebenaran itu berulang-ulang sampai masyarakat yakin tentang kebenaran itu,” pungkasnya. [] Irianti Aminatun

 

 

MMC: Harapan Narkoba Bisa Diselesaikan dalam Sistem Demokrasi Hanya Ilusi

@tintamedia 0 Dibaca    September 09, 2023    Comment   

MMC: Harapan Narkoba Bisa Diselesaikan dalam Sistem Demokrasi Hanya Ilusi

 

Tinta Media - Narator Muslimah Media Center (MMC) mengatakan bahwa harapan menyelesaikan narkoba dalam sistem demokrasi hanya ilusi.

 

“Harapan narkoba bisa diselesaikan dalam sistem sekularisme demokrasi hanyalah ilusi,” tuturnya, dalam Serba-Serbi: Memutus Rantai Peredaran Narkoba, Mustahil dengan Bersandar pada Kapitalisme, di kanal Youtube MMC, Senin (4/9/2023).

 

Ia memberi alasan, meski pengedar narkoba bisa ditangkap dan di penjara tetapi para pengedar tetap bisa mengendalikan bisnis narkoba dari lapas. “Pengendalian narkoba dari lapas juga mencerminkan betapa lemahnya hukum peradilan sekularisme kapitalisme,” imbuhnya.

 

Ia menjelaskan, narkoba membawa efek berbahaya bagi tubuh, bisa menimbulkan dehidrasi, penyebaran virus, kecanduan, dan sebagainya.

 

"Sayangnya paradigma masyarakat saat ini dikendalikan oleh sekularisme kapitalisme. Sekularisme adalah paham yang menegasikan aturan agama dalam kehidupan. Paham ini melahirkan ideologi kapitalisme yang begitu mengagungkan kenikmatan duniawi," jelasnya.

 

Tak heran, lanjutnya, masyarakat yang dikendalikan paradigma ini benda berbahaya seperti narkoba akan tetap dikonsumsi. "Mereka, para pengguna ingin mendapatkan sensasi hilang kesadaran, sehingga mereka mendapatkan pengakuan dari lingkungan," ulasnya.

 

Narator menyebut, hukum yang tidak menjerakan, menjadikan para pengedar meremehkan sanksi narkoba. Terlebih penjagaan lapas begitu longgar.

 

Islam

 

Ia lalu memberikan solusi, bahwa satu-satunya sistem yang dapat menyelesaikan peredaran narkoba hingga ke akar-akarnya hanyalah sistem Islam.

 

“Islam tidak diturunkan hanya sebagai agama ritual semata. Namun, diturunkan sebagai ideologi yang memiliki fikrah (konsep-konsep) dan thariqah (metode),” jelasnya.

 

Fikrah, lanjutnya,  adalah konsep-konsep syariah yang akan menjadi solusi seluruh permasalahan manusia. Sedangkan thariqah (metode) adalah institusi negara yang akan menjaga, menerapkan, dan mendakwahkan fikrah Islam, sehingga fikrah Islam dapat secara praktis diterapkan, serta dirasakan kemaslahatannya oleh seluruh alam.

 

“Terkait masalah narkoba, Islam menghukuminya dengan status haram. Sebagian ulama mengharamkan karena mengiaskannya dengan keharaman khamar. Sebagian lain mengharamkan, karena melemahkan akal dan jiwa (mufattir),” bebernya.

 

Narator kemudian membacakan hadis  dari Ummu Salamah dengan sanad sahih, Rasulullah Saw. melarang dari segala yang memabukkan dan mufattir (membuat lemah).

 

“Khilafah sebagai negara yang adil tidak akan berkompromi sedikit pun dengan para pengedar narkoba. Khilafah akan mencegahnya dengan cara mengedukasi masyarakat dan menerapkan sistem sanksi (uqubat) kepada para pelaku," urainya.

 

Ia menjelaskan,  sanksi yang diberikan berupa ta'zir. Ta'zir adalah sanksi yang jenis dan kadarnya ditentukan oleh qadhi (hakim) dalam sistem pemerintahan Islam, misalnya dipenjara, dicambuk, dan lain-lain.

 

"Ta’zir pengguna narkoba yang baru tentu akan berbeda dengan pengguna narkoba yang lama. Begitu pula ta’zir pengedar narkoba akan berbeda dengan pemilik pabrik narkoba. Karena ta'zir bisa sampai pada tingkatan hukuman mati," terangnya. [] Citra Salsabila

Belajar Agama Bukan Sampingan Melainkan Kewajiban

@tintamedia 0 Dibaca    September 09, 2023    Comment   

Belajar Agama Bukan Sampingan Melainkan Kewajiban

 

Tinta Media - Mubalighah Nikmah Aliyah mengatakan bahwa belajar ilmu agama itu bagian dari kewajiban bukan kegiatan sampingan.

 

“Hukum asal setiap perbuatan kita terikat hukum syara’, maka belajar ilmu agama itu bukanlah kegiatan sampingan melainkan kewajiban bagi setiap muslim," tuturnya di program Hear Us: Remaja Muslim Gak Boleh Malas Belajar, melalui kanal Youtube Muslimah Media Center, Sabtu (2/9/2023).

 

Ia melanjutkan, urgensi belajar agama ini meniscayakan untuk banyak belajar sesuai pesan Rasulullah Saw.

“Bagi setiap muslim agar paham tentang agama tentu  harus banyak belajar, sebagaimana sabda Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim  bahwa  ilmu itu hanya bisa dikuasai dengan belajar,” ujarnya.

 

Menurutnya, tips belajar yang dapat ditempuh di antaranya  adalah dengan menghadiri majelis-majelis ilmu dan bertanya kepada ahlinya tentang urusan-urusan agama.

 

 “Menuntut ilmu juga berfaedah memudahkan penuntutnya untuk meraih surga. Allah akan memudahkan bagi penuntut ilmu jalan menuju surga,” imbuhnya.

 

Ia juga menjelaskan, menuntut ilmu merupakan tradisi umat terdahulu  sehingga terwujud keberkahan dan kemuliaan.

 

 “Belajar menuntut ilmu itu menjadi tradisi yang lekat bagi kaum muslimin pada masa-masa yang terdahulu dan buahnya kehidupan umat saat itu dipenuhi dengan keberkahan dan kemuliaan,” bebernya.

 

Terakhir, ia mengajak pada generasi muda agar tidak bermalas-malasan menuntut  ilmu.[] Sofian Siregar

Arab Saudi Tawarkan Paket Umrah Melalui Platform Digital Nusuk, TEFI: Ada Risiko Keamanan Data

@tintamedia 0 Dibaca    September 08, 2023    Comment   

Arab Saudi Tawarkan Paket Umrah Melalui Platform Digital Nusuk, TEFI: Ada Risiko Keamanan Data

 

Tinta Media - Menanggapi tawaran paket umroh Arab Saudi melalui platform digital, Direktur The Economic Future Institute (TEFI ) Yuana Tri Utomo menilai ada risiko yang perlu dipertimbangkan dalam keamanan data.

 

“Ada risiko yang perlu dipertimbangkan dalam hal keamanan data,“ tuturnya di program Kabar Petang: Arab Saudi Tawarkan Paket Umrah Murah, Mulai 2,9 Juta, Aneh! Di kanal Youtube Khilafah News,  Ahad (3/9/2023).

 

Ia mengkhawatirkan data pribadi, KTP, termasuk data finansial calon jamaah yang rentan terkena serangan cyber.

 

“Perlu dipertimbangkan  juga terkait risiko keseuaian hukum dan budaya, karena digitalisasi umrah ini lintas negara, lintas budaya, lintas suku, dan bisa diaksis hampir seluruh dunia. Penduduk dari masing-masing negara memiliki kebiasaan, budaya yang berbeda-beda,” pungkasnya. [] Muhammad Nur

Kekuasaan Harus Dibangun di Atas Fondasi Agama

@tintamedia 0 Dibaca    September 08, 2023    Comment   

Kekuasaan Harus Dibangun di Atas Fondasi Agama

Tinta Media - Menanggapi deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar  sebagai bakal capres dan cawapres di Pemilu 2024, direktur Indonesia Justice Monitor (IJM)  Agung Wisnuwardana mengatakan bahwa kekuasaan harus dibangun di atas fondasi agama.

 

“Kekuasaan harus dibangun di atas fondasi agama, yakni tentunya Islam. Dan ditujukan untuk menjaga Islam dan syariahnya serta memelihara urusan umat,” ujarnya dalam video : Anies – Cak Imin Dalam Sorotan, melalui kanal Youtube Justice Monitor, Senin (4/9/2023).

 

 Ia melanjutkan, ambisi kekuasaan merupakan bagian dari keinginan hawa nafsu yang memang wajar jika ambisi itu muncul. Namun bukan berarti harus dituruti. Isam mengajarkan bahwa hawa nafsu harus ditata dan dikendalikan sesuai petunjuk Allah Swt.

 

Baginda Nabi Muhammad Saw. telah memperingatkan umatnya agar hati-hati terhadap akibat dari ambisi kekuasaan ini.

 

“Sungguh kalian akan berambisi terhadap kepemimpinan atau kekuasaan, sementara kepemimpinan atau kekuasaan itu akan menjadi penyesalan dan kerugian pada hari kiamat kelak. Alangkah baiknya permulaannya dan alangkah buruknya kesudahannya,” terang Agung mengutip hadits riwayat Bukhari, An-Nasa’i dan Ahmad.

 

Agung  mengingatkan,  jika pemimpin hanya mengejar ambisi kekuasaan tetapi meninggalkan perkara syariat yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya maka mereka termasuk pemimpin yang jahat dan bodoh.

 

“Pemimpin yang tidak amanah atau sering disebut dengan kata khianat dan juga zalim, maka mereka adalah pemimpin yang jahat. Pemimpin seperti ini dibenci oleh Allah Swt termasuk juga dibenci oleh rakyat karena mereka pun membenci rakyatnya,” ujarnya.

 

Amanah

 

Agung mengajak agar umat Islam mengangkat pemimpin yang amanah, yang memelihara semua urusan umat seperti menjamin pemenuhan kebutuhan pokok sandang, pangan, papan, bagi tiap individu warga negara. Menjamin pemenuhan pendidikan, kesehatan dan keamanan secara cuma-cuma serta melindungi rakyat dari berbagai gangguan dan ancaman dalam memelihara urusan rakyat.

 

“Pemimpin suatu kaum itu laksana pelayan buat mereka atau seperti pelayan kepada tuannya. Sehingga penting untuk  dipahami bahwa kekuasaan harus dibangun di atas fondasi agama,” jelasnya.

 

Ia menegaskan, agama adalah fondasi sedangkan kekuasaan adalah penjaganya. “Apa saja yang tidak memiliki fondasi akan hancur dan apa saja yang tidak memiliki penjaga akan lenyap,” pungkasnya mengutip  dari  kitab Al-Iqthisad fi Al-I'tiqad  karya Imam Al-Ghazali. [] Langgeng Hidayat.