Tinta Media: pesta demokrasi
Tampilkan postingan dengan label pesta demokrasi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label pesta demokrasi. Tampilkan semua postingan

Jumat, 02 Februari 2024

Pesta Demokrasi Rawan Gangguan Mental

Tinta Media - Sejumlah rumah sakit menyiapkan ruangan khusus untuk mengantisipasi calon legislatif (caleg) yang mengalami stres atau gangguan jiwa akibat gagal dalam pemilihan legislatif (pileg) di Pemilu 2024. Rumah sakit Oto Iskandar Dinata, Soreang, Bandung, Jawa Barat, misalnya salah satu rumah sakit yang menyiapkan ruangan khusus untuk caleg yang mengalami gangguan mental. Tidak hanya itu, pihak RS juga menyiapkan dokter spesialis jiwa bagi calon legislatif yang stres usai mengikuti kontestasi Pemilu 2024. (Kompas.TV, 24 November 2023) 

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz meminta Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyiapkan layanan Konseling maupun fasilitas kesehatan kejiwaan untuk calon anggota legislatif (caleg) Pemilu 2024 yang stres karena gagal terpilih. Menurutnya, dua hal itu sangat diperlukan. “Belajar dari situasi dan kondisi di pemilu-pemilu sebelumnya, kecenderungan orang stress meningkat pasca pemilu, kata Aziz dalam keterangannya, Jumat (26/1/2004). Secara khusus, Aziz juga mengingatkan kesiapan rumah sakit jiwa (RSJ) untuk menerima pasien yang membutuhkan penanganan lanjutan. (detiknews,26 Januari 2024). Mengapa dalam menghadapi pemilu yang merupakan Pesta Demokrasi ada persiapan pelayanan untuk gangguan jiwa/mental? Serapuh itukah individu saat ini? 

Pemilu Berbiaya Tinggi 

Persiapan yang dilakukan oleh sejumlah RS/RSJ untuk menangani caleg yang depresi akibat gagal terpilih dengan melihat pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya menunjukkan bahwa pemilu dalam sistem yang diterapkan saat ini rawan mengakibatkan gangguan mental. Mengapa demikian? Kita ketahui bahwa pemilu hari ini berbiaya tinggi sehingga membutuhkan perjuangan dengan mengarahkan segala macam cara untuk meraih kemenangan. Caleg di Sumut saja ramai-ramai menggadaikan aset terutama dalam bentuk emas pada saat tahap kampanye dimulai. (detik.com, 13 Desember 2023) 

Hal ini menunjukkan kembali bahwa Demokrasi itu mahal dan butuh modal besar. Untuk biaya kampanye saja butuh biaya yang besar sehingga lumrah jika caleg-caleg tersebut ramai-ramai menggadaikan aset-aset yang dimiliki selain itu bahkan sampai ada yang terjerat kasus sebelum mencalonkan diri karena biaya kampanye. Bahkan ada yang membunuh istri hanya karena tidak diberikan biaya untuk mencalonkan diri menjadi caleg. (Kompas.com, 16 November 2023) Dengan biaya yang tidak sedikit ini wajar pada saat mereka terpilih bukan urusan rakyat yang menjadi prioritas tapi bagaimana mengembalikan modal. Bagi yang tak terpilih menjadi bumerang bahkan bisa menyebabkan gangguan mental/jiwa karena sudah banyak biaya yang dikeluarkan tapi tidak terpilih. 

Demokrasi yang merupakan anak dari sistem Kapitalis-sekuler yang tegak atas dasar pemisahan agama dengan kehidupan/negara serta standarnya adalah uang. Yang menang/bertahan adalah siapa yang memiliki modal besar. Standarnya bukan halal/haram sehingga untuk mendapatkan kekuasaan pun akan digunakan berbagai cara karena jabatan merupakan impian bagi setiap orang yang ingin berkuasa. Mengapa demikian? Karena dengan memiliki jabatan dapat menaikkan harga diri atau prestise hidup. Selain itu kekuasaan/jabatan saat ini menjadi jalan untuk mendapatkan keuntungan materi dan kemudahan fasilitas lainnya. 

Kekuatan mental seseorang pun akan menentukan sikap seseorang terhadap hasil pemilihan. Dalam sistem kapitalis-sekuler individu yang terbentuk adalah individu yang jauh dari agama karena agama tidak memiliki andil dalam kehidupan. Sehingga kita bisa lihat bagaimana rapuhnya individu dalam sistem kapitalis-sekuler. Pendidikan yang berdiri atas dasar sistem ini pun terbukti tidak menghasilkan individu yang tangguh. Kita dapat lihat bagaimana kasus-kasus yang terjadi dalam dunia pendidikan hari ini. Bulliying, mental illness, pemerkosaan, dan lain-lain menjadi bukti rapuhnya individu/generasi saat ini.  

Jabatan adalah Amanah 

Islam merupakan sistem yang sempurna dan paripurna telah mengatur secara terperinci mengenai tata cara memilih pemimpin. Pemilu bisa menjadi salah satu uslub (cara) yang digunakan. Namun, pemilu dalam islam tidak membutuhkan baiya yang tinggi. Karena dalam sistem Islam yang berdiri atas dasar  aqidah Islam menetapkan segala lini kehidupan harus diatur sesuai dengan syariat Islam (aturan yang berasal dari sang khaliq). Pemilu dalam sistem Islam sebagaimana yang dicontohkan baginda Rasulullah dan para sahabat tidak lebih dari 3 hari 2 malam karena memilih pemimpin ini merupakan sesuatu yang urgen/penting. 

Jabatan/kepemimpinan dalam sistem Islam merupakan amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Kepemimpinan dalam sistem Islam harus dijalankan sesuai dengan syariat karena dalam Islam jabatan/kepemimpinan hanya dalam rangka menjalankan syariat Islam yang harus diterapkan di seluruh lini kehidupan. Jika kepemimpinan tersebut bukan untuk menjalankan syariat maka kepemimpinan tersebut bathil. 

Selain itu, dalam sistem pendidikan islam diterapkan sesuai dengan syariat yang akan membentuk generasi yang berkepribadian islamiyah yang mana pola pikir dan sikap nya berstandarkan syariat yakni halal/haram bukan materi semata. Sehingga lahirlah individu yang bertaqwa, amanah dan yang bersabar dan yakin akan qada qadar dari Allah sehingga tidak ada jiwa-jiwa yang bermental lemah apalagi sampai diserang gangguan mental/jiwa.  Hal ini hanya terwujud dengan diterapkannya syariat secara kaffah dalam institusi Daulah Khilafah Islamiyah. Kita butuh pergantian sistem bukan sekedar individu saja agar mobil yang baik dapat berjalan baik dengan adanya supir yang terpercaya. 

Oleh : Ria Nurvika Ginting, S.H., M.H.
Dosen FH-UMA

Jumat, 15 Desember 2023

Pesta Demokrasi, Melahirkan Ruang Isolasi



Tinta Media - Tidak lama lagi bangsa Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi yaitu Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu diselenggarakan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah serta untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Pesta Demokrasi dalam sistem kapitalis, tentu tidak bisa dilepaskan dari ongkos politik yang tinggi alias mahal bagi siapa saja yang akan mencalonkan, terutama ketika masa kampanye tiba. 

Berdasarkan data, Rumah Sakit Umum Daerah Oto Iskandar Dinata, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat telah menyiapkan sekitar 10 ruangan isolasi bagi calon anggota legislatif (caleg) yang mengalami depresi akibat gagal pada Pemilu 2024. 

"Kita selalu menyiapkan ruangan dan tempat pemeriksaan untuk caleg-caleg yang mengalami stres setelah Pemilu, terutama bagi caleg-caleg yang kalah," kata Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa RSUD Otista Kabupaten Bandung dr. Marsudi, SP.KJ (K). 

Menurut dia, ruang isolasi ini untuk memberikan pelayanan kepada caleg yang mengalami gangguan jiwa usai menerima bahwa dirinya tidak terpilih menjadi anggota legislatif pada Pemilu 2024. 

Ruangan ini sengaja dipersiapkan karena ada beberapa caleg kadang-kadang bercita-cita terpilih, harapannya besar, namun kenyataannya gagal. 

Pada pemilu 2024 ini, RSUD Oto Iskandar Dinata menyiapkan lebih banyak ruangan isolasi, yang pada pemilu sebelumnya hanya tersedia 5 ruangan, pada tahun ini ditambah 5 ruangan baru sehingga menjadi 10 ruangan isolasi. 
(Jawapos.com, Senin 27/11/2023)

Mahalnya Biaya Politik dalam Sistem Kapitalisme

Dalam sistem kapitalisme, asas politiknya adalah sekuler yaitu memisahkan agama dari perpolitikan, sehingga setiap calon menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan. Siapa yang kuat, dia yang menang. 

Masa kampanye merupakan masa setiap calon mulai turun ke masyarakat untuk memperkenalkan diri, mereka akan memaparkan visi, misi dan program kerjanya masing-masing jika terpilih. Janji politik pun mulai ditebar seperti bantuan sosial, kesejahteraan, lapangan pekerjaan, pendidikan, dan lain-lain. Selain itu pencitraan pun dimulai dari mulai membagi-bagi kaos, membagi sembako, memperbaiki jalan, pasar murah, dan sebagainya. Semua dana untuk kegiatan di atas, keluar dari kantong pribadi masing-masing calon guna menarik simpati masyarakat dan mendapatkan suara masyarakat sebanyak-banyaknya. 

Inilah bukti, betapa mahalnya biaya politik di dalam sistem kapitalisme, para calon berani mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk meraih kekuasaan. 

Sistem Pemilihan di Dalam Islam

Berbeda halnya dengan sistem pemilihan di dalam Islam yang berasaskan akidah Islam. Di dalam Islam kekuasaan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, sehingga harus dijalankan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan syariat. Islam melarang  seorang pemimpin mengkhianati amanah. 

Allah SWT berfirman, 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ 

_"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.”_ *(QS Al-Anfal: 27).* 

Dengan berasaskan akidah Islam, pelaksanaan pemilihan pemimpin akan berjalan tertib, lancar dan penuh kebaikan, begitu pun saat berinteraksi dengan warga. Karena para calon dalam Islam sadar bahwa setiap perbuatannya dalam perpolitikan akan dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada manusia melainkan kepada Sang Pencipta yaitu Allah SWT. 

Maka dari itu para calon dalam sistem Islam akan memiliki profil jujur, bertakwa dan hati-hati dalam melakukan setiap perbuatan. Dengan demikian, pemilihan pemimpin dalam sistem Islam akan menghasilkan pemimpin-pemimpin amanah yang akan melayani rakyatnya dengan sepenuh hati, bukan pemimpin yang haus akan jabatan. 

Wallahualam bishowab.


Oleh : Agustriany Suangga
Aktivis Muslimah 

Follow IG@tintamedia.web.id

Opini Tokoh

Parenting

Tsaqofah

Hukum

Motivasi

Opini Anda

Tanya Jawab