Pengamat: Demokrasi Berbiaya Mahal
Tinta Media - Menanggapi kasus pemeriksaan ketua KPK Firli Bahuri dalam dugaan pemerasan yang melibatkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, pengamat politik Islam Dr. Riyan mengatakan ini mempertegas bahwa demokrasi berbiaya mahal.
“Ini mempertegas, bahwa demokrasi adalah sistem yang berbiaya mahal, sehingga para pelaku mengeluarkan banyak biaya yang ditebus dengan pencarian dana pengganti dengan cara-cara yang tidak dibenarkan,” tuturnya kepada Tinta Media, Kamis (2/11/2023).
Ini, lanjutnya, juga merupakan bukti nyata bahwa di antara elite penyelenggara negara (eksekutif, menteri) dan KPK terindikasi diisi oleh orang-orang yang diduga kuat bermasalah. Terlepas dari berbagai pembelaan dari para pihak yang terlibat.
Cicak vs Buaya?
Dalam pengamatan Riyan, ketika korupsi menyangkut ketua KPK potensi terjadi kasus Cicak vs Buaya jilid kesekian tetap terbuka.
“Dalam catatan, bila ketua KPK jadi tersangka, akan menjadi kasus pertama di dunia. Ini tentu secara kelembagaan akan menciderai kepercayaan publik hingga titik paling nadir. Sehingga ada potensi "perlawanan" dari KPK untuk menyelamatkan marwah institusi. Karena ketua dalam organisasi adalah sekaligus sebagai simbol,” ulasnya.
Meski demikian, menurut Riyan, ini patut didalami, karena ada kesan awal sosok ketua KPK sekarang ini dinilai publik kontroversial. “Dapat pula terjadi semacam ada "kepuasan" bila yang bersangkutan menjadi tersangka. Artinya tidak ada jilid baru Cicak vs Buaya,” tambahnya.
Oleh karena itu, Riyan menerangkan, ini momen yang penting bagi KPK sendiri untuk membuktikan kredibiltas person dan institusi apakah akan bisa dipertahankan atau tidak. Jangan sampai ada perlawanan dari para koruptor bahwa , "Ngapain nangkap kami, anda sendiri juga layak untuk ditangkap."
“Hal ini akan tergantung dari komitmen para pimpinan KPK yang lain (di luar ketua yang sedang bermasalah) dan juga ekologi politik dari kekuatan elite di luar KPK untuk mendukung terbentuknya kelembagaan KPK yang tetap dipercaya. Bukan malah "menggoda" KPK dalam bentuk pelemahan baik secara UU atau perilaku dari para pimpinannya,” pungkasnya. [] Irianti Aminatun
