Tinta Media: pembangunan ekonomi
Tampilkan postingan dengan label pembangunan ekonomi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label pembangunan ekonomi. Tampilkan semua postingan

Jumat, 26 Januari 2024

Pembangunan Ekonomi Era Kapitalis Memicu Perubahan Iklim




Tinta Media - Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Direktur Eksekutif APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) Sarman Simanjorang mengungkapkan bahwa hal tersebut dapat diupayakan melalui 'carbon trading'. Menurutnya, melalui carbon trading, perusahaan-perusahaan luar negeri yang mengeluarkan emisi karbon lebih dari batas yang ditentukan dan tidak memiliki hutan di negaranya mau membeli udara kepada kita dengan membayar daerah yang memiliki lahan hijau agar terjaga kelestariannya, sehingga bisa menyuplai oksigen untuk negara sekitar. Tentunya, konsep ini bisa direalisasikan dengan membuka kerja sama dan peluang investasi antara investor dan pemerintah daerah.

Saat ini, pembangunan untuk kepentingan peningkatan pertumbuhan ekonomi memang sedang gencar dilakukan. Namun, pembangunan tersebut tidak ramah lingkungan dan menjadi masalah di negeri ini, bahkan di dunia. Kualitas lingkungan yang mengalami kemunduran dari tahun ke tahun, salah satunya disebabkan oleh pembangunan dalam bidang industri yang terus digenjot oleh pemerintah. Hal ini menimbulkan penurunan atau degradasi kualitas lingkungan hidup. Dampak yang ditimbulkan dari sektor pembangunan ini adalah dihasilkannya sampah dari pembakaran industri berupa emisi carbon yang mengandung gas berbahaya. Salah satunya adalah karbondioksida.

Penggunaan solar, batu bara, dan LPG untuk bahan industri menjadi penyumbang polusi emisi carbon. Emisi merupakan polusi terbesar saat ini dan  menjadikan peningkatan suhu udara bumi, sehingga terjadi pemanasan global. Jika hal ini dilakukan terus-menerus, akan terjadi perubahan iklim. 

Selama lima tahun terakhir, lapangan usaha listrik dan gas merupakan penyumbang terbesar emisi karbon di Indonesia. Di dunia sendiri, industri besar di Amerika, Cina, dan negara-negara Eropa memiliki kontribusi besar dalam menyumbang emisi karbon dunia yang menjadikan terjadinya perubahan iklim global saat ini.

Hal tersebut tidak terlepas dari kehidupan dunia saat ini yang memakai paradigma kapitalis liberalis. Penerapan sistem ekonomi dan politiknya  menjadikan para penguasa dan oligarki berlomba-lomba memperluas pasar untuk meraih keuntungan secara maksimal. Prinsip ekonomi kapitalisme, yakni mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya, menjadi prinsip yang dipakai, sehingga dalam industri pun mereka memandang bahwa pengolahan limbah hasil produksi berupa emisi karbon akan menjadi beban modal yang harus dikeluarkan sehingga mengurangi keuntungan yang akan mereka peroleh. Hal ini tentu menjadikan kerugian bagi para pengusaha serta oligarki yang harus dihindari, meskipun harus dengan mengorbankan rakyat dan lingkungan.

Walaupun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menetralkan emisi  karbon, tetapi hal ini malah bertentangan dengan kebijakan pembangunan yang sering mereka serukan agar terus berjalan. Blundernya kebijakan yang dibuat pemerintah menjadikan kerusakan lingkungan akibat emisi karbon terus meningkat dan tidak akan pernah teratasi dalam sistem kapitalisme ini.

Jelas, hal ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, karena berdampak pada rusaknya tatanan kehidupan manusia dan lingkungan. Karena itu, diperlukan solusi yang solutif untuk mengatasinya. Solusi tersebut tak lain adalah kembali kepada sistem yang sahih, yakni sistem buatan Sang Pencipta, Allah Swt. yang akan memberikan keberkahan kepada manusia dan seluruh alam. 

Sebagai sistem yang sempurna (syamilan dan kamilan), Islam memiliki konsep tentang pembangunan, baik industri atau yang lainnya, yang dibangun untuk kemaslahatan umat manusia, bukan untuk keuntungan segelintir orang ataupun oligarki. 

Syariat Islam melarang siapa pun merusak manusia lain dan lingkungan, termasuk dalam bidang industri yang menghasilkan limbah. Pembangunan merupakan tanggung jawab negara. Walaupun boleh dilakukan oleh pihak swasta, tetapi harus tetap dalam pengawasan negara.

Karena itu, pembangunan apa pun, mulai dari pembangunan infrastruktur ataupun industri pengelolaan sumber daya alam (SDA), atau industri barang yang memproduksi apa pun, selain halal juga harus thayib (baik) bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Jikapun proses pembangunan tersebut menghasilkan limbah, maka akan dipastikan aman, tidak berdampak negatif, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Alhasil dampak negatif yang terjadi dari pembangunan industri bisa dihindarkan atau diminimalisir, sehingga tidak akan menyebabkan perubahan iklim dan membahayakan kehidupan manusia saat itu dan di masa depan.

Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur'an surah ar-Rum ayat 41 yang artinya: 

"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar (Islam)."

Kekuatan takwa akan mendorong negara (penguasa) untuk memaksimalkan upaya dalam melahirkan inovasi-inovasi baru berupa ilmu dan teknologi, yang berarti mendorong juga untuk menciptakan ilmuwan-ilmuwan baru dengan terus meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini ditopang oleh kekuatan penerapan Islam kaffah dan kekuatan penguasanya yang amanah. Rasulullah saw. bersabda:

"Imam (penguasa) adalah ra'in (ibarat penggembala), dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia gembalakan." 
(HR.Bukhari Muslim)

Wallahu'alam bisshawwab.


Oleh: Thaqiyunna Dewi, S.I.Kom
Sahabat Tinta Media
Follow IG@tintamedia.web.id

Opini Tokoh

Parenting

Tsaqofah

Hukum

Motivasi

Opini Anda

Tanya Jawab