Harga Beras Terus Naik, IJM: Indikasi Kelalaian Negara Mengurus Rakyat
Tinta Media - Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana menilai, harga beras yang terus naik merupakan indikasi kelalaian negara dalam mengurus rakyat.
"Harga beras lebih dari setahun merangkak naik meroket ini adalah indikasi kelalaian dan ketidakseriusan negara mengurusi pangan rakyat," ujarnya dalam video yang bertajuk: Harga Beras Terus Meroket, Solusinya Impor 3.000.000 Ton Beras? Jumat (23/2/2024) di kanal Youtube Justice Monitor.
Negara dinilai Agung tidak bisa mengatasi kenaikan harga yang melonjak dalam waktu sepanjang tahun yang membuat rakyat sulit untuk mendapatkannya.
"Kelalaian ini terjadi pada berbagai lini, baik produksi maupun distribusi yang akhirnya memicu fluktuasi harga. Dari sisi produksi negara lalai untuk menggenjot produksi dalam rangka memenuhi kekurangan pasokan baik untuk konsumsi maupun untuk cadangan untuk pemerintah," ungkapnya.
Kelalaian ini, Agung mencontohkan, ketika dibiarkannya alih fungsi lahan pertanian secara masif. "Kita tahu bahwa alih fungsi lahan pertanian ini memang betul-betul luar biasa di berbagai lini," tuturnya.
Bahkan lanjutnya, konversinya berjalan atas nama Proyek Strategis Nasional (PSN) yang kebermanfaatannya sangat minim bagi rakyat.
“Negara, juga tidak serius mengatasi kesulitan petani untuk mendapatkan sarana produksi pertanian (saprotan) seperti pupuk atau benih dan sebagainya. Yang terjadi justru anggaran untuk subsidi pupuk semakin dikurangi,” sesalnya.
Pemerintah, lanjutnya, gagal memitigasi perubahan cuaca yang berakibat gagal panen di mana-mana.
“Dari sisi distribusi sangat jelas terlihat kelalaian negara, sehingga terjadi lonjakan harga yang tidak wajar sekalipun pasokan beras dipenuhi melalui impor. Pemerintah tidak bisa mengendalikan harga agar terbentuk harga secara wajar," kritiknya.
Minim
Harga beras yang terus naik setiap tahunnya dan tahun ini mencapai kenaikan tertinggi dalam sejarah, menurut Agung , karena penguasaan negara terhadap pasokan pangan sangat minim dan mayoritas berada ditangan pelaku pasar.
"Penguasaan negara terhadap pasokan pangan memang sangat minim yakni hanya 10% saja, sebaliknya mayoritas pasokan pangan berada ditangan pelaku pasar yakni korporasi atau pedagang besar," ujarnya.
Sehingga lanjutnya, sangat mudah memainkan harga untuk keuntungan mereka (korporasi), ditambah kelemahan negara dalam memutus rantai tata agraria yang panjang dan menyimpang.
"Negara sebagai pengurus rakyat bertanggung jawab setiap kebijakannya, wajib berorientasi untuk melayani kepentingan rakyat termasuk terhadap konsumen dan produsen," lanjutnya.
Agung mengutip sabda Rasulullah saw., imam itu adalah ra'in (pengurus rakyat) dan bertanggung jawab terhadap rakyat yang diurusnya.
"Sebagai pengurus urusan rakyat, negara wajib menerapkan kebijakan yang berpihak pada petani, sedangkan konsumen dapat memperoleh harga pangan yang terjangkau," harapnya memungkasi penuturan.[] Setiyawan Dwi
