Bencana Berulang Akibat Keserakahan Penguasa Curang
Tinta Media - Bencana gempa bumi di awal bulan September (5/9/2024) mengagetkan warga Kabupaten Bandung dan sekitarnya. Gempa pertama berskala 2,8 magnitudo terjadi pada pukul 14.16 WIB dan gempa susulan berskala 3,1 magnitudo terjadi pada pukul 14.20 WIB. Sampai saat ini, belum ada laporan kerusakan bangunan akibat bencana tersebut.
Menurut Hartanto, Kepala BMKG Wilayah II Tanggerang, dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi ini merupakan gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar aktif wilayah setempat. Masyarakat pun diminta untuk waspada, tetap tenang, dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Bencana yang bisa datang dengan tiba-tiba membuat masyarakat was-was, karena tidak sedikit nyawa dan harta yang hilang akibat bencana. Salah satunya gempa bumi. Tentu yang paling bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan dan keamanan rakyat adalah penguasa. Maka dari itu, penguasa harus serius melakukan mitigasi bencana, agar dampaknya bisa diminimalisir.
Secara geografis, negeri ini berada di kawasan ring of fire (cincin api) Pasifik, yang berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik dunia, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Oleh sebab itu, Indonesia termasuk negeri rawan bencana, seperti gempa bumi, gunung meletus, ombak besar, dan lain sebagainya.
Kendati demikian, tidak menjadi alasan bagi penguasa untuk berpangku tangan menerima kenyataan tanpa berusaha keras meminimalisir dampak bencana yang terjadi. Walaupun benar bahwa bencana yang terjadi adalah ketentuan Allah Swt., tetapi harus kita sadari bahwa bencana yang datang bisa jadi sebagai peringatan atau sinyal bagi manusia, seolah bumi berkata 'aku sedang tidak baik-baik saja'.
Jika melihat fakta, kerusakan bumi sudah terlihat jelas di depan mata. Banyak aktivitas manusia yang membuat bumi yang sudah tua ini rusak, seperti aktivitas pertambangan, pengerukan pasir, penggundulan hutan, pembangunan yang serampangan, aktivitas industri, dan banyak lagi yang lainnya. Tentunya aktivitas ini tidak dilakukan oleh individu masyarakat, melainkan oleh perusahaan-perusahaan besar yang sudah mendapatkan izin dari penguasa.
Dalam sistem liberal kapitalisme, banyak sumber daya alam dikelola oleh swasta dan asing tanpa memperhatikan dampak kerusakan lingkungan yang akan terjadi dan merugikan masyarakat. Sistem ini, memberikan keleluasaan pada para pemilik modal besar untuk berinvestasi dan mengeksploitasi SDA. Alhasil, keuntungannya masuk ke kantong-kantong para oligarki. Lagi-lagi rakyat yang jadi korban keserakahan mereka, menyisakan lingkungan rusak yang bisa mengundang bencana alam.
Adapun usaha yang dilakukan oleh penguasa tidak lepas dari hitung-hitungan anggaran. Seharusnya penguasa menjauhkan dan membantu rakyat dari ancaman bencana alam. Berapa pun anggaranya, harus disediakan. Hal ini karena keamanan masyarakat menjadi salah satu dari tiga kebutuhan kolektif umat yang wajib disediakan penguasa.
Kelalaian penguasa menangani bencana akan berbuah murka Allah Swt. Meski ajal adalah rahasia Allah, tetapi menjaga jiwa, harta, dan darah rakyat adalah kewajiban negara dan tidak boleh terabaikan. Tidak cukup hanya memberikan imbauan-imbauan saja, masyarakat butuh jaminan keselamatan dari penguasa. Inilah bukti bahwa musibah ini datang karena keserakahan penguasa curang.
Berbeda dalam sistem Islam, upaya antisipasi dan mitigasi bencana adalah tanggung jawab penguasa, karena menyangkut fungsi kepemimpinannya sebagai ra'in dan junnah bagi rakyat yang akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Maka dari itu, khalifah akan serius mengupayakan agar dampak bencana bisa diminimalisir, di antaranya adalah:
Pertama, khalifah akan membuat kebijakan mengenai pengelolaan SDA yang sudah diatur oleh syariat Islam. SDA haram dikelola oleh individu, swasta ataupun asing. SDA adalah harta kepemilikan umum yang hanya boleh dikelola oleh negara, dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk jaminan kebutuhan pokok publik karena jika dieksploitasi oleh swasta dan asing, dengan seenaknya mereka merusak lingkungan.
Kedua, khalifah akan memberikan edukasi teknis dan dan edukasi ideologis. Edukasi teknis adalah upaya melindungi diri dari bencana, seperti berlindung di tempat yang aman dan tidak boleh panik saat terjadi bencana. Edukasi ideologis adalah adanya kesadaran bahwa musibah ini adalah qadha dari Sang Khalik sebagai peringatan bagi manusia atas dosa-dosa yang telah dilakukan, ketika segala sesuatu sudah diupayakan sedangkan bencana tetap terjadi dan tidak bisa kita halangi.
Ketiga, ketika terjadi bencana, khalifah akan dengan sigap untuk mengevakuasi masyarakat. Semaksimal mungkin upaya akan dilakukan untuk memberikan rasa aman dan menjamin segala kebutuhan pengungsi, mulai dari makanan, fasilitas kesehatan, pakaian, dan lain sebagainya.
Berapa pun anggaran yang dibutuhkan, akan disediakan oleh negara. Sistem ekonomi Islam yang diterapkan menjadikan negara mampu memenuhi segala kebutuhan rakyat, tanpa tergantung kepada negara lain. Baitul mal adalah pengelola keuangan yang diperoleh dari pengelolaan SDA, zakat, fa'i, kharaj dan lain sebagainya.
Maka dari itu, hanya sistem Islam yang mampu menghadirkan solusi yang menyentuh akar permasalahan, bukan solusi tambal sulam seperti dalam sistem kapitalisme. Seandainya umat manusia mau diatur oleh sistem Islam dalam seluruh aspek kehidupan, mereka tidak akan was-was lagi menghadapi musibah yang datang. Andaikan umat manusia mau bermuhasabah atas musibah yang terjadi akibat ketidaktaatan kepada Sang Khalik dan memohon ampun kepada Allah Swt., maka Allah akan menurunkan rahmat-Nya dan memberikan keberkahan pada kita semua. Yakinlah, Dia adalah Sang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wallahu'alam bishawab.
Oleh: Neng Mae
Sahabat Tinta Media
