Pengamat: Julid Fi Sabilillah Bentuk Kepedulian Netizen
Tinta Media - Pengamat Media Sosial Rizqi Awal menilai apa yang dilakukan netizen melakukan gerakan julid fi sabilillah adalah bentuk kepedulian.
“Apa yang dilakukan netizen di Indonesia dan juga Malaysia itu salah satu bentuk kepedulian secara tidak langsung selain gerakan boikot yang selama ini marak dilakukan,” ungkapnya di Kabar Petang: Blarr! Julid Fi Sabilillah Guncang Dunia, melalui kanal Youtube Khilafah News, Kamis (7/12/2023).
Setelah gerakan baikot, lanjutnya, naik satu level lagi yaitu gerakan serangan masif ke berbagai akun-akun sosial media milik tentara ataupun pendukung Zionis Yahudi.
Tentang gerakan netizen ini, Rizqi mengutip perkataan Muhammad Husein Gaza ketika berbicara di momentum 212, “Kalau tidak karena rusaknya sistem pemerintahan yang ada di dunia ini tentu kita sudah terlibat dalam jihad.”
“Secara tidak langsung apa yang dinyatakan oleh Muhammad Husein itu mewakili hati netizen di dunia Wabil khusus Indonesia ketika genosida terjadi di depan mata, tapi tidak ada pergerakan yang berarti dalam membantu masyarakat muslim di Palestina,” ulasnya.
Ia menganalisa, Zionis Yahudi melakukan penjajahan, maka tidak mungkin akan ada kata damai diwujudkan kecuali Yahudi itu sendiri yang harus dikeluarkan dari basis wilayah Yerusalem.
“Akan ada tingkatan lebih tinggi yaitu netizen akan melakukan serangan yang cukup masif ke situs-situs pemerintahan Zionis, dan juga pendukungnya. Atau akan ada tahapan berikutnya yaitu kesadaran umat tentang seruan agar kaum muslimin di berbagai negeri , khususnya para pemimpin negeri kaum muslim memberikan bantuan kepada masyarakat muslim di Palestina,”ujarnya memprediksi.
Menurutnya, gerakan julid fi sabilillah ini merupakan hantaman keras bagi para penguasa muslim.
“Netizen saja dengan kekuatan mereka tanpa diorganisir oleh pemerintah mampu melumpuhkan akun sosial media Zionis Yahudi apalagi kalau dilakukan oleh pemerintah,” kritiknya.
Namun ia kecewa, karena pemerintah tidak melakukan itu.
“Kalau pemerintah itu pro kepada kemerdekaan Palestina seharusnya difasilitasi dan didukung penuh oleh negara terkait itu, tapi nyatanya pemerintah tidak melakukan itu,” pungkasnya. [] Irianti Aminatun.
