Banjir Hadir Kembali

@tintamedia 0 Dibaca    Januari 29, 2024    Comment   

Banjir Hadir Kembali

Tinta Media - Hujan deras yang turun pada Kamis (14/1/2024) sore menyebabkan lima rukun tetangga (RT) dan enam ruas jalan di DKI Jakarta terendam banjir. Kepala pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta, Isnawa Adji, menjelaskan bahwa terjadi peningkatan genangan dari tiga RT menjadi lima RT, mencakup 0,016 persen dari total 30.772 RT. Enam ruas jalan juga masih tergenang. Wilayah yang terdampak mencakup 5 RT, termasuk 3 RT di Kelurahan Duren Tiga (Jakarta Selatan) dengan ketinggian air mencapai 30 sentimeter (cm) akibat hujan deras dan luapan kali Mampang. Sementara itu, dua RT di Jakarta Timur mengalami genangan dengan ketinggian 30 cm, juga akibat curah hujan, kata Isnawa dikutip antara, kamis (11/1/2024) . (Beritasatu.com)

BPBD Riau mengatakan, sedikitnya 60.000 orang dari sejumlah daerah di provinsi mengungsi akibat rumah, lahan, dan tempat usaha mereka terdampak banjir sejak beberapa pekan terakhir. Mereka yang mengungsi berasal dari Kabupaten Rokan Hilir, Kepulauan Meranti dan kota Dumai. Sedangkan warga dari Kabupaten dan kota lain yang terdampak banjir belum tercatat ada yang mengungsi, kata, kepala BPBD Ria. M. Edy Afrizal dalam keterangan di Pekanbaru, seperti di kutip Antara, Sabtu (13/1). 

Banjir yang merendam ribuan rumah warga kampung Bojongasih, Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, pada minggu (14/1/2024) pagi perlahan mulai surut. Banjir diakibatkan sungai Citarum dan jebolnya tanggul anak sungai Cikapundung. Dari Pantauan.Com pada minggu (14/1/2024) pagi, sebagian warga yang rumahnya sudah tidak terendam banjir terlihat mulai bersih-bersih dengan alat seadanya. 

Meski demikian, masih ada ribuan rumah warga di 7 RW dari total 14 RW di Desa Dayeuhkolot yang masih terendam. Ketinggian air masih 70 sentimeter membuat aktivitas warga terganggu. Banjir mulai surut, yang terjadi berimbas pada 14 RW yang tergenang. sekarang 7 RW yang tergenang dengan ketinggian  air paling tinggi  di RW 4 sekitar 70 sentimeter, kata kepala Desa Dayeuhkolot Yayan Sesiana saat di temui di area kantor Desa, minggu (14/1/2024) 

Masyarakat yang tinggal di bantaran sungai dan perilaku masyarakat  yang masih suka membuang sampah di sungai, tentu saja menyebabkan penyempitan terhadap ruang lingkup sungai, debit air yang terus berubah di pengaruhi oleh curah hujan, debit air yang terus berubah di pengaruhi oleh curah hujan. Curah hujan tinggi atau hujan lebat yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, jelas dapat menyebabkan genangan air yang meninggi dan akhirnya banjir. Ada pula pembangunan tempat pemukiman yang dilakukan secara besar besaran tentu saja dapat menghilangkan daratan kosong tempat resapan air hujan, yang secara tidak langsung menyebabkan terjadinya banjir dan juga keberadaan hujan mulanya berfungsi sebagai tanah resapan air hujan, sekarang beralih menjadi tempat pemukiman penduduk. 

Harusnya kita membangun bendungan yang mampu menampung curahan air dari aliran sungai, curah hujan. Juga negara akan memeratakan daerah rendah yang rawan terkena genangan air dan membuat kebijakan melarang masyarakat membangun pemukiman di wilayah wilayah yang terkena banjir. Dan juga negara membangun kanal, sungai buatan untuk mengurangi dan memecah penumpukan volume air, mengeruk lumpur di sungai atau daerah aliran air, agar tidak terjadi pendangkalan. 

Memang sudah saatnya kaum Muslim meninggalkan sistem sekuler yang hanya menyebabkan kesengsaraan. Hanyalah Islam satu satunya yang mempunyai solusi dalam mengatasi banjir dan Islam juga memiliki institusi politik, yaitu khilafah Islamiyyah yang memilih kebijakan yang efektif dan efisien, dengan kebijakan inikah insya Allah, masalah banjir bisa di tangani dengan tuntas kalau aturan Islam di tetapkan dengan sempurna. 

Wallahu a'lam bish shawwab

Oleh: Upi Ainun

Sahabat Tinta Media 

Saatnya Kembali pada Aturan Allah

@tintamedia 0 Dibaca    Januari 01, 2024    Comment   

Saatnya Kembali pada Aturan Allah

Tinta Media - Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung meraih penghargaan Indeks Reformasi Hukum Nasional terbaik ke 1 dari Kemenkumham RI. Menhumham RI Yasonna H Laoly menyerahkan langsung piagam penghargaan tersebut kepada Pemprov Jabar yang diwakili Nurul Diana Irawati (Analis Hukum Ahli Madya) dan kepada Bupati Bandung M Dadang Supriatna. Penyerahan penghargaan tersebut dilakukan dalam acara puncak Rakor Kemenkumham di hotel Borobudur Jakarta, kamis (14/12/2023). 

Dalam sambutannya, Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly mengucapkan terima kasih kepada semua jajaran Kemenkumham yang selalu melakukan inovasi dan memberikan pelayanan terbaik.

Penghargaan tersebut patut disyukuri, bukan untuk berbangga diri, akan tetapi untuk memotivasi supaya ke depannya sistem hukum di Indonesia lebih baik. (harapanrakyat.com) 

Reformasi hukum nasional bertujuan untuk mewujudkan sistem pemerintahan agar lebih baik, transparan, serta tanggap terhadap peran publik dalam pengambilan keputusan atau kebijakan. Karena itu, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam sistem hukum. 

Penggunaan aplikasi dan platform digital pun dilakukan untuk dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi hukum dan layanan publik. Akan tetapi, jika kita lihat fakta saat ini, banyak terjadi pelanggaran hukum oleh para penegak hukum, misalnya kasus suap-menyuap kepada penegak dan aparat hukum, sehingga slogan ' pengadilan banyak, tetapi keadilan langka' seperti bukan pernyataan kosong belaka. 

Banyak pihak merasa sulit mempercayai penegakan hukum di tanah air. Pada tahun 2020, survei Indonesia Political Opinion (IPO) memperlihatkan ketidakpuasan publik terhadap penegakan hukum yang mencapai 64 persen, tertinggi di antara kebijakan-kebijakan yang lain. 

Kepolisian Republik Indonesia, menurut hasil survei Indikator Politik Indonesia mendapatkan tingkat kepercayaan tinggi hingga mencapai 80,2 persen. Namun, itu seperti bertolak belakang dengan laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang menyebut bahwa Polri adalah institusi yang paling sering diadukan sepanjang Januari hingga September 2021. Pada tahun 2020, Komnas HAM melaporkan bahwa institusi kepolisian juga menjadi lembaga yang paling banyak diadukan, yakni mencapai 758 kasus. Karena itu, banyak orang skeptis bisa mendapatkan keadilan di negeri ini. 

Pakar hukum Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Sc. menyebutkan bahwa hukum yang berjalan saat ini lebih banyak memihak penguasa, pengusaha, politisi, serta semakin memarjinalkan rakyat. Apalagi, kini hukum sering tajam kepada kalangan yang berseberangan dengan penguasa, tetapi tumpul pada orang-orang yang berada di lingkaran kekuasaan. Banyak warga diadili dengan tuduhan menyebarkan hoax atau menghina pejabat negara. Namun, para buzzer yang menista tokoh Islam dan menyebarkan berita palsu nyaris tak dijerat hukum.   

Padahal, harus kita pahami bersama bahwa persoalan hukum di mana pun sebenarnya bersumber pada dua hal besar, yaitu kesahihan hukum itu sendiri dan moralitas para penegak hukum. Hukum yang sahih pasti adil. Penegak hukum yang amanah pasti akan menjamin keadilan untuk semua pihak. Jadi, hukum yang sahih, serta penegak hukum yang amanahlah yang akan memberikan keadilan, kepercayaan, transparan, serta tanggap terhadap peran pengambilan keputusan ataupun kebijakan.                 

Hukum selamanya tidak akan sahih jika datang dari akal dan hawa nafsu manusia, bukan dari ketetapan Pencipta manusia, yakni Allah Swt. Pakar hukum Prof. Dr. Sidjito, S.H , M.Sc. menyebutkan kondisi hukum di Indonesia akan semakin buram jika masih saja berkutat dengan penerapan paradigma hukum lama yang cenderung sekuler, materialistik, dan mengandung cacat ideologis.

                                   

Selain itu, hukum buatan manusia penuh dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Karena sarat kepentingan, hukum buatan manusia sering berisi pasal-pasal karet yang dapat ditarik ulur sesuka hawa nafsu penguasa. Padahal, Allah Swt. telah mengingatkan di dalam Al-Qur'an bahwa kehancuran akan datang jika kebenaran mengikuti hawa nafsu. 

Allah Swt. berfirman, 

"Andai kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya, Kami telah mendatangkan kepada mereka peringatan, tetapi mereka berpaling dari peringatan itu." (TQS. al- Mukminun: 71) 

Tentu berbeda dengan hukum Islam yang menjamin keadilan, karena berasal dari Allah yang Maha Adil, bebas dari hawa nafsu manusia, termasuk bebas kepentingan politik. Hukum Islam aturannya jelas. Setiap upaya menyelewengkan hukum Allah mudah diketahui, sehingga dapat diluruskan dengan segera. 

Ketika orang-orang Bani Makhzum meminta Usamah bin Zaid r.a. melobi Nabi saw. agar membatalkan hukum potong tangan atas seorang perempuan bangsawan dari kaumnya, beliau murka dan menegur mereka, "Apakah engkau hendak meminta keringanan sanksi/ hudud Allah?" Lalu beliau berkutbah: "Sungguh yang telah membinasakan umat sebelum kalian adalah jika ada orang terhormat dan mulia di antara mereka mencuri, mereka tidak menghukumnya. Sebaliknya, jika orang rendahan yang mencuri, mereka tegakkan hukuman  terhadapnya. Demi Allah, bahkan seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya aku sendiri yang memotong tangannya!" (HR. al- Bukhari) 

Karena itu, tidak ada hukum yang bisa menciptakan keadilan, kepercayaan, ketenangan, transparan, dan tanggap kepada pengambilan keputusan ataupun kebijakan, kecuali hukum-hukum Islam, bukan yang lain. 

Allah Swt. berfirman, 

"Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik dari pada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin?" (TQS. al-Maidah: 50). 

Alhasil, keadilan dan penegakan hukum yang amanah, hanya akan terwujud di dalam kehidupan Islam. Di dalamnya, akidah Islamlah yang menjadi landasan, serta syariah Islamlah yang menjadi hukum-hukum yang diterapkan. 

Wallahua'lam.

Oleh: Ummu Aiza

Sahabat Tinta Media