Kenaikan Anggaran Disahkan, Akankah Membawa Kemajuan?
Tinta Media - Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 Kabupaten Bandung sebesar Rp5,9 triliun telah disahkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung bersama DPRD Kabupaten Bandung. Akan tetapi, APBD 2024 tersebut belum termasuk belanja-belanja 'spesific grant' yang bersumber dari anggaran alokasi khusus fisik, insentif fiskal, DAK non-fisik sebesar Rp1.27 triliun. Jika ditambahkan, maka total APBD kaybupaten Bandung menjadi Rp7,2 triliun, PIKIRAN RAKYAT.
Bupati Bandung Dadang Supriatna merasa sangat bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh fraksi DPRD 2024 Kabupaten Bandung yang telah menyepakati anggaran sebesar Rp7,2 triliun. Hal itu diucapkan beliau usai Sidang paripurna, Senin (13/11/2023).
Berdasarkan hasil konsultasi publik dan pertimbangan evaluasi pembangunan tahun 2022 dan 2023, terdapat sembilan prioritas pembangunan Kabupaten Bandung, tetapi secara umum ada enam bidang yang menjadi prioritas Bupati DS (Dadang Supriatna), antara lain adalah kesehatan, pendidikan, insfratruktur, lingkungan hidup, reformasi birokrasi dan perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat.
Rencananya, dalam bidang pendidikan, akan dilakukan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan. Peningkatan layanan kesehatan masyarakat, peningkatan infrastruktur, dan juga pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung. Kemudian juga ada upaya meningkatkan inovasi dan teknologi serta ketahanan pangan. Kang DS juga akan fokus melakukan reformasi birokrasi yang inovatif, integratif dan dinamis.
Menjadi maju dan sejahtera merupakan salah satu harapan dan impian semua negara atau daerah. Dengan melihat berbagai sumber daya alam yang ada, sebenarnya sangat mungkin dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Indonesia pada umumnya. Sarana pendidikan yang berkualitas, sarana kesehatan yang bagus dan murah, harga kebutuhan pokok yang murah, dan berbagai aspek lainya yang merupakan kebutuhan manusia adalah hak rakyat yang harus dipenuhi oleh negara. Jadi, sudah seharusnya negara yang bertanggung jawab atas terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat.
Mungkinkah kenaikan anggaran akan berpengaruh terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat? Dengan adanya kenaikan RAPBD 2024, akankah dirasakan oleh rakyat secara merata?
Kita mengetahui bahwa landasan yang digunakan di negeri ini adalah sebuah ideologi kapitalisme yang hanya mementingkan keuntungan materi semata, halal haram tidak menjadi tolak ukur perbuatan. Sumber daya manusianya pun cenderung rapuh dan miskin keimanan karena agama dipisahkan dari kehidupan. Kita bisa melihat fakta, berbagai anggaran telah dikucurkan, seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai), Bansos, Dana desa, BPJS, dan lain-lain. Akan tetapi, nyatanya semua itu justru menimbulkan kekisruhan di tengah masyarakat.
Fakta saat ini menunjukkan bahwa kesenjangan sosial masih sangat nampak dengan jelas, seperti kemiskinan dan pengangguran, pembangunan insfratruktur yang tidak merata antara di kota dan di wilayah pedesaan terpencil, kejahatan pun semakin merajalela dengan latar belakang yang bervariasi. Sering kali, yang menjadi penyei adalah masalah ekonomi.
Itulah rusaknya sebuah sistem buatan manusia yang bersandar pada akal yang lemah. Jelas, sistem tersebut tidak mampu dan tidak bisa di adikan pedoman hidup yang akan melahirkan kesejahteraan, kecuali hanya keuntungan bagi segelintir orang saja. Walhasil, kenaikan anggaran tidak akan membawa perubahan yang hakiki ketika sistemnya masih menganut demokrasi kapitalisme.
Solusi terbaiknya adalah harus berlandaskan keimanan, dan semua itu hanya ada dalam Islam sebagai ideologi yang menjadi aturan dan pemecahan problematika kehidupan.
Dalam Islam, kebutuhan hidup rakyat adalah hal utama yang harus dipenuhi oleh negara. Pemimpin negara (khalifah) adalah pengurus urusan rakyat yang dipimpinnya dan akan dimintai pertanggungjawaban di dunia dan diakhirat kelak. Maka dari itu, kedaulatan ada di tangan syara yang berasal dari Sang Pencipta alam.
Anggaran dalam Islam berasal dari baitul mal, yang dihasilkan dari harta kepemilikan umum milik rakyat. Kepemilikan dalam Islam dibagi menjadi tiga bagian, yaitu kepemilikan umum, individu, dan negara. Masing-masing akan di atur sesuai syariat Islam.
Dengan banyaknya sumber daya alam yang perlu dikelola, maka otomatis akan membuka lapangan pekerjaan yang banyak pula, sehingga tidak banyak pengangguran.
Pembangunan insfratruktur, seperti sarana pendidikan, kesehatan, tata kelola lahan, dan keharmonisan lingkungan akan menjadi prioritas utama yang akan dilakukan oleh negara Islam. Semua demi kesejahteraan rakyat, muslim maupun non-muslim.
Sanksi tegas dalam Islam akan mampu meminimalisir terjadinya berbagai tindak kejahatan dan berbagai proyek yang rentan korupsi. Celah terjadi korupsi sangat kecil karena setiap individu muslim telah tercetak menjadi individu yang bertakwa sehingga takut berbuat dosa.
Maka dari itulah, jika negara ingin maju dan gemilang, mari kita tinggalkan demokrasi sistem kufur dan beralih kepada Islam kaffah sebagai solusi hakiki problematika kehidupan. Wallahu a'lam bishawab.
Oleh: Dartem
Sahabat Tinta Media
