Demi Cuan, Gadaikan SK Jabatan

@tintamedia 0 Dibaca    September 23, 2024    Comment   

Demi Cuan, Gadaikan SK Jabatan

Tinta Media - Para wakil rakyat di berbagai daerah beramai-ramai menggadaikan Surat Keputusan (SK) jabatannya untuk bmendapatkan pinjaman dari bank, padahal baru saja dilantik. Tujuan mereka bermacam-macam, ada yang mengajukan untuk renovasi rumah, beli mobil, modal usaha, dan ada pula yang digunakan untuk menutupi biaya kampanye. Nilai pinjaman berjusar antara Rp500 juta hingga 1 milyar. Pinjamaan akan dilunasi selama lima tahun dengan perjanjian tercatat, yaitu potong gaji 50 persen setiap bulan.

Bak gayung bersambut, marketing dari pihak bank bergerilya untuk menawarkan pinjaman. Mereka memberikan pelayanan dengan segala kemudahan. Ini berbanding terbalik dengan masyarakat menengah yang ingin mengajukan pinjaman modal untuk UMKM, pihak bank malah mempersulit. Tampak jelas, mereka lebih  memprioritaskan pinjaman yang konsumtif daripada yang akan dipakai  untuk modal usaha masyarakat menengah.

Fenomena ini menjadi bukti bahwa ongkos politik dalam sistem demokrasi begitu mahal. Setelah itu, para kontestan kehabisan dana akibat kampanye yang jor-joran, akhirnya mencari berbagai cara untuk menutup. 

Perilaku seperti ini bisa memicu terjadinya korupsi, karena para wakil rakyat tersebut akan terus mencari uang tambahan. Penyalahgunaan jabatan tidak dapat dihindari. Mereka mencari-cari cela untuk menutupi kebutuhan membayar cicilan dan biaya politik lainnya.

Gaya hidup hedon dan konsumtif pada jiwa para pejabat ini disebabkan oleh sebuah pemikiran sekuler, pemisahan agama dari kehidupan yang telah mengakar dalam jiwa kebanyakan masyarakat negeri ini.

Sistem pendidikan yang mengabaikan peran agama dalam kehidupan, membentuk para wakil rakyat yang hanya cinta materi. Kesuksesan hanya dilihat dari berlimpahnya materi, sehingga kekuasaan dipandang sebagai jalan untuk meraih kekayaan.

Kekuasaan diraih hanya dengan besarnya modal yang dimiliki, tanpa melihat apakah pejabat tersebut mempunyai bekal kepemimpinan yang mempuni atau tidak. Akhirnya, untuk mengembalikan modal berkampanye, utang dijadikan sebagai pemasukan selain pendapatan. Negara pun memberikan kemudahan untuk meperoleh utang. Salah satunya dengan lembaga-lembaga pinjol yang dengan mudahnya dapat diakses. Negara memberikan solusi berutang untuk memenuhi kebutuhan hidup dan gaya hidup.

Dalam sistem demokrasi saat ini, mustahil dapat lahir seorang pejabat yang berperan sebagai ra'in (pengurus). Hanya dalam sistem Islam, yaitu khilafah hal itu bisa terwujud.

Khilafah adalah sistem yang berlandaskan akidah Islam. Aturan ini berasal dari Sang Pencipta dan Pengatur kehidupan, yaitu Allah Swt. Aturan Islam pasti mampu penyelesaikan permasalahan kehidupan secara menyeluruh, terperinci, jelas, memuaskan akal, dan menenteramkan jiwa.

Dari sistem inilah akan lahir individu dan masyarakat yang bertakwa. Para pejabat akan sadar dan paham, bahwa segala sesuatu akan ada pertanggungjawaban atas rakyat yang diurus.

"Seorang imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang di urus. (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam siatem Islam, aturan pendidikan, pemilihan pejabat, jaminan negara dalam memberikan kehidupan yang layak diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga akan melahirkan para pejabat yang berkepribadian Islam (syaksiyah Islamiyah) yang menjadi teladan bagi umat. Walalhualambishawab.

Oleh: Iin Haprianti

Sahabat Tinta Media

IJM: Jabatan Kades, Jabatan Manis dan Gurih

@tintamedia 0 Dibaca    Februari 18, 2024    Comment   

IJM: Jabatan Kades, Jabatan Manis dan Gurih

Tinta Media - Direktur Indonesia Justice Monitor  (IJM) Agung Wisnuwardana menilai jabatan kades adalah jabatan manis dan gurih.

“Jabatan  kades adalah jabatan yang manis dan gurih. Meski berada dalam struktur pemerintahan terbawah di negara ini, jabatan tersebut sering kali diperebutkan bahkan seperti pertaruhan hidup dan mati,” ucapnya dalam video: Kades  Bisa Jadi Tirani Baru? Sabtu (10/2/2024) di kanal Youtube Justice Monitor.

Agung melihat pertarungan kontestasi pilkades sangat keras karena jabatan kepala desa memiliki gengsi tersendiri di kampung. 

“Kepala desa adalah sosok yang sangat dihormati di kampung. Tak hanya status sosial yang terangkat, kades juga mendapat gaji dan sejumlah fasilitas memikat lainnya,” ulasnya. 

Agung berharap kades dan perangkat desa tidak perlu repot memberikan dukungan kepada pencapresan karena selain melanggar aturan, mereka seharusnya fokus bekerja untuk melayani masyarakat di desa.

“Jabatan kades ini kan rentan dipolitisasi oleh segelintir elite berkuasa. Jangan sampai jabatan kades menjadi jabatan transaksional. Maka perlu ada pembenahan sistem di desa serta sumber daya manusianya agar terjadi perbaikan,” pungkasnya.[] Erlina

Ketua KPK Tersangka, Pengamat: Ini Mengerikan

@tintamedia 0 Dibaca    November 30, 2023    Comment   

Ketua KPK Tersangka, Pengamat: Ini Mengerikan

Tinta Media - Menanggapi penetapan Ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Pengamat Sosial Politik Gus Uwik menyatakan jelas ini mengerikan sekali. "Jelas, ini mengerikan sekali. Rasuah sekaligus penyelahgunaan wewenang dan jabatan," tuturnya kepada Tinta Media, Jumat (24/11/2023).

Bisa dibayangkan jika kondisi ini menimpa rakyat biasa yang tidak punya jabatan dan kekuasaan. Ketika mendapat tekanan dan ancaman dari pejabat maka akan langsung mati kutu. "Tidak berani melawan apalagi bersuara. Langsung bertekuk lutut tanpa bisa berbuat apa-apa. Pasrah dan tergopoh-gopoh ikut 'tekanan' pejabat," ungkapnya. 

Ia menjelaskan kelakuan Firli tidak bisa ditolelir. Mental korup, zalim, menghalalkan segala macam cara dan tentu mencla-mencle. "Kemana-mana teriak-teriak jangan korupsi, dll. Eh ternyata menjadi biangnya sendiri," imbuhnya.

Gus Uwik memaparkan adanya kewajaran  jika rakyat sudah tidak percaya lagi sama lembaga peradilan dan pejabat. Berbusa-busa kampanye korupsi. Ternyata pelaku utama korupsi. "Berbusa-busa menyampaikan agar berintegritas. Ternyata bermental busuk," tandasnya.

Ia pun membandingkan dengan Islam, tindak seperti ini pasti mendapat celaan dan hukuman berat. 

"Jelas dalam pandangan Islam, pejabat yang berbuat curang apalagi mencuri maka harus dihukum bahkan lebih keras. Karena dia juga menggunakan jabatannya untuk berbuat curang. Dan agar hukuman ini menjadi contoh buat pejabat yang lain," bebernya.

Dalam Islam tidak ada pandang bulu, lanjutnya, jika salah, maka hukumannya tegas. Juga tidak ada kompromi, apalagi deal-deal agar hukumannya menjadi ringan atau hilang.

"Dalam Islam jelas, justru yang merusak dan membinasakan umat itu, tatkala pemimpin/pejabatnya berbuat curang dan dzalim. Jadi wajib diberantas dengan tegas," pungkasnya.[] Nita Savitri

UIY: Jabatan Itu Pengabdian

@tintamedia 0 Dibaca    Agustus 08, 2023    Comment   

UIY: Jabatan Itu Pengabdian

 
Tinta Media – Cendekiawan Muslim Ustadz Ismail Yusanto (UIY) mengatakan bahwa  jabatan itu pengabdian.
 
“Jabatan itu pengabdian. Tapi itu jika anda masih kokoh berpegang pada ungkapan, the end does not justify the means (tujuan tak boleh menghalalkan segala cara),” tuturnya di akun TikTok pribadinya, Kamis (27-7-2023).
 
Tapi, kata UIY, itu masa lalu, sekarang justru era berkebalikan dari itu, the end justify the means (tujuan menghalalkan segala cara).
 
“Akibat dari tidak berjalannya sistem jabatan itu untuk pengabdian, akan muncul politikus yang demagog, yaitu penguasa yang pandai menghasut dan membangkitkan semangat rakyat untuk dirinya memperoleh kekuasaan,” ujarnya.
 
Menurutnya penguasa semacam ini akan  merayu masyarakat dengan beribu wajah, sebanyak wajah yang diharapkan rakyat.
 
Berbahaya

UIY mengingatkan bahwa  politikus demagog sangat berbahaya bagi sistem pemilihan kepemimpinan karena menghalalkan segala cara dan tipu daya serta selalu mencari kambing hitam atas segala masalah.
 
“Dalam agama, profil demagog  itu tampak jelas pada kisah Fir’aun dan rezimnya. Disana ada Haman menteri segala urusan. Ada juga Qorun pengusaha rakus,” ucapnya memberi contoh.
 
Politikus demagog lanjut UIY,  mempunyai sifat sewenang-wenang, menindas, tidak berorientasi kebahagiaan rakyatnya, tapi hanya mengejar kepentingan diri, keluarga dan kroninya.
 
“Obsesinya hanya pada pembangunan infrastruktur (dzil autaadi)  itu seperti yang disebut dalam Al-Qur’an. Jangan salah, bukan infrastruktur untuk rakyat, tapi untuk diri dan kroni,” tukasnya.
 
UIY menegaskan, jabatan di dalam Islam itu untuk pengabdian kepada masyarakat. Untuk menciptakan sebuah negara maju yang mendapat berkah  dan ampunan Allah Swt.
 
“Negara yang dikuasai oleh para pejabat demagog  sama sekali tak bisa diharapkan. Visi baldatun  thoyyibatun warobbun ghofuur (ditangan pejabat demogog), bagaikan ilusi,” tutupnya. [] Triyono.