Ilusi Bahan Pangan Murah untuk Rakyat di Sistem Kapitalisme

@tintamedia 0 Dibaca    Desember 05, 2023    Comment   

Ilusi Bahan Pangan Murah untuk Rakyat di Sistem Kapitalisme

Tinta Media - Rakyat dibuat terkait naiknya sejumlah komoditas, mulai dari beras, cabai, telur, dll. Kenaikan harga bahan pangan tersebut menuai kritikan dan penolakan dari berbagai kalangan, mulai dari pedagang hingga masyarakat berpenghasilan di bawah rata-rata. Naiknya harga kebutuhan bahan pangan membuat masyarakat babak belur dalam memenuhi kebutuhan. 

Sekretaris Jenderal IKAPPI Reynaldi Sarijowan mengaku heran dengan kenaikan harga pangan yang terjadi jauh hari sebelum Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru). Dia mencatat bahwa harga cabai dan gula masih terus mengalami kenaikan.  (Liputan6.com 24/11/2023)

Mahalnya kebutuhan pangan semakin menggambarkan bahwa negara terbukti gagal dalam  menjamin kebutuhan pangan murah di tanah air. Negara pun berada di bawah kendali korporat atau pemilik modal. Sebab, prinsip kapitalisme adalah membatasi gerak negara dan memberikan ruang pada para pemilik modal untuk menguasai semua bidang, termasuk menguasai semua bahan pangan di dalam negeri.

Ironisnya, negara seolah tidak bersalah. Justru mereka mengatakan bahwa penyebab kenaikan harga adalah karena fenomena El Nino, seolah-olah masyarakat disuruh untuk pasrah menerima kondisi saat ini.

Pun, seharusnya negara melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi kenaikan harga bahan pangan. Sayangnya, hal ini mustahil bisa terwujud dalam kapitalisme, sebab negara hanya menjadi regulator atau pengatur kebijakan, bukan pengurus rakyat. Ini adalah tabiat dari negara kapitalisme dengan sistem ekonomi yang berbasis ekonomi kapitalisme yang menjadi pijakan dalam tata kelolanya. 

Padahal, Indonesia terkenal dengan sumber daya alam yang melimpah ruah dan memiliki lahan yang subur serta luas. Seharusnya, dengan kekayaan ini pemerintah mampu membangun kemandirian dalam hal pangan tanpa bergantung kepada negara lain (impor)

Negara pun tidak boleh membiarkan korporasi menguasai rantai penyediaan pangan rakyat atau hanya untuk kepentingan sepihak karena faktanya, korporasi tidak mampu membuat rakyat hidup dalam kesejahteraan.

Hal ini sangat jauh berbeda dengan sistem tata kelola Islam. Islam adalah akidah yang memiliki cara pandang yang khas dan tertentu dalam memberikan solusi bagi persoalan manusia.

Dalam Islam, seorang pemimpin bertindak sebagai pengurus hajat dan hidup rakyat, fidak boleh hanya berperan sebagai regulator. Negara harus menerapkan aturan yang telah diturunkan oleh Allah Swt., termasuk dalam hal pangan. 

Rasulullah saw. bersabda, 

“Imam atau khalifah adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab terhadap apa yang ia pimpin.” (HR. Ahmad, Bukhari)

Islam memiliki mekanisme untuk menjaga kestabilan harga. Konsep ini tertuang dalam sistem ekonomi Islam yang secara praktis akan diterapkan oleh negara khilafah. Terkait dengan harga, secara fakta harga ditentukan oleh penawaran supply and demand. 

Dengan demikian, harga akan mengikuti hukum pasar, sementara hukum pasar ditentukan oleh faktor penawaran dan permintaan. Maka, langkah yang logis untuk menjaga kestabilan harga di pasar adalah dengan memastikan penawaran dan permintaan barang dan jasa seimbang, bukan dengan mematok harga sebagaimana penguasa kapitalisme sekarang. 

Islam melarang pematokan harga karena akan mengakibatkan inflasi. Pada zaman Rasulullah, harga barang-barang pernah naik dan para sahabat datang kepada Nabi, meminta beliau mematok harga supaya bisa terjangkau. Namun, permintaan tersebut ditolak oleh Rasulullah. Beliau bersabda, 

“Allahlah Zat yang Maha Mencipta, Menggenggam, Melapangkan rezeki, Memberi rezeki, dan Mematok harga.” (HR. Ahmad dari Anas).

Khilafah akan memenuhi beberapa kebijakan, yaitu:

Pertama, apabila permintaan dan penawaran berkurang sehingga mengakibatkan harga dan upah naik karena permintaannya besar, maka ketersediaan barang dan jasa bisa diseimbangkan kembali oleh negara dengan menyuplai barang dan jasa dari wilayah lain. 

Kedua, apabila berkurangnya ketersediaan barang karena penimbunan, maka khilafah menjatuhkan sanksi ta’zir pada kartel dan mafia pangan tersebut. Mereka juga wajib melepaskan barangnya ke pasar.

Ketiga, apabila kenaikan harga terjadi karena penipuan maka negara bisa menjatuhi sanksi ta’zir sekaligus hak khiar antara membatalkan atau melanjutkan akad. 

Keempat, apabila kenaikan harga terjadi karena faktor inflasi, khilafah wajib menjaga mata uangnya dan standar emas dan perak. Selain itu, negara tak boleh menambah jumlah uang yang beredar karena bisa menyebabkan nilai mata uang yang sudah ada jatuh.

Seperti inilah yang dilakukan oleh khilafah untuk menjaga dan mengendalikan harga bahan pangan. Upaya seperti ini jelas akan memudahkan rakyat menjangkau kebutuhan hidup. Oleh karena itu, satu-satunya solusi untuk permasalahan bahan pangan yang mengalami kenaikan secara terus-menerus adalah dengan menerapkan sistem Islam secara kaffah di seluruh dunia, sehingga sistem perekonomian dapat berjalan dengan lancar. 

Wallahu a’lam bishawwab.

Oleh: Hamsia 

(Pegiat Literasi)

Ilusi Bahan Pangan Murah dalam Sistem Kapitalisme

@tintamedia 0 Dibaca    Desember 05, 2023    Comment   

Ilusi Bahan Pangan Murah dalam Sistem Kapitalisme

Tinta Media - Miris, kondisi masyarakat sekarang ini kembali harus merasakan kesulitan untuk mendapatkan bahan pokok, sekalipun ada, harganya mahal, bukan naik tapi pindah harga lebih tepatnya. Masyarakat dengan ekonomi lemah atau penghasilan di bawah rata-rata sangat besar dampaknya, biaya pengeluaran yang tidak seimbang dengan biaya pemasukan semakin membuat parah kesulitan rakyat saat ini. 

Harga pangan di sejumlah daerah terpantau mengalami kenaikan, mulai dari beras hingga cabai rawit merah. Dan ini di keluhkan masyarakat akibat kenaikan harga pangan tersebut. Salah satunya di ungkapkan oleh Waluyo, seorang warga di kawasan Petukangan Jakarta Selatan. Dia mengaku cukup terbebani dengan kenaikan harga pangan terutama yang sering dikonsumsi. Dia mengaku, untuk keperluan belanja bulanan biasanya bisa terpenuhi dengan biaya 1 juta. Namun, karena adanya kenaikan jadi perlu mengambil dari alokasi dana lainnya. [Liputan6.com, Ahad (26/11/2023)]

Kekhawatiran masyarakat dengan kenaikan harga pangan tersebut terus berlanjut hingga pergantian tahun. Masalahnya, pada momen Natal dan tahun baru biasanya harga-harga ikut melonjak karena imbas dari meningkatnya permintaan. Keluhan ini bukan hanya dari satu atau beberapa orang warga, namun ini menjadi keluhan masyarakat luas di berbagai daerah di Indonesia, apalagi yang berpenghasilan rendah atau di bawah rata-rata. 

Masyarakat sangat berharap pemerintah bisa menjaga fluktuasi harga apalagi menjelang akhir tahun. Kalau bisa pemerintah mengadakan intervensi ke pasar-pasar agar harga bahan pokok bisa stabil dan tidak memberatkan masyarakat. Ikatan pedagang pasar Indonesia (IKAPPI) mencatat banyak bahan pokok yang mengalami kenaikan, padahal biasanya, harga pangan naik ketika permintaan melonjak. 

Di sejumlah pasar di Indonesia bahan pangan terpantau masih terus bergerak naik, dalam setahun terakhir, harga beras dan bahan pokok lainnya mengalami kenaikan gila-gilaan. Menurut badan pangan nasional (Bapanas) ada sekitar 9 komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga lebih dari 10% dari harga acuan atau eceran yang di tetapkan pemerintah. Di antaranya, beras premium, bawang merah, bawang putih, daging sapi murni, telur ayam, dan gula konsumsi. (CNBC.indonesia.com ) 

Mengapa Harga Pangan Naik? 

Harga pangan yang terus merangkak naik pasti ada penyebabnya, dan yang menjadi alasan kuat dari hal tersebut adalah cuaca ekstrem. Tak dipungkiri cuaca panas atau musim kemarau yang cukup lama, yang menyebabkan kekeringan, dan sejumlah lahan pertanian juga mengalami kekeringan, yang membuat stok pangan menurun. 

Selain itu, persoalan lahan pertanian yang kian menurun, di sebabkan oleh kebijakan pemerintah dalam hal pembangunan infrastruktur yang terus dilakukan, tanpa memperhatikan aspek lingkungan, dan ruang hidup rakyat. Sehingga banyak sawah dan perkebunan rakyat yang tergusur, hanya demi membangun infrastruktur. 

Selanjutnya, terbatasnya sarana pertanian, dari mulai tanah, bibit, pupuk dan lain-lain. Menyebabkan petani kesulitan dalam bercocok tanam, selain itu benih juga harganya mahal dan susah di dapatkan, tidak lain karena penguasaan swasta. Dan yang paling meresahkan adalah kebijakan impor, dalam jangka pendek, impor sepertinya menjadi solusi, tapi seharusnya tidak terus menerus dilakukan, jika keterusan bisa membahayakan para petani kecil. Dan inilah yang terjadi sekarang ini, penguasa kita hanya memikirkan keuntungan dengan sebanyak-banyaknya dengan modal sebesar-besarnya.

Ekonomi Kapitalisme 

Mahalnya harga pangan seperti yang ditemukan di sejumlah daerah menunjukkan negara gagal menjamin kebutuhan pangan murah. Terbukti di sejumlah daerah di Indonesia harga-harga kebutuhan pokok terus naik, negara seharusnya melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi kenaikan harga, karena berbagai persoalan yang terjadi di dalam dan luar negeri misalnya dengan terus mengontrol pasokan barang kebutuhan tersebut dari mulai pemasukan, stok dan pengeluaran barang terkontrol, sehingga jika terjadi kekurangan pasokan bisa menambah dari wilayah yang memang terpantau cukup aman atau mempunyai stok lebih. Juga memastikan tidak adanya penimbunan barang yang biasa dilakukan oleh segelintir orang untuk memanfaatkan situasi.

Kebutuhan pokok masyarakat seharusnya menjadi tanggung jawab negara, baik itu sandang pangan, papan pendidikan, kesehatan dan keamanan. Namun hari ini, mustahil terwujud, ketika negara hanya menjadi regulator saja, negara hanya sebatas mitra dari pengusaha yang sama sekali tidak berpihak kepada rakyatnya.

Rakyat dianggap sebagai beban bagi negara, ketika bahan pokok seperti cabai merah ataupun cabai rawit menghilang, solusi yang ditawarkan oleh Menterinya adalah dengan menanam cabai, bawang, bahkan padi, atau ketika harga daging mahal, mereka menyarankan untuk memakan bekicot, dan masih banyak lagi kebijakan-kebijakan nyeleneh, bukan memberikan solusi tuntas, tetapi hanya sebatas guyonan yang sama sekali tidak menyentuh akar permasalahan yang sedang di hadapi masyarakat saat ini. 

Bagaimana Pandangan Islam? 

Negara, seharusnya mampu mewujudkan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan dengan berbagai cara, dengan melihat letak masalahnya adalah tata kelola dan penguasa yang abai, sudah selayaknya sistem yang ada saat ini di ganti dengan sistem yang shahih yaitu sistem Islam, dan di dalam Islam terbukti bisa mewujudkan kesejahteraan rakyat dan menjamin setiap kebutuhan pokok rakyat. Dengan mengembalikan fungsi negara, yaitu menjadi penanggung jawab dan pelindung bagi rakyatnya, dan ini semua hanya ada di dalam sistem pemerintahan Islam. 

Rosulullah saw bersabda "imam ( kholifah) raa'in ( pengurus rakyat) dan ia bertanggungjawab terhadap rakyatnya. ( HR Ahmad dan Bukhori). 

Wallahu'alam bishowab.

Oleh : Ummu Ghifa 

Aktivis Muslimah