IJM: Jokowi Bergabung ke Partai Golkar?
Tinta Media - Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana menduga ada sinyal Jokowi bergabung ke partai Golkar.
“Perkembangan terbaru elite Partai Golkar dikabarkan berharap Jokowi bergabung ke partai beringin. Harapan ini muncul setelah ketua umum Golkar Airlangga Hartarto melempar sinyal positif mengenai peluang Jokowi masuk ke partai yang dipimpinnya,” ujarnya dalam video: Jokowi Ingin Setir Golkar dan PSI? Di kanal Youtube Justice Monitor, Ahad(03/03/2024).
Di sisi lain lanjutnya, Jokowi masih berstatus sebagai kader PDI Perjuangan, partai yang mengantarkannya memenangi dua ajang pemilihan presiden yakni Pilpres 2014 dan 2019. “Tentunya Bu Megawati merasa terkhianati kalau sudah begini,” tandasnya.
Agung menuturkan, sebagian pengamat menyoroti kecemasan sebagian publik atas upaya Presiden Jokowi yang diduga ingin mengendalikan politik dengan mencoba menguasai partai politik seperti Golkar dan memperbesar peran di Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
“Jokowi dinilai masih berusaha mengendalikan opini publik dengan menghambat hak angket dan menggunakan strategi politik untuk memperkuat posisinya. Artinya setelah kemenangan Prabowo, mungkin Jokowi ingin tetap berperan dalam kancah politik di Indonesia,” ulasnya.
Ia menduga, Gibran berpotensi mendapatkan keuntungan politik yang luar biasa jika bergabung dengan partai pimpinan Airlangga Hartarto, sebab Golkar merupakan partai besar dan punya sejarah panjang .
“Back-up keluarga Jokowi berpotensi makin kuat jika Gibran masuk ke dalam Golkar. Saat ini Partai Golkar berpotensi menjadi partai terbesar kedua Pemilu 2024, sehingga memiliki jumlah kursi yang banyak di parlemen. Artinya kalau Gibran ke Golkar keluarga Jokowi akan mendapatkan back-up politik yang kuat,” paparnya.
Agung juga mempertanyakan langkah-langkah politik Jokowi dalam meningkatkan legitimasi pemerintahan dan mendukung monopoli kekuasaan.
“Apakah kekuatan dari kekuasaan juga akan memaksa pihak-pihak yang lemah untuk mencari kompromi dan negosiasi ? Anda bisa menilainya sendiri! Ini hal penting untuk kita pertanyakan,” ujarnya.
Agung khawatir, apabila sikap kritis publik menurun, akan berpotensi meningkatkan risiko kesewenang-wenangan dan potensi korupsi dalam pemerintahan.
“Ketika kekuasaan otoriter, kebijakan yang diambil mudah dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau korupsi,” imbuhnya.
Ia berharap, masih ada semangat di hati-hati masyarakat yang berkobar dan merupakan cerminan dari sekam api perubahan yang tengah membara di bawah permukaan masyarakat.
“Semua bertanya, apakah ada suara-suara kritis yang masih berbicara di balik ini semua, atau semua bungkam menyerah pada apa yang ada? Kalau ini ada, maka demagog-demagog demokrasi ini akan muncul, mengingat demokrasi ujungnya melahirkan otoritarian oligarki dan tangan besi oligarki,” pungkasnya.[] Muhammad Nur
