Investasi untuk Korporasi, Rakyat Gigit Jari
Tinta Media - Presiden Joko Widodo membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di balai Kartini Jakarta, Kamis (07/12/2023). Rapat ini pun dihadiri oleh Bupati Bandung Dadang Supriatna. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menekankan kembali pentingnya investasi bagi perekonomian tanah air Indonesia demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah. Presiden Jokowi meminta agar para kepala daerah dapat mendorong investasi di daerahnya masing-masing.
Berkenaan dengan harapan presiden, Bupati Bandung Dadang Supriatna juga sempat menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat dalam kegiatan Rakornas Investasi tersebut. Ia sangat berharap bahwa pemerintah pusat dapat membantu Kabupaten Bandung untuk mendorong dan meningkatkan investasi.
Untuk bisa mendukung investasi di Kabupaten Bandung, pemerintah kabupaten Bandung telah menyelesaikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) 24 kecamatan dari 31 kecamatan di Kabupaten Bandung.
Sering kali kita mendengar bahwa investasi bertujuan untuk meningkatkan pembangunan dan memperbaiki kondisi ekonomi negara. Hal ini juga diklaim dari asumsi-asumsi bahwa perbaikan ekonomi secara linier dapat meningkatkan kesejahteraan untuk rakyat. Alhasil, demi meningkatkan pembangunan, pemerintah mempersilahkan para investor untuk berinvestasi dalam berbagai bidang, terutama tempat-tempat wisata.
Melalui investasi, para korporat dengan mudah mendikte kebijakan pemerintah tanpa mempedulikan masyarakat. Ini bukti yang sangat nyata adanya lingkaran kekuasaan yang jelas menghubungkan kepentingan pengusaha dan penguasa. Sementara, rakyat dijadikan tumbal untuk kepentingan orang-orang yang bermodal besar. Seberapa pun keras kita melakukan perlawanan, rakyat akan kalah oleh kekuatan uang dan juga kekuasaan.
Wajar juga jika ada pertanyaan, sebetulnya negara ini milik siapa? Jika betul semua proyek pembangunan dan investasi yang memicu konflik lahan adalah demi kesejahteraan rakyat kebanyakan, tetapi rakyat yang mana yang dimaksudkan karena faktanya rakyat hidup menderita? Berbagai fasilitas dan infrastruktur nyaris tidak dinikmati oleh rakyat.
Hal ini memang sejalan dengan realitas bahwa paradigma kekuasaan hari ini hanya berlandaskan asas sekularisme kapitalisme neoliberal yang begitu mengagungkan kapital dan kebebasan segelintir orang. Negara dalam sistem ini hanya sebagai regulator semata yang tak mengurus apalagi melindungi rakyat dalam berbagai aspek kehidupan.
Oleh karena itu, sangat penting menghadirkan paradigma pembangunan yang berbasis pada sistem Islam sebagai alternatif tunggal. Dengan menelaah secara saksama dan teliti, akan terlihat komparasi paradigmatik antara sistem Islam dan kapitalisme.
Dalam Islam, prinsip pembangunan tidak tegak atas pilar yang membawa mudharat bagi rakyat, sebab prinsip pelayanan pemerintah terhadap rakyat merupakan amanah yang akan Allah hisab kelak.
Tidak ada pengalihan peran negara terhadap individu dalam pemerintahan Islam sebab hal itu adalah bentuk pelanggaran terhadap syariat Islam. Alhasil, seorang penguasa harusnya memiliki mentalitas negarawan yang amanah dalam melayani dan mengurus rakyat.
Sistem Islam diterapkan demi kemaslahatan rakyat. Seluruh kebijakannya berpijak pada konsep-konsep pemikiran yang lahir dari Sang Khalik. Pembangunan dalam sistem Islam meniscayakan kepada peran negara. Penyediaannya menjadi tanggung jawab negara secara independen, tidak tergantung pada asing.
Pembangunan dalam sistem Islam akan dibiayai oleh negara dan diserahkan pada ahlinya dengan memenuhi pandangan pada dunia keruangan secara keseluruhan. Negara pun akan memastikan pembangunan yang tepat guna sesuai kebutuhan rakyat dan negara, tanpa campur tangan asing atau pihak swasta dalam pembangunannya. Oleh sebab itu, penerapan sistem Islam jelas membawa kesejahteraan bagi masyarakat secara khusus dan rahmat bagi seluruh alam.
Wallahu'alam bishawaab.
Oleh: Yuni Irawati
(Ibu Rumah Tangga)
