Tinta Media: destruksi
Tampilkan postingan dengan label destruksi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label destruksi. Tampilkan semua postingan

Rabu, 28 Februari 2024

Tata Kelola Beras ala Sistem Destruksi


Tinta Media - Harga beras makin melambung tinggi. Bahkan dikatakan harganya kian tidak masuk akal sepanjang 10 tahun terakhir, selama masa pemerintahan Jokowi. 

 Konsep Rusak Kapitalisme

Sekretaris Jenderal Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), Reynaldi Sarijowan mengungkapkan sulitnya mengakses beras medium dan premium. Jikapun ada, harga beras premium di pasaran mencapai Rp18.500 per kilogram (kg) (CNNIndonesia.com, 23/2/2024).

Reynaldi pun menyindir keberadaan bansos beras 10 kg yang gencar dibagikan saat menjelang kontestasi pemilu 2024, sebelum kelangkaan di pasar ini terjadi. Menurutnya, pembagian bansos saat momen politik berdampak pada pasar. Dan menyebabkan tarik-menarik dengan stok beras di pasar. Akibatnya terjadi lonjakan harga, dan kelangkaan. 

Fakta yang terjadi di lapang pun terang-terangan membeberkan kondisi menteri terkait, yakni Menteri Pertanian (Zulkifli Hasan) dan Menteri BUMN (Erick Thohir), yang mendukung salah satu paslon dalam Pemilu 2024. Perilaku penguasa tentu saja akan mengarahkan kebijakan yang akan ditetapkan. Yang pastinya, komoditas strategis ini akan dimanfaatkan secara besar-besaran demi mendulang suara. 

Betapa buruk tata kelola pangan yang dikendalikan penguasa demi kepentingannya. Kebijakan yang memuat perubahan distribusi dan tata kelola niaga tidak mampu dikendalikan dengan baik. Sementara para kartel yang terus mengganggu jalur perdagangan, hingga kini belum juga disolusikan dengan tuntas. Sebagaimana disampaikan Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Luluk Nur Hamidah. Luluk menduga kenaikan harga beras yang tidak terkendali itu merupakan akibat permainan pedagang atau kartel (kompas.com, 22/2/2024). Apalagi saat ini, harga beras makin sensitif menjelang momen bulan puasa dan hari raya. Risiko penimbunan barang pun semakin besar terjadi. 

Sementara itu, kebijakan impor yang digadang-gadang mampu menstabilkan harga dan stok dalam negeri, ternyata tidak terbukti. Banyak pihak menyangsikan strategi impor yang terus berulang. Kebijakan impor dinilai tidak memberikan dampak signifikan. Beras merupakan salah satu komoditas strategis yang bermuatan politik. Artinya setiap kebijakan negara akan mempengaruhi status komoditas tersebut. Kebijakan yang kini ada hanya berorientasi pada keuntungan materi para oligarki pengusaha. Wajar saja, saat gonjang-ganjing harga beras terus terjadi hingga kini. 

Di sisi lain, negara hanya berfungsi sebagai regulator yang tidak mampu mengatur kemaslahatan rakyat. Justru yang ada sebaliknya, seluruh stabilitas pasar diserahkan kepada BUMN. Meskipun sidak selalu diadakan, namun program ini tidak mampu mengendalikan keadaan pasar secara totalitas.

Pengurusan Pangan dalam Sistem Islam

Dalam sistem Islam, urusan pangan merupakan urusan urgen yang menyangkut seluruh urusan umat. Sehingga secara otomatis, urusan pangan adalah urusan yang wajib dikelola negara secara amanah. 

Rasulullah SAW. bersabda, 

"Imam adalah ra'in (pengurus) dan ia bertanggung jawab atas urusan rakyatnya" (HR. Al Bukhori).

Sistem Islam dalam wadah khilafah akan mengurusi pangan strategis umat dengan berbagai teknik demi mengoptimalkan produksi, memaksimalkan distribusi dan mampu mengeliminasi setiap aktivitas yang mengancam aktivitas produksi dan distribusi. 

Pertama, dalam proses produksi akan diterapkan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian demi menggenjot produktivitas beras. Dengan konsep pembiayaan yang ditetapkan khilafah melalui baitul maal. Teknologi pertanian dan mekanisasinya akan terus ditingkatkan agar tercapai kemandirian dan ketahanan pangan yang berkesinambungan. 

Kedua, optimasi pengawasan distribusi oleh negara. Hal ini menyangkut kebijakan stabilitas harga, penyaluran komoditas dan memutus mata rantai kecurangan-kecurangan kartel.  Sehingga harga dan stabilitas stok beras dapat terus terjaga keamanannya. Khilafah pun menetapkan sanksi tegas bagi oknum yang curang, termasuk para penguasa yang menjadikan kekuasaannya sebagai alat yang merusak kepentingan rakyat. 

Dengan penerapan sistem Islam, kepentingan rakyat aman terjaga. Hidup pun berlimpah berkah.

Wallahu a'lam bisshowwab.


Oleh: Yuke Octavianty
Forum Literasi Muslimah Bogor
Follow IG@tintamedia.web.id

Opini Tokoh

Parenting

Tsaqofah

Hukum

Motivasi

Opini Anda

Tanya Jawab