Program Ambisius Penguasa, Benarkah untuk Rakyat?
Tinta Media - Tugas utama seorang pemimpin adalah menyejahterakan rakyatnya. Maka, yang harus dilakukan adalah membuat program kerja untuk kemaslahatan rakyat. Hal ini dilakukan agar segala sesuatu yang direncanakan bisa direalisasikan dengan terarah dan sesuai tujuan. Program kerja yang dibuat pun harus berdasarkan kebutuhan rakyat dan menjadi prioritas.
Seperti yang diungkapkan oleh Dadang Supriatna, Bupati Bandung, bahwasanya dirinya telah berhasil merealisasikan 13 program prioritas. Salah satunya adalah program insentif guru ngaji dengan anggaran Rp109 miliar. Dari target 17.000 orang, baru terserap 15.881 orang.
Sebanyak 314 penghargaan pun berhasil diraih, Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat dari Rp960 miliar menjadi Rp1,3 triliun. Dana APBD ikut merangkak dari Rp4,6 triliun menjadi Rp7,4 triliun.
Pertanyaannya adalah apakah banyaknya 'award', meningkatnya PAD dan APBD diiringi juga dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat?
Program prioritas adalah program yang ditujukan kepentingan umum, lintas urusan, berskala besar, memiliki urgensi tinggi, serta memberikan dampak luas bagi masyarakat. Seperti misalnya aspek pendidikan, kesehatan, perumahan dan pemukiman, pengembangan usaha dan pariwisata, ketahanan energi, ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan dan infrastruktur.
Tentunya, untuk membuat program prioritas harus dilakukan perencanaan yang matang dan tepat, sebab akan menjadi pegangan dan tolok ukur dalam mencapai target. Maka dari itu, dalam membuat program prioritas, yang harus disiapkan adalah niat dan keseriusan untuk menyejahterakan rakyat, kemampuan anggaran, analisis yang tepat, kerja sama dan tanggung jawab seluruh pihak terkait.
Namun, jika melihat fakta, program pemerintah yang digadang-gadang mampu menyejahterakan rakyat ini praktiknya tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh. Seperti misalnya, maraknya PHK secara sepihak oleh perusahaan sehingga berakibat pada bertambahnya jumlah pengangguran pembangunan kereta cepat dengan harga tiket yang mahal dinilai tidak tepat sasaran. Perumahan bersubsidi dengan kualitas asal-asalan, juga mahalnya biaya pendidikan hingga banyak pelajar putus sekolah turut melengkapi ketidakseriusan proyek tersebut.
Selain itu, banyak alih fungsi lahan yang merugikan rakyat dan lingkungan, tingginya biaya kesehatan, ketimpangan sosial dan ekonomi semakin terlihat, angka kemiskinan tak kalah meningkat, bahkan kelangkaan bahan pangan sering terjadi dan sering pula harganya meroket.
Kalau faktanya seperti ini, artinya pemerintah tidak serius membuat program kerja. Pemerintah tidak menjadikan kebutuhan vital rakyat sebagai prioritas.
Di sisi lain, anggaran untuk menjalankan satu program prioritas saja sudah menggelontorkan dana Rp109 miliar, belum lagi program-program lainya. Bersyukur jika anggaran tersebut benar-benar tepat sasaran, tetapi bukan rahasia lagi, proyek-proyek besar seperti ini rawan akan praktik korupsi.
Faktanya, banyak terjadi kebocoran anggaran di sepanjang jalan yang dilakukan pihak terkait. Akibatnya, pelaksanaan program kerja tersendat hingga terbengkalai karena kehabisan anggaran. Lagi dan lagi, rakyat selalu jadi korban kerakusan para birokrat.
Akhirnya, solusi negara adalah meminjam uang pada pihak asing dan tak jarang menyerahkan proyek tersebut untuk dikelola oleh pihak swasta atau asing. Ujung-ujungnya, program prioritas ini tidak dirasakan kemaslahatannya oleh rakyat, tetapi hanya dirasakan para oligarki dan kapitalis.
Fakta-fakta tersebut menjadi bukti, ketika kekuasaan sudah tersekularisasi dan penguasa menerapkan sistem ekonomi kapitalisme dalam meriayah rakyat, maka yang terjadi adalah penguasa tidak akan mampu memecahkan problematika kehidupan rakyat, sekalipun seribu program prioritas dibuat.
Arah pandang sistem sekularisme kapitalisme hanya sebatas kebahagiaan dunia. Maka, program kerja yang dibuat pun hanya mengejar pahala dunia (award), yang hanya dinilai oleh segelintir orang. Dalam sistem ini, persoalan data dan angka bisa diutak-atik alias diperjualbelikan.
Di tengah karut-marutnya kehidupan ini, negara harus mencari sistem alternatif pengganti sistem sekularisme kapitalisme, yaitu sistem Islam. Sistem ini Allah Ta'ala buat untuk mengatur dan memecahkan problematika kehidupan. Sejarah mencatat, sistem Islam pernah berjaya dengan menerapkan syariat Islam hampir 14 abad.
Negara Islam (Khilafah) yang dipimpin oleh seorang Khalifah, memosisikan kepentingan rakyat di atas kepentingan kelompok dan pribadi. Oleh sebab itu, setiap program kerja yang dibuat pun akan sesuai dengan apa yang dibutuhkan rakyat. Hal itu dilakukan semata-mata karena adanya kesadaran hubungan dengan Sang Khalik yang memberi amanah, bukan karena berharap apresiasi, materi, dan pujian dari manusia.
Seorang Khalifah akan berusaha keras mewujudkan kesejahteraan rakyat dalam seluruh aspek kehidupan. Khilafah dengan sistem ekonomi Islamnya, mampu memenuhi kebutuhan rakyat, baik sandang, pangan, ataupun papan. Khalifah juga akan memberikan peluang usaha bagi rakyat dengan menyediakan sarana prasarananya secara cuma-cuma.
Kemampuan Khilafah memenuhi kebutuhan rakyat tidak diragukan. Pendapatan negara yang luar biasa bersumber dari harta fa'i, kharaj, ghanimah, anfal, rikaz, khumus, zakat, jizyah, dan pengelolaan barang tambang. Seluruh hasil pengelolaannya kemudian disimpan di kas negara (baitul mal) dan dialokasikan untuk kepentingan rakyat.
Inilah Islam. Kepemimpinan tidak sekadar mendudukkan seseorang di panggung kekuasaan, tetapi yang lebih utama adalah bagaimana kekuasaannya itu digunakan untuk menjaga, menerapkan, dan mendakwahkan Islam, serta bertanggung jawab dunia akhirat dalam mengurus rakyat dengan hukum-hukum Allah Swt.
Maka dari itu, program kerja dibuat oleh Khalifah berdasarkan kebutuhan vital rakyat, yang disandarkan pada hukum syara. Sungguh, hanya dengan penerapan syariah secara kaffah, pemimpin mampu bekerja dengan baik, menjalankan seluruh program prioritasnya hanya dengan berharap ridha Allah Swt.
Wallahualam bisshawab.
Oleh: Neng Mae
Sahabat Tinta Media
