Benarkah Zonasi Jadi Solusi?

@tintamedia 0 Dibaca    Juni 30, 2024    Comment   

Benarkah Zonasi Jadi Solusi?

Tinta Media - Pendidikan merupakan suatu hak yang seharusnya ditunaikan oleh negara. Pendidikan sangat berperan penting untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Namun bagaimana jadinya jika pendidikan yang seharusnya mudah diakses kini malah dipersulit dengan adanya zonasi yang diterapkan.

   Sebagaimana dilansir dari TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Nasional (Koornas) Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji menilai kecurangan pada penerimaan peserta didik baru atau PPDB akan terus berulang di tahun-tahun berikutnya, lantaran tidak ada perubahan sistem sejak 2021.

   Ubaid mengatakan kecurangan itu bisa dalam bentuk gratifikasi di semua jalur. “Ada jual beli kursi, numpang Kartu Keluarga untuk memanipulasi jalur donasi, sertifikat yang abal-abal untuk jalur prestasi, ada titipan dari dinas dan sebagainya. kata dia di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi, pada Senin, 10 Juni 2024.

   Hal tersebut tidak lepas dari sistem yang diterapkan hari ini. Dalam sistem sekuler kapitalis yang berasaskan keuntungan menjadikan dunia pendidikan tidak luput menjadi salah satu sumber meraup keuntungan. Akibatnya para pelajar sulit mengakses pendidikan akibat biaya yang mahal.

   Inginnya  rakyat berpendidikan tinggi, namun nyatanya hanyalah halusi. Itulah yang terjadi hari ini. Terlebih dalam dunia pendidikan hari ini kian dipersulit dengan diadakannya sistem zonasi. Harapan pemerintah dengan diterapkannya zonasi adalah menjadikan pendidikan dapat merata, serta menghilangkan stigma sekolah favorit, dan menyamakan semua sekolah menjadi unggul.

   Namun adanya zonasi yang diterapkan tidak menjadikan pendidikan menjadi merata. Sebab zonasi hanya menghadirkan berbagai kecurangan terjadi. Seperti memanipulasi dokumen kependudukan atau penyuapan berupa praktik jual beli kursi.

Sementara itu berbagai modus pun dilakukan agar dapat mendapatkan sekolah impian. Hal ini menunjukkan solusi yang diberikan sistem saat ini tidak dapat mengentaskan problem yang tengah terjadi.

   Berbeda jadinya jika sistem Islam yang diterapkan, Islam akan memberikan pendidikan yang adil serta mudah diakses oleh kalangan pelajar.

   Pendidikan dalam daulah Islam merupakan salah satu tanggung jawab tugas negara. Alhasil pendidikan di dalam sistem Islam akan ditanggung oleh negara, sehingga rakyat tidak akan dipungut biaya di dalamnya.

Islam akan memberikan solusi yang dapat mengentaskan problem dalam bidang pendidikan, diantaranya :

1. Islam akan memberikan fasilitas sekolah gratis bagi umatnya, sebab pendidikan adalah tanggung jawab negara.

2. Islam akan memberikan kualitas pendidikan yang sama bagusnya di berbagai sekolah yang ada.

3. Jumlah kursi dan sekolah di dalam daulah Islam juga akan diperhatikan dana disesuaikan dengan kebutuhan banyaknya jumlah pelajar.

4. Daulah Islam juga akan menerapkan kurikulum yang sesuai koridor syariat.

   Sayangnya solusi tersebut tidak dapat diterapkan di sistem sekuler kapitalis hari ini. Hanya dengan menerapkan sistem Islam di bawah naungan khilafahlah problem ini akan musnah.

Wallahu'alam Bissowab.

Oleh: Salma Rafida, Sahabat Tinta Media 

PPDB Zonasi Masalah Baru Pendidikan Sistem Kapitalis

@tintamedia 0 Dibaca    November 28, 2022    Comment   

PPDB Zonasi Masalah Baru Pendidikan Sistem Kapitalis

Tinta Media - Sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)  menyisakan banyak persoalan di berbagai wilayah di Indonesia. Sistem ini dipandang sebagai salah satu upaya meningkatkan akses pendidikan yang berkeadilan, tetapi faktanya berbanding terbalik. 

Banyak pihak mengkritisi sistem zonasi ini. Salah satunya adalah anggota DPRD Jabar Dapil II fraksi PAN Hj. Thariqoh Nashrullah, ST.ME.Sy. Ia mengimbau agar Dinas Pendidikan Kab. Bandung perlu meninjau ulang pemetaan sekolah-sekolah di wilayahnya.

Banyaknya wilayah di Kecamatan Kabupaten Bandung belum memiliki sekolah negeri baik SD, SMP maupun SMA. Ini dikarenakan pemetaan sekolah negeri tersebut masih menumpuk di pusat kecamatan saja. Thariqoh pun menyarankan agar pemda Kabupaten Bandung segera memperbaharui dan mengadakan fasilitas sekolah demi menunjang sistem zonasi ini.

Saat ini memang PPDB dengan sistem zonasi mengharuskan calon peserta didik mendaftar ke sekolah terdekat yang berada di sekitar tempat tinggalnya saja. Aturan ini ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (permendikbud) no.44 Tahun 2019. 

Awalnya sistem ini dimaksudkan guna mendorong pemetaan guru yang berkualitas, serta pemerataan jumlah guru yang dibutuhkan di setiap sekolah. Namun, ternyata kebijakan zonasi ini malah menimbulkan masalah yang pelik. Penyesuaian sekolah dengan tempat tinggal peserta didik melalui kartu keluarga (KK) yang sudah diterbitkan minimal 1 tahun menjadikan orang tua yang ingin anaknya masuk sekolah negeri yang diminati berlomba-lomba memanipulasi data domisili yang ada dalam KK agar dekat dan masuk peta koordinat sekolah yang diinginkan.

Tidak meratanya sekolah negeri di setiap wilayah malah menjadikan kelebihan daya tampung calon peserta didik pada suatu sekolah. Kelebihan inilah yang acap kali dijadikan transaksi bisnis para oknum sekolah yang bersangkutan. 

Agar peserta didik dapat tertampung dan masuk quota, maka mereka harus membayar sejumlah uang. Sudah menjadi rahasia umum jika ingin masuk sekolah negeri harus membayar mahar, sehingga mau tidak mau para orang tua dipaksa melakukan kecurangan demi kelangsungan pendidikan anaknya, ketimbang harus masuk sekolah swasta yang sangat mahal biayanya. Bahkan, sistem zonasi menjadikan banyak sekolah kosong. Banyak pula anak-anak yang tidak dapat sekolah.

Karut-marut PPDB sistem zonasi menunjukkan betapa lemahnya negara dalam mengurus pendidikan warganya. Padahal, pendidikan adalah hak mendasar individu dan masyarakat. Namun, sangat disayangkan pengelolaan negara kita yang berasas kapitalis-neoliberal menuntut negara memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada swasta ataupun masyarakat untuk terlibat dalam kewajiban yang seharusnya dilakukan negara. 

Negara yang seharusnya menjadi pelaksana dan operator malah cuci tangan dalam mengurus urusan rakyat dan berperan sebagai regulator dan fasilitator saja. Karena itu, bermitra dengan swasta dianggap solusi bagi pemerintah daripada harus membangun sekolah yang memadai. 

Alhasil, pendidikan dijadikan alat pengeruk keuntungan dengan adanya keterlibatan swasta. Karena itu, pendidikan melalui sistem zonasi tidak akan pernah menjadi solusi jika sistem politik negeri ini masih berpegang pada kapitalis-neoliberal.

Padahal, jika target awalnya ingin menciptakan keadilan dalam kemampuan mengakses sarana pendidikan bagi seluruh rakyat, maka pengadaan sarana-prasarana pendidikan di setiap wilayah harus disesuaikan dengan kebutuhan rakyat, mulai dari pendidikan dasar, menengah, atas, bahkan perguruan tinggi. Tidak boleh dibeda-bedakan antara kualitas sekolah di wilayah (daerah) dengan kualitas sekolah di pusat ibu kota negara. 

Hal itu didasarkan pada pemahaman bahwa pendidikan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia, sehingga harus dipenuhi secara maksimal. Konsep seperti ini hanya dapat dijalankan oleh sebuah sistem yang memiliki konsep ri'ayah (pengaturan) urusan rakyat dalam penyelenggaraan negaranya, yaitu sistem Islam. 

Sistem Islam yang diterapkan dalam sebuah khilafah, menjadikan seorang kepala negara (khalifah) sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pendidikan bagi semua warga negara. Oleh karena itu, khalifahlah yang menyiapkan sarana-prasarana pendidikan, mulai dari gedung sekolah beserta seluruh kelengkapannya, guru-guru yang kompeten, kurikulum sahih yang berlandaskan akidah Islam, serta konsep tata kelola sekolahnya. Ditunjang dengan penyiapan SDM pendidik yang mumpuni, berupa pengadaan perguruan tinggi yang memadai untuk melahirkan calon-calon guru (pendidik).

Terkait mekanisme pemenuhan hak pendidikan bagi seluruh warga negara, khilafah berpegang pada prinsip kesederhanaan aturan, kecepatan pelayanan, dan profesionalitas pengurus, sehingga mempermudah peserta didik dalam mengakses pendidikan, mulai dari pendaftaran hingga pelaksanaan belajar-mengajarnya. 

Melalui mekanisme pembiayaan yang dikelola oleh baitulmal, khilafah mampu menghadirkan pelayanan pendidikan yang gratis, tetapi tetap berkualitas di seluruh wilayah negeri. Hal inilah yang menjadikan warga negara berlomba-lomba dalam menikmati pelayanan pendidikan, sehingga menghadirkan kualitas SDM rakyat yang berkualitas, yang peluangnya dimiliki oleh semua rakyat, tanpa kecuali. Inilah yang akan mengantarkan negara menjadi maju dan berperadaban tinggi di tengah kehidupan umat manusia. Selain itu, rakyat juga berlomba-lomba dalam upaya mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah melalui ilmu yang diraihnya. 

Hal tersebut pernah terjadi di masa kegemilangan Islam, yaitu ketika penerapan Islam dalam kekhilafan berjalan selama lebih dari 13 abad. Pendidikan pada masa itu melahirkan banyak ilmuwan besar, seperti Ibnu Sina, Ibnu Rusyd, al-Khawarizmi,  al-Farabi, Imam al-Ghazali, dan masih banyak lainnya yang pengaruh keilmuannya dapat dirasakan hingga di zaman modern seperti sekarang.

Wallahu'alam bishawwab.

Oleh: Thaqqiyuna Dewi, S.I.Kom.

Sahabat Tinta Media