Waspada Modus Liberalisasi Melalui Program Pendampingan Desa Wisata
Tinta Media - Indonesia terkenal memiliki banyak tempat wisata, terutama pantai yang dapat memikat perhatian para wisatawan lokal maupun mancanegara. Karena itu, pemerintah menilai bahwa pengembangan wisata di berbagai lokasi eksotik yang ada di tanah air merupakan hal yang lebih menarik dibandingkan eksploitasi sumber daya alam. Bukan masyarakat lokal saja yang bisa menikmatinya, tetapi juga turis mancanegara.
Pemerintah saat ini sedang gencar meluncurkan program pendampingan desa wisata. Pendampingan ini menurutnya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi segala sumber daya yang ada di desa wisata tersebut agar menarik bagi wisatawan dan berkelanjutan.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,
Sandiaga Uno, mengatakan bahwa desa wisata merupakan kekuatan untuk membangun Indonesia dan mendorong kebangkitan ekonomi melalui terbukanya lapangan kerja.
"Saat pariwisata mengalami banyak tantangan di 2021, jumlah kunjungan ke desa wisata justru meningkat 30 persen," kata Sandiaga Uno dalam Rapat Koordinasi dan Kick Off Pendampingan Desa Wisata di Pullman Hotel, Jakarta, Kamis, 20 Januari 2022. (Tempo.co, 21/1/22).
Sebab menurutnya, desa wisata memiliki kekuatan dan momentum kebangkitan pemulihan ekonomi pascapandemi. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat pun akan terpenuhi, karena peluang usaha dan lapangan kerja terbuka lebar bagi warga sekitarnya. Ini adalah kesempatan emas untuk mendapat kompensasi lebih besar dengan memanfaatkan sisi keindahan alam yang ada, tanpa harus mengeluarkan modal banyak.
Dalam mendampingi pengembangan desa wisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pun menggandeng 20 perguruan tinggi dan 16 komunitas yang tersebar di berbagai daerahnya.
Sayangnya, upaya itu dilakukan tanpa mempedulikan kondisi lingkungan. Pada intinya, keberadaan objek wisata yang sudah menjadi ajang bisnis ini hanya berfokus untuk meraup keuntungan tanpa melihat apakah hal itu bertentangan dengan syariat Islam atau tidak.
Daya tarik pesisir pantai dijadikan objek oleh para pemilik modal untuk menggenjot pariwisata. Dalih mendongkrak perekonomian warga setempat dan menambah pemasukan APBD seolah menjadi alasan utama. Padahal, belum tentu rakyat mendapatkan kompensasi yang dijanjikan itu. Hal ini semakin memperpanjang daftar pembuktian bahwa basis dan corak ajang promosi wisata didasari atas kapitalistik.
Berbagai cara dilakukan untuk mengantongi izin dari pemerintah maupun peserta, menjadi senjata para kapitalis mengelabui masyarakat demi kepentingan yang dicapai. Masyarakat dengan mudahnya percaya bahwa ke depannya akan berpeluang meningkatkan citra pariwisata di mata dunia, berharap akan tercipta kesejahteraan bagi masyarakat.
Di sisi lain, program desa wisata ini hanya memikirkan bagaimana cara menyuguhkan sesuatu agar terlihat menarik untuk menyedot para wisatawan berkunjung. Tanpa disadari, telah terjadi kerusakan alam, bahkan penyimpangan akidah seperti kesyirikan dan kemaksiatan lain. Tidak hanya itu saja, di tempat-tempat seperti itu, bisa dipastikan terjadi percampuran budaya negatif antara wisatawan asing dengan masyarakat setempat. Bahayanya, arus liberalisasi semakin deras karena pemikiran asing masuk dengan bebas tanpa filter yang bisa memengaruhi masyarakat.
Islam tidak melarang untuk mengembangkan potensi wisata, asalkan sesuai jalur syariah. Sebagaimana cara pandang negara Islam tentang pariwisata sebagai jalan dakwah, negara akan menerapkan seluruh hukum Islam yang di dalam dan luar wilayah. Tujuannya adalah untuk menegakkan kemakrufan dan mencegah kemunkaran di tengah masyarakat. Prinsip dakwah inilah yang dijadikan tameng untuk menutup pintu kemaksiatan di dalam negara, termasuk melalui sektor wisata tingkat internasional.
Dalam pandangan Islam, objek wisata bisa berupa potensi keindahan alam yang bersifat natural dan anugerah dari Allah Swt., seperti keindahan pantai, alam pegunungan, air terjun, dan lain sebagainya, termasuk peninggalan bersejarah dari peradaban Islam. Objek wisata seperti ini layak dipertahankan, sebagai sarana untuk menanamkan pemahaman Islam kepada wisatawan yang berkunjung ke tempat-tempat tersebut.
Di sisi lain, promosi ajang wisata ini hanya memikirkan bagaimana cara menyuguhkan sesuatu agar terlihat menarik untuk menyedot para wisatawan berkunjung. Tanpa disadari, telah terjadi kerusakan alam, bahkan penyimpangan akidah seperti kesyirikan dan kemaksiatan lain. Tidak hanya itu saja, di tempat-tempat seperti itu, bisa dipastikan terjadi percampuran budaya negatif antara wisatawan asing dengan masyarakat setempat. Bahayanya, arus liberalisasi akan semakin deras. Ini karena pemikiran asing akan bisa masuk dengan bebas tanpa filter dan dapat mempengaruhi masyarakat.
Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Mulk ayat 15, "Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan."
Berdasarkan ayat tersebut, berarti ketika kita melihat dan menikmati keindahan alam, akan tertancap kesadaran akan Kemahabesaran Allah Yang Maha Menciptakan. Sedangkan peninggalan bersejarah dari peradaban Islam, menunjukkan kehebatan Islam dan umatnya yang mampu menghasilkan produk madaniah luar biasa. Hal ini semakin mempertebal keyakinan wisatawan yang melihat dan mengunjunginya akan keagungan Islam.
Bagi wisatawan muslim, objek-objek wisata ini justru akan dapat mengokohkan keyakinan mereka kepada Allah, Islam dan peradabannya. Sementara untuk wisatawan nonmuslim, baik itu kafir mu’ahad maupun kafir musta’man, objek-objek ini dapat menjadi sarana untuk menanamkan keyakinan mereka akan Kemahabesaran Allah. Hal itu juga menunjukkan kepada mereka akan keagungan dan kemuliaan Islam, umat Islam dan peradabannya. Dan tentunya akan diberlakukan hukum publik bagi wisatawan asing agar menutup aurat, tidak ikhtilat, tidak berkhalwat, tidak mabuk, ataupun berzina.
Sementara objek wisata dari peninggalan bersejarah peradaban lain, pemimpin negara akan menetapkan dua kebijakan.
Pertama, apabila objek-objek tersebut merupakan tempat peribadatan kaum kafir, maka harus diperhatikan. Jika masih digunakan sebagai tempat peribadatan, maka akan dibiarkan. Tetapi, tidak boleh direnovasi jika mengalami kerusakan. Namun, jika sudah tidak digunakan sebagai tempat peribadatan, maka objek-objek wisata tersebut akan ditutup, dan bahkan bisa dihancurkan.
Kedua, jika objek-objek tersebut bukan tempat peribadatan, maka tidak ada alasan untuk dipertahankan. Maka, tempat-tempat tersebut akan ditutup, dihancurkan, atau diubah. Misalnya tempat hiburan yang di dalamnya terdapat berbagai patung makhluk hidup, seperti manusia atau binatang. Semua itu akan dihancurkan agar tidak bertentangan dengan syariat dan peradaban Islam.
Maka sangat jelas dan tegas bahwa pemimpin negara di dalam Islam hanya menetapkan kebijakan terkait objek wisata tersebut sebagai bentuk sarana dakwah, bukan dengan maksud lain, seperti mengeksploitasi tanpa batas untuk kepentingan ekonomi dan bisnis semata, yang hanya menguntungkan segelintir orang tanpa mempedulikan nasib rakyat. Selain itu, praktik kemaksiatan dan hal-hal yang mengandung kemudharatan tidak akan terjadi.
Hal ini dikarenakan sumber pendapatan negara diperoleh dari hasil pertanian, perdagangan, industri, dan jasa.
Keempat sumber inilah yang menjadi tulang punggung bagi negara dalam memenuhi segala kebutuhannya. Selain itu juga melalui sumber lain, seperti zakat, jizyah, kharaj, fa'i, ghanimah hingga dharibah. Semuanya ini memiliki kontribusi besar dalam membiayai perekonomian negara secara keseluruhan, tidak terkecuali dunia wisata, demi kemaslahatan umat.
Dengan demikian, negara sebagai pengemban ideologi Islam, akan tetap bisa menjaga kemurnian ideologi dan peradabannya dari berbagai invasi budaya asing yang datang dari luar. Pada saat yang sama, justru negara Islam bisa menyebarluaskan dakwah ke seluruh penjuru dunia, baik kepada penduduk muslim maupun nonmuslim di luar wilayah.
Wallahu ‘alam bishawab.
Oleh: Willy Waliah
Sahabat Tinta Media
