Walikota Bandung Kena OTT, Pengamat : Perlu Ada Perubahan dengan Islam
Tinta Media - Pengamat Kebijakan Publik, Dr. M. Riyan, M.Ag. menegaskan bahwa perlu ada perubahan dengan Islam untuk membersihkan para pejabat dari tindak korupsi, dengan tertangkapnya Walikota Bandung dan pejabat publik lainnya dalam OTT (Operasi Tangkap Tangan) oleh KPK.
"Hanya ada dua kata kunci untuk membersihkan para pejabat dari tindak korupsi, yang pertama, sistemnya. Kita tidak bisa berharap kepada demokrasi yang senantiasa mengandalkan uang. Sehingga perlu adanya perubahan dengan Islam," tegasnya dalam Kabar Petang: "Ajur! Uang Suap Untuk Plesir Ke Thailand, Pejabat Kok Gini Sih.." Rabu (26/4/2023) di kanal Youtube Khilafah News.
Ia meyakinkan bahwa dalam Islam yang diterapkan adalah syariat Islam yang kaffah, yang penerapannya oleh seorang khalifah.
"Para pejabat yang ada nanti harus menstandarkan semua perilakunya dengan aturan-aturan Islam. Kalau sistemnya Islam maka seluruh aturan yang diterapkan berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah. Maka gaya hidup tadi akan diarahkan, karena seorang pejabat dipilih berdasarkan ketakwaan, bukan berdasar transaksi," bebernya.
"Maka bisa jadi pejabat yang kredibel, dia mungkin secara harta tidak memiliki uang cukup. Namun negara memfasilitasi, sehingga tidak ada peluang bagi dia untuk korupsi. Kalaupun melakukan, ada hukuman yang sangat berat. Sehingga pejabat-pejabat yang bertakwalah yang akan dipilih oleh Khalifah untuk mengisi jabatan-jabatan yang strategis. Sehingga menghindarkan dari praktik jual-beli jabatan ataupun pembiayaan politik yang besar," paparnya.
Kedua, tidak boleh dilupakan adalah pemimpin itu harus memberikan teladan. "Sehingga ketika dia direkrut, tentu harus memberikan teladan. Artinya harus ada keterbukaan dari sisi kekayaan, kalau nanti pada masa dia menjabat ada proses pertambahan dan tidak wajar, kalau bertambah secara wajar itu silahkan saja," jelasnya.
Riyan menambahkan akan ada penghitungan terbalik, sehingga nanti akan bisa dibuktikan kewajaran atau tidaknya harta yang dimiliki.
"Khalifah Umar bin Khattab dulu menyita harta dari para pejabat, kalau dia tidak bisa membuktikan dari mana kegiatan atau penghasilan yang dia miliki, sehingga menggelembungkan kekayaannya tadi secara tidak wajar," imbuhnya.
Ia pun melihat bahwa Islam memberi dua solusi sekaligus. "Satu, sistemnya akan melindungi para pejabat dari berbagai peluang untuk melakukan korupsi. Karena dengan ketat diawasi dan didasarkan kepada aturan-aturan Islam," ujarnya.
Kedua, dari person pejabat atau para pemimpin tadi itu memang harus benar-benar bertakwa. "Dan juga memang mereka yang nanti secara terbuka diaudit kekayaannya, dengan kriteria yang telah ditetapkan," tandasnya.
"Saya kira dengan dua solusi tadi, Insyaallah gaya hidup mewah tidak akan muncul. Apalagi dipamer-pamerkan," pungkasnya.[] Nita Savitri
