Pelatihan Vokasi, Apakah Berkolerasi dengan Kesejahteraan?

@tintamedia 0 Dibaca    April 08, 2024    Comment   

Pelatihan Vokasi, Apakah Berkolerasi dengan Kesejahteraan?

Tinta Media - Pendidikan merupakan jalan untuk sebuah kemajuan, bahkan pendidikan merupakan alat tolok ukur peradaban manusia dalam suatu bangsa, pendidikan bisa di dapatkan di sekolah, Madrasah , Mesjid dan lain-lain. Lalu bagaimana dengan pelatihan vokasi apakah memang sangat dibutuhkan? 

Baru - baru ini, kementerian ketenagakerjaan mengadakan pelatihan vokasi yang berkualitas sebagai bentuk komitmen dalam peningkatan kompetensi dan daya saing angkatan kerja RI, baik yang lama ataupun yang baru. Sekretaris jendral kementerian ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan, pada saat membuka pelatihan berbasis kompetensi (PBK) tahap ke 3 di balai pelatihan vokasi dan produktivitas (BPVP) di Semarang Jateng Jumat (22/03) pelatihan vokasi berkualitas adalah pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang mengutamakan link and match ketenagakerjaan. 

Link and match adalah satu bagian dari strategi kementerian ketenagakerjaan dalam melakukan transformasi balai latihan kerja, yang mana balai latihan kerja tersebut di kelola Kemenaker dan harus mampu menjalin kerja sama dengan dunia usaha dan industri, sehingga mendorong urusan ketenagakerjaan adalah urusan yang harus di tangani bersama.

Pelatihan vokasi berkualitas sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas SDM dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja sesuai pasar kerja, ketika daya saing pekerja saat ini sangat signifikan, karena bersaing bukan hanya dengan lulusan dalam negeri saja, tapi tak sedikit lulusan perguruan tinggi luar negeri pun ikut bersaing dalam mendapatkan pekerjaan di negeri ini. Karena pasar kerja saat ini mewajibkan orang yang sudah berpengalaman dalam satu bidang tertentu, apalagi di dunia industri. 

Namun, sejatinya pelatihan ini tidak mengubah nasib pekerja menjadi lebih baik, baik dari keahlian maupun dari sarana penunjang lain seperti sertifikat atau lulusan sekolah tetap menjadi pengaruh kuat di berbagai perusahaan, terutama perusahaan asing yang di peruntukan untuk para pekerja mereka sendiri yang sudah mempunyai keahlian di bidangnya, karena mereka tetaplah menjadi budak  korporasi. 

Hal ini merupakan konsekuensi penerapan sistem ekonomi kapitalisme, yang hanya menganggap pekerja sebagai salah satu faktor produksi, dan penunjang dari sekian banyaknya modal yang mereka keluarkan demi keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan modal sekecil-kecilnya, maka banyak tenaga ahli yang sudah berkompetisi di dalamnya tidak bisa menjadi pekerja yang di hargai atas prestasi nya. 

Dan pemerintah hanya menjadi perantara antara dunia industri dan angkatan kerja, namun tidak menciptakan lapangan pekerjaan yang dibutuhkan, padahal jika membuka lapangan pekerjaan dari pengelolaan  hasil kekayaan alam sangat besar, bahkan bisa menyerap tenaga kerja yang sangat banyak, sehingga masalah pengangguran bisa di atasi, angka pengangguran di negeri ini masih sangat tinggi, karena perusahaan - perusahaan yang ada hanya menerima pekerja yang sudah berpengalaman dan mempunyai keahlian. 

Ini tidak lepas dari sistem yang di terapkan saat ini, yaitu sistem sekuler kapitalis yang memisahkan masalah agama dengan kehidupan, agama tidak boleh ikut andil dalam mengurusi masalah negara juga pendidikan dan pelatihan, dan pemerintah hanya tunduk pada pemilik modal. 

Berbeda dengan Islam, Islam menjadikan negara sebagai pengurus rakyat termasuk dalam menyediakan lapangan pekerjaan, karena Islam merupakan agama yang sempurna dan menyeluruh, Islam mempunyai tujuan yang berbeda dengan kapitalisme, Islam memandang bahwa kebahagiaan itu adalah ketika Allah ridha, jadi setiap aktivitas apa pun termasuk pendidikan vokasi akan menjadikan rakyat terampil bukan hanya untuk pribadi saja tapi juga untuk seluruh masyarakat.

Islam dalam hal ini khilafah akan mempersiapkan ketersediaan tenaga kerja  sesuai dengan kebutuhan negara dan rakyat, bukan untuk kepentingan Oligarki, negara Islam memiliki mekanisme dalam menentukan upah pekerja, sehingga pekerja tidak dizalimi perusahaan oleh perusahaan pemberi kerja. Negara Islam juga menjamin kesejahteraan setiap rakyatnya, dengan menjamin kebutuhan pokok rakyat dan memenuhi kebutuhan pokok. Wallahu'alam.

Oleh : Ummu Ghifa

Sahabat Tinta Media 

Sejahtera dengan Pendidikan Vokasi dalam Sistem Kapitalisme Hanya Mimpi

@tintamedia 0 Dibaca    November 15, 2022    Comment   

Sejahtera dengan Pendidikan Vokasi dalam Sistem Kapitalisme Hanya Mimpi

Tinta Media - Belasan tahun kita bergelut di dunia pendidikan. Dengan tuntutan zaman yang semakin canggih, manusia diarahkan untuk memiliki skill demi mendapat pekerjaan layak dan kesejahteraan di masa tua. Salah satunya adalah pendidikan vokasi yang dicanangkan pemerintah sebagai strategi dalam menghadapi bonus demografi. 

Seperti yang telah dikutip pada laman Kumparan.com, menteri kordinator bidang perekonomian Airlangga Hartanto memastikan bahwa 70 persen atau sekitar 144 juta orang pekerja yang berada dalam usia produktif akan sejahtera di masa senjanya pasca purnabakti. 

“Bila disiapkan dengan baik (angkatan kerja produktif), akan jadi produksi besar bagi pertumbuhan ekonomi. Sehingga, angkatan kerja itu bisa sejahtera sebelum tua,” kata Airlangga di Senayan JCC, Minggu (30/10/2022). 

Selain itu, Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan peraturan tentang revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Dalam aturan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kemendikburistek ditugasi membawahi pendidikan vokasi dengan leading sektor di bawah Kemenaker. 

Dalam upayanya mewujudkan kesejahteraan rakyat, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah memberi  sinyal positif soal upah minimum provinsi (UMP) 2023. Ida menyebut akan ada kenaikan UMP. Namun, ia masih merahasiakan besaran kenaikan tersebut. 

“Ada beberapa persen kenaikannya,” tutur Ida dalam acara Festival Pelatihan Vokasi, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu (30/10). 

Ida mengatakan bahwa kenaikan UMP akan disesuaikan dengan inflasi. Menurutnya, besaran kenaikan akan sejalan dengan inflasi dan kondisi perekonomian yang kemungkinan terjadi di tahun depan. Selain itu, menteri Menaker juga mempertimbangkan kondisi pelaku usaha. 

Pendidikan vokasi digadang-gadang mampu mewujudkan kesejahteraan bagi angkatan kerja produktif. Namun, basis dari pendidikan vokasi sekadar mencetak tenaga kerja teknis, bukan pekerja ahli. Hal ini menjadi bukti bahwa di balik keberadaannya, mereka hanya sebagai mesin perputaran roda bagi korporasi. Tak heran jika standar gajinya tidaklah tinggi. Di balik keadaan serba tidak menguntungkan tersebut, para pekerja menuntut atas kenaikan gaji. 

Faktanya, sejahtera tidak ditentukan dari gaji saja. Ada banyak faktor yang masih menjadi momok dari tingkat kesejahteraan. Misalnya, kenaikan harga kebutuhan pokok bersamaan dengan kenaikan harga BBM yang memicu perekonomian tidak stabil. Ditambah jasa pendidikan dan kesehatan yang tinggi, menjadi bukti bahwa sejahtera hanya mimpi. 

Masyarakat dihadapkan pada ketimpangan krusial. Janji kenaikan UMP tidak akan membuat sejahtera. Pasalnya, dalam sistem kapitalisme, para korporat memberi standar pengupahan yang minim, sehingga tidak mampu menopang kebutuhan pokok masyarakat, khususnya para pekerja. Mirisnya, dalam krisis ekonomi sandang dan pangan yang disebabkan karena resesi tengah melanda dunia, tak terelakkan momentum PHK massal yang tentunya berimbas bagi lulusan vokasi. 

Jika kita melihat benang kusut, program pendidikan vokasi tidak akan mampu menyejahterakan. Terlebih, pendidikan vokasi hanya ilusi pencetak generasi yang materialistik dan individualistik, jauh dari tujuan pendidikan yang hakiki. 

Realitanya, generasi dalam pendidikan ala kapitalis sekuler dididik hanya menjadi tenaga kerja atau buruh demi kepentingan para kapital atau pemilik modal. Proses pendidikan sangat minus nilai spiritual, sehingga lahir generasi dengan kepribadian rapuh. Inilah kelemahan dari sistem kapitalisme sekuler yang diterapkan dalam kehidupan hari ini. 

Berbeda halnya ketika kita menerapkan sistem Islam untuk membenahi perekonomian. Islam memiliki kebijakan ekonomi sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat. Di samping itu, negara juga sangat berperan penting sebagai raa'in atau kepala negara yang bertugas meri'ayah umatnya. 

Fungsi negara adalah menegakkan keadilan ekonomi pasar, serta menjamin kebutuhan segala fasilitas umum dan jaminan sosial. Segala kebutuhan, berupa sandang, pangan, dan papan akan terpenuhi. Pengelolaan sumber daya alam (SDA) akan dikembalikan untuk rakyat berupa layanan kesehatan, pendidikan, dan sarana umum secara gratis. Selain itu, terbuka lapangan pekerjaan sesuai keahlian dengan upah yang fantastis. 

Secara gamlang, Islam juga akan mencetak generasi yang unggul. Bukan hanya sekadar berpusat pada materi belaka, tetapi melahirkan generasi berkepribadian Islam. Lulusan yang dihasilkan akan menentukan individu berkiprah di ranah yang sesuai koridor syariat. 

Penerapan sistem ekonomi Islam dipastikan mampu menyejahterakan setiap individu. Sistem ini berangkat dari paradigma yang sahih. Konsep kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam merupakan jaminan rezeki yang diberikan oleh Allah Swt. untuk seluruh umat manusia. 

Sudah saatnya kita kembali ke sistem Islam yang mampu memberi kesejahteraan secara nyata, bukan sekadar ilusi. Pelayanan total akan kita rasakan ketika menerapkan Islam secara kaffah (keseluruhan). Wallahu’alam bissawab.

Oleh: Suci Ramdayani, S.Pd. 

Aktivis Muslimah