UTOPIA DEMOKRASI
Tinta Media - Demokrasi itu utopia, cuma mimpi, khayalan, baik dalam konsep maupun realita. Konsep kedaulatan rakyat itu utopia, karena faktanya yang berdaulat itu kapital. Jargon dari, oleh dan untuk rakyat, pada faktanya dari, oleh dan untuk oligarki.
Coba tengok agenda Pilpres. Siapa yang menentukan Capres? Rakyat ? Bukan. Yang menentukan adalah oligarki, yang memenangkan juga oligarki. Rakyat hanyalah alat legitimasi, seperti kerbau yang dicucuk hidungnya untuk memasuki bilik-bilik suara.
Hingga di Amerika yang katanya negara kampium demokrasi, itu yang berdaulat para penguasa kapital baik yang di partai republik maupun partai demokrat. Gerakan 'Occupy Wall Street' adalah konfirmasi mayoritas rakyat ditindas kaum pemodal.
Di Indonesia, rakyat hanya didekati saat menjelang Pemilu. Suaranya diperhatikan saat musim kampanye. Setelah itu? ditinggalkan, bahkan dimusuhi.
Tengok produk legislasi yang dibuat wakil rakyat. UU itu menguntungkan rakyat atau oligarki? pasti semua kompak menjawab: menguntungkan oligarki.
Lalu, dimana letak kedaulatan rakyat? ketahulilah! kedaulatan rakyat itu utopia! hanya mimpi! hanya hayalan.
Dalam demokrasi kapital (baca: uang) yang berkuasa. Kapital yang telah mendudukan orang berkuasa, kapital yang membeli suara rakyat, lalu kapital yang mengatur kekuasaan.
Keadilan dan kesejahteraan rakyat itu utopia. Karena yang berhak mendapatkan keadilan dan kesejahteraan adalah kaum kapital.
Siapapun yang menghendaki Islam tegak melalui demokrasi berarti dia sedang berkhayal. Sekali tidak selamanya tidak, Islam mustahil tegak dengan demokrasi layaknya unta mustahil masuk ke lobang jarum.
Islam meletakan kedaulatan ditangan syara'. Penguasa dan rakyat, kaya atau miskin wajib taat syariat. Yang melanggar, semua disanksi berdasarkan syariat.
Ukuran kebenaran adalah hukum syara' bukan suara mayoritas. Saat syara' mengharamkan riba, miras, judi dan zina, maka tak bernilai suara mayoritas yang menghendakinya.
Islam mewajibkan penguasa berbuat adil berdasarkan standar Syara'. Tidak ada yang lebih kuat atau lebih lemah, semua rakyat maupun pejabat dihadapan syariat adalah sama. [].
Oleh : Ahmad Khozinudin
Sastrawan Politik
