Jebakan Utang Indonesia ke Cina Menunjukkan Ketergantungan yang Besar
Tinta Media - Merespons membengkaknya biaya Kereta Cepat Jakarta Bandung, Pengamat Ekonomi dari Direktur The Economic Future Institute, Juwana Tri Utomo, mengatakan jebakan utang Indonesia ke Cina menunjukkan ketergantungan yang besar.
"Jebakan utang Indonesia ke Cina itu menunjukkan ketergantungan yang semakin besar pemerintah Indonesia ke Cina selain resiko default, gagal bayar itu sangat tinggi dan risiko mengambil alih aset strategis," ujarnya dalam Kabar Petang: SOS! Ekonom Bongkar 'Jeroan' Proyek Kereta Cepat di kanal Youtube Khilafah News, Ahad (23/4/2023).
Ia katakan tiga bahaya tersebut sangat nyata di depan mata dan semua itu bisa mengancam kedaulatan ekonomi dan politik Indonesia.
“Jika Indonesia tidak dapat membayar utangnya ada kemungkinan Cina dapat mengambil tindakan untuk menyelesaikan utang tersebut seperti menuntut Indonesia atau meminta jaminan yang dijanjikan oleh Indonesia beberapa waktu yang lalu minta jaminan APBN," ujarnya.
Ia mengatakan, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut merupakan proyek besar dan kompleks yang melibatkan banyak faktor regulasi, pembebasan lahan konstruksi dan lain sebagainya. Oleh karena itu tidak jarang kasus seperti itu menghadapi kendala dan tantangan.
“Upaya pemerintah mengatasi masalah yang terkait dengan proyek ini seperti melakukan registrasi utang untuk mengurangi perubahan bunga mempercepat proses konstruksi ternyata mengalami kebuntuan. Hal ini memberi kesimpulan bahwa infrastruktur ini asal-asalan karena kegagalan pemerintah dalam mengelolanya," jelasnya.
Juwana mengatakan bunga dari utang kereta cepat Jakarta-Bandung yang mencapai sekitar 3,4 persen dan kemungkinan juga pengelolaannya akan diambil alih Cina jika Indonesia dinyatakan gagal bayar hutang, merupakan jebakan hutang dari Cina.
Menurut Juwana, sebetulnya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung itu terkesan sangat dipaksakan yang sesungguhnya tidak dibutuhkan karena masih ada jalur transportasi lama yang masih efektif.
"Kalau dikatakan mengurangi waktu perjalanan antara Jakarta dan Bandung misalnya, sehingga dapat meningkatkan efisiensi perjalanan bisnis atau wisata Bagaimana bisa?" tepisnya.
Ia katakan bahwa semua publik tahu posisi stasiun itu jauh dari kota, belum lagi dengan dampak lingkungan pembebasan lahan yang kontroversial. Yang lebih utama adalah kekhawatiran tentang keberlanjutan proyek tersenut secara finansial dan hutang yang numpuk.
“Sebagaimana dalam pemberitaan bahwa Cina menginginkan APBN Indonesia untuk menjadi jaminan. Seandainya proyek kereta cepat Jakarta Bandung nantinya dijaminkan dari APBN, Hal ini menunjukkan bahwa sepertinya rezim penguasa sekarang ini kurang cakap dalam mengelola dana dan juga arogan dalam pembangunan infrastruktur," ujarnya.
Lebih jauh, dia katakan ketersediaan pendanaan tidak selalu menjamin keberhasilan proyek. Pembiayaan proyek tidak boleh dengan menggunakan hutang yang haram hukumnya, apalagi hutan luar negeri yang mendatangkan ghoror bagi masyarakat.
"Selanjutnya harus ada pengawasan yang baik pada penggunaan dana publik dan harus ada transparansi akuntabilitas untuk menghindari praktek korupsi dan kecurangan penggunaan dana publik," pungkasnya. [] Rohadianto
