UIY: Korupsi Ini Seperti Sirkuit yang Tak Berkeputusan

@tintamedia 0 Dibaca    Februari 14, 2024    Comment   

UIY: Korupsi Ini Seperti Sirkuit yang Tak Berkeputusan

Tinta Media - Korupsi yang semakin menjadi-jadi dan seolah-olah tidak dapat terselesaikan di negeri ini, menurut Cendekiawan Muslim Ustadz Ismail Yusanto (UIY) seperti satu sirkuit yang tak berkeputusan. 

"Memang ini satu sirkuit yang tak berkeputusan. Ini sudah menjadi gejala umum," ujarnya dalam Fokus To The Point: Uang Korupsi di Sekitar Pemilu di kanal Youtube UIY Official, Kamis (08/02/2024). 

UIY menilai ini sangat berbahaya, ketika orang mendapatkan kekuasaan itu untuk keuangan dan ketika sudah memegang keuangan untuk kekuasaan. "Ini yang sering disebut money for power, power for money," ujarnya. 

Ia mengatakan, saat ini orang sedang berebut untuk mendapatkan kekuasaan, baik di legislatif maupun eksekutif, baik di tingkat daerah maupun pusat. 

Menurutnya, walaupun dipungkiri tidak ada yang mengatakan bahwa untuk uang, tapi faktanya menunjukkan bahwa itu menjadi intensi utama atau maksud atau keinginan utama dari mereka berebut mendapatkan kekuasaan itu. 

"Lalu uang itu nanti  untuk mengembalikan kekuasaan untuk mendapatkan uang itu, untuk mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan dan mencari bekal untuk kekuasaan berikutnya," imbuhnya. 

Ustadz Ismail menuturkan ketika ini terjadi  kemudian dilakukan secara bersama-sama, ini hari sudah menjadi fenomena yang disebut korupsi berjamaah. 

Hubusiadah Adalah Wajar 

Menurut UIY, orang punya naluri memimpin (Hubusiadah), punya keinginan kekuasaan karena itu kemudian dia ikut atau terlibat dalam konstatasi politik itu sesuatu yang wajar. 

"Itu fitrah pada manusia, hanya soalnya adalah bagaimana dia mengikutinya dengan cara yang benar dengan cara yang  tidak menyalahi  syariah dan sebagainya," tegasnya. 

Menurut Ustadz Ismail dalam sistem Islam itu  dijaga oleh ketentuan-ketentuan Syariah, dijaga oleh lingkungan. 

"Mungkin saja terjadi pergolakan bahkan mungkin pertikaian tetapi hanya akan menjadi kasus-kasus yang sifatnya eksepsional," ujarnya. 

Ustadz Ismail menilai usaha recovery terhadap situasi yang buruk itu akan cepat dilakukan karena ibarat ada di lantai yang bersih, karena kalau ada lumpur di situ cara membersihkannya itu gampang bahkan kelihatan karena memang situasinya bersih. 

Lantas, Ia memaparkan berbeda dengan sistem yang buruk, justru ibarat lumpur maka baju yang bersih itu akan dengan mudah kena Sekuat apapun kita mencegahnya. 

"Recovery kerusakan dari sebuah sistem yang tidak berdasarkan kepada ketentuan Islam itu menjadi tidak mudah seperti yang kita rasakan hari ini," bebernya. 

Menurut Ustadz Ismail perlu kekuatan yang sangat besar untuk bisa melakukan itu dan kalau dinilai secara jujur  hampir-hampir  apa ia bisa dari mana dan sebagainya. 

"Semuanya sudah begitu rupa dikunci oleh mereka-mereka yang setelah dibuka itu terlibat, ini terlibat, ini terlibat, ini terlibat, itu yang membedakan  antar sistem sekuler dengan sistem Islam," pungkasnya. [] Muhammad Nur

Ahli Hukum Sebut BBM Bukan Komoditas yang Patut Dikomersilkan

@tintamedia 0 Dibaca    Agustus 31, 2022    Comment   

Ahli Hukum Sebut BBM Bukan Komoditas yang Patut Dikomersilkan

Tinta Media - Ahli Hukum dari Indonesia Justice Monitor (IJM) Abu Muhammad Asyraf Mikhail Othello mengatakan, BBM bukanlah komoditas yang patut dikomersilkan.

“BBM dalam tinjauan Syariah, sebagaimana dijelaskan Syeikh Allamah Taqiyuddin An Nabhani dalam dua master piece kitab beliau, yaitu Nizahmul Iqthishodiy dan al-Amwal fi Daulah. Dalam penjelasan dua kitab tersebut, BBM pada prinsipnya bukanlah barang komoditas yang patut dikomersialkan,” tuturnya kepada Tinta Media, Selasa (30/8/2022).

Menurutnya, kebanyakan dari kaum muslim menyangka, BBM dan sejenisnya masuk kategori barang-barang yang dapat dikomersilkan di pasar-pasar konvensional. Padahal, menurutnya, pandangan ini keliru besar. 

“Keberadaan BBM seperti minyak tanah, bensin, pertalite, pertamax, gas elpiji dan sejenis itu, dalam perspektif fiqih menurut Sheikh Allamah Taqiyuddin An Nabhani, masuk kategori barang tambang yang jumlahnya sangat banyak dan tidak terbatas. Sehingga, komoditas BBM dan sejenisnya itu, masuk kategori kepemilikan umum (al-milkiyatul Aam). Terlarang bahkan haram untuk menjadikannya sebagai barang komoditas yang diperdagangkan secara bebas layaknya barang komoditas lainnya di tengah masyarakat,” bebernya. 

Abu Asyraf kembali menegaskan, BBM merupakan bagian dari kepemilikan umum. Oleh karenanya, syariah melarang keras memperjualbelikan secara komersil. Ia pun menambahkan, BBM adalah milik umat sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ahamad.

“Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api.”

Dalam konteks hadits tersebut, Abu Asyraf menjelaskan, BBM bisa dianalogikan sebagai api atau energi yang digunakan oleh umat manusia. Komoditas tersebut, menurutnya, hanya digunakan untuk kemaslahatan masyarakat sehingga tidak boleh dikomersilkan. Ia pun menambahkan, BBM juga tidak boleh dikuasai oleh geng oligarki atas nama perusahaan swasta baik domestik maupun asing. 

“Negara berkewajiban menjadi fasilitator untuk mendistribusikan BBM kepada seluruh masyarakat sebisa mungkin, baik secara gratis ataupun dengan harga yang murah,” tambahnya.

Menurutnya, konsep kepemilikan ekonomi perspektif ekonomi kapitalisme bertentangan dengan syariat Islam. Abu Asyraf menjelaskan, kapitalisme berpandangan bahwa semua barang yang memiliki nilai keekonomian diserahkan kepada harga pasar. Dengan demikian, menurutnya, setiap individu, konglomerasi dan oligarki bisa menguasainya dengan cara bersaing secara bebas dalam mekanisme pasar. 

“Demikian halnya BBM. Dalam pandangan ekonomi kapitalis, ia merupakan komoditas yang mestinya juga dapat dikomersilkan. Sehingga, negara yang bertumpu kepada ekonomi kapitalis meniscayakan sebagai komoditas yang harus didistribusikan kepada rakyat dengan mekanisme jual beli melalui motif untung dan rugi. Konsep ekonomi kapitalistik inilah yang menimbulkan ketidakadilan ekonomi serta kezhaliman di tengah umat,” tegasnya.

Oleh karena itu, menurutnya, perlu diluruskan bahwa keberadaan BBM merupakan milik umum. Pemerintah, tambahnya, dilarang berjual beli BBM dengan rakyatnya. Rencana kenaikan harga BBM, menurutnya, bisa dikatakan bentuk kezaliman pemerintah terhadap rakyat dan harus dicegah. 

“Kata kuncinya bahwa rencana menaikkan harga BBM merupakan bentuk pelanggaran syariah yang berimplikasi kezaliman. Harus dicegah dan disuarakan,” tegasnya. 

Abu Asyraf khawatir, mendiamkan kezaliman, dampaknya Allah SWT nanti meminta pertanggungjawaban seorang muslim ketika membiarkan kemungkaran. Padahal, Rasulullah saw telah menyampaikan hadist dari Abu Sa’id Al-Khudri radhiyallahu ‘anhu terkait kewajiban menghilangkan kemungkaran dan diriwayatkan oleh Muslim.

“Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Barangsiapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya, dan itu merupakan selemah-lemahnya iman.” pungkasnya.[] Ikhty