Kenaikan Gaji PNS Harus Diimbangi dengan Transformasi ASN Berkinerja Tinggi

@tintamedia 0 Dibaca    Februari 11, 2024    Comment   

Kenaikan Gaji PNS Harus Diimbangi dengan Transformasi ASN Berkinerja Tinggi

Tinta Media - Presiden Joko Widodo telah menyetujui kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada masa sebelum Pemilu 2024. Hal ini tertera dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS ke dalam Gaji Pokok PNS (tirto.id-30/1/2024). 

Kebijakan kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat karena kenaikan gaji ASN saat ini dianggap sebagai kebijakan populis yang sarat dengan konflik kepentingan, terlebih di tengah tahun politik. Dan tidak sedikit pihak yang menilai bahwa walaupun gaji ASN dinaikkan, kinerja mereka tetap rendah bahkan tidak sebanding dengan gaji yang diberikan. 

Memang tidak bisa dipungkiri ada fakta bahwa kinerja ASN di Indonesia masih rendah. Sebagaimana pernah disampaikan oleh Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, yang menilai indeks kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia masih rendah (cnbcindonesia.26/11/2022). 

Secara umum, kenaikan gaji ASN, baik di tengah tahun politik atau tidak, perlu dipertimbangkan dengan matang untuk memastikan kebijakan tersebut benar-benar disertai dengan peningkatan kinerja serta kualitas pelayanan publik yang lebih baik. 

Sebab jika kita ingat kembali, sejak menjadi Presiden, Jokowi telah menetapkan kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) selama dua periode, yaitu 2014-2019 dan 2019-2024. Dan kenaikan gaji PNS telah dilakukan sebanyak tiga kali selama dua periode Jokowi. Namun sayangnya, semua itu tidak mampu untuk memotivasi ASN untuk bekerja lebih baik. 

Selain itu, meski peningkatan gaji tersebut bisa memberikan dampak positif pada para PNS, terlebih bagi mereka yang memiliki gaji rendah, karena dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan daya beli. Namun, kenaikan gaji PNS juga dapat berdampak negatif pada keuangan negara, seperti meningkatnya beban anggaran negara. 

Sebab kenaikan gaji PNS juga berpotensi meningkatkan pengeluaran negara pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sebagainya. Jadi, jika kenaikan gaji PNS tidak diiringi dengan peningkatan pendapatan negara, maka pemerintah mungkin perlu mengurangi alokasi anggaran untuk sektor lainnya atau bahkan meminjam di pasar keuangan yang kemudian dapat menimbulkan risiko fiskal. 

Selain itu, kenaikan gaji PNS juga dapat memicu inflasi jika permintaan konsumen naik dan pasokan barang tidak sebanding. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan analisis yang cermat untuk melakukan penilaian dan perhitungan, menentukan jumlah dan waktu yang tepat untuk kenaikan gaji PNS untuk menghindari dampak-dampak negatif pada perekonomian Indonesia. 

Oleh karenanya, negara harus menjamin penentuan gaji ASN yang adil dan sesuai dengan kinerja mereka. Serta membangun sistem pendidikan yang berkualitas untuk menjadikan individu beretos kerja tinggi dan mempunyai kepribadian Islam. Di dalam negara Islam, kesejahteraan rakyat terlebih para ASN merupakan tanggung jawab pemerintah. Jaminan kesejahteraan tidak hanya bisa melalui gaji ASN, namun juga melalui berbagai mekanisme seperti jaminan kebutuhan pokok, layanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan. 

Penentuan gaji ASN seharusnya dilakukan oleh khubaro yang berkompeten agar tepat sasaran dan tidak ada pihak yang dirugikan. Kebijakan ini diambil untuk kepentingan ASN dan bukan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Sebab, penentuan gaji yang adil dan sesuai dengan kinerja ASN akan memberikan dampak positif pada peningkatan kinerja mereka. 

Dan untuk mendapatkan hasil terbaik seperti itu, tentunya negara harus merombak sistem kapitalisme sekuler yang ada hari ini dan menggantinya dengan sistem Islam, sebab hanya negara yang berakidah Islam akan menegakkan sistem pendidikan yang berkualitas sehingga bisa melahirkan individu yang mempunyai kepribadian Islam dan tinggi etos kerja. Individu yang berkualitas, beriman, bertakwa, amanah, dan trampil dengan etos kerja yang tinggi akan menjadi ASN yang berkinerja unggul dan berperilaku sesuai core value ASN BerAKHLAK. 

Maka kesimpulannya, pemenuhan kesejahteraan bagi para ASN harus dilakukan melalui berbagai mekanisme, bukan hanya melalui kenaikan gaji. Dan Transformasi ASN sangat penting dalam menciptakan ASN yang berkinerja tinggi dan berperilaku sesuai dengan core value ASN yaitu BerAKHLAK. Insya Allah dengan upaya-upaya tersebut, ASN di Indonesia bisa menjadi pelayan negara yang lebih baik lagi. 

Wallahu 'alam.

Oleh: Indri Wulan Pertiwi

Aktivis Muslimah Semarang 

Transformasi Ekonomi Digitalisasi, Akankah Jadi Solusi?

@tintamedia 0 Dibaca    Desember 14, 2023    Comment   

Transformasi Ekonomi Digitalisasi, Akankah Jadi Solusi?

Tinta Media - Masyarakat kini hidup di era digital. Trasformasi ekonomi digital telah bergerak maju dengan cepat dan telah mengubah paradigma ekonomi dan masyarakat global. Adapun manfaat transformasi digital ini adalah untuk mencapai tujuan ekonomi dan bisnis. Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Bandung terus mengimbau generasi muda yang notabene agen perubahan untuk ikut mengoptimalisasikan transformasi ekonomi digital ini.

Transpormasi ekonomi digital merupakan strategi baru untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga diharapkan bisa mempercepat pemulihan ekonomi secara nasional, bahkan pemanfaatan digital ini bukan di sektor perekonomian saja, tetapi dimanfaatkan pula di sektor pemerintahan. Maka dari itu, tidak ada pilihan lagi bagi masyarakat selain menerima dan beradaptasi terhadap perubahan dan transpormasi digitalisasi.

Tidak ada yang salah jika kita menggunakan kecanggihan teknologi saat ini dengan mengeluarkan berbagai inovasi dalam berbagai bidang dan sektor, termasuk bidang ekonomi dengan program Transformasi ekonomi digital. Tentunya, siapa yang tidak mau melakukan bisnis ditunjang dengan teknologi yang super cepat hingga income meroket dalam sekejap? 

Akan tetapi, sepertinya hal itu hanya sebuah halusinasi saja, jika tidak didukung penyedia teknologi oleh pemerintah.

Realisasi yang ada di masyarakat, jangankan modal untuk teknologi, modal untuk usaha pokok juga sangatlah minim. Kalaupun ada dana dari pemerintah untuk berwirausaha, tetap pada akhirnya masyarakat sendiri yang dipusingkan, sebab dana yang dikucurkan tidaklah gratis alias harus dikembalikan dengan jumlah lebih. 

Pada akhirnya, bukan keluar dari permasalahan, tetapi malah menambah permasalahan. Belum lagi jika dilihat saat ini daya beli masyarakat sangatlah rendah, dikarenakan besar pasak daripada tiang. Alhasil, hanya yang punya modal besar yang bisa melakukan transformasi ekonomi digital, sementara yang kurang modal semakin tertinggal.

Transformasi digital memang sebuah kebutuhan yang pasti. Namun, hal tersebut tidak serta-merta menggerakkan perekonomian dan meningkatkan daya saing bangsa. Fakta hari ini, banyak perusahaan yang mengadopsi arus digitalisasi dan imbasnya banyak pekerjaan yang bersifat rutinitas mulai tergantikan dengan berbagai aplikasi digital. Karyawan tak lagi dibutuhkan oleh perusahaan. Pada akhirnya, banyak karyawan jadi korban PHK massal. 

Maka, jelas siapa yang paling diuntungkan dengan adanya transformasi digital ini. Tentunya, mereka adalah para kapitalis besar, sedangkan masyarakat hanya sebagai target demi menyuburkan rekening para pengusaha. Oleh karena itu, apa pun program yang dicanangkan pemerintah dengan dalih demi meningkatkan perekonomian, masyarakat tetap tak mampu merealisasikan selama sistem yang diterapkan adalah sistem kapitalis sekuler.

Sebenarnya, kemajuan teknologi dan digitalisasi ini sangat  memudahkan kerja manusia sehingga bisa terselesaikan dengan efektif dan efisien. Islam merupakan sebuah sistem yang menjadi mercusuar peradaban dunia pertama kali. Berbagai teknologi dihasilkan dengan berfokus pada teknologi tepat guna yang bertujuan untuk menyelesaikan problem yang ada di masyarakat.

Transformasi digital akan dimanfaatkan oleh kaum muslimin tanpa ketergantungan pada teknologi yang berasal dari negara barat. Pemimpin dalam Islam akan mencegah masuknya politik monopoli ilmu pengetahuan yang digencarkan barat sehingga kaum muslimin teguh dengan kekuatan visi ideologinya. 

Teknologi tanpa agama akan buta, dan agama tanpa teknologi akan pincang. Maka, Islam memandang bahwa kemajuan  teknologi digital merupakan instrumen untuk meraih rida Sang Pencipta yang mampu mengajak manusia makin erat keterikatannya kepada aturan Allah Swt. Sejarah mengatakan bahwa dasar-dasar teknologi mutakhir yang ada saat ini hampir semuanya bersumber dari para ulama dan ilmuwan Islam. Maka, kemajuan teknologi ini akan dikelola dengan rambu-rambu Islam, agar penggunaan teknologi tetap berbasis keimanan. 

Wallahu'alam bishshawab.

Oleh: Susi Trisnawati 

(Aktivis Dakwah)

TRANSFORMASI INDONESIA

@tintamedia 0 Dibaca    Juni 20, 2023    Comment   

TRANSFORMASI INDONESIA

Tinta Media - Paradigma transformasi dilatarbelakangi oleh suatu kesadaran kolektif akan keburukan dan kegagalam masa lalu dalam berbagai bidang. Dalam konteks kenegaraan, masa lalu yang gagal adalah terkait dengan sistem aturan yang tidak berdampak positif bagi kehidupan rakyat. Sistem aturan terkait erat dengan ideologi yang diterapkan. Ideologi di dunia da tiga, yakni Islam, kapitalisme sekuler dan komunisme ateis.

 

Indonesia selama ini mencoba untuk mengawinkan ideologi kapitalisme sekuler dan komunisme ateis, meski jargon yang diteriakkan adalah pancasila. Namun pancasila itu dalam pandangan filsafat, bukanlah ideologi, melainkan seperangkat nilai-nilai filosofis yang tidak menghasilkan sistem aturan. Sistem aturan di Indonesia sesungguhnya turunan dari ideologi sekulerisme. Di Indonesia, pendapat dibelenggu layaknya komunisme, sementara pendapatan rakyat harus cari sendiri layaknya kapitalisme.

 

Sekulerisme adalah pandangan dunia yang menolak campur tangan agama dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya. Dengan kata lain, sekulerisme adalah paham yang memisahkan antara kehidupan dengan agama. Konsep ini menganggap bahwa kebijakan publik, hukum, dan etika harus didasarkan pada akal budi, bukan agama. Dalam masyarakat sekuler, kebebasan beragama diakui sebagai hak asasi manusia, tetapi agama diperlakukan sebagai urusan pribadi dan tidak mempengaruhi kebijakan publik.

 

MUI pernah menetapkan fatwa haram untuk liberalisme, pluralisme dan sekulerisme agama pada tahun 2005. MUI berpendapat bahwa agama harus menjadi sumber nilai dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya, dan bahwa pemisahan antara agama dan negara yang diusung oleh sekulerisme dapat merusak dan memperlemah keimanan umat muslim.

 

Pemisahan antara agama dan negara yang diusung oleh sekulerisme dapat memperlemah keimanan umat muslim, karena pandangan sekulerisme menolak campur tangan agama dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya, sehingga nilai-nilai keagamaan tidak lagi diakui sebagai sumber nilai dalam kehidupan bermasyarakat.

 

 Sekulerisme tentu saja bukan ajaran Islam. Sejarah kemunculannya terkait dengan dinamika gereja di Eropa. Sejarah munculnya sekulerisme dapat ditelusuri kembali ke masa pencerahan di Eropa pada abad ke-17 dan ke-18. Pada saat itu, pemikir-pemikir seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Voltaire mulai mempertanyakan peran gereja dalam kehidupan masyarakat.

 

Mereka menekankan pada pentingnya akal budi dan ilmu pengetahuan dalam mengarahkan kebijakan publik. Tentu saja Islam dan Kristen memiliki perbedaan fundamental soal ini. Sebab Islam tidak mengenal pemisahan kehidupan dengan hukum syariah. Semua masalah individu dan sosial telah diatur dalam syariah Islam.

 

Selama Revolusi Perancis pada akhir abad ke-18, paham sekulerisme semakin meluas dan menuntut pemisahan gereja dan negara. Pada saat itu, kekuasaan gereja di Prancis dikritik karena dianggap korup dan tidak mencerminkan kepentingan rakyat. Gerakan sekulerisme ini memperjuangkan hak individu untuk berpikir dan bertindak secara bebas, tanpa campur tangan agama atau kekuasaan gereja.

 

Sejak itu, pandangan sekulerisme semakin berkembang di negara-negara Barat dan menjadi dasar bagi sistem pemerintahan yang demokratis dan pluralis. Maka, sistem demokrasi jelas berpaham sekulerisme ini. Sementara sekulerisme telah diharamkan oleh MUI.

 

Sekulerisme sebagai pandangan dunia yang menekankan pada pemisahan antara agama dan negara, memiliki daya rusak bagi kehidupan sosial, politik, dan budaya, terutama bagi umat Islam, politik Islam dan ormas Islam . Berikut beberapa daya rusak sekulerisme : pertama, pemisahan agama dan negara dapat memperlemah nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga moralitas dan etika sosial dapat menjadi kurang dihargai dan terabaikan. Partai dan ormas Islam yang mengadopsi sekulerisme tidak akan menjadikan Islam sebagai landasan dan tujuan perjuangannya.

 

Kedua, sekulerisme cenderung menekankan pada kepentingan dunia atau materi, sehingga spiritualitas dan nilai-nilai keagamaan dapat diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Partai Islam dan ormas Islam yang menerapkan meyakini sekulerisme akan cenderung pragmatis sebagaimana organisasi sekuler lainnya.

 

Ketiga, sekulerisme dapat memicu individualisme dan hedonisme serta sering tidak mengindahkan halal dan haram, di mana individu cenderung lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri dari pada kepentingan bersama. Hal ini dapat dilihat dari partai dan ormas Islam yang para pengurusnya banyak yang dipenjara karena terlibat korupsi.

Keempat, pemisahan agama dan negara dapat memicu terjadinya benturan antara ajaran agama dan nilai-nilai sekuler, seperti dalam hal legalisasi praktik-praktik yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama. Hal ini sering terjadi di negeri ini, sebab perda-perda syariah justru ditolak, sementara perda-perda yang bertentangan dengan Islam justru disahkan.

 

Kelima, sekulerisme dapat memicu polarisasi dan konflik antara kelompok agama dan non-agama, terutama jika diimplementasikan dengan cara yang tidak proporsional atau memihak pada kelompok tertentu. Sekulerisme di negeri ini terbukti telah memecah umat Islam ke dalam berbagai organisasi politik dan sosial. Saat pemilu demokrasi, terlihat jelas perpecahan umat Islam.

 

Karena itu penting melakukan proses penyadaran rakyat untuk melakukan langkah transformasi sistemik berbasis ideologi Isla, mengingat di negeri ini mayoritas umat Islam dan Islam adalah ideologi sempurna yang menebarkan rahmat bagi alam semesta. Transformasi sistem adalah proses perubahan yang signifikan dalam suatu sistem, baik itu sistem pendidikan, ekonomi, budaya, politik, hukum sebagai perangkat negara untuk mengatur rakyat.

 

Dalam transformasi sistem berbasis ideologi Islam di Indonesia, bangsa ini harus melakukan analisis dan evaluasi sistem yang ada, yakni sistem kapitalisme sekuler dan komunisme ateis yang telah jelas-jelas menghancurkan negeri ini. Langkah Ini melibatkan identifikasi kelemahan dan kerusakan dua ideologi ini agar memberikan pemahaman dan kesadaran bagi rakyat Indonesia melalui dakwah.

 

Transformasi ideologi mengacu pada perubahan yang signifikan dalam keyakinan, nilai-nilai, pandangan dunia, atau prinsip-prinsip yang mendasari suatu ideologi tertentu. Ideologi adalah seperangkat pemikiran dan keyakinan yang membentuk dasar bagi tindakan dan kebijakan politik, sosial, atau budaya.

 

Transformasi ideologi dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk politik, agama, ekonomi, atau sosial. Transformasi ideologi sering kali dimulai dengan pergeseran nilai dan keyakinan yang mendasarinya. Orang atau kelompok yang mengalami transformasi dapat mempertimbangkan ulang keyakinan mereka yang telah ada sebelumnya dan memilih untuk mengadopsi pandangan yang berbeda. Dalam hal ini bangsa ini harus disadarkan bahwa hanya Islam yang merupakan ideologi yang benar dan harus menggeser dan manjauhi ideologi kapitalisme sekuler dan komunisme ateis.

 

Ideologi yang ada dapat mengalami transformasi melalui pembaharuan dan reinterpretasi. Ini melibatkan penyesuaian atau perubahan dalam penafsiran dan aplikasi nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mendasarinya untuk mencerminkan perubahan zaman, lingkungan sosial, atau perkembangan pemikiran baru.Islam sendiri merupakan agama dan ideologi yang mampu menjawab segala persoalan zaman. Reinterpretasi Islam sebagai rahmat bagi alam semesta mesti dilakukan melalui ijtihad kontemporer, seiring perkembangan sains dan teknologi.

 

Transformasi ideologi juga dapat terjadi melalui perubahan sistemik yang mempengaruhi struktur kekuasaan atau organisasi yang berhubungan dengan ideologi tersebut. Misalnya, perubahan politik atau perubahan kebijakan yang signifikan dapat membawa pergeseran dalam ideologi yang dianut oleh pemerintahan atau partai politik. Transformasi Indonesia menjadi lebih baik tentu saja dengan perubahan sistemik, dari sistem kapitalisme sekuler menuju sistem Islam.

 

Faktor eksternal seperti perkembangan teknologi, globalisasi, perubahan sosial, atau perubahan dalam dinamika geopolitik juga dapat mempengaruhi transformasi ideologi. Perubahan di luar ideologi itu sendiri dapat memaksa adaptasi atau perubahan dalam keyakinan dan pandangan dunia yang ada. Maka, lihatlah bagaimana rusak dan hancurnya dunia akibat ideologi kapitalisme. Akibat ideologi kapitalisme sekuler juga telah memporak-porandakan persatuan umat. Karena itu, kerusakan akibat kapitalisme atau komunisme ini mestinya mendorong kedasaran umat Islam untuk pulang ke rumahnya sendiri, yakni menerapkan ideologi Islam.

 

Transformasi ideologi adalah proses yang kompleks dan sering kali melibatkan perdebatan, perubahan sosial, dan pergeseran dalam dinamika kekuasaan. Dalam sejarah, kita dapat melihat contoh-contoh transformasi ideologi seperti perubahan dari sistem feodal ke sistem kapitalis, perubahan dari apartheid ke demokrasi di Afrika Selatan. Di zaman Nabi, ada transformasi sistemik dari sistem jahiliah ke sistem Islam. Jika dilihat indikator-indikator, bisa disebut bahwa paham demokrasi sekuler sekarang ini mirip dengan sistem jalihiah masa lalu.

 

Karena itu sudah waktunya dunia ini melakukan proses transformasi sistemik menuju sistem Islam. Lebih khusus lagi adalah Indonesia yang merupakan negeri mayoritas muslim, maka sudah selayaknya menjadikan Islam sebagai sumber hukum dan perundang-undangan dalam institusi politik Islam. Syariah Islam diterapkan secara kaaffah, maka akan terwujud rahmat bagi alam semesta.

Oleh: Ahmad Sastra

Dosen Filsafat 

(Ahmad Sastra, Kota Hujan, 23/05/23 : 08.41 WIB)

Sumber: https://www.ahmadsastra.com/2023/05/transformasi-indonesia.html?m=1