IJM: Temuan Transaksi Janggal Rp 349 T di Kemenkeu Mestinya Disambut Wakil Rakyat

@tintamedia 0 Dibaca    April 04, 2023    Comment   

IJM: Temuan Transaksi Janggal Rp 349 T di Kemenkeu Mestinya Disambut Wakil Rakyat

Tinta Media - Temuan Menkopolhukam Mahfud MD dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, terkait transaksi janggal Rp 349 T di Kementerian Keuangan mestinya disambut baik oleh wakil rakyat.

“Seharusnya temuan Menkopolhukam Mahfud MD dan juga PPATK yang berani mengungkap transaksi janggal itu disambut baik wakil rakyat,” ungkap Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana dalam program Aspirasi: Obral Janji Manis Bebas Pajak, IKN Berpotensi Jadi Tempat Nyaman Para Pelaku Kejahatan? di kanal YouTube Justice Monitor, Rabu (29/3/2023).

Ia mengatakan harusnya anggota DPR tidak terusik dengan terbongkarnya dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang bernilai fantastis itu. “Kenapa DPR justru malah terusik dengan terbongkarnya dugaan pencucian uang itu?” tanyanya heran.

Menurutnya, yang membuat heran karena dokumen Tindak Pidana Pencucian Uang TPPU yang dilaporkan PPATK di Kemenkeu, merupakan akumulasi sejak tahun 2009.

“Tetapi kenapa didiamkan semua pihak dan masih terpendam di peti es kan?” pungkasnya.[] Muh. Abdul Gani

PEPS: Sanggahan Menteri Keuangan atas Adanya Masalah di Kementerian Keuangan sangat Janggal

@tintamedia 0 Dibaca    April 02, 2023    Comment   

PEPS: Sanggahan Menteri Keuangan atas Adanya Masalah di Kementerian Keuangan sangat Janggal

Tinta Media - Pernyataan demi pernyataan yang dilontarkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mengklarifikasi transaksi janggal sebesar Rp 349 triliun di kementerian keuangan dan meyakinkan masyarakat bahwa tidak ada masalah dengan pegawai Kementerian Keuangan, dinilai Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Anthony Budiawan sebagai pernyataan-pernyataan yang janggal dan sulit dipercaya.

"Pernyataan-pernyataan tersebut terdengar janggal, membuat masyarakat sulit percaya kebenaran cerita di balik pernyataan tersebut," ujarnya dalam rilis yang diterima oleh Tinta Media, Selasa (28/3/2023)

Ia menceritakan, pada 11 Maret, Sri Mulyani mengatakan, Kementerian Keuangan sudah menerima 266 laporan dari PPATK sejak 2007-2023. Sri Mulyani mengatakan, laporan tersebut melibatkan 964 pega Kementerian Keuangan. Namun, Mahfud sebelumnya mengatakan laporan PPATK melibatkan 467 pegawai kementerian keuangan.

Ia melanjutkan, Sri Mulyani menjelaskan lebih rinci, dari 266 laporan tersebut, 185 laporan atas permintaan Kementerian Keuangan, dan 81 laporan atas inisiatif PPATK juga terkait pengawai kementerian keuangan (aparat dan ASN)

"Artinya, seluruh 266 laporan PPATK tersebut terkait transaksi janggal pegawai Kementerian Keuangan! Catat!" Serunya.

Bahkan menurutnya, pernyataan Sri Mulyani terkait 185 laporan atas permintaan kementerian keuangan sendiri kepada PPATK, terdengar sangat janggal.

"Atas dasar apa, Kementerian  Keuangan boleh minta transaksi keuangan pegawainya kepada PPATK? Apakah kementerian keuangan sudah tahu ada indikasi pencucian uang? Tahu dari mana?" Sarkasnya.

Kalau tidak ada indikasi pencucian uang, urainya, maka menteri tidak berhak minta transaksi keuangan setiap orang, termasuk pegawainya. " Karena nasabah Bank dilindungi UU Kerahasiaan Bank (UU No 10 Tahun 1998), kecuali untuk keperluan tertentu, misalnya peradilan, atau terkait pencucian uang," pungkasnya.[] Wafi