TKA Cina Membludak, IJM : Pemerintah Tidak Berpihak Kepada Rakyat?
Tinta Media - Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana mengatakan, membludaknya TKA Asal Cina memberikan kesan pemerintah tak berpihak kepada rakyat.
“Membludaknya TKA asal Cina di Indonesia yang didukung pemerintah pusat memberikan kesan bahwa pemerintah tidak berpihak kepada rakyat dan lebih mementingkan urusan perusahaan asing, kelonggaran birokrasi memberikan asing untuk mengeruk keuntungan dari kerjasama yang tidak imbang,” ujarnya dalam Aspirasi: Pemuda Nganggur Cina Meledak, RI Bakal Banjir Buruh Asing? Sabtu (3/6/2023) di kanal Youtube Justice Monitor.
Ia menuturkan, besarnya investasi dan banyaknya proyek yang dikerjakan membuat tenaga kerja asing asal Cina banyak di Indonesia. Data dari Kementerian tenaga kerja menunjukkan Jumlah TKA asal Cina pada 2022 lebih dari 52.000 orang naik dibandingkan 2021 yang sekitar 38.000 orang. "Dibandingkan negara lain, jumlah TKA asal Cina menjadi yang terbanyak ini baru yang tercatat secara resmi belum lagi TKA ilegal yang jumlahnya tidak bisa dipastikan," ungkapnya.
Ia mengutip pernyataan senior Faisal Basri, pada akhir tahun 2021 banyak TKA asal Cina masuk ke Indonesia bahkan Indonesia disebut menyerap pengangguran Cina. Sebaliknya dibesar-besarkan selama ini adalah Indonesia memerlukan TKA Cina karena membutuhkan keahlian mereka. "Faktanya TKA Cina yang bekerja di Indonesia tidaklah memerlukan keahlian khusus ,” ujarnya.
Ia menilai, masyarakat seharusnya sudah mampu melihat bahwa kerjasama dengan negara asing baik itu dari investasi perjanjian ekonomi politik hutang dan jenis kerjasama lainnya adalah alat untuk menjajah negeri.
“Syekh Abdurrahman Al Maliki dalam bukunya Politik Ekonomi dengan tajam mengatakan bahwa hutang luar negeri sebenarnya bukanlah bantuan melainkan senjata politik di tangan negara penjajah untuk memaksakan pandangan dan kebijakan politiknya atas negara yang dijajah,” jelasnya.
Menuritnya, sistem pemerintahan yang baik harusnya bisa mengatur kerjasama dengan negara lain tanpa merugikan negara sendiri. "Seperti halnya sistem pemerintahan Islam yang sangat memperhatikan hubungan bilateral dengan negara lain,” pungkasnya.[] Rohadianto
