Rembuk Stunting

@tintamedia 0 Dibaca    September 14, 2024    Comment   

Rembuk Stunting

Tinta Media - Ikatan Keluarga wartawan Indonesia (IKWI) Kabupaten Bandung, bekerja sama dengan Pemkab Bandung, menggelar kegiatan rembuk stunting, di Pendopo Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung. Ketua IKWI Kabupaten Bandung Yeni Herlina mengatakan rembuk stunting kali ini dalam rangka memperingati HUT RI yang ke 79. Kemerdekaan RI kita gaungkan gerakan generasi merdeka stunting. Yang pertama digelar di IKWI Jawa Barat mengundang 100 peserta, yang terdiri dari ibu menyusui dan balita berpotensi stunting. (ayobandung.com, Jum’at 30/8/2024).

IKWI Kabupaten Bandung ikut serta berpartisipasi, berkontribusi nyata dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting. IKWI patut di acungi jempol, namun kerja ini merupakan kerja berat jika hanya di topang oleh satu lembaga, contohnya IKWI, maupun lembaga yang lain. Seharusnya negara ikut berperan dalam mengatasi stunting. Angka stunting sangat tinggi terjadi karena banyak faktor. Faktor yang menjadi pemicu yang paling besar adalah kesejahteraan, dan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok tidak di jamin oleh negara. Bahkan tidak akan ditemui kesejahteraan yang hakiki, karena sistem sekuler kapitalis masih menguasai kehidupan umat Islam.

Berbeda dengan sistem Islam dimana kesejahteraan menjadi prioritas utama dan pertama. Karena ketakwaannya pada Allah SWT menjadikan para penguasa dalam negara sistem Islam tidak akan bisa tidur nyenyak sebelum memastikan rakyatnya sejahtera dan kewajiban terhadap rakyatnya sudah tertunaikan. Mereka sangat takut akan beratnya pertanggungjawabannya sebagai pemimpin rakyat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Maka kesejahteraan masyarakat niscaya akan terwujud.

Para penguasa dalam sistem Islam sadar betul bahwa kesejahteraan rakyatnya adalah hak penuh rakyat yang wajib dipenuhi oleh negara. Sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan adalah kebutuhan pokok rakyat, dan negara Islam dengan sistem ekonomi riil dan kokoh, serta sumber pemasukan negara lainnya terbukti berhasil menyejahterakan seluruh rakyatnya. Maka tidak akan ditemui kasus stunting apalagi dalam jumlah yang besar jika syariat Islam di tegakkan dalam naungan khilafah Islamiyyah ‘Ala mihajin nubuwwah (Kekhilafahan atas manhaj kenabian).

Wallahu a’lam bish shawwab.

Oleh: Ummu Sigit, Sahabat Tinta Media 

Mencegah Stunting dari Hulu

@tintamedia 0 Dibaca    Februari 19, 2024    Comment   

Mencegah Stunting dari Hulu

Tinta Media - Keadaan masyarakat semakin terpuruk di tengah meroketnya harga kebutuhan pokok. Padahal Indonesia adalah negara dengan sumber daya alam yang melimpah. Namun Indonesia belum bisa unggul dibanding negara lain. Derasnya keran impor yang terbuka bebas, memperparah kondisi perekonomian rakyat. Hal ini berdampak pada pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Khususnya kalangan menengah ke bawah. 

Sementara itu anggota komisi IX DPR RT Netty Prasetyani Heryawan mengajak masyarakat untuk bersama sama mencegah stunting mulai dari hulu. Yaitu sejak sebelum pernikahan dan masa kehamilan. 

Pencegahan juga dilakukan dengan mengoptimalkan 1.000 hari pertama kehidupan (HPK). Upaya ini penting agar Indonesia terbebas dari bencana peradaban yang dipicu tingginya angka stunting. 

Hal itu diungkapkan Netty saat sosialisasi kampanye penurunan stunting di vila Anisa kecamatan Ciparay kabupaten Bandung. "Badan kependudukan dan keluarga berencana Nasional (BKKBN) menjadi sektor pemimpin dalam upaya penurunan angka stunting di Indonesia,” papar Netty.". (www.balebandung.com, 7-2-24) 

Memang betul untuk mencegah stunting harus dari hulu. Tetapi persoalan stunting tidak berdiri sendiri dan semata-mata akibat tidak terpenuhinya kebutuhan gizi. Dan tidak terpenuhi kebutuhan gizi bukanlah persoalan hulu. Akan tetapi, kesulitan ekonomi yang diderita banyak kelompok masyarakat sebagai dampak diterapkannya sistem ekonomi kapitalisme. 

Negara tidak turut berperan dan menjamin dalam mengurusi urusan umat karena negara hanya menjadi regulator. Rakyat dibiarkan mencari solusi sendiri, akibatnya rakyat semakin menderita. Kesenjangan sosial semakin nyata terlihat.

Yang harus diselesaikan adalah persoalan mengapa rakyat tidak mampu memenuhi kebutuhan gizi standar. Inilah akar persoalan yang seharusnya dicari dan diselesaikan, sehingga begitu sulit berharap kasus stunting turun tanpa mengetahui akar persoalannya. Terlebih di tengah harga pangan yang semakin meningkat. Hanya Islam dengan politik ekonominya akan mampu memastikan kebutuhan pangan individu per individu. 

Islam memiliki aturan sempurna yang mengatur seluruh kehidupan manusia. Penguasa dalam menjalankan perannya akan senantiasa didorong oleh ketakwaan individu sehingga tidak ada motif ekonomi yaitu mendapatkan keuntungan, dalam menjalankan tanggung jawab nya meriayah umat. 

Nabi SAW bersabda : " pedagang yang senantiasa jujur dan amanah akan dibangkitkan pada hari kiamat) bersama para nabi , shiddiqqin dan para syuhada( HR at tirmidzi). 

Dari segi ekonomi Islam akan mengelola sumber daya alam yang digunakan untuk kepentingan rakyat. Para penguasa menjalankannya tugasnya sesuai perintah Allah mengelola harta umat dengan sebaik baiknya. Bahkan Demi menjaga ke hati harian Khalifah Umar bin Khatab R. A. 

Memperlakukan harta rakyat seperti harta anak yatim yang berdosa jika dipergunakan secara zalim. Syariat Islam juga mencegah harta kekayaan hanya bergulir pada segelintir orang saja. Dengan begitu kesenjangan sosial akan teratasi. 

Rosullah SAW , pernah membagikan harta rampasan perang badar hanya kepada kaum Muhajirin saja, bukan kepada kaum Anshar. Kecuali 2 orang diantara mereka yang dhuafa. Ini adalah perintah Allah SWT :."... Supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kalian (Q.S. Al Hasyr :7). 

Penguasa juga mengatur ketersediaan lapangan pekerjaan sehingga laki-laki sebagai kepala keluarga dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga mereka. Islam menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat, dengan  cara Membantu para petani menyediakan pupuk murah. Sehingga hasil panen lebih optimal, juga memaksimalkan pendistribusiannya ke seluruh negeri. Dari segi mekanisme pasar. Islam akan memberantas mafia ilegal yang merugikan rakyat. Sehingga penimbunan bahan pokok untuk kepentingan dan keuntungan segelintir pihak tidak akan terjadi. Islam juga akan Memutuskan keran impor sehingga kedaulatan pangan akan terwujud. Dan negara akan mandiri dan jauh dari intervensi asing. 

Karena itu saatnya umat menerapkan kembali aturan Islam , karena ini adalah sebagai bentuk keimanan. Aturan Islam menjamin pemenuhan kebutuhan individu.

Pertama Islam mewajibkan setiap Muslim Laki-laki menjamin kebutuhan dirinya dan keluarganya. Rosullah SAW bersabda: 

"Mulailah dari dirimu sendiri. Sedekahkanlah untuk dirimu. Selebihnya dari itu untuk keluargamu (anak dan istrimu). Selebihnya dari itu untuk kerabat dekatmu. Selebihnya lagi dari itu untuk tujuan ini dan itu yang ada di hadapanmu, yang ada di kanan dan kirinya. (HR. Muslim) 

Rosullah Saw  menegur laki-laki yang mengabaikan kewajiban nafkah kepada keluarganya : "Cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa ketika dia menahan nafkah dari orang yang menjadi tanggungannya.(HR Muslim). 

Karena itu kaum Muslim yang tidak mau menafkahi anggota keluarga yang menjadi tanggungannya akan dikenai sanksi secara tegas oleh penguasa Islam. 

Kedua , dalam Islam tolong menolong adalah suatu kewajiban. Apalagi terhadap orang-orang terdekat dan tetangga. Rasulullah Saw bersabda : 

"Bukan mukmin orang yang kenyang perutnya, sedangkan tetangga sebelahnya kelaparan. (HR. Ak- Baihaqi )". 

Ketiga, peran negara dalam memenuhi kebutuhan hidup rakyatnya. Negara bertanggung jawab terhadap kebutuhan pokok rakyatnya. Sebagai pemenuhan fungsi negara dalam mengurusi urusan umat. Sabda Nabi SAW : " imam / Khalifah itu laksana penggembala dan dia bertanggung jawab terhadap gembalaannya " ( HR. Bukhari Muslim). 

Imam Hasan Al Bashri pernah memberikan nasihat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz tentang gambaran pemimpin yang adil, "wahai Amirul mukminin, pemimpin yang adil itu seperti seorang gembala yang memiliki belas kasihan kepada unta untanya, berkawan dengannya, yang mencarikan untuknya padang rumput terbaik, melindunginya dari tempat makan yang berbahaya, melindunginya dari hewan buas, dan menempatkannya dari gangguan cuaca panas dan dingin." 

Sebaliknya Islam mengancam para penguasa yang menzalimi rakyatnya. Sabda Rosullah SAW : "Tidak seorang pun pemimpin pun yang menutup pintunya dari orang yang membutuhkan, orang yang kekurangan dan orang miskin, kecuali Allah akan menutup pintu langit dari kekurangan, kebutuhan dan kemiskinannya. (HR At-Tirmidzi).

Maka sudah saatnya kita kembali kepada hukum syariat Islam sebagai satu satunya solusi dari permasalahan umat saat ini. Sebagai wujud ketaatan dan Untuk menciptakan keberkahan di muka bumi.

Wallahualam

Oleh : Dewi Sulastini 

Sahabat Tinta Media 

Kemiskinan dan Tidak Diterapkan Islam Kaffah Akar Persoalan Stunting

@tintamedia 0 Dibaca    Januari 03, 2024    Comment   

Kemiskinan dan Tidak Diterapkan Islam Kaffah Akar Persoalan Stunting

Tinta Media - Kemiskinan dan tidak diterapkannya Islam secara kaffah merupakan akar persoalan dari stunting (kerdil) pada anak. Hal tersebut diungkapkan Mubalighah Kota Depok Ustadzah Nurjanah Zein dalam Kajian Muslimah Komunitas Keluarga Sakinah Spesial, Talkshow Bincang Keluarga Bersama Ibu Hebat: Stunting Kian Genting, Islam Solusi Penting, Senin (25/12/2023) di Depok.

“Kemiskinan yang melanda negeri ini dan tidak diterapkannya aturan Islam secara kaffah, menjadikan rakyat tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan dasarnya,” terangnya.

Hal tersebut terjadi karena, menurutnya, pemerintah hanya fokus dengan berbagai program namun tidak menyelesaikan persoalan kemiskinan sistemik yang diakibatkan penerapan sistem ekonomi kapitalis yang dengan mudahnya para pemilik modal dan pengusaha menguasai kekayaan sumber daya alam (SDA) yang sejatinya adalah milik rakyat.

“Negara hanya sebagai regulator, sedangkan seluruh persoalan rakyat diserahkan kepada swasta dan para kapital,” terangnya.

Maka dari itu, Nurjanah mengajak kaum Muslim untuk beralih dan lakukan perubahan dengan menerapkan aturan Islam secara kaffah agar terwujud kesejahteraan yang nyata.

“Pasalnya, dalam Islam tidak akan ada ketimpangan sosial dalam masyarakat, setiap keluarga dalam sistem Islam bisa hidup layak dan mampu memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan,” pungkasnya.[] Sari Liswantini

Solusi Semu Atasi Stunting ala Kapitalisme

@tintamedia 0 Dibaca    Desember 19, 2023    Comment   

Solusi Semu Atasi Stunting ala Kapitalisme

Tinta Media - Indonesia adalah negeri yang kaya akan sumber daya alam. Kekayaan alam Indonesia yang berlimpah seharusnya bisa dinikmati oleh masyarakat, sehingga mereka bisa memenuhi semua kebutuhannya. Akan tetapi sungguh ironi, rakyat Indonesia banyak sekali yang hidup di bawah garis kemiskinan, sehingga banyak kasus stunting pada anak maupun ibu hamil. 

Pemerintah melakukan berbagai cara agar kasus stunting pada anak maupun ibu hamil bisa menurun. Ini seperti yang dilakukan oleh Bupati Bandung Dadang Supriatna. Dalam rangka mempercepat penurunan angka stunting di Kabupaten Bandung, beliau menginstruksikan kepada para aparatur sipil negara untuk menjadi bapak atau ibu angkat dari anak pengidap stunting dan ibu hamil. 

Terkait data yang dibutuhkan, Bupati Bandung meminta kerja sama dari semua pihak, terutama kepala desa, tentang berapa titik lokus, by name by adress di masing-masing desa. 

Sebanyak 18 ribu ASN akan diinstruksi agar bisa menjadi ayah atau ibu angkat, dalam rangka penanganan stunting. Bahkan, para kepala desa pun akan diminta untuk menjadi bapak angkat. 

Pemerintah Kabupaten Bandung terus mengupayakan turunnya prevalensi stunting. Salah satunya dengan menambah anggaran stunting pada APBD 2024. Apabila anggaran dari APBD tidak mencukupi untuk menurunkan prevalensi stunting di Kabupaten Bandung, Bupati Bandung meminta kepada para ASN agar menjadi bapak atau ibu angkat untuk memberikan gizi kepada anak pengidap stunting atau ibu hamil. 

Untuk ibu hamil, biaya per harinya sekitar Rp21 ribu, selama 120 hari. Biaya ini dikeluarkan oleh bapak angkat, sedangkan untuk biaya, bayi yang baru lahir sekitar Rp16.500 per hari selama 56 hari. Menurut Bupati Bandung, apabila kerja sama ini dilakukan, maka beliau optimis bahwa angka stunting di Kabupaten Bandung akan selesai dengan baik.

Sebenarnya permasalahan stunting pada anak dan ibu hamil adalah permasalahan yang sudah sejak lama dialami oleh masyarakat Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan. Penyebabnya tentu saja dilatarbelakangi oleh kemiskinan yang ekstrem. Akan tetapi, pemerintah tidak bisa memberikan solusi tuntas untuk menurunkan kasus ini. 

Penyelesaian kemiskinan dan stunting dengan keroyokan seperti yang digagas oleh  pemerintah seolah-olah membuktikan bahwa pemerintah ingin berlepas tangan dari permasalahan ini. Pemerintah seolah-olah membebankan permasalahan ini kepada para ASN. 

Padahal, menyelesaikan  permasalahan kemiskinan dan stunting bukanlah kewajiban para ASN. Solusi tambal sulam ini pernah terjadi di era orde baru, seperti GNOTA (Gerakan Nasional Orang Tua Asuh). Akan tetapi, semuanya tidak bisa menurunkan angka stunting.

Sudah jelas bahwa sistem ekonomi kapitalis tidak akan memberikan solusi tuntas dalam mengatasi kemiskinan dan stunting. Oleh karena itu, perlu ada solusi yang bisa menuntaskan permasalahan ini sampai ke akarnya. 

Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Islam juga bisa memecahkan seluruh permasalahan umat, termasuk masalah kemiskinan dan stunting, yang meliputi dua poin penting:

Pertama, pembatasan aturan kepemilikan. Ada tiga jenis kepemilikan dalam Islam, yaitu kepemilikan pribadi, kepemilikan umum, kepemilikan negara. Kepemilikan umum tidak boleh dikuasai oleh individu atau golongan. Semuanya dikelola oleh negara untuk kepentingan umum/ masyarakat.

Kedua, negara harus menjamin seluruh kebutuhan dasar rakyat. Negara benar-benar mendata warganya, memastikan kepala keluarga menafkahi keluarganya. Negara juga harus menyediakan lapangan pekerjaan, terutama untuk para laki-laki yang diwajibkan menafkahi keluarganya. Jadi, jelaslah bahwa cara mengatasi semua permasalahan adalah dengan mengganti sistem demokrasi kapitalis dengan sistem Islam. 

Wallahu'alam bishawab.

Oleh: Enung Sopiah

Sahabat Tinta Media

Islam Solusi Hakiki Atasi Stunting

@tintamedia 0 Dibaca    Desember 19, 2023    Comment   

Islam Solusi Hakiki Atasi Stunting

Tinta Media - Stunting merupakan persoalan serius dalam dunia kesehatan. Karena itu, dibutuhkan upaya keras untuk mengentaskan kasus stunting di negeri ini. Berbagai usaha pun dilakukan pemerintah.

Menurut Bupati Bandung, Dadang Supriatna, dibutuhkan kerja sama para ASN (aparat sipil negara) untuk menjadi bapak atau ibu angkat bagi anak pengidap stunting. Beliau optimis jika program ini terlaksana dan sukses, maka angka stunting bisa diturunkan, bahkan tahun depan bisa zero stunting.

Seperti yang kita ketahui bahwa stunting adalah gangguan perkembangan anak pada 1000 hari pertama kehidupan (HPK), mulai dari dalam kandungan (270 hari) hingga berusia 2 tahun (730 hari) yang disebut periode emas. Kasus stunting ini bukanlah kasus baru. Akan tetapi, anehnya pemerintah belum mampu mengatasi stunting agar tidak terus terjadi.

Kalau kita cermati, stunting sebenarnya bukan hanya perkara ketidaktahuan si ibu hamil mengenai asupan gizi berimbang atau permasalahan sanitasi saja. Akan tetapi, faktor utamanya adalah kemiskinan yang mendera masyarakat negeri ini, sehingga mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Jangankan untuk memenuhi asupan 4 sehat 5 sempurna, untuk sekadar makan seadanya pun susahnya luar biasa. 

Maka dari itu, kasus stunting ini sepenuhnya adalah tanggung jawab negara. Fokus utama negara adalah mengentaskan kemiskinan terlebih dahulu dengan cara pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Negara harusnya memberikan kemudahan bagi laki-laki (kepala keluarga) agar mendapatkan pekerjaan dengan upah yang layak agar mampu membiayai seluruh kebutuhan keluarga sehingga terhindar dari penyakit gizi buruk.

Solusi pemerintah dengan program barunya, yaitu menjadikan ASN (aparat sipil negara) sebagai ayah dan ibu angkat bagi anak pengidap stunting tidaklah tepat, bahkan bisa dikatakan sebagai solusi basa basi. Program ini secara tidak langsung menyiratkan bahwa negara tidak mampu dan lepas tangan dalam kasus stunting ini. Negara tidak mau rugi menggelontorkan dana untuk mengatasinya. 

Negara malah fokus pada pembangunan infrastruktur yang sebetulnya bukan kebutuhan vital rakyat. Pembangunan infrastruktur yang jor-joran seperti proyek IKN terus dikebut dengan mengandalkan investor asing dan hanya memberi keuntungan pada segelintir orang saja.

Inilah bukti bahwa penguasa dalam kekuasaan sistem kapitalisme. Akhirnya, sistem ini menjadikan penguasa sebagai pelayan para kapitalis, bukan menjadi pelayan rakyat. Penguasa berhasil mewujudkan kesejahteraan untuk para kapitalis, tetapi tidak untuk rakyat.

Negara dengan sumber daya alam yang melimpah ruah harusnya mampu membiayai seluruh kebutuhan rakyat dalam segala aspek, mulai dari pendidikan, kesehatan, kebutuhan pokok, dan lain sebagainya. Sayangnya, negara malah menyerahkan  pengelolaan sumber daya alam pada pihak asing dan aseng sehingga hanya meninggalkan penderitaan dan kemiskinan rakyat. Maka, mustahil stunting ini terselesaikan jika sistem kapitalisme masih hidup di negeri ini.

Berbeda halnya jika negara dikelola dengan sistem Islam. Dalam Islam, negara menjamin seluruh pemenuhan kebutuhan rakyat. 

Rasulullah saw. bersabda, "Imam (khalifah) adalah raain (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab terhadap urusan rakyatnya." (HR. Ahmad, Bukhari). 

Negara akan memprioritaskan kebutuhan vital rakyat agar mereka tidak kekurangan suatu apa pun, seperti menyediakan fasilitas kesehatan gratis, termasuk pemerikasaan dan konsultasi gizi ibu hamil dan anak. Kemudian, negara wajib menyediakan lapangan pekerjaan untuk laki-laki sebagai pencari nafkah untuk keluarga.

Oleh karena itu, bukan perkara sulit bagi khilafah untuk membiayai seluruh fasilitas gratis itu. Khilafah dengan sistem ekonomi Islamnya tidak akan memberikan kesempatan bagi pihak asing atau aseng untuk campur tangan mengurus SDA. Negara mampu mengelola SDA dengan mandiri dan hasilnya disimpan di baitul mal. Dengan pengelolaan yang bersandar pada hukum syara, maka hasilnya bisa dinikmati oleh seluruh rakyat.

Negara juga akan menjamin ketersediaan pangan untuk rakyat, jangan sampai dikuasai oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab. Selain itu, negara akan mengatur harga kebutuhan pokok agar tetap stabil, sehingga bisa dijangkau oleh masyarakat. 

Dengan demikian, setiap keluarga dalam sistem Islam bisa hidup layak dan mampu memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Hal ini sangat berpengaruh juga pada kualitas hidup mereka. Ibu hamil dan anak-anak akan terjamin kesehatannya.

Seharusnya, tidak ada lagi keraguan dalam benak kaum muslimin bahwasanya khilafah dengan visi sahihnya bukan hanya memberikan hak pada seluruh rakyat, tetapi juga menjalankan seluruh kewajibannya sebagai periayah rakyat. Dengan Khilafah, rakyat sejahtera, stunting pun tiada.

Wallahu'alam.

Oleh: Neng Mae 

(Sahabat Tinta Media)

Solusi Jitu Atasi Stunting

@tintamedia 0 Dibaca    Desember 19, 2023    Comment   

Solusi Jitu Atasi Stunting

Tinta Media - Gerakan zero stunting Indonesia 2030 sudah digulirkan dengan kondsi prevalensi masih berkisar 21,6% di 2022 (Survei Status Gizi Indonesia 2023). Nyatanya, kondisi tersebut masih tertinggi ke-2 di Kawasan Asia Tenggara dan ke-5 di dunia. Bahkan, WHO menekan agar angkanya berada di bawah 20%. Lalu, apakah mungkin target ambisius ini bisa dicapai ?

Stunting sendiri adalah kondisi terhambatnya tumbuh kembang balita akibat kurang gizi yang kronis. Bisa disimpulkan bahwa ini terjadi sejak ibu mengandung sehingga intervensinya harus dilakukan sejak sebelum bayi lahir dan 1000 HPK (hari pertama kelahiran). Intervensi stunting yang paling utama adalah kecukupan gizi.

Sayangnya, intervensi akan sulit dilakukan jika persoalan kemiskinan tidak diselesaikan. Fenomena kemiskinan yang bisa jadi terkatagori ekstrim ini menjadikan masyarakat terkendala dalam akses kebutuhan dasar, akses air bersih, fasilitas sanitasi, dsb. Begitu juga dengan para ibu hamil yang sangat mungkin mengalami malnutrisi dan kesulitan mengakses kebutuhan dasar lainnya akibat masalah ekonomi.

Kemiskinan di negri-negri muslim masih sangat parah. Dampak dari penerapan sistem ekonomi kapitalisme membuat para kapital secara legal menguasai kekayaan alam (SDA) yang merupakan harta kepemilikan umum (rakyat). Hasil berlimpah masuk ke kantong korporat (swasta) sehingga negara tak punya dana untuk mengurus rakyat. Bahkan, yang ada penguasa justru memalak rakyat lewat pajak. 

Rakyat pun menjadi semakin terimpit kesulitan dalam mengakses berbagai kebutuhan. Ini karena harga-harga telah dikatrol para korporat. 

 

Di sini, peran penguasa kapitalis hanyalah sebagai regulator yang bisa disetir untuk dan demi kepentingan para pengusaha. Tugas mereka hanya memastikan setiap regulasi memberi keuntungan kepada para kapital. Akibatnya, kemiskinan sistemik pun semakin meluas.

Karena itu, dibutuhkan perubahan sistemik dengan menerapkan aturan yang mampu menjadikan para penguasa amanah dalam mengurus rakyat, yaitu sistem Islam (khilafah).

Dalam Islam, penguasa adalah pengurus rakyat, bukan sekadar regulator. Ini sebagaimana sabda Rasulﷺ:

 “Seorang imam (pemimpin) adalah pengatur dan pemelihara urusan rakyatnya; dia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya.” (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Penguasa harus memastikan bahwa kebutuhan dasar rakyat terpenuhi dengan kemampuan penafkahan yang layak di pundak para ayah (laki-laki). Maka, para ibu hamil dan anak- anak akan tercukupi kebutuhan nutrisinya. 

Kekayaan alam adalah harta kepemilikan umum yang haram dikuasai oleh segelintir orang. Karenanya, pengelolaan kekayaan harus berada di tangan negara. Hasilnya diberikan kepada rakyat. Salah satu hasil pengelolaan SDA yang dinikmati rakyat adalah jaminan kebutuhan dasar publik, yakni kesehatan dan pendidikan yang diberikan secara gratis, sehingga tidak ada lagi kasus ibu atau anak yang tak tertangani ketika ada yang memiliki penyakit kronis.

Khilafah mampu untuk menangani hal tersebut karena pembiayaan kebutuhan dasar publik menggunakan dana hasil pengelolaan SDA yang masuk ke dalam pos kepemilikan umum di baitul mal. Ada juga pos zakat yang disalurkan untuk rakyat yang terkatagori miskin ekstrim ini, sehingga kasus malnutrisi sangat bisa ditekan. 

Oleh sebab itu, setiap individu rakyat akan mendapatkan jaminan dan layanan kesehatan berkualitas dan gratis. Kesehatan dan kebutuhan nutrisi ibu hamil dan anak-anak bukan lagi persoalan pelik. Namun, semua itu hanya bisa terwujud dengan penerapan sistem ekonomi Islam di bawah naungan Khilafah.

Walhasil, tanpa Islam, proyek ambisius bertarget zero stunting akan terasa mustahil. Wallahua'lam.

Oleh: Mila Nur Hanifa

Sahabat Tinta Media

Stunting Mengancam Anak Bangsa

@tintamedia 0 Dibaca    Desember 16, 2023    Comment   

Stunting Mengancam Anak Bangsa

Tinta Media - Anggota komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo, menyoroti penanganan stunting di Indonesia yang belum optimal agar pemerintah dapat melibatkan masyarakat untuk mendorong program stunting. Rahmad mengatakan, masyarakat perlu dilibatkan, lantaran program stunting seperti menyediakan makanan-makanan bergizi untuk anak di daerah-daerah kerap di bawah standar. Ini menjadi pengalaman berharga, pengalaman yang sangat baik. Untuk itu, saya kira pendekatan untuk intervensi makanan tambahan dan pendekatan menggunakan pemberdayaan masyarakat, ucap Rahmad kepada Beritasatu.com, Jum'at 1/12/2023. 

Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Hasbullah Thabrang, mengungkapkan adanya indikasi penyelewengan dan penanganan stunting (kekurangan gizi pada anak) ditingkat daerah. Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sebelumnya mencatat bahwa dana stunting di suatu daerah ada yang di gunakan untuk keperluan rapat dan keperluan dinas. "Presiden Jokowi menyampaikan bahwa (pendanaan stunting)   tidak di gunakan dengan benar, menjadi salah satu tantangan di pelaksanaan yang banyak kendala", ujar Hasbullah kepada beritasatu.com pada Kamis 30/11/2023. 

Hasbullah menilai penyelewengan dan stunting terkait dengan perilaku korupsi di kalangan pejabat Indonesia, yang menjadi salah satu penyebab lambatnya penurunan prevalensi stunting. Ia juga menyebabkan ada daerah yang menjadikan menu yang tidak layak untuk anak dalam program penanganan stunting. 

Stunting adalah salah satu persoalan serius bangsa yang harus segera diselesaikan karena berkaitan dengan masa depan bangsa. Penyebab malnutrisi jangka panjang (kronis), kekurangan asupan gizi bisa terjadi sejak bayi masih di dalam kandungan karena ibu tidak mencukupi kebutuhan nutrisinya selama kehamilan. Stunting juga terjadi pada anak memasuki usia dua tahun. Juga tidak jarang masyarakat menganggap kondisi tubuh pendek merupakan  faktor genetik dan tidak ada kaitannya dengan masalah kesehatan. 

Stunting juga bisa menurun ke generasi berikutnya bila tidak segera ditangani dengan serius. Ada pula banyak faktor yang berpengaruh. Meski sudah banyak program, namun tidak kunjung terselesaikan karena tidak menyentuh akar masalahnya. Penyebab stunting yang lainnya yaitu masalah sosial orang tuanya yang tidak punya perlindungan kesehatan. 

Di sisi lain, ada dana besar yang dialokasikan untuk stunting namun mirisnya ada banyak korupsi. Padahal, sesungguhnya Islam telah memberi perhatian penting dalam mewujudkan generasi sehat dan cerdas, negara bukan hanya akan memenuhi kebutuhan pokok rakyat dengan sebaik-baiknya pelayanan, namun juga kemiskinan sebagai akar permasalahannya pun mampu diatasi. Negara wajib menyediakan lapangan kerja yang cukup bagi para ayah agar dapat memberi asupan nutrisi dengan gizi yang layak untuk keluarganya. 

Negara membangun struktur publik yang lengkap, seperti sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan agar seluruh warga dapat menikmati pelayanan dengan baik, murah bahkan bisa gratis. Penerapan sistem kapitalis adalah sumber masalah bagi kesejahteraan rakyat. Selama sistem tidak dicampuri dengan sistem kapitalis maka akan lahir generasi sehat, cerdas akalnya.

Hanya dengan aturan Islamlah akan terwujud generasi yang cemerlang dan berkualitas. Stunting tidak mungkin  terselesaikan selama negara masih menerapkan sistem kapitalis. Islam memilih sistem ekonomi yang mampu menyelesaikan stunting dan mewujudkan kesejahteraan hidup individu per individu dengan sistem ekonomi riil non ribawi serta pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam yang tepat, adil dan merata. 

Wallahu a'lam bish shawwab.

Oleh: Upi Ainun

Sahabat Tinta Media 

PENYELESAIAN STUNTING YANG TAK PERNAH NYATA DALAM KAPITALISME

@tintamedia 0 Dibaca    Desember 14, 2023    Comment   

PENYELESAIAN STUNTING YANG TAK PERNAH NYATA DALAM KAPITALISME

Tinta Media - Masalah kekurangan gizi sering dialami oleh anak-anak. Anak-anak yang kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama akan mempengaruhi tumbuh kembangnya apalagi hal itu terjadi sebelum usia 2 tahun dan akan berisiko mengalami stunting. Menurut Kementerian Kesehatan (Kemenkes) arti dari stunting (tengkes) adalah kondisi pertumbuhan yang gagal pada anak di bawah usia 5 tahun (balita) terutama di 1000 hari pertama kehidupan akibat kekurangan gizi. 

Berdasarkan data survei status gizi nasional (SSGI) pada 2022 mencatat prevalensi stunting di Indonesia sebesar 21,6% atau melebihi standar yang ditetapkan Who sebesar 20%. Pada 2018, prevalensi stunting di Indonesia mencapai angka 30,8%. Sehingga pemerintah menargetkan prevalensi stunting ditekan sampai 14% pada akhir 2024. Artinya, masih ada 7,6% angka penurunan lagi yang harus dikejar. Untuk itu, Percepatan penurunan stunting  menjadi salah satu isu prioritas nasional yang dikejar pemerintah saat ini. Dengan menggunakan anggaran yang telah ditetapkan pemerintah sebesar 5,6% dari APBN 2024 atau sekitar Rp 186,4 triliun untuk anggaran kesehatan. Jumlah ini meningkat 8,1% atau Rp 13,9 triliun di banding APBN 2023. (Beritasatu) 

Verifikasi dan validasi data yang telah dilakukan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan jumlah keluarga berisiko stunting (KBS) pada semester I 2023 sebesar 13,1 juta dan pada semester II sebesar 11,4. Dari data tersebut terlihat penurunan angka KBS. Tapi tetap angka KBS dan angka stunting masih menunjukkan angka yang tergolong cukup tinggi. Meski ada penurunan, stunting tetap menjadi masalah yang menjadi penyebab rendahnya kualitas generasi. 

Stunting adalah masalah serius yang harus diselesaikan karena mengancam masa depan bangsa. Sumber daya manusia yang dimiliki akan berpengaruh kualitasnya sebab banyak dampak yang ditimbulkan dari kekurangan gizi atau stunting ini. Anak yang mengalami stunting akan tumbuh lebih pendek dari yang seusianya, mempengaruhi kecerdasannya, dan kerap lebih mudah terkena penyakit degeneratif ketika dewasa seperti hipertensi dan diabetes. 

Masalah penurunan stunting ini berkaitan erat dengan pengentasan kemiskinan. Mengingat stunting banyak dialami keluarga miskin yang kesulitan memenuhi kebutuhan, jangankan memenuhi gizi yang baik, untuk mengusir rasa lapar saja kadang sulit. Belum lagi sulitnya mendapat sumber air bersih, sanitasi yang rendah, serta layanan kesehatan yang tidak memadai juga menambah risiko stunting semakin tinggi. 

Berbagai program yang dibuat pemerintah belum menyelesaikan masalah stunting, solusinya tidak menyentuh akar permasalahan. Hasbullah Thabrany, guru besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, mengatakan adanya indikasi penyelewengan dana penanganan stunting di tingkat daerah.

Dana besar yang disediakan tidak dialokasikan dengan tepat, banyak disalahgunakan oleh para pejabat, juga korupsi yang sudah menjadi kebiasaan. 

Kemiskinan yang menjadi penyebab stunting sebenarnya bukanlah masalah yang terjadi karena kurangnya keberuntungan, tetapi sistem kapitalisme lah yang sesungguhnya menjadi biang masalah. Miskinnya masyarakat karena sistem ini memberikan peluang bagi para koruptor untuk menjalankan kejahatannya. Pengelolaan sumber daya alam yang melimpah diserahkan kepada segelintir orang, hingga hasilnya tak dapat dinikmati masyarakat. Negara lepas tangan demi keuntungan pribadinya tetap berjalan. 

Penyelesaian stunting ini tidak akan terwujud jika negara masih menerapkan sistem kapitalisme, justru semakin meningkatkan angka kemiskinan yang akan menambah angka stunting. Stunting hanya bisa diselesaikan dengan sistem Islam yang diterapkan di suatu negara. Islam akan melihat apa yang menjadi faktor utama stunting. Sulitnya akses terhadap makanan bergizi yang berkaitan dengan kemiskinan yang seharusnya menjadi perhatian. 

Islam mewajibkan negara menjamin kebutuhan dasar rakyatnya per individu secara merata, dari sandang, pangan, papan, kesehatan serta pendidikan. Pemenuhan gizi yang baik dan seimbang senantiasa terlaksana. Lahirnya generasi yang cemerlang akan terwujud sebab negara selalu memperhatikannya. 

Dengan menerapkan sistem ekonomi Islam masyarakat akan sejahtera. Kekayaan sumber daya alam yang dikelola oleh negara akan  membutuhkan pekerja, yang secara otomatis akan memberikan lapangan pekerjaan kepada kepala rumah tangga yang memang diwajibkan mencari nafkah. Dan hasil dari sumber daya alam tersebut juga akan dikembalikan kepada rakyat sehingga dapat memenuhi kebutuhan gizi yang baik dan tak ada lagi kemiskinan. 

Pemimpin yang benar-benar amanah hanya ada dalam sistem Islam yang selalu akan mengurusi rakyatnya, keimanan yang kuat akan mendorong kepala negara mewujudkan kesejahteraan yang nyata. Dan akan memberikan sistem sanksi yang tegas bagi koruptor dan meniadakan jalan oligarki untuk berkuasa.

Wallahu'alam bishawab.

Oleh: Rifdatul Anam

Sahabat Tinta Media

Islam Wujudkan Zero Stunting

@tintamedia 0 Dibaca    Desember 10, 2023    Comment   

Islam Wujudkan Zero Stunting

Tinta Media - Berbicara mengenai persoalan stunting tentu kita tahu bersama bahwa masalah stunting bukan hanya ditemui di negara kita saja. Akan tetapi stunting adalah juga persoalan global yang hingga saat ini belum juga dapat dituntaskan. Statistik PBB 2020 mencatat 149 juta lebih (22%) dari balita di seluruh dunia mengalami stunting. Yang mana 6,3 juta diantaranya adalah anak usia balita di Indonesia. 

Saat ini pravalensi stunting di Indonesia berada di angka 21,6%, angka tersebut masih jauh dari target pemerintah yakni 14 % di tahun 2024. Menurunkan angka stunting hingga 10 % hanya dalam kurun waktu satu tahun tentu bukan sesuatu yang mudah. (paudpedia.kemendikbud.go.id 10/07/2023). 

Sorotan tajam datang dari Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo yang menyayangkan penanganan stunting di Indonesia belum optimal. Ia pun mengusulkan pada pemerintah untuk turut serta melibatkan masyarakat dalam penanganan stunting. 

Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam program stunting dapat mencegah terjadinya masalah- masalah di lapangan seperti penyediaan makanan bergizi untuk anak yang sering dibawah standar padahal negara sudah menggelontorkan dana yang cukup besar untuk program ini. 

Lebih lanjut, ia menyoroti temuan makanan tambahan pencegah stunting yang di bawah standar di kota Depok. Rahmad pun menjelaskan bahwa program pengentasan stunting belum optimal karena baru sebatas pendekatan proyek, menurutnya pendekatan proyek hanya fokus pada penuntasan program kerja namun nihil dalam hasil. (beritasatu.com 1 Desember 2023) 

Selain pendekatan program yang belum optimal, masalah pengentasan stunting juga terganjal perilaku korup pejabat yang tidak bertanggung jawab. 

Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pendanaan stunting tidak digunakan dengan benar, dalam catatannya presiden mengungkapkan bahwa ada suatu daerah yang menggunakan dana stunting tidak dalam peruntukannya. Dana tersebut digunakan untuk rapat dan perjalanan dinas. (beritasatu.com 1 Desember 2023) 

Kasus stunting sejatinya adalah persoalan serius yang harus segera dituntaskan karena erat kaitannya dengan masa depan bangsa. Betapa tidak, stunting adalah kondisi anak-anak mengalami pertumbuhan tidak maksimal dan mengalami kondisi gizi buruk dalam kurun waktu yang cukup panjang. 

Stunting juga tidak hanya berpengaruh pada kondisi fisik tapi juga akan berpengaruh pada intelektualitas anak- anak yang mana hal tersebut berkorelasi dengan kemampuan kognitif anak yang dibutuhkan guna menguasai bermacam- macam keahlian. Hal ini menjadikan kondisi stunting pada anak bukan hanya menjadi masalah saat masa kana- kanak, namun berdampak sangat besar hingga mereka dewasa. 

Kepala BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana) dr Hasto Wardoyo menyatakan tiga faktor penyebab langsung terjadinya stunting di antaranya adalah asupan gizi yang kurang pada ibu hamil dan anak balita, kesehatan ibu pada saat kehamilan, dan pola asuh yang tidak baik. Jika kita menelaah faktor- faktor tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa masalah stunting erat kaitannya dengan kemiskinan yang saat ini menjerat mayoritas masyarakat termasuk di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan per Maret 2023 angka penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,9 juta orang dengan pendapatan per kapita per bulan di bawah 600.000 rupiah. 

Kondisi ini tentu sangat berat bagi keadaan 25,9 juta orang tergolong miskin itu jika mereka ada dalam keadaan hamil tentu mereka kesulitan untuk memenuhi asupan gizi, pada saat anak- anak mereka lahir mereka kembali dihadapkan pada sulitnya memenuhi kecukupan gizi anak. Dan tak jarang para ibu yang berada di bawah garis kemiskinan juga harus dihadapkan pada kondisi berat dan pelik ketika harus terpaksa membagi waktu bahkan meninggalkan anak-anak mereka karena harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Keberadaan masyarakat yang terbelenggu kemiskinan seperti saat ini adalah dampak dari diterapkannya sistem kapitalis- sekuler di dunia termasuk mayoritas negeri-negeri kaum muslim. 

Sistem kapitalis menjadikan negara berlepas tangan pada pemenuhan kebutuhan dasar rakyat terkait sandang, pangan dan papan. Hak- hak rakyat banyak terabaikan. Termasuk hak mereka dalam mendapatkan kesehatan dan kesejahteraan hidup. 

Nyatanya hari ini, pendapatan masyarakat yang jumlahnya terbatas banyak dikeluarkan untuk membayar fasilitas- fasilitas umum seperti kebutuhan pokok (air, bahan bakar, listrik), sekolah dan fasilitas kesehatan dengan harga yang tidak murah. 

Islam memandang bahwa persoalan stunting adalah persoalan yang perlu dibabat tuntas tanpa menyisakan satu orang pun. Semua warga negara Islam wajib mendapatkan hak kecukupan gizi sesuai kebutuhannya. Negara dalam Islam menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara individu per individu. Hal ini didukung dengan sistem ekonomi Islam yang mengatur kepemilikan negara dan kepemilikan umum berupa sumber daya alam yang wajib dikelola untuk menyokong kesejahteraan rakyat. Karena pengelolaan itulah negara Islam akan sangat mampu memenuhi kebutuhan dasar rakyat dan memenuhi hak- hak rakyat sehingga mereka hidup dalam keadaan sejahtera dan bahagia.  

Tentu ketika masyarakat sejahtera dan bahagia mereka akan bisa memenuhi kebutuhan gizi dan memberi pengasuhan serta pendampingan dengan baik kepada anak- anak mereka hingga stunting pun dapat dihapuskan. Ketika pun dijumpai keadaan masyarakat/ individu yang tidak bisa mencukupi asupan gizi maka sesuai dengan perintah Allah SWT, Allah memerintahkan pada saudaranya (keluarganya), tetangganya, pemimpin (kepala negaranya) untuk mencukupi kebutuhan individu tersebut sebelum malam tiba. 

Rasulullah SAW bersabda, “tidak termasuk seorang mukmin jika ada orang yang lambungnya kenyang sementara masih ada orang dalam keadaan lapar ada di sisinya”. 

Masalah stunting tidak akan pernah selesai hanya dengan memberi makanan tambahan kepada masyarakat, lebih dari itu melahirkan kesadaran masyarakat bahwa stunting adalah efek dari penerapan ekonomi kapitalis akan membuat mereka sadar bahwa sistem kapitalis tidak layak menjadi naungan dan pijakan untuk mengatur kehidupan. Hanya solusi Islam lah yang dapat menuntaskan semua problematika masyarakat termasuk masalah stunting. 

Wallahu ‘alam bishawab.

Oleh : Selly Nur Amalia 

Sahabat Tinta Media 

MMC: Stunting Tidak Akan Selesai Jika Masyarakat Terus Dipimpin Kapitalisme

@tintamedia 0 Dibaca    Desember 09, 2023    Comment   

MMC: Stunting Tidak Akan Selesai Jika Masyarakat Terus Dipimpin Kapitalisme

Tinta Media - Narator Muslimah Media Center (MMC) mengungkapkan bahwa kasus stunting tidak akan selesai jika dipimpin oleh sistem kapitalisme.

 

“Kasus stunting tidak akan benar-benar selesai jika masyarakat terus-menerus dipimpin oleh sistem kapitalisme,” ujarnya pada video Serba-serbi MMC: Mewujudkan Zero Stunting, Ilusi dalam Sistem Kapitalisme, di kanal Youtube Muslimah Media Center, Rabu (6/12/2023).

 

Hal tersebut disampaikan karena menurutnya penguasa pada sistem kapitalisme hanya akan sibuk bermain-main dengan angka, sementara anak-anak tetap dalam kondisi stunting yang semakin memprihatinkan.

 

“Banyak keluarga saat ini terjebak dalam kemiskinan ekstrem, sehingga jangankan berpikir mengenai gizi, untuk sekedar makan layak saja tidak mampu,” tandasnya.

 

Menurutnya, kemiskinan ekstrem terjadi karena kemiskinan sistemik akibat penerapan sistem kapitalisme yang memosisikan negara hanya sebagai regulator dan abai terhadap kebutuhan rakyat.

 

“Kapitalisme juga menghasilkan penguasa berperangai picik yang memanfaatkan kedudukannya untuk memperkaya diri. Alhasil, penguasa akan setengah hati mengurusi rakyat,” imbuhnya.

 

Di sisi lain, ungkapnya, prinsip kebebasan kepemilikan  membuat pemilik modal mudah menguasai sumber daya alam.

 

“Padahal kekayaan alam ini adalah harta yang seharusnya digunakan untuk mengurus rakyat seperti menyediakan layanan kesehatan gratis, menyediakan lapangan pekerjaan dan sebagainya,” bebernya.

 

Tugas Negara

 

Dijelaskan, akan sangat berbeda jika negara di tengah masyarakat adalah negara Islam yakni Daulah Khilafah. Khilafah bukan negara abai seperti negara kapitalisme. Namun Khilafah adalah pe-riayah atau pengurus.

 

"Karena itu Khilafah akan mengurus rakyatnya dengan optimal, dengan upaya terbaik. Jika ada masalah yang menimpa warganya, Khilafah akan berupaya dengan keras untuk menyelesaikannya,” jelasnya menegaskan.

 

Hal tersebut menurutnya sesuai dengan sabda Nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang menyatakan bahwa, "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Setiap imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya.”

 

Artinya pemimpin akan senantiasa mencarikan jalan keluar bagi rakyat yang dipimpinnya apabila mereka sedang menghadapi masalah dalam kehidupannya.

 

“Dengan penerapan sistem Islam, masalah stunting yang disebabkan oleh kekurangan gizi dalam dua tahun pertama usia balita, ibu kekurangan nutrisi saat kehamilan, serta sanitasi yang buruk tidak akan terjadi lagi,” tutupnya.  [] Langgeng Hidayat.

Ilusi Zero Stunting di Tengah Kemiskinan dan Penyelewengan Dana Penanganan

@tintamedia 0 Dibaca    Desember 09, 2023    Comment   

Ilusi Zero Stunting di Tengah Kemiskinan dan Penyelewengan Dana Penanganan

Tinta Media - Angka stunting di Indonesia dinilai masih cukup tinggi. Dari 149 juta atau 22℅ balita di seluruh dunia, 6,3 juta di antaranya adalah balita di Indonesia. Pada tahun 2022 lalu, Indonesia menempati urutan ke-4 sebagai negara penyumbang stunting terbesar setelah India, Nigeria, dan Pakistan. 

Stunting, menurut UNICEF disebabkan kekurangan gizi dalam dua tahun pertama usia balita, ibu kekurangan nutrisi saat kehamilan, dan sanitasi yang buruk. Akibatnya, sebagaimana yang disampaikan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), akan terjadi perawakan pendek pada balita akibat kekurangan gizi kronik. Hal ini ditandai dengan panjang atau tinggi badan anak berada di bawah standar. Secara medis, stunting terjadi ketika tinggi badan anak berada di bawah kurva pertumbuhan yang seharusnya. 

Problem tingginya angka stunting tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada individu-individu keluarga Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Memang, seorang ayah haruslah memperhatikan ketercukupan gizi anak-anaknya karena dia yang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga. Namun, jika kepala rumah tangga tidak mudah mendapatkan lapangan pekerjaan, maka bagaimana mungkin dia bisa memberikan nafkah yang cukup pada keluarganya, apalagi tambahan gizi untuk anak-anak balitanya? 

Di sinilah urgensitas negara dalam memberikan ketersediaan lapangan pekerjaan bagi individu-individu rakyat.

Faktanya, saat ini negara abai atau bahkan lebih mementingkan para pemilik modal dalam mengembangkan kekayaan. Maka, problem pengangguran dan kemiskinan yang mengakibatkan para kepala keluarga tidak bisa mendapatkan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan keluarganya akan semakin menambah tingginya angka stunting di negeri ini. 

Menurut data Biro Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2023 sebesar 5,32 persen dari jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2023 sebanyak 147,71 juta orang (bps.go.id). Artinya, ada sekitar 7,8 juta orang yang belum mendapatkan pekerjaan. Belum lagi tambahan dari setengah pengangguran. Tentu ini adalah angka yang cukup besar. 

Upaya Pencegahan

Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, ada tiga upaya pencegahan stunting yang dilakukan Kementerian Kesehatan.

Pertama, pemberian TTD atau tablet tambah darah kepada para remaja putri.

Kedua, pemeriksaan kehamilan dan pemberian makanan tambahan pada ibu hamil. 

Ketiga, pemberian makanan tambahan berupa protein hewani pada anak usia 6 sampai 24 bulan. 

Namun di sisi yang lain, anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo menyoroti penanganan stunting di Indonesia masih belum optimal. Rahmat menyebut bahwa program makanan tambahan untuk mencegah stunting di Kota Depok, Jawa Barat masih di bawah standar.

Sementara, guru besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Hasbullah Tabroni mengungkapkan adanya indikasi penyelewengan dana penanganan stunting atau kekurangan gizi pada anak di tingkat daerah. Sebelumnya, pemerintah juga mencatat bahwa dana stunting di suatu daerah ada yang digunakan untuk keperluan rapat dan perjalanan dinas. 

Dengan menilik fakta kebijakan dan realisasi di lapangan yang tidak sejalan, ditambah sulitnya sebagian masyarakat mendapatkan lapangan pekerjaan, maka penyelesaian kasus stunting hanyalah sebuah angka yang hanya bisa dimainkan saja. Sementara, pencegahan bahkan upaya menjadikan zero stunting menjadi ilusi belaka. 

Solusi Konkret

Stunting adalah problem yang dialami oleh sebuah negara, bukan problem yang harus ditangani sendiri oleh individu keluarga. Meski peran individu keluarga penting, tetapi peran negara dalam menuntaskan masalah tersebut jauh lebih penting, bahkan mendesak. 

Kesehatan serta ketersediaan asupan gizi merupakan salah satu kebutuhan dasar publik yang mutlak ditanggung oleh negara, bukan sektor komersial seperti dalam sistem kapitalisme saat ini. Semua warga, baik miskin atau kaya, muslim atau kafirin, mereka mendapat pelayanan yang sama. 

Para ibu harusnya mudah memeriksakan kondisi kesehatan anak-anak mereka, termasuk konsultasi gizi. Para ibu juga harusnya mudah mendapatkan edukasi dari dokter anak, bagaimana merawat dan memenuhi kebutuhan gizi anak.

Lantas, dari mana sumber dana untuk semua pelayanan kesehatan yang gratis tersebut? 

Adapun sumber dana untuk menjamin agar pelayanan kesehatan gratis berasal dari pos kepemilikan negara dan pos kepemilikan umum yang ada di Baitul Mal. 

Pos kepemilikan negara berasal dari harta jizyah, usyur, kharaj, ghanimah, fa'i, dan sejenisnya. 

Sementara, pos kepemilikan umum berasal dari harta pengelolaan sumber daya alam. Dana dari kedua pos ini begitu besar dan lebih dari cukup untuk penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai dan gratis. 

Inilah solusi tuntas dari kasus stanting dari kacamata Khilafah. Tidakkah penguasa dan umat menginginkannya?

Oleh: Langgeng Wahyu Hidayat 

MT Anwaratul Iman Surabaya

Stunting Melanda Tanah Air, Hanya Islam Solusinya

@tintamedia 0 Dibaca    November 14, 2023    Comment   

Stunting Melanda Tanah Air, Hanya Islam Solusinya

Tinta Media - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bandung, mengadakan rapat koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tingkat Kabupaten Bandung yang bertempat di Hotel Grand Sunshine, Rabu (25/10/2023). Sekretaris Daerah Dr.Cakra Amiyana,ST.,MA., yang mewakili Bupati Bandung meminta kepada seluruh pihak terkait program penurunan stunting berkoodinasi agar penurunan stunting bisa lebih cepat dan signifikan, terutama di kantong-kantong yang stuntingnya cukup tinggi.

Beliau juga menyampaikan pesan dari Bapak Bupati Bandung agar persoalan ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) supaya lebih fokus. Dalam hal ini, Bapak Bupati sudah membagikan makanan pokok berupa nutrisi gizi, telur, dan daging kepada sasaran yang bersifat stunting ke masing-masing desa. 

Pemerintah menargetkan angka stunting turun di tahun 2024 ke angka 14% dari angka 21,6% di tahun 2022 dan berharap dengan adanya TPPS bisa mencapai zero stunting. Ke depannya, SDM diharapkan menjadi generasi unggul dan BEDAS.

Stunting adalah gangguan perkembangan pada anak yang disebabkan oleh gizi buruk, infeksi berulang serta stimulasi psikososial yang tidak tercukupi.

Persoalan stunting merupakan salah satu problematika di dunia kesehatan yang perlu mendapat upaya secara terus-menerus dari berbagai pihak agar angkanya tidak terus menanjak. 

Menyikapi persoalan ini, ada beberapa faktor yang memicu problematika di antaranya, (1) kondisi rumah dan keluarga dalam segi kelayakan, rendahnya pendidikan, dan kondisi sosial ekonomi keluarga, (2) rendahnya kualitas asupan makanan, (3) sanitasi dan kebersihan makanan dan minuman.

Faktor-faktor tersebut nyatanya terjadi pada masyarakat negeri ini. Akibat dari pemerataan kesejahteraan yang tidak terwujud, pada akhirnya terjadi ketimpangan sosial ekonomi. Di balik perumahan-perumahan mewah, gedung-gedung bertingkat, masih banyak masyarakat yang tidak mampu membiayai kebutuhan hidup keluarganya. Impitan ekonomi yang luar biasa disebabkan sulitnya mencari lapangan pekerjaan, sedangkan biaya hidup terus melejit tak terbendung. Bagaimana bisa memenuhi kebutuhan asupan makanan sehat jika untuk makan ala kadar pun susah?

Angka stunting yang terus menanjak dari tahun ke tahun harusnya menjadi tamparan keras bagi pemerintah. Artinya, pemerintah telah lalai dalam pemerataan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Kemiskinan yang melanda memberikan dampak buruk bagi kehidupan, salah satunya banyak bayi yang terlahir dengan kondisi stunting.

Sungguh memilukan, persoalan stunting terjadi di negeri dengan kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, mulai dari batu bara, emas, minyak bumi, hamparan padi, lautan yang luas, dan hutan yang hijau.

Sayangnya, negeri ini menganut sistem kapitalisme sehingga tidak mampu mengelola kekayaan alamnya sendiri. Sistem ini membiarkan para pengusaha-pengusaha serakah berkuasa. Pengelolaan yang salah akhirnya berdampak pada kondisi ekonomi negeri ini, lagi dan lagi. Rakyatlah yang jadi korban kebobrokan sistem ini.

Dalam sistem pemerintahan Islam, kesejahteraan rakyat menjadi prioritas utama, mulai dari sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan secara menyeluruh. Hal ini termasuk memastikan setiap laki-laki (kepala keluarga) bisa mendapatkan lapangan pekerjaan karena sejatinya kepala keluarga mencari nafkah demi menghidupi keluarganya dengan layak. 

Negara juga menjamin fitrah perempuan (istri/ibu) untuk melahirkan, menyusui, merawat, mendidik anak-anak dan mengurus segala kebutuhan suaminya dengan baik, karena generasi yang hebat lahir dari ibu yang hebat.

Inilah sistem Islam yang mampu mengatasi kemiskinan yang mengakibatkan terjadinya masalah stunting. Jika aturan-aturan Allah Swt. diterapkan di muka bumi, niscaya seluruh permasalahan akan mampu dituntaskan. Sebaliknya, mustahil masalah stunting teratasi selama sistem kapitalisme masih bercokol di negeri ini. Wallahu'alam.

Oleh: Neng Mae

Ibu Rumah Tangga 

Islam Solusi Masalah Stunting

@tintamedia 0 Dibaca    Oktober 04, 2023    Comment   

Islam Solusi Masalah Stunting

Tinta Media - Stunting di negeri ini masih sangat memprihatinkan. Dalam hal ini, peran keluarga menjadi sangat penting karena dari keluarga yang baik akan terlahir putra dan putri yang berkualitas baik sebagai penopang negara. Hal itu disampaikan oleh Bupati Bandung saat memperingati Hari Anak Nasional tingkat Kabupaten Bandung dan Hari Keluarga Nasional (Harganas) di Gedong Budaya Soreang, Selasa (5/9/2023).

Bupati juga mengatakan bahwa pada tahun 2021, prevalensi angka stunting di Kabupaten Bandung mencapai 31,1%, kemudian turun 6,1% menjadi 25% pada tahun 2022. Semua ini adalah hasil dari kerja sama tim penggerak PKK desa dan Pos KB dan Sub KB  yang berada di lapangan. 

Pada tahun 2024, target angka penurunan stunting diupayakan mancapai minimal 16%, pada luas wilayah 174.000 hektar dengan jumlah penduduk 3,72 juta jiwa. Untuk itu, Bupati Bandung Dadang Supriatna menginstruksikan agar para OPD (Organisasi Perangkat Daerah) berkoordinasi dan berkomunikasi dengan para Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemkesra) agar target penurunan angka stunting bisa terwujud tahun depan, KETIK BANDUNG. 

Masalah stunting merupakan masalah yang serius karena menyangkut keberlangsungan generasi penerus bangsa. Stunting adalah gagal tumbuh pada anak di usia balita yang disebabkan karena kekurangan gizi pada anak, serta buruknya kesehatan dan asupan gizi pada ibu hamil. 

Keadaan ekonomi masyarakat yang sulit menjadi salah satu pemicu ketidakmampuan masyarakat untuk mengonsumsi makanan yang bergizi sehingga berdampak pada kurangnya asupan gizi. Karena itu, pertumbuhan janin dalam kandungan dan ketika bayi dilahirkan menjadi terganggu. 

Keluarga yang baik dan sehat diharapkan akan menghasilkan generasi muda yang berkualitas bagi bangsa dan negara. Namun, faktanya masalah stunting masih cukup tinggi hingga saat ini. Faktor kemiskinan inilah salah satu pemicu terjadinya stunting di negeri ini. 

Ketidakmampuan masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti membeli makanan yang sehat dan bergizi menyebabkan asupan gizi menjadi tidak seimbang sehingga berakibat pada buruknya tumbuh kembang anak. 

Penyebab kemiskinan tidak lepas dari penerapan sistem ekonomi kapitalis yang mengantarkan pada berbagai masalah, di antaranya adalah terjadinya kesenjangan ekonomi di masyarakat. Jelasnya, masyarakat dimiskinkan secara terstruktur dan sistemik. Negara dengan seabrek sumber daya alamnya telah dikelola oleh asing sehingga rakyat justru menjadi korban keserakahan para kapitalis. 

Kapitalisme hanya berorientasi pada materi dan keuntungan semata, tanpa peduli halal haram. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, seperti pemberian tambahan makanan di posyandu, pemeriksaan ibu hamil, dan segala upaya yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah, semua itu belum bisa menyelesaikan atau mengatasi masalah stunting tersebut. 

Hal ini karena yang ditawarkan pemerintah daerah bukanlah solusi yang tepat untuk penanganan stunting. Padahal, seharusnya negaralah yang memberikan lowongan pekerjaan yang banyak bagi masyarakat agar setiap kepala rumah tangga bekerja sehingga mampu mencukupi kebutuhan hidup mereka.

Satu-satunya harapan adalah Islam. Dengan penerapan syariat Islam secara kaffah, akan didapatkan solusi tepat dalam mengatasi segala permasalahan, termasuk stunting.

Islamlah satu-satunya cahaya  bagi umat manusia di muka bumi ini. Dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan sandang, pangan, papan, semuanya menjadi tugas negara dalam pengurusannya. Karena itu, kaum muslimin wajib berusaha mewujudkan kembali kehidupan Islam dalam naungan daulah Islam, agar kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh alam. Wallahu a'lam bishawab.

Oleh: Dartem, 

Sahabat Tinta Media

Stunting Buah dari Penerapan Sistem yang Rusak

@tintamedia 0 Dibaca    September 23, 2023    Comment   

Stunting Buah dari Penerapan Sistem yang Rusak

Tinta Media - Bupati Bandung Dadang Supriatna menghadiri peringatan Harganas dan Hari Anak Nasional, Selasa (05/09/2023), di Gedong Budaya Soreang. Beliau mengatakan bahwa keluarga yang baik akan melahirkan putra putri  dengan kualitas baik dan tentunya bisa menopang bangsa dan negara. 

Bupati Bandung juga mengungkapkan bahwa kasus stanting menjadi perhatian kita semua. Indonesia menghadapi permasalahan ini cukup serius. Karena itu, peran keluarga menjadi semakin penting. Menurut Bupati Bandung, angka stunting di Kabupaten Bandung pada tahun 2021 yaitu 31,1 persen dan kemudian turun 6,1 persen, dan menjadi 25 persen di tahun 2022. 

Bupati Bandung mengapresiasi Ketua Tim Penggerak PKK desa dan kecamatan se-Kabupaten Bandung atas kerja samanya. Juga peranan Pos KB dan Sub KB yang ada di lapangan sehingga terjadi penurunan prevalensi angka stunting. 

Beliau juga mengapresiasi DP2KBP3A (Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) karena aktif turun ke lapangan. 

Sungguh sangat ironi ketika pemerintah mengklaim bahwa prevalensi angka stunting menurun, tetapi pada faktanya, kemiskinan yang terjadi di masyarakat saat ini semakin bertambah. 

Kemiskinan ini sangat erat kaitannya dengan stunting. Bagaimana mungkin masyarakat miskin bisa memperbaiki asupan gizi apabila semua kebutuhan yang terkait dengan pemenuhan gizi tidak bisa terjangkau oleh si miskin? 

Selama pemerintah tidak mampu mengubah penyebab yang mendasari kemiskinan yang berakibat dan berpengaruh pada berkurangnya ketersediaan dan keterjangkauan daya beli masyarakat pada makanan bergizi, juga terganggunya pelayanan kesehatan pada anak, maka permasalahan stunting tidak akan terselesaikan. 

Menurut Dinas Kesehatan, beberapa faktor penyebab stunting yaitu, praktik pengasuhan yang kurang baik, terbatasnya layanan kesehatan, kurangnya akses keluarga pada makanan bergizi, serta air bersih dan sanitasi. 

Pemerintah seharusnya memberikan solusi nyata, agar daya beli masyarakat meningkat, sehingga masyarakat mampu mencukupi kebutuhan gizi. Pemerintah juga tidak boleh berlepas tangan untuk menyerahkan seluruh urusan umat kepada individu atau swasta. 

Inilah konsekuensi dari penerapan demokrasi kapitalisme. Dalam sistem ekonomi kapitalisme, negara hanya diposisikan sebagai regulator, sedangkan seluruh kebutuhan umat diserahkan pada swasta. Sistem ini juga hanya mampu menghimpun penguasa yang bermental pedagang yang rakus dan curang. 

Persoalan stunting bukan hanya sebatas kurangnya nutrisi pada balita, tetapi lebih besar lagi. Ini adalah persoalan sistematis yang hanya bisa selesai apabila melalui pergantian sistem. Karena itu, solusinya haruslah dengan mengganti sistem demokrasi kapitalis dengan sistem Islam. 

Persoalan stunting butuh keterpaduan penerapan syariat Islam. Penyelesaiannya memang tidak bisa dengan hanya mengatasi permasalahan kemiskinan saja. Akan tetapi, berkaitan dengan sistem pendidikan dan ekonomi yang diterapkan oleh suatu negara. 

Inilah salah satu urgensi penerapan sistem Islam. Ini karena di dalam sistem Islam, seorang pemimpin harus benar-benar mengurusi rakyat, bukan diserahkan kepada swasta. Wallahu'alam.

Oleh: Enung Sopiah, 

Sahabat Tinta Media

Mungkinkah Zero Stunting Tercapai dalam Sistem Kapitalisme?

@tintamedia 0 Dibaca    Juli 22, 2023    Comment   

Mungkinkah Zero Stunting Tercapai dalam Sistem Kapitalisme?

Tinta Media - Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-30 tahun 2023 menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Bandung dalam upaya penurunan angka stunting. 

Hal ini karena berdasarkan data Survey Status Gizi Indonesia (SSGI), kasus stunting di Kabupaten Bandung turun 6.1% dari 31.1% ( 2021 ) menjadi 25 % (2022). 

Muhamad Hairun selaku Kepala Dinas P2KBP3A menargetkan kasus stunting di tahun 2023 turun menjadi 18%. Harganas menjadi ajang sosialisasi kepada keluarga untuk percepatan penurunan stunting menuju Jawa Barat Zero Stunting. 

Dalam program penurunan stunting, Pemkab Bandung melakukan upaya pembentukan tim percepatan penurunan stunting untuk monitoring program, membentuk Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat)  serta mendorong Tim Penggerak PKK mengadakan penyuluhan kepada masyarakat secara massif.

Begitu pentingkah stunting untuk dihilangkan? Tentu saja, karena stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita,  terutama pertumbuhan fisik dan otak akibat kurang gizi kronis. 

Stunting menyebabkan keterbelakangan mental,  rendahnya kemampuan belajar dan beresiko terserang penyakit kronis. Ini tentu bukan generasi yang diharapkan sebagai penerus bangsa.

Penyebab stunting ada dua,  yaitu (1) kesehatan ibu saat hamil kurang baik dan (2) kurangnya asupan gizi anak pada awal kehidupan dan masa balita karena pola asuh yang kurang tepat. 

Bila dianalisa lebih lanjut, kedua penyebab stunting tersebut ternyata bersifat sistemik. Hal ini karena penerapan sistem kapitalis yang berorientasi pada materi dan abai pada rakyat.

Setiap calon ibu tentu ingin berada pada kesehatan yang baik saat hamil dan melahirkan,  juga ingin anaknya mendapat asupan gizi yang lengkap agar tumbuh kembang anak optimal. 

Namun, dalam sistem kapitalis seperti sekarang, kondisi serba berkecukupan bagi sebagian rakyat negeri ini hanya angan-angan. Suami kerja serabutan, bahkan banyak yang terkena PHK sehingga menganggur, tidak ada penghasilan. 

Padahal, harga bahan makanan serba mahal, apalagi akses kesehatan pun serba tak terjangkau. Jangankan minum vitamin dan susu, untuk makan sehari-hari pun harus mencari dulu. Menu makan dengan mie instan lebih sering ditemukan daripada makanan empat sehat lima sempurna.

Sementara di kalangan atas, orang-orang hidup dengan gaya mewahnya. Wara-wiri keluar negeri, berburu kuliner  dan healing ke berbagai kota wisata. 

Begitulah kehidupan dalam sistem kapitalis, terjadi kesenjangan sosial yang lebar sekali. 

Negara dengan sistem kapitalis telah gagal dalam menjamin kesejahteraan rakyat. Negara hanya berperan sebagai regulator bagi para pemodal dan orientasinya adalah keuntungan. Rakyat bahkan dianggap sebagai beban bagi APBN.  

Pemerintah mengatakan bahwa potensi kerugian ekonomi akibat stunting mencapai 2-3% Produk Domestik Bruto atau sekitar Rp260-390 Trilun. Rakyat dibiarkan menanggulangi sendiri kesulitan hidup. 

Beban rakyat semakin berat tanpa perlindungan negara. Sungguh jauh panggang dari api mengharapkan tercapai zero stunting dalam sistem kapitalis.

Berbeda dengan khilafah, yang menjamin kesejahteraan rakyat. Ini karena tugas seorang khalifah adalah mengurus (meriayah)  rakyat. Kinerja khalifah diawasi rakyat dan Allah Swt. sehingga mereka akan bersungguh-sungguh menunaikan amanat itu. 

Aturan yang diterapkan dalam Khilafah adalah aturan Allah Swt. sehingga terjamin keadilan dan tepat sasaran. 

Salah satu aturan khilafah adalah bahwasanya Islam memerintahkan setiap laki-laki bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarga. 

Maka, negara wajib menyediakan lapangan kerja untuk rakyat dengan mengelola kepemilikan umum (Sumber Daya Alam). 

Pengelolaan SDA harus dilakukan oleh negara, bukan oleh swasta apalagi asing. Ini akan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, tidak akan ada lagi pengangguran. 

Islam juga menetapkan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar berupa pendidikan, kesehatan, dan keamanan mutlak dijamin oleh negara bagi seluruh rakyat. 

Dengan begitu, beban keluarga menjadi lebih ringan. Anggota keluarga, khususnya ibu dapat menjalani kehidupan berkeluarga dengan bahagia. Ibu akan fokus menjalani tugas sebagai umun warobbatul ba'it,  mengelola rumah tangga dan membesarkan putra putrinya tanpa khawatir besok makan apa. 

Demikian di antara kebijakan khilafah dalam mencegah terjadinya stunting pada anak. Khilafah menjamin terpenuhinya pangan dan gizi anak-anak sebagai generasi penerus umat. 

Khilafah menjaga ketahanan keluarga. Hanya dengan sistem Islam, gizi buruk (stunting)  dapat teratasi, tidak dengan sistem kapitalis.

Wallahu 'alam

Oleh: Wiwin, Sahabat Tinta Media

Antara Olahraga dan Stunting, Mana yang Lebih Penting?

@tintamedia 0 Dibaca    Juni 10, 2023    Comment   

Antara Olahraga dan Stunting, Mana yang Lebih Penting?

Tinta Media - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan bahwa Indonesia menggelontorkan Rp852,2 miliar untuk keperluan mentas di SEA Games Kamboja 2023 dan digunakan untuk pembinaan atlet hingga bonus bagi peraih medali.

Dana tersebut digelontorkan dari APBN melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). 

Dalam akun Instagramnya pada 17/5/2023, Menkeu Sri Mulyani menjelaskan rincian anggaran tersebut dalam tiga peruntukan, di antaranya:

Pertama, Rp522 miliar untuk pembinaan atlet-atlet sebelum berlaga di multi-event internasional. 

Kedua, Rp55,2 miliar untuk bantuan pengiriman kontingen menuju Kamboja. 

Ketiga, Rp275 miliar untuk pemberian bonus bagi peraih medali (atlet/pelatih/asisten pelatih) SEA Games ke-32. (CNN Indonesia, 17/5/2023)

Besarnya pendanaan yang digelontorkan oleh pemerintah tersebut, menunjukkan bahwa pemerintah lebih memprioritaskan sektor olahraga ketimbang sektor yang lebih penting yang menyangkut nyawa manusia. Salah satunya adalah stunting. 

Karena event olahraga dijadikan sarana untuk mengharumkan nama bangsa di mata dunia, prestasi dianggap sebagai kehormatan negara. Sehingga, negara secara totalitas mempersiapkannya, termasuk menyediakan dana yang fantastis.

Padahal, negeri ini sedang dirundung persoalan yang lebih penting dan mendesak untuk di atasi sebab terkait dengan nyawa manusia, termasuk anak-anak, seperti kemiskinan ekstrem, stunting, infrastruktur, pendidikan dan kesehatan yang masih belum memadai, dan kurang berkualitas. 

Kepentingan Politik

Penggelontoran dana yang cukup signifikan untuk kegiatan olahraga di tengah kemiskinan dan stunting yang masih melanda masyarakat menunjukkan gagalnya negeri ini menempatkan prioritas kebijakan yang benar dan tepat. 

Hal ini cukup menjadi bukti bahwa kepentingan, keselamatan, kesehatan, dan pendidikan masyarakat tidak menjadi prioritas oleh negara dalam penerapan sistem kapitalisme demokrasi. Sebab sistem demokrasi kapitalisme menempatkan materi dan kekuasaan di atas segalanya. Yang lebih dikedepankan adalah kepentingan politik, kelompok, kekuasaan dan ekonomi. 

Inilah kebijakan khas kapitalis. Keberadaan SEA games dipandang akan menaikkan posisi Indonesia di mata dunia dan tak menutup kemungkinan dengan kemenangan Indonesia laga 2023 akan membuka peluang baru berupa kesepakatan ekonomi dengan negara lain. 

Penguasa yang lahir dari sistem politik demokrasi juga menghilangkan posisi riayah(kepengurusan) atas urusan rakyat. Penguasa kini menjelma menjadi regulator yang membuat regulasi untuk memuaskan hasrat para kapitalis. 

Kembali pada Sistem Islam

Kondisi ini sangat berbeda dalam sistem Islam. Islam memandang bahwa negara bertanggung jawab penuh atas kebijakan maupun regulasi terkait berbagai urusan dan kebutuhan hidup rakyat. 

Negara dalam Islam atau khilafah wajib memastikan bahwa seluruh kebijakannya memang dipersembahkan untuk kemaslahatan rakyat dan memperkuat kedaulatan negara. Hal ini akan terwujud jika negara menerapkan seluruh aturan Islam secara kaffah, baik dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan, sosial, sanksi, dan sebagainya sebagai konsekuensi atas keimanan dan ketakwaan dan amanah kepemimpinan. Hal ini akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Jika mereka lalai atau berkhianat, maka mereka diancam dengan hukuman yang berat. 

Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda: 

"Dia yang berkuasa atas lebih dari 10 orang akan membawa belenggu pada hari kiamat sampai keadilan melonggarkan rantainya atau tindakan tiraninya membawa dia kepada kehancuran." (HR. Tirmidzi)

Prioritas kebijakan khilafah tegak di atas akidah Islam dan prinsip syariat Islam. Negara tidak akan membiarkan satu pun rakyatnya hidup dalam kelaparan serta jauh dari akses pendidikan dan kesehatan, apalagi sampai membiarkan puluhan juta rakyat kelaparan. 

Sebagai negara yang menerapkan sistem kapitalisme, tentunya negara akan fokus dalam memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok setiap individu, agar rakyat dapat hidup sehat dan sejahtera. Kebutuhan tersebut meliputi makanan bergizi, rumah, dan pakaian yang layak serta layanan pendidikan dan kesehatan yang gratis. Inilah yang menjadi ukuran prioritas yang tepat dan terbaik yang harus dijalankan oleh negara dalam sistem Islam.

Penerapan sistem ekonomi Islam yang disandarkan kepada izin Asy-Syari' yakni Allah Swt. akan menutup jalan penguasaan kepemilikan umum oleh para pemilik modal. Khilafah tidak akan membiarkan kebutuhan kolektif berupa air, listrik, dan migas dikuasai oleh segelintir orang hingga menjadikan orang lain terlarang mendapatkannya. 

Negaralah yang diwajibkan oleh Allah untuk mengelola dan mendistribusikan kepada seluruh rakyat tanpa terkecuali dan tanpa memandang apakah dia berasal dari kalangan kaya atau miskin, muslim atau non-muslim, semuanya memiliki hak yang sama dalam konsep kepemilikan. Dengan demikian, negara akan mampu membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi rakyat. Sehingga, pengangguran dapat diatasi dengan mudah. 

Dalam khilafah terdapat kas negara yang disebut baitul mal. Baitul mal dalam sistem pemerintahan Islam memiliki sumber pemasukan yang tepat yang jumlahnya sangat besar dan mampu mencukupi kebutuhan umat. Demikianlah bahwa hanya khilafah negara yang memiliki visi menyejahterakan rakyatnya.

Wallahu 'alam bisshawwab.

Oleh: Mutiara Aini

Sahabat Tinta Media