Indonesia Krisis Dokter Spesialis, MMC: Masalah Utamanya Biaya Pendidikan Dokter Sangat Mahal
Tinta Media - Muslimah Media Center (MMC) mengungkap, krisis dokter spesialis yang terjadi saat ini akibat dari mahalnya biaya pendidikan kedokteran.
"Polemik ini memang harus mendapat perhatian karena menyangkut masalah kesehatan manusia yang notabenenya hal itu berbicara masalah nyawa. Sebagai masalah utama perkara ini adalah biaya pendidikan kedokteran yang begitu mahal,” tutur narator dalam program Serba-Serbi MMC: RUU Kesehatan, Dinilai Menurunkan Kualitas Layanan Kesehatan, Ahad (18/12/2022) di kanal Youtube Muslimah Media Center.
Narator memaparkan data Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) bahwa hanya ada sekitar 54.000 dokter spesialis di Indonesia dengan jumlah penduduk sebanyak 275 juta jiwa penduduk Indonesia.
“Itu berarti, hanya ada dua dokter spesialis untuk setiap 10.000 warga Indonesia, belum lagi sebarannya yang tidak merata dan terpusat di kota-kota besar. Sebanyak 647 rumah sakit umum daerah di tingkat kabupaten atau kota, bahkan belum memiliki tujuh jenis dokter spesialis, antara lain spesialis anak, obstetri dan ginekologi, bedah dan anestesi,” paparnya.
Menurutnya, polemik ini terjadi karena penerapan sistem kapitalisme yang hanya berorientasi pada keuntungan materi. "Kapitalisme memberi jalan komersialisasi di sektor pendidikan dan kesehatan, dua sektor ini masuk ke dalam 12 sektor investasi General Agreement on Trade in Services (GATS) yang disahkan oleh WTO di bulan Januari 1995," ujarnya.
Selain itu, ia melanjutkan, lembaga yang mencetaknya pun masih sangat terbatas dari 92 fakultas kedokteran di Indonesia, hanya 20 di antaranya yang memiliki prodi spesialis.
“Maka selama kapitalisme masih menjadi sistem yang mengatur pendidikan kehadiran dokter-dokter spesialis akan sulit diwujudkan,” tandasnya.
Sistem Kesehatan Islam
Narator MMC menyatakan bahwa sistem khilafah mampu mencetak dengan mudah dokter-dokter spesialis yang jumlahnya mencukupi kebutuhan publik. Hal ini dikarenakan ada prinsip mendasar terkait asas kesehatan yang berbanding terbalik dengan sistem kapitalisme.
“Kesehatan dalam kapitalisme dipandang sebagai sektor komersil, sementara kesehatan dalam Islam dipandang sebagai kebutuhan dasar publik yang harus diberikan sebagai jasa sosial secara mutlak,” tuturnya.
Khilafah sebagai negara yang memiliki kewajiban memberi ri’ayah atau mengurus kebutuhan umat, berkewajiban menyediakan layanan kesehatan secara gratis kepada seluruh warga negaranya.
“Layanan ini termasuk mencetak para dokter umum maupun dokter spesialis melalui sistem pendidikan Islam yang bebas biaya, sebab pendidikan juga merupakan salah satu kebutuhan dasar publik,” ujarnya.
Konsep ini menurutnya akan menutup celah komersialisasi pendidikan kedokteran. “Sehingga siapa pun yang memiliki kompetensi sebagai seorang dokter bisa belajar,” ucapnya.
Hal ini dapat terwujud karena sistem pendidikan dikendalikan penuh oleh negara sehingga akan menghasilkan para dokter umum maupun spesialis yang berlimpah sesuai dengan kebutuhan umat dan berkualitas.
Konsep pendidikan kesehatan tersebut membutuhkan dana yang tidak sedikit karenanya sistem ekonomi Islam berfungsi sebagai penopang pembiayaan tersebut.
“Anggaran tersebut berasal dari pos kepemilikan umum Baitul Mal. Pos ini berasal dari harta kepemilikan umum, yakni sumber daya alam yang dikelola khilafah secara mandiri tanpa intervensi pihak mana pun,” tegasnya.
Khilafah akan mencetak para dokter yang kompeten, di mana tujuan kurikulum pendidikan khilafah secara umum adalah mencetak generasi yang memiliki saksyiah Islam sehingga pola pikir dan pola sikap mereka terikat dengan syariat Islam.
“Di samping itu, kurikulum pendidikan khilafah juga harus mencetak orang-orang yang dibutuhkan untuk kemaslahatan umat, salah satunya seperti dokter. Karenanya pendidikan kedokteran khilafah akan berorientasi pada dua prinsip tersebut,” pungkasnya. [] Ageng Kartika
