Tumpukan Sampah Membuat Resah, Akibat Penerapan Sistem yang Salah

@tintamedia 0 Dibaca    Januari 30, 2024    Comment   

Tumpukan Sampah Membuat Resah, Akibat Penerapan Sistem yang Salah

Tinta Media - Sampah di Pasar Baleendah Kabupaten Bandung masih tampak menggunung (8/1/2024), meski upaya pengangkutan sudah dilakukan sejak Rabu pekan lalu. 

Menurut Kepala UPTD Pasar Baleendah, Ginanjar, sampai hari Minggu (7/1), sudah 14 tronton sampah diangkut oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Bandung.

Ginanjar mengaku bahwa pihaknya sudah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi masalah sampah yang sejak lama menjadi polemik di Pasar Baleendah ini. Bahkan, pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan pihak DLH dan perwakilan pedagang pasar untuk mencari solusi terbaik penanganannya. 

Ginanjar berpendapat bahwa yang menjadi benang merah permasalahan sampah di Pasar Baleendah adalah tidak adanya tempat pembuangan sampah bagi warga. Jadi, banyak warga membuang sampah ke TPS Pasar Baleendah yang notabene hanya untuk sampah pasar. (KORAN GALA)

Harus kita sadari bersama bahwa sampah adalah permasalahan yang serius. Jika tidak ditangani dengan baik, maka dampaknya akan membahayakan kita semua. Apalagi dengan sifat sampah yang sulit terurai, maka menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menanggulanginya. 

Walaupun sudah banyak imbauan dan ajakan kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, serta melakukan kampanye agar mengurangi penggunaan kemasan plastik sebagai salah satu upaya untuk mengurangi masalah sampah, tetapi hal tersebut tidak memberikan efek nyata. Tetap saja masalah sampah tak kunjung usai juga.    

Sungguh ironis, jika tidak ditangani dengan baik, sampah memiliki dampak yang negatif. Selain sumber bibit penyakit, sampah juga bisa merusak lingkungan hidup, mencemari air, bahkan dapat menimbulkan banjir. Selain itu, polusi pembakarannya pun dapat mengancam kesehatan, apalagi yang tinggal di dekat area pembuangan sampah. 

Seharusnya pemerintah lebih serius lagi dalam menangani masalah sampah ini. Tak hanya memberi imbauan agar tidak membuang sampah sembarangan dan membangun tempat-tempat pembuangan sampah saja, negara berperan langsung sebagai pemegang kebijakan memiliki kapasitas dan wewenang untuk menyelesaikan permasalahan sampah ini. 

Bisa saja pemerintah mendatangkan para ahli dan ilmuwan untuk melakukan penelitian agar bisa menghasilkan kemasan produk yang mudah diurai, sehingga penumpukan sampah dapat berkurang. Namun, pemerintah justru hanya memilih solusi yang parsial.                                     

Harus kita pahami pula bahwa permasalahan yang  terjadi di berbagai negeri, termasuk di negeri ini, tidak lain karena akibat dari sistem kapitalisme yang diterapkan. Sistem ini berasaskan pemisahan agama dari kehidupan (sekuler) yang mengukur kebahagiaan itu  berdasarkan materi, yakni mengutamakan sesuatu yang bisa mendatangkan materi atau manfaat, dan meninggalkan sesuatu jika tidak bisa mendatangkan materi atau manfaat. 

Itulah yang menjadikan masyarakat memiliki sifat individualis, yang hanya mementingkan kepentingan sendiri ataupun kelompok. Alhasil, banyak masyarakat yang kehilangan kesadaran dan empati untuk tolong-menolong. Salah satunya dalam hal mengelola sampah, sebagai upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan. 

Selain itu, bertambahnya jumlah sampah di negeri ini, juga tidak terlepas dari budaya konsumtif yang lahir dari sistem kapitalis yang diterapkan saat ini. Standar kebahagiaan pun diukur dari banyaknya materi dan barang-barang yang dimiliki. Hal inilah yang menjadikan masyarakat seolah tidak puas dan selalu terdorong membeli barang baru. 

Ini berbeda dengan sistem Islam. Sebagai agama yang berasal dari Allah Swt., Islam memiliki aturan yang lengkap untuk mengurusi seluruh aspek kehidupan. Selain itu, Islam pun merupakan agama yang sangat mencintai kebersihan.  

Rasulullah saw. bersabda, "Islam itu bersih, maka jadilah kalian orang yang bersih, sesungguhnya tidak masuk surga kecuali orang yang bersih." (HR. Baihaqi) 

Islam pun memiliki mekanisme tersendiri dalam menangani permasalahan sampah. Islam memandang bahwa semua pihak, baik individu, masyarakat, ataupun negara memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga kebersihan lingkungan. 

Negara akan memberikan pemahaman kepada individu masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Serta memahamkan pula bahwa menjaga kebersihan merupakan bentuk keimanan kepada Allah Swt. yang kelak akan dibalas dengan surga.  

Kesadaran inilah yang akan mendorong setiap individu untuk mengolah sampah, terutama yang berasal dari sampah rumah tangga dengan cara mengonsumsi atau membeli sesuatu sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan. 

Tidak hanya itu, kesadaran pun tidak hanya akan muncul pada diri individu, tetapi pada seluruh masyarakat, sehingga tercipta rasa tolong-menolong (ta'awun) antarsesama anggota masyarakat. 

Masyarakat akan sedia bergotong-royong dalam mengelola sampah, seperti memilah, membakar, serta mendaur ulang secara bergantian. Begitu pun negara, sebagai pihak yang bertanggung jawab dan sebagai pihak yang paling penting dalam mengelola sampah, sebagai salah satu langkah dari menjaga kesehatan masyarakatnya.

Hal ini karena pengelolaan sampah sangat erat kaitannya dengan masalah kesehatan. Sementara, kesehatan adalah kebutuhan asasi bagi masyarakat yang wajib dipenuhi oleh negara. 

Pemerintah di dalam Islam akan melakukan seluruh daya dan upaya dalam pengelolaan sampah, termasuk mendatangkan para ahli yang dapat menciptakan teknologi yang mampu menghasilkan kemasan produk yang aman bagi masyarakat dan lingkungan, serta mudah diurai oleh tanah, sehingga tidak merusak dan mencemari lingkungan. 

Tidak hanya itu, pemerintah pun akan menetapkan sanksi yang tegas, yang mampu memberikan efek jera bagi siapa saja yang melakukan perusakan lingkungan, termasuk membuang sampah sembarangan. 

Inilah mekanisme di dalam Islam dalam menangani masalah pencemaran lingkungan, termasuk masalah pengelolaan sampah. Semua itu hanya akan terwujud  ketika Islam diterapkan secara kaffah dalam bingkai daulah khilafah. Wallahua'lam.

Oleh: Ummu Aiza

Sahabat Tinta Media

PHK Massal, Sistem Ekonomi Kapitalis Gagal Total

@tintamedia 0 Dibaca    Januari 29, 2024    Comment   

PHK Massal, Sistem Ekonomi Kapitalis Gagal Total

Tinta Media - Lagi-lagi PHK. Kepedihan kembali menyapa rakyat. Fenomena ini kembali terjadi. Ribuan karyawan dari berbagai perusahaan menjadi korbannya. Salah satunya  PT Hung-A Indonesia yang  akan  melakukan PHK atas ribuan pekerjanya karena akan menutup operasional mulai Februari 2024. Beredar kabar, pabrik ban asal Korea Selatan itu tengah berencana hengkang dari Indonesia dan beralih ke Vietnam yang akan jadi lokasi baru untuk membangun pabriknya.  (CNBC Indonesia, 20/1/2024). 

Miris, pada 2023 lalu, setidaknya ada 7.200-an pekerja yang menjadi korban PHK, baik karena perusahaannya tutup total, hengkang atau relokasi, maupun efisiensi biaya. Data tersebut baru mencakup perusahaan tempat anggota Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) bekerja, belum termasuk pabrik lain yang non anggota KSPN. (CNBC Indonesia, 20/1/2024).

Dikutip dari Detik.com  29/12/2023, badai pemutusan hubungan kerja (PHK) telah menghantam berbagai perusahaan di Indonesia dengan sangat keras. Bahkan hingga akhir 2023, tercatat ada lebih dari 20 perusahaan yang telah melakukan PHK massal. Kebijakan PHK ini diambil oleh sejumlah perusahaan Tanah Air karena berbagai alasan, mulai dari efisiensi hingga perusahaan mengalami kebangkrutan. Para pekerja yang di-PHK pun jumlahnya beragam mulai dari puluhan sampai ribuan.

Mengapa semua ini terjadi?

 Ada Sebab Ada Akibat

Gelombang PHK massal tentunya bukan tanpa sebab. Bangkrutnya perusahaan-perusahaan hingga memutuskan PHK terhadap karyawannya terjadi karena beberapa hal. Untuk pasar domestik, serbuan impor cukup menjadi mesin pembunuh. Dan untuk produk ekspor, situasi perang Rusia-Ukraina yang menimbulkan  krisis di Amerika dan Eropa,  menciptakan permasalahan bagi pabrik-pabrik di dalam negeri. Ditambah lagi kasus pandemi covid-19 belum bisa teratasi sepenuhnya. Penumpukan stok akibat perlambatan ekspor global pun menambah besarnya arus PHK. Belum lagi saat ini, modernisasi mesin juga menjadi penyebab PHK di pabrik-pabrik padat karya. Ketiadaan antisipasi pemerintah terhadap adanya modernisasi mesin di sejumlah perusahaan, mengharuskan perusahaan memangkas jumlah pegawai.

Lebih parah lagi, mengutip pernyataan Tauhid Ahmad Direktur Eksekutif INDEF, tentang relatif lambannya pemerintah  dalam merespons gejala penurunan industri manufaktur. Sehingga jika tidak ditangani, fenomena PHK masih akan berlanjut dan berpengaruh pada pemulihan ekonomi. Senada dengan hal tersebut, Nurjaman Wakil Ketua APINDO DKI Jakarta mengatakan meluasnya PHK di sektor manufaktur akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di masa depan. Nurjaman berharap pemerintah lebih hadir untuk mengatasi masalah tersebut.(CNBC Indonesia, 19/1/2024).

Kelambanan pemerintah tampak pada  perusahaan-perusahaan yang berorientasi pasar lokal. Pemerintah tidak tegas menghentikan arus impor, terutama yang ilegal. Pemerintah juga tidak tegas dalam hal seputar pembatasan perjanjian dagang. Jika ini terus terjadi gelombang kemiskinan pun semakin tak terkendali. Seperti apa yang disampaikan pengamat ekonomi Universitas Indonesia, kondisi badai PHK  harus diwaspadai karena dampaknya besar. Pekerja yang lama menganggur akan mengalami penurunan kemampuan hingga sumber pemasukan yang bisa menimbulkan kemiskinan.(CNBC Indonesia, 19/6/2023).

Penyebab PHK lainnya adalah adanya antisipasi resesi agar perusahaan tidak merugi. Sementara itu, empat dari sepuluh perusahaan mengatakan mereka akan memberhentikan karyawan dan mengganti pekerja dengan kecerdasan buatan (AI).

 Sistem Ekonomi Kapitalis Sistem Gagal si Biang Kerok

Dalam sistem ekonomi kapitalis, aktivitas produksi menjadi fokus utama. Tingkat produksi yang setinggi-tingginya dianggap cara paling ideal untuk mendistribusikan barang dan jasa kepada masyarakat, para pekerja menjadi salah satu faktor dan juga penentu biaya produksi di dalamnya.  Sehingga jika pada kondisi tertentu produsen mau menurunkan biaya produksi, PHK menjadi niscaya. Sebuah konsekuensi yang mengiringi perjalanan aktivitas produksi perusahaan.

Dalam sistem ekonomi kapitalis paradigma "yang bercuan menjadi tuan"  sangat dominan.  Yang bermodal besar mampu mempengaruhi kebijakan. Pengusaha yang beraktivitas di dalamnya tak punya  kepedulian pada nasib pegawainya, yang diperhatikan hanya keuntungan materi semata dan bagaimana menyelamatkan perusahaannya. 

Tragisnya, pemerintah hanya sebagai regulator saja yang keberpihakannya nyata pada para pengusaha, para oligarki kapitalis radikal. Regulasi prokapitalis sungguh telah menyengsarakan rakyat. Seperti yang terlihat dari disahkannya Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi UU pada tahun 2020, yang dinilai merugikan para pekerja (buruh). Pemangkasan nilai pesangon dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan, di mana 19 bulan dibayar pengusaha dan enam bulan dibayar BPJS Ketenagakerjaan, merupakan salah satu isinya.

Sistem ekonomi kapitalis menjadi biang kerok gagalnya penguasa membuat kebijakan terbaik untuk rakyat. Kesejahteraan rakyat jauh panggang dari arang. Penguasa telah zalim dengan berbagai kebijakan yang mampu memicu PHK. Terputusnya jalur nafkah akibat PHK, menjadi dampak buruk bagi keluarga. Kehilangan sumber  nafkah menjadi pemicu stres pada anggota keluarga terutama bagi laki-laki yang memiliki tanggung jawab menafkahi Keluarga. Alih-alih menyejahterakan, yang terjadi malah menyengsarakan.

 Sistem Islam Anti Gagal

Dalam Islam, penyediaan lapangan kerja adalah kewajiban negara. Penguasa dalam sistem Islam senantiasa memelihara urusan umat, termasuk memastikan terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, papan juga pendidikan, kesehatan dan keamanannya. Dengan perhatian penuh, negara tak akan membiarkan adanya pengangguran.

Sabda Rasulullah saw.

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Imam/Khalifah itu laksana gembala (raa’in), dan dialah yang bertanggung jawab terhadap gembalaannya.” (HR Bukhari dan Muslim).

Dengan ketakwaannya, penguasa (Khalifah) akan menjalankan kewajibannya melapangkan jalan bagi warganya untuk mencari nafkah. Sumber daya alam sebagai harta milik umum, dikelola agar mampu menyerap tenaga kerja. Bantuan modal tanpa riba, juga menjadi perhatian negara untuk warganya yang akan membuka usaha, serta mendukung penuh berjalannya hasil usaha warganya dengan memperketat kebijakan impor agar tidak mematikan produk warga negaranya dan juga dalam mewujudkan kemandirian negara dalam menstabilkan perekonomian negara.

Walhasil, gelombang PHK dapat dicegah, tingkat pengangguran diminimalisir, kemiskinan dihindari, kesejahteraan pun terwujud secara paripurna. Demikianlah, sistem ekonomi Islam merupakan sistem anti gagal. Menerapkannya membuat rakyat hidup tenang dan bahagia.

Wallaahu a'laam bisshawaab.

Oleh: Sri Rahayu Lesmanawaty 

(Aktivis Muslimah Peduli Generasi)

PHK Merebak Akibat Sistem yang Rusak

@tintamedia 0 Dibaca    Januari 29, 2024    Comment   

PHK Merebak Akibat Sistem yang Rusak

Tinta Media - Memasuki awal tahun 2024 sudah disuguhi dengan kabar buruk untuk sebagian karyawan PT. Hung-A, karena sebanyak 1500 pekerja kehilangan sumber nafkahnya akibat adanya pemutusan hubungan kerja ( PHK ). Disebutkan PT Hung-A Indonesia melakukan PHK atas ribuan pekerjanya karena akan menutup operasional mulai Februari 2024. Beredar kabar, pabrik ban asal Korea Selatan itu berencana segera hengkang dari Indonesia, dan Vietnam akan menjadi lokasi baru untuk membangun pabriknya. ( CNBCIndonesia. 20/01/2024) 

Senada dengan di atas, pemasok otomotif Bosch  sudah bisa memprediksi bahwa perusahaan akan melakukan PHK terhadap 1200 karyawan di divisi pengembangan perangkat lunak pada akhir 2026. ( CNBCIndonesia. 19/01/2024) 

Dari tahun ke tahun kasus PHK ini semakin meningkat jumlahnya. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) selama periode Januari - September 2023 ada sebanyak 42.277 karyawan yang terkena PHK di seluruh Indonesia. Mayoritas gelombang PHK terjadi di beberapa pabrik tekstil. ( databoks. 19/11/2023) 

Tak hanya tekstil, sejumlah perusahaan terus melakukan pemangkasan puluhan hingga ribuan pegawainya dengan dalih sebagai bentuk efisiensi. 

Disisi lain, jika melihat faktanya bahwa para pekerja tanah air banyak yang menjadi korban PHK, kemudian sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan kembali, tetapi di sisi lain banyak tenaga kerja asing (TKA) berbondong-bondong dengan mudahnya masuk ke Indonesia untuk bekerja. Padahal berdasarkan UU pasal 102 Peraturan Perundang-undangan tahun 2013, memperbolehkan tenaga kerja asing di Indonesia hanya tenaga ahli dan konsultan. 

Kenyataannya TKA yang bekerja di Indonesia tak hanya tenaga ahli, konsultan tetapi sekarang puluhan ribu pekerja asing ( TKA) tidak berpendidikan layak atau pekerja kasar sebagai buruh telah memadati beberapa perusahaan yang ada di Indonesia. Mirisnya para pekerja asing mendapatkan upah dan kesejahteraan besarnya berkali-kali lipat lebih banyak dari pada upah pekerja lokal. 

Fenomena di atas sudah sangat wajar terjadi karena pada sistem kapitalis, yang menjadi tuannya adalah para oligarki yaitu pemilik modal besar yang berkuasa. Pemerintah pun tidak bisa menolak atau tidak bisa membela rakyatnya, walaupun sangat terjadi kesenjangan antara pekerja lokal dengan pekerja asing. 

Sistem kapitalisme juga menjalankan jebakannya dengan cara memberikan aliran dana segar berupa utang dan investasi asing dengan dalih agar terjalin hubungan baik dengan negara-negara lain. Sehingga wajar jika para investor membawa TKA kasar yang upahnya berkali-kali lipat dibanding upah lokal, karena keuntungannya masuk ke perusahaannya sendiri. Sedangkan pada akhirnya yang didapat oleh negara dan rakyatnya hanyalah angka pengangguran yang tinggi, kejahatan dimana-mana, utang yang membengkak dan lingkungan hidup yang rusak. Yang hanya merasakan manis sesaat hanya pengusaha dan segelintir penguasa. 

Yang menjadi penyebab PHK tak hanya TKA, tetapi saat ini dunia industri sedang dihebohkan dengan adanya Artificial Intelligence (AI).  AI yaitu kecerdasan buatan dalam bidang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang membutuhkan manusia untuk berfikir. 

Dengan memanfaatkan AI dalam proses produksi, maka perusahaan dapat mengurangi biaya produksi, meningkatkan output dan mengurangi waktu menunggu. AI juga dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dalam perawatan dan pemeliharaan peralatan industri. 

Maka AI ini dapat dijadikan sebagai alternatif untuk menggantikan tenaga manusia karena hanya menggunakan peralatan yang sangat canggih sehingga sangat berdampak di masyarakat yaitu semakin meningkatnya pengangguran karena lapangan pekerjaan yang menggunakan tenaga manusia semakin sedikit jumlahnya. 

PHK membuat iklim usaha tidak kondusif, sementara jaminan dari negara tidak ada. Jika ada berupa bantuan sosial  dalam berbagai bentuk, nyatanya hanya sedikit rakyat yang mendapatkan itu pun dalam jumlah yang tidak memadai, bahkan bantuan pun menjadi alat politik. Jadilah PHK meningkatkan jumlah kemiskinan. Mirisnya regulasi terkait pesangon dan hak warga tidak bisa menjadi harapan karena berisi ketidakadilan untuk pekerja. 

Oleh karena itu, Islam menjadikan negara sebagai penanggung jawab, dengan menerapkan sistem ekonomi Islam, maka akan terwujud kesejahteraan, pemerataan dan keadilan ekonomi terhadap rakyat. Sistem ekonomi Islam meliputi kepemilikan, pengelolaan kepemilikan dan distribusi kekayaan, juga menyangkut politik ekonomi Islam yaitu jaminan kebutuhan pokok bagi individu baik berupa sandang, pangan dan papan, kemudian menjamin kebutuhan pokok masyarakat mengenai pendidikan, kesehatan dan keamanan secara gratis. Negara memiliki berbagai mekanisme untuk mewujudkan relasi antara pekerja dan pemberi kerja, kemudian memberikan adanya keadilan baik terhadap pekerja maupun pemberi kerja. Tidak seperti sistem saat ini yang zalim terhadap para pekerjanya. 

Wallahu'alam bishowab

Oleh : Irma Legendasari

Sahabat Tinta Media 

Air Bawah Tanah Menyusut, Dampak Tata Kelola Sistem Kapitalisme

@tintamedia 0 Dibaca    Januari 28, 2024    Comment   

Air Bawah Tanah Menyusut, Dampak Tata Kelola Sistem Kapitalisme

Tinta Media - Air merupakan salah satu elemen terpenting yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup di muka bumi ini. Tanpa air, manusia, tumbuhan, dan hewan tidak dapat bertahan hidup. 

Namun sayangnya, saat ini ketersediaan air bawah tanah mulai terancam menyusut karena maraknya privatisasi air oleh perusahaan untuk kepentingan komersial demi meraih keuntungan. Seperti di wilayah Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, salah satu perusahaan yang tergabung dalam Mayora Grup, PT. Tirta Fresindo Jaya diduga melakukan pengambilan air dengan sistem artesis secara berlebihan. 

Menurut Direktur Eksekutif Walhi Jabar, Wahyudin Iwang, kondisi yang terjadi tidak hanya di Cicalengka, tetapi sejumlah daerah lain di Kabupaten Bandung pun mengalami hal yang sama. (kejakimpolnews.com, Rabu 17/01/24) 

Inilah dampak dari tata kelola dalam sistem kapitalisme yang rusak. Demi meraih keuntungan, perusahaan-perusahaan dengan mudahnya melakukan privatisasi air tanpa memperhatikan dampak yang terjadi terhadap lingkungan, seperti kekeringan, kelabilan tanah, dan lain sebagainya. 

Berbeda halnya dengan tata kelola di dalam Sistem Islam. Sumber daya alam dalam Islam adalah milik umum. Rasulullah SAW bersabda: 

اَلْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلإِ وَالنَّارِ 

“Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api." 

(HR. Abu Dawud dan Ahmad) 

Hadis di atas mengatakan bahwa kaum muslimin berserikat dalam air, padang rumput, dan api. Ketiganya tidak boleh dimiliki oleh individu karena merupakan milik bersama. Manfaatnya pun dirasakan bersama. 

Dalam Islam, negara berkewajiban mengelola harta milik umum, seperti air, tambang, dan lain sebagainya dan hasilnya dikembalikan secara gratis demi kesejahteraan rakyat. Sehingga, kebutuhan rakyat terpenuhi secara keseluruhan tanpa ada kekurangan sedikit pun. 

Maka dari itu, tidak ada sistem lain yang mampu memberikan kesejahteraan dan keadilan kepada rakyat secara nyata, selain Sistem Islam. Wallahu'alam bishawab.

Oleh: Agustriany Suangga

Sahabat Tinta Media 

Saat Pungli Menjadi Nadi dalam Sistem Demokrasi

@tintamedia 0 Dibaca    Januari 21, 2024    Comment   

Saat Pungli Menjadi Nadi dalam Sistem Demokrasi

Tinta Media - Kian hari kasus pungli kian tidak terkendali. Terlebih dalam badan pemerintahan yang sarat akan berbagai kepentingan. Salah satunya pungli dalam kasus korupsi yang makin tampak. 

Pungli, Niscaya dalam Sistem Demokrasi 

Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Albertina Ho mengungkapkan ada perkiraan nilai pungutan liar di Rumah Tahanan (Rutan) KPK mencapai Rp6,148 miliar (radarbogor.com, 16/1/2024). Disebutkan juga bahwa ada 93 pegawai KPK yang "bermain" di dalamnya. 

Dalam proses pemeriksaan, ada 169 saksi yang diperiksa dalam kasus pungli rutan KPK, ada pihak internal dan eksternal KPK. Termasuk di antaranya para tahanan yang sudah menjadi narapidana. Dari 169 saksi yang dimintai keterangan, Dewan Pengawas KPK berhasil mengumpulkan bukti dalam bentuk dokumen. Uang yang diterima paling sedikit Rp 1 juta dan paling banyak Rp 504 juta. Pegawai KPK yang diduga melanggar dikenai pasal penyalahgunaan wewenang dan berhadapan dengan Majelis Sidang Kode Etik, 17 Januari 2024 (Radar Sukabumi, 16/1/2024). 

Fakta ini menunjukkan betapa buruknya tabiat penguasa saat wewenang dan jabatan tidak digunakan sebagai alat untuk melayani rakyat. Justru yang ada sebaliknya. Kekuasaan digunakan untuk mengembangbiakkan kejahatan demi memuluskan kepentingan-kepentingan yang sarat dengan keserakahan. 

Pungli alias pungutan liar yang dilakukan oknum-oknum tidak  bertanggung jawab mencerminkan buruknya watak penguasa sistem demokrasi. Kepentingan uang mendominasi setiap keputusan dan kebijakan. Parahnya lagi, hal tersebut dianggap lumrah karena begitu banyak pelaku yang mewajarkannya. 

Sistem hukum yang berlaku pun memberikan ruang yang luas tentang masalah pungli selama ini. Sanksi hukum yang tidak memberikan efek jera menjadikan para pelaku merasa "aman-aman" saja saat tertangkap melakukan pungli. Karena sistem hukum yang ada pun rawan kasus "suap menyuap" dan jual beli kasus. Sehingga politik kepentingan uang menjadi hal yang wajar terjadi. 

Inilah watak sistem demokrasi kapitalisme. Semua kebijakan dan ketetapan yang ada selalu berorientasi pada keuntungan materi semata. Sementara tujuan yang utama bak slogan semata. Tengok saja, lembaga KPK yang notabene sebagai lembaga anti rasuah, justru ramai kasus suap dan pungli. Tak terkecuali para narapidana yang telah dijebloskan ke bui pun masih bisa bermain uang. Rendahnya pengawasan dari negara menjadi salah satu penyebab maraknya kasus-kasus semacam ini. Di sisi lain, pertahanan iman setiap individu pun sangat rendah. 

Konsep nakal tentang materi terus merusak watak individu. Jelaslah, sekularisme begitu membabi buta merusak setiap pemahaman. Tidak peduli lagi standar benar salah ataupun halal haram. Yang ada, semua dihalalkan demi mendapatkan kesenangan dan keuntungan semata. Wajar saja, kerusakanlah yang pasti terjadi. 

Penjagaan Islam 

Islam menetapkan konsep kepemimpinan yang jelas. Pemimpin adalah pengurus seluruh urusan rakyat. Pondasi iman dan takwa mutlak dimiliki oleh seorang pemimpin. Karena dengan konsep tersebut, watak pemimpin mampu terjaga dengan utuh. Setiap kebijakan yang ditetapkan senantiasa tertuju pada penjagaan rakyat. Semua dilakukan demi meraih ridha Allah SWT. 

Rasulullah SAW. bersabda, 

"Imam adalah ra'in (pengurus) dan ia bertanggung jawab atas urusan rakyatnya" (HR. Al Bukhari). 

Masalah pungli dan korupsi adalah masalah sistemis yang dapat tuntas disolusikan dengan penerapan syariat Islam secara sempurna. Syariat Islam yang menyeluruh hanya mampu diwujudkan dalam sistem Islam dalam wadah institusi khilafah. 

Dalam institusi khilafah, khalifah akan menerapkan cara preventif (pencegahan) dan kuratif (penuntasan masalah) dengan efektif. Pertama melalui proses pengawasan dan penguatan aspek ruhiyah para penguasa. Sehingga setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan senantiasa mengacu pada konsep halal haram yang shahih. Kedua, pengawasan masyarakat. Kontrol sosial mampu mengurangi atau bahkan mengeliminasi setiap perbuatan zalim, termasuk korupsi, rasuah atau sejenisnya. 

Masyarakat yang memahami syariat Islam akan senantiasa melakukan amar ma'ruf dan mengingatkan penguasa agar senantiasa menjalankan amanahnya sesuai pagar syariah. Ketiga, adanya pengawasan negara. Negara menjadi hal utama dalam mengatasi kasus korupsi. Setiap kebijakan hukum dan sistem sanksi yang diterapkan dalam khilafah, disesuaikan dengan aturan syara'. Setiap hukum dan sistem sanksi diterapkan agar mampu memberikan efek jera pada pelaku korupsi. Sistem Islam-lah satu-satunya support system yang mampu menghentikan mata rantai kasus korupsi dan rasuah yang kini semakin parah. 

Demikianlah Islam menjaga kemuliaan setiap manusia. Penguasa amanah, rakyat terjaga dan hidup pun berkah.

Wallahu a'lam bisshowwab.

Oleh: Yuke Octavianty

Forum Literasi Muslimah Bogor 

Banjir Melanda, Sistem Islam Solusinya

@tintamedia 0 Dibaca    Januari 21, 2024    Comment   

Banjir Melanda, Sistem Islam Solusinya

Tinta Media - Banjir besar  melanda Kecamatan Dayeuhkolot, Baleendah, dan Bojongsoang Kabupaten Bandung. Sedikitnya dua ribu rumah terendam akibat banjir. Jumlah itu

kemungkinan masih bertambah karena sulit untuk mendapatkan data yang konkret di tengah kepungan banjir.

Suska Puji Utama,

selaku Kepala pelaksana harian BPBD Kabupaten Bandung mengatakan bahwa dari angka sebanyak itu, tidak semua korban banjir mengungsi. Sebagian masih bertahan di rumahnya karena dianggap masih aman.

Banjir yang melanda Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat terjadi akibat tanggul sungai Cigede di Kampung Lumajang Peuntas, Desa Citeurep, Kecamatan Dayeuhkolot mengalami jebol. Tanggul jebol itulah yang membuat air sungai meluber sampai ke pemukiman warga. Akibat luapan itu, setidaknya ada ribuan rumah warga yang terkena banjir.

Sampai Jumat pagi, ketinggian di beberapa titik mulai menyusut. Namun, masyarakat tetap harus waspada mengingat hujan kerap turun saat sore hingga malam hari.

Melihat banjir besar saat ini dan kejadian bencana lainnya, seperti longsor dan angin puting beliung beberapa waktu lalu, pihak pemerintah daerah belum menentukan status tanggap darurat. BPBD bersama pihak terkait lainnya akan mengadakan rapat evaluasi berkaitan dengan bencana ini, apakah sudah memenuhi unsur tanggap darurat atau belum.

Sungguh, bencana banjir yang terus terjadi di negeri ini seharusnya menjadi peringatan keras bahwa ada yang salah dalam tata kelola lingkungan dan alam yang dilakukan manusia. Sebab, hujan diturunkan oleh Allah Swt. tentu sebagai anugerah bagi manusia untuk penghidupan, bukan sebagai musibah atau bencana. Meskipun di saat yang sama, orang beriman akan memandang musibah banjir sebagai bagian dari qadha Allah yang tidak bisa ditolak.

Kesabaran dan keridaan pun menjadi dua sikap yang harus dipilih dalam menghadapi musibah ini, sebab sikap demikian akan mengantarkan pada terhapusnya dosa. Selain itu, bagi orang beriman, musibah banjir tentu semakin menyadarkan mereka bahwa betapa lemah manusia di dunia ini, hingga tidak mampu menolak ketentuan-Nya dan betapa manusia butuh terhadap pertolongan Allah kapan pun dan di mana pun.

Tidak ada yang layak disombongkan manusia di dunia ini. Namun, sikap sabar dan rida harus dibarengi dengan tindakan dan aksi ke depan demi membangun kehidupan yang lebih baik, termasuk mengurangi potensi terjadinya bencana dan meminimalkan atau meringankan dampaknya.

Allah Swt. berfirman,

"Musibah apa saja yang menimpa kalian itu adalah akibat perbuatan kalian sendiri. Allah memaafkan sebagian besar (dosa-dosa kalian)." (QS. Asy Syura: 30)

Hal itu terlihat jelas dalam kasus musibah banjir. Banjir disebabkan oleh naiknya neraca air permukaan. Neraca air ditentukan empat faktor, yaitu curah hujan, air limpahan dari wilayah sekitar, air yang diserap tanah dan ditampung oleh penampung air, dan air yang dapat dibuang atau dilimpahkan ke luar.

Dari keempat hal itu, hanya curah hujan yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Tiga faktor lainnya sangat dipengaruhi oleh aktivitas manusia, termasuk kebijakan-kebijakan yang di keluarkan oleh penguasa. 

Sebagaimana disampaikan oleh Walhi, kebijakan deforestasi yang boleh dilakukan pihak korporasi secara masif telah menjadi penyebab utama berkurangnya daerah resapan air hingga berdampak pada mudahnya terjadi banjir saat musim hujan. Kebijakan yang hanya menguntungkan pemilik modal dan merugikan rakyat tersebut adalah buah dari penerapan sistem kapitalisme-sekuler di negri ini.

Negara dalam sistim kapitalisme-sekularisme hanya bertindak sebagai regulator yang pro-oligarki, bukan pengurus dan pelindung rakyat.

Berbagai produk regulasi yang dihasilkan seperti UU Omnibus Law cipta kerja misalnya, nyata telah merusak alam dan merampas ruang hidup masyarakat.

Oleh karena itu, kunci untuk mengakhiri segala musibah, termasuk banjir adalah dengan beralih dari ideologi sistem sekularisme-kapitalisme menuju ke sistem yang diridai oleh Allah, yakni sistem Islam. 

Penerapan sistem Islam dalam seluruh aspek kehidupan hanya terwujud dalam institusi negara Islamiyah. Sistim Islam akan melakukan pengelolaan tanah, lahan SDA, dan lingkungan  hidup sesuai syariat Islam.

Dalam sistem Islam, negara berfungsi sebagai junnah atau pelindung, oleh karena itu, sistim Islam, akan melakukan upaya preventif dalam mengatasi bencana banjir. Demikian pula dalam upaya kuratif dan rehabilitatif terbaik jika musibah banjir terjadi.

Dalam sistem Islam, upaya preventif dilakukan dengan menetapkan pembangunan yang ramah lingkungan. Sistem Islam akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur dalam mencegah bencana, seperti bendungan, kanal, pemecah ombak, tanggul, reboisasi, atau penanaman kembali.

Dalam sistem Islam, pemanfaatan SDA tidak akan diserahkan kepada korporasi, tetapi di kelola negara untuk kemaslahatan umat manusia saja. Sistem Islam menetapkan daerah-daerah tertentu sebagai cagar alam, hutan lindung, dan kawasan baper atau biasa di sebut kawasan himma.

Kawasan himma tidak boleh dimanfaatkan oleh siapa pun. Dalam hal pengelolaan tanah dan lahan, Islam juga mendorong kaum muslimin untuk menghidupkan tanah mati. Hal ini akan menjadi baper lingkungan yang kokoh.

Islam akan memberlakukan sistem sanksi tegas pada siapa pun yang mencemari dan berupaya merusak lingkungan. Penerapan aturan Islam Kaffah adalah solusi terbaik mencegah terjadinya bencana banjir yang merupakan buah dari sistim kapitalisme-sekuler.

Wallahu'alam bishhawab.

Oleh: Rukmini

Sahabat Tinta Media

Tol Dilelang, Bukti Kegagalan Sistem yang Diterapkan

@tintamedia 0 Dibaca    Januari 21, 2024    Comment   

Tol Dilelang, Bukti Kegagalan Sistem yang Diterapkan

Tinta Media - Pembangunan jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap atau (Getaci) bakal dilelang ulang oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR). Lelang ulang sedang dalam proses dan kontruksi Tol Getaci akan dilaksanakan setelah ada investor yang memenangkan lelang ulang tersebut. 

Ruas Tol Getaci akan dilelang dengan panjang 108,3 kilometer. Konstruksi dan operasi dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama Gedebage-Tasikmalaya dilakukan pada tahun 2022 sampai selesai 2024, sedangkan tahap kedua, ruas Tol Tasikmalaya-Cilacap yang dikerjakan mulai tahun 2027 dan diperkirakan selesai tahun 2029. Ada jeda pengoprasian sekitar 3 tahun. 

Meskipun target konstruksi Tol Getaci mundur dari rencana awal, proses pengadaan lahan dipastikan tetap berjalan. Proges lelangnya baru sampai Ciamis. Pembangunan jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci) ini dibangun sepanjang 206,55 kilometer dan menjadi tol dengan rute terpanjang di Indonesia. Proyek Tol Getaci akan menjadi penghubung Jawa Barat dan Jawa Tengah. Perjalanan dari Jawa Barat menuju Jawa Tengah akan semakin cepat dengan hadirnya Tol Getaci.

Di balik perkembangan dan kemajuan infrastruktur yang membanggakan ini, ada masyarakat yang menjadi korban. Sebanyak 28 Desa, dari 6 Kecamatan tergusur oleh pembangunan jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci) yang digadang-gadang menjadi tol terpanjang di Indonesia, yang menelan dana fantastis. 

Pembangunan infrastruktur, termasuk pengadaan sarana transportasi merupakan tanggung jawab negara. Tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat melakukan aktivitas atau memenuhi kebutuhannya. Namun, bagaimana jika negara tidak mampu mengelola pembangunan itu sendiri? Apakah pembangunan harus berhenti atau perlu mencari solusi dengan melelangnya kepada para investor dengan dalih investasi? 

Kita ketahui bahwa perekonomian negara saat ini sedang dalam posisi resesi. Utang kian menumpuk. Ekonomi rakyat kian terpuruk. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur senantiasa digencarkan dan pastinya membutuhkan biaya sangat besar. Biaya tersebut didapat dari kerja sama antara pemerintah dengan para investor. Maka, jelas bahwa yang lebih banyak memiliki sarana transportasi adalah para investor. Sementara rakyat, untuk menikmati hasil pembangunan berupa jalan tol, mereka harus membayar dengan merogoh uang yang begitu mahal. Bagi rakyat yang tidak mempunyai banyak uang, jangan harap bisa menikmati fasilitas transportasi ini 

Saat ini, pendapatan diperoleh dari transportasi melalui skema bagi hasil, yaitu antara pemerintah dan investor. Para investor akan senantiasa mendapatkan penghasilan walaupun sarana transportasi itu sepi dari pengendara. Ini karena para investor sudah menanam modal terlebih dahulu, sehingga  pemerintah harus senantiasa membayar hasil investasi mereka. 

Merupakan hal yang sangat mungkin jika sarana transportasi itu sepi dari pengendara. Suatu saat ruas-ruas tol itu akan dilelang dengan harga yang jauh lebih murah, sebagaimana Tol getaci yang dilelang saat ini. 

Negara yang menganut sistem kapitalisme akan senantiasa mencari untung, tak peduli dengan tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Yang ada, negara menjadikan rakyat bak sapi perah karena pembiayaan ala kapitalis hanya berasal dari pajak, utang, dan penyertaan investasi 

Sementara, dalam pandangan Islam, tidak ada masalah dalam hal investasi jika penggunaannya untuk kemaslahatan masyarakat dan dalam pelaksanaannya harus terikat dengan hukum syariat Islam. Di antaranya, tidak dalam bisnis haram. Dalam hal ini, tidak meminjam uang kepada negara kafir 

Pembiayaan sarana umum dalam sistem Islam berasal dari harta baitul mal yang didapat dari pengelolaan sumber daya alam yang sejatinya adalah milik umum. Maka, hasilnya dikembalikan kepada rakyat dan dapat dimanfaatkan untuk membangun berbagai sarana umum, termasuk sarana transportasi. 

Jika harta yang ada di baitul mal tidak mencukupi, maka akan diambilkan dari sumber lain, seperti kharaj, jizyah, fa'i, dan lain-lain. Melalui skema pembangunan infrastruktur sistem Islam, akan terjamin keamanan dan keberhasilan infrastruktur negara dan tentunya akan dinikmati oleh seluruh masyarakat secara gratis dan mudah, terbebas dari kungkungan para investor. 

Dengan penerapan Islam secara sempurna, masyarakat hidup sejahtera, aman, dan sentosa. Masyarakat muslim atau nonmuslim bisa hidup berdampingan. Penguasa menjalankan amanahnya. Tidak ada unsur pencitraan karena kepemimpinan Islam menjalankan amanah penuh tanggung jawab, semata-mata hanya karena ketakwaan dan takut kepada Allah Swt. Wallahu'alam bishshawab.

Oleh: Heni Ruslaeni 

(Sahabat Tinta Media) 

Human Trafficking, Bukti Gagalnya Sistem Kapitalisme Memanusiakan Manusia

@tintamedia 0 Dibaca    Januari 12, 2024    Comment   

Human Trafficking, Bukti Gagalnya Sistem Kapitalisme Memanusiakan Manusia

Tinta Media - Beberapa tahun terakhir ini isu perdagangan manusia (human trafficking) menjadi persoalan sangat serius yang dihadapi oleh dunia internasional. Bahkan, ini menjadi isu yang menarik untuk dibicarakan, karena menjadi persoalan global yang dihadapi setiap negara, termasuk Indonesia. 

Human trafficking di Indonesia bukan suatu persoalan yang baru. Selama bertahun-tahun, permasalahan ini datang silih berganti dan tidak pernah terselesaikan. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam memerangi human trafficking, tetapi tidak pernah berhasil. Bahkan, baru-baru ini tim satgas TPPO di daerah Jawa Barat dan beberapa provinsi lainnya berhasil membongkar kasus perdagangan manusia. 

Human trafficking merupakan kegiatan mulai dari tahap  

perekrutan sampai dengan penerimaan seseorang disertai dengan tindakan kekerasaan, penyekapan, penculikan, dan pemalsuan, hingga memperolah persetujuan dari korban dengan tujuan eksploitasi, baik yang terjadi di dalam negeri maupun luar negeri. Eksploitasi yang dimaksud merupakan sebuah tindakan pemaksaan terhadap seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan, seperti pelacuran, kerja paksa, perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau melawan secara hukum, mentransplantasi organ, dan/atau jaringan tubuh oleh pelaku untuk memperoleh keuntungan, baik materiil maupun imaterial. 

Sebagian besar korban human trafficking tersebut berasal dari negara-negara dengan tingkat ekonomi rendah yang diperdagangkan ke negara-negara maju. Pelakunya adalah sindikat internasional yang terorganisir, sedangkan sebagian besar korbannya merupakan wanita dan anak-anak. Mereka yang seharusnya dijaga dan dimuliakan malah dijadikan objek seks, serta dieksploitasi bagaikan "sapi perah". Ngerinya lagi, ada sebagian dari mereka yang malah dianggap sebagai pahlawan karena menghasilkan devisa bagi negara. 

Fenomena ini membuktikan bahwa negara dalam sistem kapitalis saat ini mengalami disfungsi peran. Dia gagal dalam melindungi masyarakat dari human trafficking dan menjaga martabat manusia itu sendiri. Terlebih, ekonomi dalam sistem ini menjadikan rakyat sebagai sumber dana, termasuk para pekerja migran korban human trafficking yang dipandang sebagai pahlawan devisa negara. Prinsip transaksional ini yang menjadikan negara tidak mampu dan gagal menghadapi para sindikat perdagangan manusia yang dikuasai para oligarki. 

Bahkan, dalam segi regulasi, negara tidak memberikan perlindungan kepada rakyat sebagai pekerja, baik di dalam maupun di luar negeri. Ini artinya sistem demokrasi kapitalis yang diemban negara saat ini telah gagal memberikan lapangan pekerjaan bagi rakyat. Padahal, bergitu banyak sumber daya alam yang dimiliki negeri ini malah dikuasai oleh para kapitalis yang bekerja sama dengan penguasa. Sementara, rakyat hanya diberi remah-remahnya saja. 

Negara tidak mampu menyejahterakan rakyat, ditambah lagi dengan bermacam-macam pajak, pungutan-pungutan dan harga komoditas yang setiap hari terus naik, sementara  penghasilan rakyat sangat minim bahkan mencari uang sangat sulit. Kondisi inilah yang dijadikan keuntungan oleh pihak-pihak tertentu untuk menjerat rakyat, sehingga terjebak dalam perdagangan manusia. 

Walaupun berbagai regulasi telah dilakukan untuk memberantas trafficking, tetapi hal ini tidak pernah efektif karena pragmatis, tidak menyentuh akar masalah sebenarnya dan hanya formalitas saja. Sanksi hukum bagi pelaku pun terbatas pada pasal karet yang bisa ditarik ulur dengan uang. Ini menjadikan para pelaku oligarki yang menjalankan bisnis ini lolos dengan mudah dan kembali menjalankan usahanya. 

Ini berbeda dengan Islam. Sebagai sistem yang berasal dari Allah Swt., Islam memiliki regulasi yang sempurna dalam mengatur kehidupan manusia. Melalui tegaknya tiga pilar utama, yakni ketakwaan individu, masyarakat yang peduli menjalankan amar makruf nahi mungkar, serta negara yang menerapkan aturan Islam kaffah, akan terjamin kesejahteraan bagi rakyat.  

Rasulullah saw. bersabda: 

"Imam (pemimpin) adalah ra'in (penggembala), dia yang bertanggung jawab terhadap gembalaannya.” (Hr. Bukhari dan Muslim). 

Penerapan sistem perekonomian Islam yang berasaskan halal dan haram, menetapkan kebijakan terkait penyediaan lapangan pekerjaan bagi rakyat di dalam negeri, sehingga mereka tidak harus bekerja ke luar negara untuk mendapatkan gaji yang layak. Selain itu, akan diciptakan iklim usaha yang sehat, aman, dan adil bagi semua rakyat, sehingga kemandirian dan ketahanan ekonomi akan tercipta. Ditopang oleh sistem moneter yang berbasis pada emas dan perak, akan semakin mengokohkan ekonomi negara. 

Penerapan Islam kaffah ini akan menutup celah-celah kriminalitas, termasuk potensi adanya perdagangan manusia. Jika pun terjadi, akan diberikan sanksi tegas bagi pelakunya.  Sistem politik Islam pun mengharuskan negara untuk selalu melindungi rakyat di mana pun mereka berada. 

Rasulullah saw. bersabda: 

"Imam (pemimpin) itu laksana perisai, (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan)nya. (HR. Bukhari Muslim) 

Bahkan, melalui kebijakan luar negerinya, yaitu dalam rangka penyebaran Islam melalui dakwah dan jihad, negara (khilafah) akan menjamin keamanan dunia dari kejahatan transnasional. Wallahu'alam bishshawwab.

Oleh: Thaqiyunna Dewi, S.I.Kom,

Sahabat Tinta Media

Refleksi 2023, Pakar Parenting: Banyak KDRT Karena Sistem dan Pranata Kehidupan Jauh dari Islam

@tintamedia 0 Dibaca    Januari 03, 2024    Comment   

Refleksi 2023, Pakar Parenting: Banyak KDRT Karena Sistem dan Pranata Kehidupan Jauh dari Islam

Tinta Media - Banyaknya KDRT dan pembunuhan yang melibatkan keluarga sepanjang tahun 2023, dinilai Pakar Parenting sekaligus Penulis Buku The Model for Smart Parents Nopriadi Hermani, Ph.D. berakar dari sistem dan pranata kehidupan yang jauh dari Islam. 

“Akar masalahnya sebenarnya pada sistem dan pranata kehidupan kita yang jauh dari Islam,” nilainya kepada Tinta Media, Ahad (31/12/2023). 

Masyarakat jauh dari nilai-nilai keislaman sebagai akibat dari kehidupan sekuler-kapitalis yang telah menjauhkan agama (Islam) dalam kehidupan.  “Mentalitas dan perilaku masyarakat jauh dari Islam. Kekerasan menjadi hal yang lumrah terjadi. Apalagi tekanan sosial karena masalah ekonomi semakin besar,” jelasnya.

“Seperti yang sering saya sampaikan bahwa kita hari ini hidup di sebuah mesin sosial yang merusak perilaku dan mental,” tambahnya. 

Ia melihat semakin banyaknya perilaku dan mentalitas sakit sehingga ada banyak orang tua yang mendidik tanpa kompetensi, sehingga menimbulkan trauma dan sakit kepribadian (personality illness) pada anak. “Orang tua yang mendidik tanpa pengetahuan Islam dan parenting yang memadai akan cenderung emosional dan merusak,” tuturnya. 

“Apalagi kalau orang tua ini dulunya juga dididik penuh kekerasan. Maka dia mewariskan itu pada anak-anak mereka,” imbuhnya menjelaskan. 

Di samping itu, Nopriadi mengungkap ada banyak fasilitas yang menjadi sarana pengrusak ini. Kekerasan juga dilakukan oleh anak pada orang tua karena anak-anak terpapar oleh tayangan kekerasan setiap saat, melalui gadget misalnya. “Di samping itu keterlibatan anak dengan gank-gank yang menonjolkan kekerasan akan membuat anak menjadi agresif, termasuk di rumah. Apalagi kalau sudah kecanduan narkoba atau judi. Semakin tidak terbendung,” ungkapnya. 

Menurutnya masalah ini semakin membesar karena tidak seriusnya pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi keluarga (orang tua dan anak). “Tidak terlihat adanya ikhtiar pemerintah yang mampu membuat sistem sosial yang menghasilkan pribadi-pribadi shaleh,” tuturnya. 

“Dengan kondisi di atas maka data peningkatan kekerasan yang terjadi di keluarga merupakan hal yang lumrah, wajar, dan akan cenderung meningkat,” tegasnya. 

Nopriadi menjelaskan bila Islam diterapkan dalam kehidupan, maka tidak akan tampak problem seperti ini. Pada level individu, orang-orang beriman akan memiliki mental health yang sangat baik. “Akidah dan cabang-cabangnya seperti masalah tawakal, qanaah, rezeki, sabar, syukur, dan lain-lain akan membuat seseorang menjadi pribadi yang sehat secara mental,” jelasnya. 

Menurutnya mereka akan mampu menyikapi masalah dalam kehidupan dengan sangat baik. Bila ada tekanan hidup maka selain berikhtiar untuk menyelesaikannya, maka konsep-konsep keimanan yang ada dalam kalbu akan mampu menjadi benteng yang mengokohkan mentalitas mereka. Mereka sangat bergantung pada Allah (tawakal) dan menjadikan sabar sebagai pertahanan mental yang baik. “Konsep-konsep keimanan lain seperti rezeki dan lainnya akan mengokohkan mentalitas mereka,” ucapnya. 

Lalu  aturan Islam yang mereka jadikan sebagai cara hidup menurutnya akan membuat perilaku mereka tertata. Perilaku yang tertata secara Islam akan membuat kehidupan seorang muslim menjadi indah, termasuk kehidupan keluarga. “Mereka memiliki kontrol diri yang sangat baik, baik kontrol pikiran, perasaan maupun tindakan,” ujarnya. 

“Tidak mungkin orang yang beriman akan melakukan kekerasan di rumah tangga, apalagi sampai membunuh,” tambahnya menegaskan. 

Kemudian di level keluarga, ia katakan akan terasa suasana Islami yang semakin menguatkan keislaman anggota keluarga. Ayah bunda akan bertanggungjawab mengurus anaknya, tidak hanya nafkah, tapi juga pendidikan. Keluarga yang dibangun atas asas keimanan dan diatur dengan keislaman akan menjadi keluarga yang tampak suasana cinta, kepedulian, ketenangan, kasih sayang dan tanggung jawab. “Ayah bunda akan menyayangi dengan tulus anak-anak mereka, sementara anak-anak akan berbakti pada orang tua (birrul wallidain),” ucapnya. 

“Para ayah bunda sangat menyadari  bahwa  menjaga anak-anak itu tanggung jawab mereka, terutama para ayah,” imbuhnya. 

Ia percaya mereka paham akan firman Allah SWT dalam Q.S At-Tahrim:6, “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” 

Dipaparkannya bahwa para ayah diwajibkan menjaga dirinya dan keluarganya (anak istri) dari neraka dengan cara menjadikan anak-anak mereka sebagai pribadi bertakwa. “Dengan pribadi takwa ini maka anak-anak memiliki kepribadian yang baik dan  akan jauh dari sikap aniaya terhadap orang lain,” paparnya. 

Diterangkannya bahwa dengan Islam, masyarakat juga akan terlihat sehat. Mereka akan menjaga satu sama lain dengan amar ma’ruf nahi mungkar. Mereka juga akan saling peduli dan memperhatikan. Mereka akan memenuhi kebutuhan tetangga mereka yang mengalami kesulitan. “Dengan demikian anggota masyarakat tidak sendiri dalam menghadapi masalah hidupnya. Tekanan beban hidup yang sering memicu kekerasan tidak terjadi dalam masyarakat Islam,” terangnya. 

Lalu ia menjelaskan di level negara yang terinstall nilai-nilai dan aturan Islam akan menjadikan negara yang mengurusi dan menjamin terpenuhi kebutuhan pokok rakyatnya. “Masyarakat akan dibuat sejahtera sehingga mampu memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan papan,” jelasnya. 

Menurutnya, negara juga menjamin pelayanan sosial seperti pendidikan, kesehatan dan keamanan bagi masyarakat dengan pelayanan terbaik dan gratis. “Jaminan kebutuhan pokok dan pelayanan sosial akan membuat beban hidup masyarakat akan terasa ringan, tidak seperti beban hidup di dunia  sekuler-kapitalis  seperti saat ini,” paparnya. 

Dengan pendidikan, maka negara akan membuat rakyatnya memiliki kepribadian Islam sebagaimana gambaran pada level individu di penjelasan atas. Dengan pendidikan yang baik ditambah pelayanan kesehatan terbaik akan membuat rakyat menjadi sehat, tidak hanya fisik tapi juga mental. Pemimpin amanah yang terpilih karena proses politik yang sesuai Islam akan membuat sistem-sistem Islam akan bekerja dengan baik sehingga terjagalah jiwa, agama, akal, kehormatan dan harta rakyatnya. 

“Semua ini akan membuat kehidupan Islam menjadi kehidupan yang indah dan penuh berkah. Tidak seperti kehidupan saat ini, masyarakat menjadi sakit, terutama masalah kekerasan dalam rumah tangga,” pungkasnya.[] Raras

MARAKNYA ABORSI PADA SISTEM SAAT INI

@tintamedia 0 Dibaca    Januari 03, 2024    Comment   

MARAKNYA ABORSI PADA SISTEM SAAT INI

Tinta Media - Terulang kembali, kasus aborsi ilegal di negeri kita. Dilansir dari KBRN pada 21 Desember 2023, kasus aborsi ilegal kembali mencuat ke permukaan dengan tangkapan lima perempuan, terduga di sebuah klinik yang berlokasi di salah satu apartemen kelapa gading, Jakarta Utara. 

Menariknya, para pelaku aborsi ilegal adalah para remaja lulusan SMP atau SMA tanpa latar belakang medis. Dan faktor terbesar yang menyebabkan para remaja melakukan aborsi adalah pergaulan bebas. Pergaulan bebas remaja saat ini, sedang merebak di masyarakat. 

Selain itu hal yang menyebabkan para remaja melakukan aborsi ialah kondisi ekonomi yang sulit, dan terbatasnya latar belakang pendidikan di negeri inilah yang membuat mereka minim akhlak dan moral. 

Tak heran jika para remaja tidak merasa jera melakukan aborsi berkali kali. Karena negara kita saat ini tidak mempunyai hukum yang jelas dan tegas dari negara bagi para pelaku. Maka tidak diragukan lagi bahwa para remaja akan terus melakukan tindak aborsi. 

Berbeda dengan Islam. Islam sangat tidak mentolerir perbuatan membunuh anak tanpa hak. 

Allah telah berfirman: 

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْۗ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـًٔا كَبِيْرًا (al isra:31)

"Dan janganlah kamu membunuh anak anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka, dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh dosa besar" .  

Bahkan Islam mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, mereka dibatasi berkomunikasi hanya mengenai pendidikan, kesehatan, dan jual beli. Negara Islam juga akan menjamin perekonomian umat serta adanya hukum yang jera bagi pezina yaitu hukum rajam. Sehingga mencegah mereka berzina yang dapat menyebabkan kehamilan tidak diinginkan. 

Oleh karena itu, aborsi adalah salah satu dari sekian banyak problematika umat  yang tidak hanya penting saja untuk dituntaskan, akan tetapi permasalahan ini sangat penting sekali untuk diselesaikan karna menyangkut jiwa atau nyawa seseorang. Islam telah menawarkan solusi yang jitu untuk membereskan problematika ini bahkan memberikan solusi untuk semua problematika hidup umat ini. Dan tidak lain adalah tegaknya khilafah atas metode kenabian.

Oleh: Aisah Farah

Sahabat Tinta Media 

1600 Koruptor Ditangkap, MMC: Bukti Bobroknya Sistem Politik Demokrasi

@tintamedia 0 Dibaca    November 15, 2023    Comment   

1600 Koruptor Ditangkap, MMC: Bukti Bobroknya Sistem Politik Demokrasi

 

Tinta Media - Narator Muslimah Media Center (MMC) menilai, ditangkapnya 1600 koruptor menunjukkan bobroknya sistem politik demokrasi yang diterapkan di negeri ini.

 

"Angka itu menunjukkan betapa bobrok sistem politik negeri ini," ujarnya dalam Serba-Serbi: 1600 Koruptor dalam 20 Tahun, Bukti Bobroknya Sistem Politik Demokrasi, Ahad (12/11/2023) melalui kanal Youtube Muslimah Media Center.

 

Sistem batil dan rusak (bobrok), ujarnya,  akan semakin menyuburkan kecurangan. "Maka keburukan akan terus-menerus ada dengan berbagai gayanya.  Korupsi, misalnya, kejahatan ini menjadi kejahatan kronis, karena efek penerapan sistem politik demokrasi kapitalisme," jelasnya.

 

Ia beralasan, legalitas kekuasaan dalam sistem demokrasi yang ditentukan dengan jumlah suara, inilah pangkal dari bibit-bibit korupsi. 

 

“Pasalnya kekuasaan dalam sistem demokrasi berorientasi pada pemanfaatan jabatan. Dalam sistem demokrasi rakyatlah yang  justru mengurus pejabat bukan pejabat mengurus rakyat," terangnya.

Para pejabat, lanjutnya, mendapat  fasilitas dan kesempatan memperkaya diri. Akhirnya para pejabat akan berlomba untuk meraup suara rakyat.

 

“Perlombaan ini membutuhkan modal besar, untuk kampanye, pencalonan, membeli kursi kekuasaan dan lainnya. Modal ini tidak akan cukup jika berasal dari kantong pribadi. Dari celah ini para pemilik modal diberi pintu masuk untuk berpartisipasi. Sebagai timbal baliknya ketika kekuasaan itu bisa diraih, kepentingan para kapital harus dipermudah, meskipun kepentingan tersebut justru merugikan rakyat,” ulasnya.

 

Akibatnya, ia melanjutkan, kekuasaan digunakan untuk mengembalikan modal dan memperkaya diri para pejabat sehingga wajar kasus korupsi terus berlanjut.

 

Politik Islam

 

Narator membandingkan, ini sangat berbeda dengan sistem politik Islam bernama Khilafah, dalam mengusut tuntas kejahatan korupsi.

 

“Secara fikih, fakta korupsi dihukumi sebagai bentuk pengkhianatan. Para pelaku melakukan penggelapan uang yang diamanatkan atau dipercayakan kepada mereka,” ulasnya.

 

Narator menjelaskan, agar pengkhianatan ini tidak terus menerus terjadi, Islam memiliki sanksi tegas yang harus dijalankan negara tanpa pandang bulu.

 

Selain itu, Khilafah juga memiliki tindakan preventif yaitu, pertama, rekrutmen aparat negara wajib berasaskan profesionalitas dan integritas bukan berasaskan koneksitas atau nepotisme.

 

“Sumber daya manusia tersebut harus memenuhi kriteria kifayah atau kapabilitas dan berkepribadian Islam atau syakhsiyah Islamiyah,” imbuhnya.

 

Ia mengutip hadist, riwayat Imam Bukhari, bahwa Rasulullah saw bersabda: "Jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya maka tunggulah kehancuran itu.”

 

“Kedua, Khilafah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pejabat negaranya. Ketiga, Khilafah wajib memberikan gaji dan fasilitas yang layak kepada aparat pejabat negara. Upaya ini dilakukan agar mereka fokus dan totalitas membantu Khalifah mengurus urusan rakyat,” bebernya.

 

Keempat, sebutnya, para pejabat negara haram menerima suap dan hadiah.

 

“Kelima, Khilafah akan melakukan perhitungan kekayaan bagi aparat negara secara berkala," tutupnya.[] Muhammad Nur

Tinggalkan Sistem Buatan Manusia, Mengapa?

@tintamedia 0 Dibaca    September 17, 2023    Comment   

Tinggalkan Sistem Buatan Manusia, Mengapa?

Tinta Media - Manusia sebagai makhluk hidup di bumi, tidak boleh berbuat sekehendak diri dan semaunya. Semua ada aturan dalam segala bidang dan permasalahan, aturan tersebut semata-mata bertujuan untuk keselamatan dan kesejahteraan umat manusia. Lantas, aturan dan sistem bagaimana yang seharusnya diterapkan?

Semua sistem yang ada dalam kehidupan masyarakat, baik itu sistem ekonomi, sosial, pendidikan, budaya, termasuk sistem pergaulan, itu semua tidak akan bisa diterapkan. Sebab, semua sistem hanya bisa menjadi konsep (rancangan) yang dibuat serta dipikirkan. Apabila sistemnya tidak diterapkan dengan baik, berarti tidak ideal secara penerapan.

Perlu ditegaskan kembali dan penting jadi perhatian terutama dalam sistem pemerintahan politik. Karena, adanya sebuah sistem dalam kehidupan bermasyarakat, sangat dipengaruhi keberadaannya. Dimana, mereka hidup, tumbuh, dan berkembang dalam sistem pemeliharaan apapun modelnya.

Jadi dalam suatu pemerintahan, jika yang dipakai sistem otoriter, maka rakyatnya akan menjadi otoriter. Jika sistem yang digunakan dalam masyarakat itu sekuler demokrasi, maka otomatis rakyatnya juga sekuler. Namun, disisi lain yang berbeda yaitu jika sistem Islam diterapkan, maka yang akan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, semuanya menjadi Islam.

Oleh karena itu, kita harus lebih memahami bahwa tidak mungkin berharap sistem Islam bisa diterapkan dalam kehidupan, kalau pemerintahannya saja masih berada dalam sistem sekuler demokrasi. Jadi, harus diubah menjadi sistem Islam.

Sistem Pemerintahan di Dunia

Sistem kepemimpinan pemerintahan yang paling tua di dunia yaitu monarki atau kerajaan (otokrasi), pada awal kurun abad ke-19, (Wikipedia). Dimana hanya satu orang saja yang akan tampil untuk menjadi pemimpin, sekaligus menentukan kebijakan, membuat aturan hukum benar dan salah, baik ataupun buruk.

Seiring berjalannya waktu, muncullah gagasan baru, masyarakat kini mulai berpikir kalau untuk menentukan kebijakan baik dan buruk, benar atau salah, dalam kehidupan, seharusnya jangan diserahkan kepada satu orang saja atau raja. Oleh karenanya, muncul pemahaman perubahan dari sistem kerajaan (otokrasi) dengan istilah publik (demokrasi). Kekuasaannya berada di tangan rakyat. Kemudian levelnya naik menjadi kedaulatan di tangan rakyat. Padahal, sesungguhnya mereka pada saat itu, belum bisa membedakan antara kedaulatan dan kekuasaan tertinggi.

Sistem Islam Harus Diterapkan

Sistem Islam jelas berbeda dengan sistem sekuler demokrasi. Walaupun demokrasi terlahir lebih tua dari sistem Islam yang kita sebut Khilafah sekitar abad ke-4 sampai dengan abad ke-6 atau 507/508 SM. Sedangkan masa kekhalifahan Rasyidin tahun (631-661) M, (Wikipedia). Jadi, lebih tua sekitar 1000 tahun lebih kisarannya.

Dengan demikian kehadiran Khilafah merupakan hipotesa dari sistem kerajaan dan demokrasi. Jadi, kalau sistem otokrasi kedaulatannya ada pada satu orang (kerajaan). Sedangkan demokrasi sebagai penentu benar dan salahnya oleh banyak orang atau rakyat.

Sistem Islam (Khilafah) hadir untuk mengoreksi kedua sistem tersebut. Dalam Islam, untuk menentukan bentuk benar dan salah, baik ataupun buruk, tidak boleh diletakkan pada satu orang (kerajaan) atau juga tidak boleh banyak orang (demokrasi). Tetapi, harus diletakkan pada satu pencipta orang-orang tersebut, yaitu hanya kepada Allah Swt, untuk menerapkan hukum syariat. Inilah yang membedakan antara sistem demokrasi, otokrasi, dengan Islam.

Jadi sangat jelas mana sistem yang harus ditinggalkan, dan mana yang harus diterapkan dalam kehidupan. Tidak lain hanya sistem Islam yang layak. Saatnya meninggalkan sistem sekuler demokrasi buatan manusia, menggantinya dengan aturan pencipta yaitu Islam di bawah naungan Khilafah. Wallahualam.[]

Oleh: Mariyam Sundari (Pers-Jateng)

Hanya di Sistem Kapitalis, Gara-Gara Kesulitan Ekonomi Bunuh Anak Sendiri

@tintamedia 0 Dibaca    Mei 05, 2023    Comment   

Hanya di Sistem Kapitalis, Gara-Gara Kesulitan Ekonomi Bunuh Anak Sendiri

Tinta Media - Media tak hentinya membawakan berita-berita yang membuat geger jagat dunia online. Salah satu yang jadi perbincangan ialah kasus pembunuhan oleh seorang ayah kepada putri kandungnya sendiri baru-baru ini di Gresik, Jawa Timur. 

Adapun motif dari pembunuhan tersebut dikarenakan tersangka berinisial A ini ingin agar anaknya masuk surga sebab selama ini sang anak mendapatkan ejekan dari teman-teman sebayanya bahwa ibunya seorang Pemandu Lagu alias LC di tempat karaoke. (tvonenews.com)

Selain itu A juga menyebut bahwa istrinya tidak pantas disebut sebagai seorang ibu, serta menyesal menjalani hubungan rumah tangga dengan perempuan yang dia temui di tempat hiburan tersebut. Dia pun mengatakan alasan mengapa tidak turut membunuh istrinya karena merasa bahwa istrinya tidak pantas masuk surga dan dia layak bersama dosa-dosanya. Naudzubillahi min dzalik.

Sungguh betapa kian miris berita demi berita dari dunia kriminal hingga saat ini. Kian hari kasus bunuh-membunuh antara orang tua terhadap anak sendiri pun sering terjadi. Demikian juga dengan anak kepada orang tuanya. Hal ini semakin menambah deretan panjang dari kasus yang mengundang pedih dalam hati. 

Betapa tidak? Keluarga yang semestinya menjadi tempat ternyaman bagi orang-orang, ternyata telah berubah menjadi peluang melakukan bentuk perbuatan dosa. Hal ini tak mungkin terjadi kalau bukan karena adanya kesalahan dalam cara pikir umat. Selain itu, perilaku-perilaku keji tersebut didukung pula dengan sistem kufur yang semakin memudahkan setiap niat buruk terwujud jadi perbuatan nyata. 

Kasus seperti ini bukanlah kali pertama terjadi. Pada tahun 2022 lalu, kita menemukan fakta pembunuhan yang dilakukan seorang ibu pada anak kandungnya karena depresi serta kesulitan ekonomi. Adapun motif lainnya ialah karena ingin agar anaknya "selamat", tidak mengalami penderitaan sebagaimana dirinya. (kompas.tv). 

Tak bisa dimungkiri bahwa kebutuhan jasmani merupakan bagian penting dari hidup yang harus dipenuhi. Kebutuhan jasmani merupakan bentuk rangsangan yang datang dari dalam tubuh manusia sendiri, seperti timbulnya rasa lapar, haus, lelah, buang air dan lain-lain. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka bisa berakibat sakit bahkan kehilangan nyawa. 

Hanya saja, pemenuhan kebutuhan ini harus sesuai dengan koridor syar'i. Jika tidak, maka bisa mengantarkan pada kekacauan sebagaimana halnya peristiwa-peristiwa tragis di atas.

Akan tetapi, menjalankan berbagai aktivitas sesuai dengan syariat saat ini tidak mudah. Banyak sekali tantangan serta godaannya. Akibatnya, manusia menjadi tidak sabaran, serta menempuh cara yang tidak halal untuk memenuhi segala kebutuhannya, baik jasmani maupun naluri. 

Dunia kapitalis kufur ini membawa manusia untuk saling berebut sumber daya alam. Bagi yang kuat, maka akan mendapatkan aset-aset itu untuk memperkaya diri sendiri. Sedangkan yang lemah hanya akan menjadi korban korporasi dan kebijakan yang menindas hingga kini. Maka tak heran, akhirnya ketidakmampuan umat dalam memenuhi kebutuhan jasmani dan naluri ini malah mengantarkan pada tindakan kriminal.

Maka yang mampu menumpas keadaan ini hingga ke akarnya hanyalah aturan yang hak, yang datang dari Allah Swt. Islam akan menyelesaikan persoalan ekonomi dengan menjamin adanya pekerjaan yang layak bagi para suami, ayah, maupun anak lelaki yang sudah baligh. 

Negara akan berdiri sebagai penyedia lapangan pekerjaan bagi rakyat, memberikan pelatihan bagi yang belum mampu bekerja di bidangnya. Selain itu, bagi yang tidak memiliki wali, seperti janda, kaum dhuafa, ataupun orang tua yang tak lagi punya keturunan, maka negaralah yang akan membiayai melalui baitul mal.

Bila Islam tegak di bumi Allah, maka tidak mungkin Allah tidak menurunkan rahmay-Nya. Sungguh hanya dengan penerapan Islam secara keseluruhan sajalah rahmat itu akan Allah berikan. Rida-Nya Allah akan memenuhi seluruh penjuru bumi hingga kehidupan umat manusia pun akan berjalan sesuai dengan porsinya. 

Dengan diterapkan syar'i Islam, maka kebutuhan jasmani dan nalurinya dalat terpenuhi secara optimal. Tak akan lagi ada corong-corong kemaksiatan ataupun tindak kriminal. Tak akan terdengar lagi kasus-kasus miris sebagaimana hari ini di dunia kapitalis kufur buatan Barat.

Sebab, ajaran Islam datangnya dari wahyu Allah Swt. Sang Khaliq Yang Maha Pengatur kehidupan, bukan dari hawa nafsu yang mengedepankan asas manfaat saja. Karena itu, sudah seharusnya era kapitalis ini dituntaskan dan diganti dengan era kebangkitan Islam, agar bumi yang Allah ciptakan ini layak mendapatkan rahmat, karena Islam memang dijadikan sebagai agama yang merahmati seluruh alam.

Wallahu'alam bisshawwab.

Oleh : Tri Ayu Lestari

Penulis Novel Remaja dan Aktivis Dakwah Remaja

Agung Wisnuwardana: Perubahan Pelayanan Publik Mustahil Terjadi Tanpa Perubahan Sistem

@tintamedia 0 Dibaca    April 02, 2023    Comment   

Agung Wisnuwardana: Perubahan Pelayanan Publik Mustahil Terjadi Tanpa Perubahan Sistem

Tinta Media - Direktur Indonesia Justice Monitor Agung Wisnuwardana menegaskan bahwa untuk mengubah pelayanan publik tidak cukup dengan reformasi, namun juga harus ada perubahan sistem yang diterapkan di negeri ini.

"Reformasi bisa saja membawa perubahan pada pelayanan publik. Namun hal ini akan terasa mustahil bila sistem yang dijalankan tak turut diubah," ujarnya dalam program aspirasi: Sebagian Pajak Kita untuk Mengongkosi Gaya Hedon Oknum Pejabat, di kanal YouTube Justice Monitor, Sabtu (25/3/2023)

Pasalnya, ia beralasan, sistem kapitalis demokrasi yang tengah dijalankan saat ini yang menciptakan iklim pejabat yang tidak tulus dan ikhlas dalam melayani masyarakat.

Bahkan, ia mengungkapkan, banyak penguasa yang berorientasi menjadikan uang sebagai panglima. "Sekali lagi menjadikan uang sebagai panglima," tegasnya.[] Wafi

Sistem Kapitalis Sekuler Penyebab Sering Terjadinya Pelecehan terhadap Syariat Islam

@tintamedia 0 Dibaca    Desember 04, 2022    Comment   

Sistem Kapitalis Sekuler Penyebab Sering Terjadinya Pelecehan terhadap Syariat Islam

Tinta Media - Sistem kapitalis sekuler yang menaungi sistem kehidupan dinilai menjadi penyebab sering terjadinya pelecehan terhadap syariat Islam khususnya Khilafah.

“Kalau kita perhatikan, bahwa kita hari ini berada dalam sebuah sistem kehidupan yang dinaungi oleh sistem kapitalis sekuler,” ujar Gus Tuhu Pengasuh Majelis Taklim Al-Mustanir Probolinggo dalam acara Multaqo Ulama Aswaja Tapal Kuda 1444 H: Bergerak Membela Kehormatan Islam Lagi-Lagi Pelecehan Ajaran Islam, Jangan Main-Main dengan Umat Islam, Selasa (29/11/2022) di kanal YouTube NgajiPro ID. 

Sangat wajar, sistem yang diproduksi oleh orang Kafir Barat, lanjutnya, akan melahirkan kerusakan-kerusakan di bawahnya. Kaum Muslimin tidak akan bisa berharap kepada sistem sesat rusak ini untuk bisa adanya kedamaian, keadilan, dan perlindungan terhadap ajaran Islam. 

“Secara hakiki, bahwa sistem kapitalis sekuler ini adalah sistem kufur sistem yang sesat, sistem yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena sistem kehidupan yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam.

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ۗ   

Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam.(Ali Imron:19),” bebernya.

Ia juga menjelaskan, hanya Islam lah yang diridhoi oleh Allah SWT, dan bahkan hanya Islam, orang-orang beriman itu diperintahkan untuk masuk ke dalamnya secara keseluruhan dan diperintahkan oleh Allah SWT untuk meninggalkan segala yang berasal dari selain Islam.

Allah SWT berfirman:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَاۤفَّةً ۖوَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِۗ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ  

“Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu.” (Al Baqarah: 208). 

"Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِۗ (langkah-langkah setan), mengikuti semua hal, semua langkah kehidupan yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seluruh bentuk kemaksiatan, kefasikan, kemunafikan, kekufuran itu adalah langkah-langkah setan yang diperintahkan untuk kita tinggalkan,” jelasnya.

Secara faktual, pengasuh majelis taklim ini menjelaskan, sistem yang merusak dirinya sendiri (self destruktif) ini dalam cara perekonomiannya menimbulkan ketimpangan kaya dan miskin, kenyamanan kemewahan hanya dinikmati oleh para Oligarki. Masyarakat hanya mendapatkan kesengsaraan, kasus-kasus kriminalitas, usaha bunuh diri, stress, narkoba penyimpangan seksual karena ketimpangan ekonomi ini.

“Semuanya itu adalah hasil atau buah dari diterapkannya sistem kapitalis sekuler ini, bagi mereka yang masih memiliki nurani yang jernih, berpikir secara nyata, memiliki perasaan manusiawi, pasti akan membenarkan bahwa fakta hari ini adalah fakta ketidakadilan, bahwa fakta hari ini ada fakta kerusakan,” bebernya.

Oleh karena itu, ia menyerukan, untuk kembali berusaha menjalankan perintah Allah SWT dan meninggalkan segala larangannya, mensegerakan untuk menegagkan kembali syari’at Allah SWT dengan sistem Islam yaitu sistem Khilafah Islamiyah.

“Kalau tidak, maka kita tidak berharap Allah masih memberikan peringatan demi peringatan lagi, kalau Allah SWT sudah marah, kemudian memberikan peringatan, tidak ada lagi hamba yang bisa menolaknya,” pungkasnya.[] Lukman Indra Bayu 

Sistem Jahiliyah, Jika Tak Ikutan Jahil Ga Kebagian Dunia

@tintamedia 0 Dibaca    Oktober 16, 2022    Comment   

Sistem Jahiliyah, Jika Tak Ikutan Jahil Ga Kebagian Dunia

Tinta Media - Manusia itu memang jahil alias bodoh. Mudah tertipu dunia. Mudah terlupa akhirat. Padahal sudah tahu bahwa dunia ini sementara. Paling paling hidup sampai umur 100 tahun itupun jarang kan?

Allah telah menggambarkan kondisi manusia dalam firmanNya

Surat Al-Ahzab Ayat 72 

إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَٰنُ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا 

"Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh"

Prof Muhammad Sulaiman Al Asyqor, dalam Zubtatut Tafsir menyatakan وَحَمَلَهَا الْإِنسٰنُ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh) Yakni menyanggupi untuk menjalankannya. Dan ini merupakan kezaliman bagi dirinya sendiri dan kebodohannya terhadap apa yang dipikulnya.

Maka Allah SWT memberikan petunjuk kepada manusia bagaimana menjalankan amanah mengurus dunia ini. Para Nabi dan Rasul diutus silih berganti hingga yang terakhir Rasulullah Saw dengan membawa Islam sebagai agama sempurna dan penutup risalah.

Mestinya manusia dengan senang hati menerima dan melaksanakan Islam secara kaffah. Karena tidak hanya dijanjikan kesejahteraan dunia tapi juga kebahagian di akhirat.

Namun manusia manusia yang tetap tak mau beranjak dari kebodohannya malah memilih menerapkan sistem hukum Jahiliyah. Yakni hukum kufur sehingga tidak hanya berdosa tapi juga merusak bahkan menghancurkan dunia ini.

Surat Al-Ma’idah Ayat 50

 أَفَحُكْمَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ 

"Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?"

Nampak lah fenomena jaman sekarang. Manusia manusia yang demi dunia demi harta tahta dan wanita rela menggadaikan aqidah nya. Rela menjual agamanya. Karena jika tidak demikian meraka takut tak kebagian.

Padahal Allah sidah tetapkan rejeki untuk mereka namun kebanyakan mereka tidak mau tahu. Bahkan banyak orang alim telah melupakan ilmu nya. Rela menjadi stempel bagi kekufuran dan kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik.

Belumkah juga tiba waktunya bagi kita untuk menyadari kebodohan ini? Wallahu a'lam.[]

Ustaz Abu Zaid 

Tabayyun Center