Kemiskinan Ekstrem Mengancam, Akibat Sistem Kapitalis yang Kejam

@tintamedia 0 Dibaca    Februari 29, 2024    Comment   

Kemiskinan Ekstrem Mengancam, Akibat Sistem Kapitalis yang Kejam

Tinta Media - Saat ini kondisi ekonomi masyarakat sangat memprihatinkan, kenaikan harga bahan pokok yang melambung tinggi menjadi salah satu penyebab kemelaratan rakyat. Sulitnya Kehidupan semakin terasa saat semakin sempitnya lapangan pekerjaan, berapa banyak anak muda atau kepala keluarga yang tidak memiliki penghasilan, sementara mereka memiliki tanggungan yang harus mereka beri makan. 

Mulai banyak anak-anak yang putus sekolah, banyak orang sakit yang tidak dapat berobat, banyak keluarga yang kelaparan, hingga akhirnya banyak yang memilih jalan pintas demi melanjutkan kehidupan, menyentuh keharaman demi hanya bisa makan atau demi senyuman anak istrinya di rumah, mereka mencuri, merampok, membunuh, transaksi barang haram, hingga menjual harga diri. Sementara jauh di sana para penguasa hidup dengan bahagia, bergelimang harta tak kurang apa pun juga, ia tertawa di atas penderitaan rakyatnya. Bagaimana bisa mereka begitu tega?

Dari CNBC Indonesia (05/02/2024). Pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrem akan semakin tinggi jumlahnya di penghujung tahun masa pemerintahan presiden Joko Widodo tahun 2024. Pemerintah mengatakan akan terus memberikan bantuan rutin untuk menuntaskan kemiskinan. Pemerintah juga akan memperbaiki pemberian bantuan sosial agar lebih tepat sasaran, memberikan jaminan peningkatan pendapatan, serta akan memperluas pelayanan dasar.

Sistem Yang Rusak Akibatkan Kemiskinan

Korban paling banyak yang terdampak dari kemiskinan ekstrem adalah anak-anak. Mereka kesulitan untuk mendapatkan pendidikan yang berguna untuk masa depannya, selain itu yang paling mengancam mereka adalah kelaparan, sakit, kurang gizi, dan stunting. Dampak ini akan lebih buruk jika menimpa anak-anak yang berada di wilayah konflik.

Segala problematika ini dihasilkan dari kemiskinan yang menjadi dampak penerapan sistem kapitalis yang sadis. Setiap pengambilan kebijakan oleh penguasa tak lagi memperhatikan dampaknya pada rakyat, hanya berdasarkan keuntungan pribadi semata, tak lagi memikirkan kepentingan rakyat, hanya memanfaatkan materi dan kedudukan demi memperkuat kekuasaan dan meraup cuan sebanyak-banyaknya.

Sumber daya alam yang harusnya dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat kini dikuasai oleh asing dan barat. Sementara program pengentasan kemiskinan dari pemerintah tak mampu memberantas dan menyelesaikan problematika masyarakat. Padahal telah berbagai cara yang dianggap solusi telah dilakukan, namun angka kemiskinan semakin tinggi, dan selalu bertambah jumlahnya bak jamur di musim hujan. Hal ini akan sangat berdampak buruk pada generasi yang akan datang.

Islam Mampu Menuntaskan Kemiskinan

Dalam Islam pemerintah berperan sebagai pelayan umat bukan sebagai penguasa atau atasan, sehingga pemerintah akan mengayomi rakyatnya dengan baik. Negara Islam berkewajiban memenuhi kebutuhan pokok masyarakatnya, menyediakan lapangan pekerjaan atau memberikan bantuan berupa lahan atau uang untuk masyarakat yang ingin memulai usaha tapi tidak memiliki modal.

Dalam Islam sumber daya alam dikelola dengan amanah oleh negara, hasilnya dikurangi biaya produksi akan sepenuhnya diberikan untuk kepentingan umat, bukan sebagai peluang keuntungan, sebab pemerintahnya yakin bahwa setiap kebijakan atau keputusan yang mereka lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt kelak di akhirat.

Khatimah

Hanya dalam sistem Islam masyarakat akan mendapatkan keadilan dan kemaslahatan, tak mungkin sistem kapitalis sekuler yang mengutamakan keuntungan dan memisahkan agama dari kehidupan dalam mengayomi masyarakat.

Rasulullah SAW. bersabda

"Imam adalah ra'in (pengurus) dan ia bertanggung jawab atas urusan rakyatnya"

(HR. Al Bukhari)

Seperti inilah kesempurnaan Islam dalam mengentaskan kemiskinan. Dan semua ini hanya bisa tercapai jika menerapkan sistem Islam melalui institusi khilafah. Seperti yang pernah Rasulullah contohkan pada kita. Untuk kesejahteraan umat. Demi menciptakan generasi yang gemilang dan mulia, serta rahmat bagi seluruh alam.

Wallahu 'alam bisshawwab.

Oleh: Audina Putri 

(Aktivis Muslimah Pekanbaru)

Buruknya Pelayanan Kesehatan ala Sistem Kapitalisme

@tintamedia 0 Dibaca    Februari 25, 2024    Comment   

Buruknya Pelayanan Kesehatan ala Sistem Kapitalisme

Tinta Media - Bukan rahasia lagi, betapa buruknya layanan kesehatan di rumah sakit. Seperti yang baru-baru ini terjadi di RSUD OTISTA Kabupaten Bandung. (TRIBUN JABAR)

Hal seperti itu sudah lumrah bagi kebanyakan masyarakat umum yang memanfaatkan rumah sakit negeri di seluruh Indonesia. Pasien yang datang ke rumah sakit berharap ingin  mendapatkan pengobatan dan  pelayanan maksimal dan memuaskan, tetapi kenyataan malah sebaliknya. Mereka mendapatkan pelayanan yang sangat buruk, hingga sampai ada yang terlantar karena lambannya penanganan dari para tenaga medis yang ada di rumah sakit tersebut. Mereka juga kesulitan mengurus prosedur administrasi, khususnya bagi pasien yang memakai fasilitas jaminan kesehatan gratis.

Buruknya pelayanan kesehatan di rumah sakit dalam masyarakat kapitalisme sekularisme ini senantiasa dibenturkan dengan kurangnya dana (modal) dalam pengelolaan rumah sakit, apalagi rumah sakit pemerintah yang hanya bermodalkan dari APBD/APBN. 

Hal ini berdampak pada kualitas pelayanan dan sarana-prasarana yang tersedia, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang berbiaya murah. Jika menginginkan pelayanan maksimal, maka harus berani membayar mahal.

Inilah cerminan dari sistem kapitalisme yang memandang bahwa fasilitas kesehatan yang merupakan sebuah kebutuhan dasar dan dibutuhkan banyak orang justru dijadikan ladang  bisnis yang menjanjikan untuk keuntungan segelintir orang (para kapitalis). Mereka akan mengesampingkan sisi kemanusiaan  jika masyarakat tidak mampu membayar sesuai dengan biaya yang telah ditetapkan. 

Maka, dalam pelayanan kesehatan ini, rumah sakit yang ada telah mengklasifikasikan kualitas pelayanan berdasarkan kelas-kelas masyarakat, mulai dari kelas ekonomi, VIP, hingga VVIP. Makin tinggi kelasnya, makin mahal pula biayanya.

Demikian juga dengan sistem asuransi atau BPJS yang saat ini ada. BPJS menentukan pelayanan kesehatan berdasarkan kemampuan para nasabah dalam membayar premi yang dia sanggupi. Itu pun tidak untuk semua jenis pelayanan kesehatan. Ada hal-hal yang tidak ditanggung oleh BPJS, terkait penyakit- penyakit tertentu atau pembelian obat- obatan dan berbagai fasilitas kesehatan lainnya.

Semua ini cukup menunjukkan bahwa negara saat ini abai terhadap jaminan dan fasilitas kesehatan rakyat, termasuk masyarakat yang menggunakan fasilitas kesehatan seperti kartu jaminan kesehatan gratis yang sesungguhnya tidak gratis sama sekali.

Berbeda dengan sistem Islam yang sempurna dan paripurna dalam pengaturannya. Pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan mendasar yang diperuntukkan  bagi  semua rakyat tanpa membedakan strata ekonomi. Negara akan memberikan pelayanan terbaik dan tidak menjadikannya sebagai ladang bisnis, apalagi sampai meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. 

Negara justru akan hadir menjadi penanggung jawab dan penyelenggara dalam menyediakan jaminan pelayanan dan fasilitas kesehatan yang optimal bagi semua rakyat. Tidak ada pungutan sedikit pun dalam memenuhi kebutuhan ini, bahkan negara harus memberikan semua layanan kesehatan ini dengan gratis sekaligus menjamin kemudahan mengaksesnya. 

Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw. yang artinya,

"Setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpin. (H.R. Al. Bukhari).

Hal ini juga pernah diterapkan pada masa pemerintahan Islam.

Diriwayatkan dari Annas ra, bahwa ada sebuah rombongan orang dari kabilah "urainah yang masuk Islam". Mereka lalu jatuh sakit ketika di Madinah. Rasulullah saw. sebagai kepala pemerintahan meminta mereka untuk tinggal di pengembalaan unta zakat yang dikelola oleh baitul mall di dekat daerah Quba.

Mereka diperbolehkan minum air susu secara gratis sampai sembuh.

Sementara, di masa kekhilafahan Umar bin Khatab, beliau telah menjamin kesehatan rakyat secara gratis dengan mengirimkan dokter kepada rakyat yang sakit tanpa memungut imbalan/ bayaran sedikit pun.

Selain itu, ada kebijakan negara berupa rumah sakit keliling yang berkeliling dari satu desa ke desa yang lainnya. Layanan ini menomorsatukan rakyat tanpa membedakan lingkungan, status sosial, dan tingkat ekonomi rakyatnya.

Penerapan sistem kesehatan dalam Islam ini didukung oleh sistem ekonomi Islam dan moneter yang kuat yang ditopang oleh sistem pemerintahan yang amanah. Pemimpinnya mengurusi umatnya. Semua tenaga kesehatan yang profesional mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan tidak menjadikannya ladang bisnis sebagaimana dalam sistem  layanan kesehatan kapitalisme.

Hanya sistem Islam yang diterapkan dalam naungan khilafahlah yang akan mampu  mewujudkan dan menyelesaikan permasalahan layanan kesehatan masyarakat secara tuntas dan optimal. Wallahu'allam bisawwab.

Oleh: Yuli Ummu Shabira

Sahabat Tinta Media

IJM: Hidup Sejahtera dalam Sistem Kapitalisme Bagaikan Mimpi di Siang Bolong

@tintamedia 0 Dibaca    Desember 28, 2023    Comment   

IJM: Hidup Sejahtera dalam Sistem Kapitalisme Bagaikan Mimpi di Siang Bolong

Tinta Media - Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana menganggap bahwa hidup sejahtera dalam sistem kapitalisme bagaikan mimpi di siang bolong. 

“Berharap hidup sejahtera dalam sistem kapitalisme bagaikan mimpi di siang bolong, karena itu aturan mainnya,” tuturnya dalam video: Kritik Program Makan Siang Dan Susu Gratis, melalui Youtube Justice Monitor Channel, Ahad (24/12/2023). 

Menurutnya, kapitalisme hanya fokus pada produksi tetapi tidak dengan distribusinya. “Kapitalisme menyerahkan distribusi sepenuhnya pada pasar sedangkan negara tidak berperan apa pun kecuali sebatas regulator,” ujarnya. 

Agung menilai, kebebasan kepemilikan menjadikan sebagian kecil manusia dianggap sah merenggut hak sebagian besar manusia lainnya. “Kekayaan berputar pada segelintir orang saja, walhasil sebagian besar penduduk bumi harus memperebutkan remah-remah sisa para pemilik modal,” pungkasnya. [] Evi

Ilusi Bahan Pangan Murah untuk Rakyat di Sistem Kapitalisme

@tintamedia 0 Dibaca    Desember 05, 2023    Comment   

Ilusi Bahan Pangan Murah untuk Rakyat di Sistem Kapitalisme

Tinta Media - Rakyat dibuat terkait naiknya sejumlah komoditas, mulai dari beras, cabai, telur, dll. Kenaikan harga bahan pangan tersebut menuai kritikan dan penolakan dari berbagai kalangan, mulai dari pedagang hingga masyarakat berpenghasilan di bawah rata-rata. Naiknya harga kebutuhan bahan pangan membuat masyarakat babak belur dalam memenuhi kebutuhan. 

Sekretaris Jenderal IKAPPI Reynaldi Sarijowan mengaku heran dengan kenaikan harga pangan yang terjadi jauh hari sebelum Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru). Dia mencatat bahwa harga cabai dan gula masih terus mengalami kenaikan.  (Liputan6.com 24/11/2023)

Mahalnya kebutuhan pangan semakin menggambarkan bahwa negara terbukti gagal dalam  menjamin kebutuhan pangan murah di tanah air. Negara pun berada di bawah kendali korporat atau pemilik modal. Sebab, prinsip kapitalisme adalah membatasi gerak negara dan memberikan ruang pada para pemilik modal untuk menguasai semua bidang, termasuk menguasai semua bahan pangan di dalam negeri.

Ironisnya, negara seolah tidak bersalah. Justru mereka mengatakan bahwa penyebab kenaikan harga adalah karena fenomena El Nino, seolah-olah masyarakat disuruh untuk pasrah menerima kondisi saat ini.

Pun, seharusnya negara melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi kenaikan harga bahan pangan. Sayangnya, hal ini mustahil bisa terwujud dalam kapitalisme, sebab negara hanya menjadi regulator atau pengatur kebijakan, bukan pengurus rakyat. Ini adalah tabiat dari negara kapitalisme dengan sistem ekonomi yang berbasis ekonomi kapitalisme yang menjadi pijakan dalam tata kelolanya. 

Padahal, Indonesia terkenal dengan sumber daya alam yang melimpah ruah dan memiliki lahan yang subur serta luas. Seharusnya, dengan kekayaan ini pemerintah mampu membangun kemandirian dalam hal pangan tanpa bergantung kepada negara lain (impor)

Negara pun tidak boleh membiarkan korporasi menguasai rantai penyediaan pangan rakyat atau hanya untuk kepentingan sepihak karena faktanya, korporasi tidak mampu membuat rakyat hidup dalam kesejahteraan.

Hal ini sangat jauh berbeda dengan sistem tata kelola Islam. Islam adalah akidah yang memiliki cara pandang yang khas dan tertentu dalam memberikan solusi bagi persoalan manusia.

Dalam Islam, seorang pemimpin bertindak sebagai pengurus hajat dan hidup rakyat, fidak boleh hanya berperan sebagai regulator. Negara harus menerapkan aturan yang telah diturunkan oleh Allah Swt., termasuk dalam hal pangan. 

Rasulullah saw. bersabda, 

“Imam atau khalifah adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab terhadap apa yang ia pimpin.” (HR. Ahmad, Bukhari)

Islam memiliki mekanisme untuk menjaga kestabilan harga. Konsep ini tertuang dalam sistem ekonomi Islam yang secara praktis akan diterapkan oleh negara khilafah. Terkait dengan harga, secara fakta harga ditentukan oleh penawaran supply and demand. 

Dengan demikian, harga akan mengikuti hukum pasar, sementara hukum pasar ditentukan oleh faktor penawaran dan permintaan. Maka, langkah yang logis untuk menjaga kestabilan harga di pasar adalah dengan memastikan penawaran dan permintaan barang dan jasa seimbang, bukan dengan mematok harga sebagaimana penguasa kapitalisme sekarang. 

Islam melarang pematokan harga karena akan mengakibatkan inflasi. Pada zaman Rasulullah, harga barang-barang pernah naik dan para sahabat datang kepada Nabi, meminta beliau mematok harga supaya bisa terjangkau. Namun, permintaan tersebut ditolak oleh Rasulullah. Beliau bersabda, 

“Allahlah Zat yang Maha Mencipta, Menggenggam, Melapangkan rezeki, Memberi rezeki, dan Mematok harga.” (HR. Ahmad dari Anas).

Khilafah akan memenuhi beberapa kebijakan, yaitu:

Pertama, apabila permintaan dan penawaran berkurang sehingga mengakibatkan harga dan upah naik karena permintaannya besar, maka ketersediaan barang dan jasa bisa diseimbangkan kembali oleh negara dengan menyuplai barang dan jasa dari wilayah lain. 

Kedua, apabila berkurangnya ketersediaan barang karena penimbunan, maka khilafah menjatuhkan sanksi ta’zir pada kartel dan mafia pangan tersebut. Mereka juga wajib melepaskan barangnya ke pasar.

Ketiga, apabila kenaikan harga terjadi karena penipuan maka negara bisa menjatuhi sanksi ta’zir sekaligus hak khiar antara membatalkan atau melanjutkan akad. 

Keempat, apabila kenaikan harga terjadi karena faktor inflasi, khilafah wajib menjaga mata uangnya dan standar emas dan perak. Selain itu, negara tak boleh menambah jumlah uang yang beredar karena bisa menyebabkan nilai mata uang yang sudah ada jatuh.

Seperti inilah yang dilakukan oleh khilafah untuk menjaga dan mengendalikan harga bahan pangan. Upaya seperti ini jelas akan memudahkan rakyat menjangkau kebutuhan hidup. Oleh karena itu, satu-satunya solusi untuk permasalahan bahan pangan yang mengalami kenaikan secara terus-menerus adalah dengan menerapkan sistem Islam secara kaffah di seluruh dunia, sehingga sistem perekonomian dapat berjalan dengan lancar. 

Wallahu a’lam bishawwab.

Oleh: Hamsia 

(Pegiat Literasi)

Ilusi Bahan Pangan Murah dalam Sistem Kapitalisme

@tintamedia 0 Dibaca    Desember 05, 2023    Comment   

Ilusi Bahan Pangan Murah dalam Sistem Kapitalisme

Tinta Media - Miris, kondisi masyarakat sekarang ini kembali harus merasakan kesulitan untuk mendapatkan bahan pokok, sekalipun ada, harganya mahal, bukan naik tapi pindah harga lebih tepatnya. Masyarakat dengan ekonomi lemah atau penghasilan di bawah rata-rata sangat besar dampaknya, biaya pengeluaran yang tidak seimbang dengan biaya pemasukan semakin membuat parah kesulitan rakyat saat ini. 

Harga pangan di sejumlah daerah terpantau mengalami kenaikan, mulai dari beras hingga cabai rawit merah. Dan ini di keluhkan masyarakat akibat kenaikan harga pangan tersebut. Salah satunya di ungkapkan oleh Waluyo, seorang warga di kawasan Petukangan Jakarta Selatan. Dia mengaku cukup terbebani dengan kenaikan harga pangan terutama yang sering dikonsumsi. Dia mengaku, untuk keperluan belanja bulanan biasanya bisa terpenuhi dengan biaya 1 juta. Namun, karena adanya kenaikan jadi perlu mengambil dari alokasi dana lainnya. [Liputan6.com, Ahad (26/11/2023)]

Kekhawatiran masyarakat dengan kenaikan harga pangan tersebut terus berlanjut hingga pergantian tahun. Masalahnya, pada momen Natal dan tahun baru biasanya harga-harga ikut melonjak karena imbas dari meningkatnya permintaan. Keluhan ini bukan hanya dari satu atau beberapa orang warga, namun ini menjadi keluhan masyarakat luas di berbagai daerah di Indonesia, apalagi yang berpenghasilan rendah atau di bawah rata-rata. 

Masyarakat sangat berharap pemerintah bisa menjaga fluktuasi harga apalagi menjelang akhir tahun. Kalau bisa pemerintah mengadakan intervensi ke pasar-pasar agar harga bahan pokok bisa stabil dan tidak memberatkan masyarakat. Ikatan pedagang pasar Indonesia (IKAPPI) mencatat banyak bahan pokok yang mengalami kenaikan, padahal biasanya, harga pangan naik ketika permintaan melonjak. 

Di sejumlah pasar di Indonesia bahan pangan terpantau masih terus bergerak naik, dalam setahun terakhir, harga beras dan bahan pokok lainnya mengalami kenaikan gila-gilaan. Menurut badan pangan nasional (Bapanas) ada sekitar 9 komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga lebih dari 10% dari harga acuan atau eceran yang di tetapkan pemerintah. Di antaranya, beras premium, bawang merah, bawang putih, daging sapi murni, telur ayam, dan gula konsumsi. (CNBC.indonesia.com ) 

Mengapa Harga Pangan Naik? 

Harga pangan yang terus merangkak naik pasti ada penyebabnya, dan yang menjadi alasan kuat dari hal tersebut adalah cuaca ekstrem. Tak dipungkiri cuaca panas atau musim kemarau yang cukup lama, yang menyebabkan kekeringan, dan sejumlah lahan pertanian juga mengalami kekeringan, yang membuat stok pangan menurun. 

Selain itu, persoalan lahan pertanian yang kian menurun, di sebabkan oleh kebijakan pemerintah dalam hal pembangunan infrastruktur yang terus dilakukan, tanpa memperhatikan aspek lingkungan, dan ruang hidup rakyat. Sehingga banyak sawah dan perkebunan rakyat yang tergusur, hanya demi membangun infrastruktur. 

Selanjutnya, terbatasnya sarana pertanian, dari mulai tanah, bibit, pupuk dan lain-lain. Menyebabkan petani kesulitan dalam bercocok tanam, selain itu benih juga harganya mahal dan susah di dapatkan, tidak lain karena penguasaan swasta. Dan yang paling meresahkan adalah kebijakan impor, dalam jangka pendek, impor sepertinya menjadi solusi, tapi seharusnya tidak terus menerus dilakukan, jika keterusan bisa membahayakan para petani kecil. Dan inilah yang terjadi sekarang ini, penguasa kita hanya memikirkan keuntungan dengan sebanyak-banyaknya dengan modal sebesar-besarnya.

Ekonomi Kapitalisme 

Mahalnya harga pangan seperti yang ditemukan di sejumlah daerah menunjukkan negara gagal menjamin kebutuhan pangan murah. Terbukti di sejumlah daerah di Indonesia harga-harga kebutuhan pokok terus naik, negara seharusnya melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi kenaikan harga, karena berbagai persoalan yang terjadi di dalam dan luar negeri misalnya dengan terus mengontrol pasokan barang kebutuhan tersebut dari mulai pemasukan, stok dan pengeluaran barang terkontrol, sehingga jika terjadi kekurangan pasokan bisa menambah dari wilayah yang memang terpantau cukup aman atau mempunyai stok lebih. Juga memastikan tidak adanya penimbunan barang yang biasa dilakukan oleh segelintir orang untuk memanfaatkan situasi.

Kebutuhan pokok masyarakat seharusnya menjadi tanggung jawab negara, baik itu sandang pangan, papan pendidikan, kesehatan dan keamanan. Namun hari ini, mustahil terwujud, ketika negara hanya menjadi regulator saja, negara hanya sebatas mitra dari pengusaha yang sama sekali tidak berpihak kepada rakyatnya.

Rakyat dianggap sebagai beban bagi negara, ketika bahan pokok seperti cabai merah ataupun cabai rawit menghilang, solusi yang ditawarkan oleh Menterinya adalah dengan menanam cabai, bawang, bahkan padi, atau ketika harga daging mahal, mereka menyarankan untuk memakan bekicot, dan masih banyak lagi kebijakan-kebijakan nyeleneh, bukan memberikan solusi tuntas, tetapi hanya sebatas guyonan yang sama sekali tidak menyentuh akar permasalahan yang sedang di hadapi masyarakat saat ini. 

Bagaimana Pandangan Islam? 

Negara, seharusnya mampu mewujudkan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan dengan berbagai cara, dengan melihat letak masalahnya adalah tata kelola dan penguasa yang abai, sudah selayaknya sistem yang ada saat ini di ganti dengan sistem yang shahih yaitu sistem Islam, dan di dalam Islam terbukti bisa mewujudkan kesejahteraan rakyat dan menjamin setiap kebutuhan pokok rakyat. Dengan mengembalikan fungsi negara, yaitu menjadi penanggung jawab dan pelindung bagi rakyatnya, dan ini semua hanya ada di dalam sistem pemerintahan Islam. 

Rosulullah saw bersabda "imam ( kholifah) raa'in ( pengurus rakyat) dan ia bertanggungjawab terhadap rakyatnya. ( HR Ahmad dan Bukhori). 

Wallahu'alam bishowab.

Oleh : Ummu Ghifa 

Aktivis Muslimah 

Perundungan Terus Terjadi, Buah Sistem Kapitalisme

@tintamedia 0 Dibaca    November 05, 2023    Comment   

Perundungan Terus Terjadi, Buah Sistem Kapitalisme

Tinta Media - Pasangan pasutri di daerah Baleendah, Kabupaten Bandung menjadi korban penusukan seorang santri yang berusia 16 tahun. Keduanya merupakan pemilik warung di kawasan tersebut. Namun, salah satu dari korban bernama Abdul Kopdar meninggal dunia dikarenakan sejumlah luka tusukan senjata tajam. Sedangkan istrinya yang tengah hamil 4 bulan pun tak luput dari serangan tersebut. Ia mengalami luka tusukan di punggung, meskipun selamat.

Motif pelaku melakukan hal tersebut dikarenakan pelaku merasa tersinggung karena ditatap sinis oleh pemilik warung tersebut hingga kemudian melakukan penusukan. 

Usut punya usut, ternyata pelaku merupakan korban perundungan di salah satu pondok pesantren di daerah tersebut. Saat itu, pelaku hendak melarikan diri dari pondok karena mengalami perundungan dari teman-temannya. Ketika pelaku lewat di depan warung korban, ia tersinggung lantaran merasa ditatap sinis sehingga peristiwa penusukan tersebut pun terjadi.

Miris memang, korban perundungan menjadi pelaku  pembunuhan. Dalam kasus ini, pelaku mengalami gangguan emosional akibat kesal karena mendapatkan perundungan dari teman-temannya, sehingga melampiaskan kekesalan tersebut kepada orang lain sampai menghilangkan nyawa orang lain.

Acap kali, kasus perundungan ini terjadi di lingkungan pendidikan. Sekolah yang seharusnya mampu mendidik akhlak serta adab para muridnya, malah menjadi tempat yang berpotensi menimbulkan kasus perundungan.

Ini tidak bisa dianggap remeh. Pasalnya, korban bisa mengalami gangguan emosional dan mental, seperti kecemasan, depresi, stress, krisis kepercayaan diri, hingga kehilangan nyawa. Seperti yang terjadi di Tasikmalaya, Juli 2022 lalu. Korban perundungan yang masih duduk di bangku sekolah dasar mengalami depresi karena mengalami perundungan dari teman-temannya hingga mengalami depresi dan akhirnya meninggal dunia. (Republika Online)

Beberapa faktor penyebab terjadinya perundungan di antaranya adalah pengaruh dari tontonan, game online, circle pertamanan, pola asuh dalam keluarga, adanya persaingan atau kompetisi, dll. 

Sistem pendidikan yang berbasis sekuler menjadi penyebab kasus perundungan kian marak terjadi. Dalam sistem pendidikan sekuler, sekolah hanya sebagai alat untuk mencetak generasi yang siap berdaya saing, tetapi minim adab dan pengetahuan agama.

Bahkan, sekolah yang berbasis pendidikan agama seperti madrasah atau pesantren pun kini dituntut untuk mencetak generasi yang siap bertarung dalam dunia kerja. Belajar agama pun tidak dituntut untuk difahami serta diamalkan, tetapi hanya sebatas transfer ilmu saja. Kurikulum yang terus berganti juga tidak mampu membuat generasi memiliki akhlak yang baik. Malah sebaliknya, membuat mereka semakin rapuh.

Media sosial dan game online turut andil dalam meningkatnya kasus perundungan. Keduanya menampilkan berbagai tontonan serta game yang sarat kekerasan akan memberikan contoh kepada generasi untuk melakukan kekerasan fisik kepada teman-temannya. 

Pola asuh keluarga yang salah juga menjadi salah satu penyebab. Ini dikarenakan orang tua yang sibuk dengan pekerjaan sehingga mereka acuh terhadap hal-hal yang dilakukan anak-anak. 

Kejadian perundungan di sekolah juga kerap diabaikan oleh pihak guru maupun orang tua. Guru yang seharusnya dapat menjaga kesehatan mental peserta didik, malah terkesan tidak peduli dengan perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah. Mereka menganggap bahwa hal seperti itu sudah biasa. Terkadang orang tua pelaku perundungan tidak mengetahui, bahkan mengelak bahwa anaknya sebagai pelaku perundungan. 

Tak jarang pula orang tua yang melaporkan anaknya menjadi korban perundungan malah dianggap berlebihan atau lebay. Korban malah disudutkan oleh pihak sekolah dan orang tua pelaku karena dianggap berlebihan atau lebay, tanpa mengetahui beban mental yang tengah korban alami. Akibatnya, dengan berbagai tekanan yang dirasa semakin berat, korban bisa saja meluapkan atau melampiaskannya dengan melakukan tindakan di luar dugaan seperti pembalasan terhadap pelaku atau dengan sasaran orang lain, atau bahkan melakukan bunuh diri karena tidak tahan lagi dengan perundungan yang ia alami. 

Melihat kejadian tersebut, akhirnya mereka pun justru hanya menyalahkan dan memandang korban sebagai pelaku kejahatan saja. Sementara, pelaku perundungan justru merasa aman dan bebas melakukan kembali perundungan kepada teman-temannya yang lain.

Kasus perundungan sejatinya akan terus berulang apabila akar permasalahannya tidak terselesaikan dengan baik. Untuk itu, negara wajib mengganti sistem pendidikan yang berbasis sekuler menjadi sistem pendidikan Islam yang mampu membentuk karakter anak yang beriman dan bertakwa dengan menanamkan akidah Islam yang kuat, serta mengamalkan syariat Islam di dalam kehidupan mereka. Dengan begitu, anak tidak akan mudah terpengaruh oleh arus moderenisasi budaya serta pemikiran asing yang sangat bertentangan dengan syariat Islam.

Negara juga harus menyaring berbagai tontonan dari media, serta game online yang terindikasi menampilkan kekerasan dan pornografi. Media hanya akan digunakan untuk sarana informasi, belajar, serta syiar Islam saja.

Lingkungan keluarga, sekolah, serta masyarakat harus mendukung tumbuh kembang karakter generasi dengan melakukan pengawasan dan pengontrolan agar tidak mudah terpengaruh hal-hal buruk.

Dengan demikian, kasus perundungan dapat tertuntaskan dan akan tercipta lingkungan yang aman bagi generasi dalam menempuh pendidikan. Budaya liberal ala Barat dan pemikirannya hanya dapat menimbulkan berbagai macam kerusakan yang tak berujung. Umat Islam wajib menerapkan syariat Islam secara menyeluruh agar mampu menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun negara. Wallahu alam bi shawab.

Oleh: Dini A. Supriyatin

Sahabat Tinta Media

Logis, Generasi Kian Sadis di Bawah Tempaan Sistem Kapitalis

@tintamedia 0 Dibaca    Mei 29, 2023    Comment   

Logis, Generasi Kian Sadis di Bawah Tempaan Sistem Kapitalis

Tinta Media - Dalam sejarah peradaban, Bangsa Arab pernah mengalami masa paling keras dan kotor, yaitu 1.400 tahun yang lalu. Saat itu, kejahilan merebak tak terkendali, mulai dari maraknya perjudian, perbudakan, khamr, hingga pembunuhan para bayi perempuan. Hingga akhirnya, Al-Qur'an turun sebagai pemecah masalah dan jawaban terhadap berbagai kerusakan sosial tersebut.

Di masa kini, sadar atau tidak, hari-hari muram itu kembali. Terbukti dari banyaknya kasus kejahatan dan kriminalitas mengerikan yang terus marak, bahkan bisa dikatakan lebih sadis, pemerkosaan, bullying, pembunuhan, yang seolah menjadi menu harian yang disajikan setiap hari.

Kerusakan sosial ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, bahkan mulai merebak di kalangan generasi yang sejatinya masih berusia dini, berawal dari kekerasan, pembullyan, hingga pembunuhan terhadap teman seusianya atau bahkan usia di bawahnya. Seperti kejadian tragis yang dialami bocah berusia 9 tahun yang tewas dikeroyok kakak kelasnya di Bandung beberapa waktu lalu. Juga banyak lagi kasus serupa lainnya. Mengapa bisa terjadi?

Pada dasarnya, akar masalah dari kasus-kasus tersebut adalah akibat penerapan sistem kapitalisme saat ini. Sebab, sistem yang berasal dari akal manusia ini sangat bertentangan dengan tata nilai dan nurani kemanusiaan. Lebih tepatnya, ini adalah sebuah sistem rusak yang digagas oleh musuh-musuh Islam untuk merusak Islam dan menjauhkan umat dari ajaran yang benar terhadap agama. 

Pemisahan agama dari kehidupan (sekularisasi) menyebabkan kekeringan spiritual dan berakhir pada kerusakan menyeluruh di berbagai aspek kehidupan. Ide busuk tersebut menyusup halus melalui berbagai hal termasuk kemajuan teknologi dan dikemas cantik sedemikian rupa, sehingga mampu menipu umat Islam yang tanpa sadar mengusung, bahkan menjadi pembelanya. Musuh-musuh Islam tidak pernah bosan menghancurkan Islam dan umatnya.

Ditambah lagi dengan tidak optimalnya peran keluarga, masyarakat, dan sekolah di tengah sistem yang tidak Islami. Mereka disibukkan oleh berbagai tuntutan ekonomi yang sejatinya juga ulah sistem ini, yang secara massif mengubah orientasi kehidupan, yaitu bersandar hanya pada duniawi. Namun, dalam waktu bersamaan mereka juga terus memiskinkan masyarakat secara terstruktur, sehingga umat merasa selalu tak punya waktu serta enggan mengkaji Islam lebih dalam.

Pendidikan karakter pada tiap generasi hakikatnya harus ditanamkan melalui pendidikan di dalam keluarga, seperti ditanamkan nilai tauhid dan pembiasaan secara terus menerus. Tatkala akidah menjadi pondasi spiritual yang kuat, maka outputnya adalah akhlak dan ilmu-amal yang diaktualkan dalam tatanan bermasyarakat (muamalah). 

Hal ini sesuai dengan konsep yang terdapat dalam Al-Qur'an, "akidah-akhlak-muamalah". Hal ini seolah memperjelas bahwa pendidikan Islam mencakup jangkauan yang luas, bahkan seluruh aspek kehidupan.

Namun, dengan minimnya ilmu pengetahuan, banyak orang tua tidak mampu memberikan tuntunan dan pedoman tentang cara mendidik dan memperlakukan anak agar sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah.

Selain itu, faktor paling berpengaruh pada generasi saat ini adalah sekolah yang memberlakukan kurikulum yang tidak berlandaskan Islam. Kurikulum tersebut lebih membentuk generasi yang siap bersaing dalam dunia global alias siap untuk memasuki dunia kerja. Mereka tidak memprioritaskan pembentukan kepribadian Islam.

Mengingat semua itu, rasanya lengkap sudah ancaman yang dihadapi umat Islam. Oleh karena itu, umat Islam tidak boleh tinggal diam. Umat wajib menyelesaikan semua problematika dengan kembali kepada Al-Quran sebagaimana dahulu Rasulullah saw. memperbaiki keadaan sosial yang begitu rusak parah, dari jahiliyah menjadi masyarakat Islam dengan Al-Quran.

Dakwah merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh. Sebab, perbaikan ini tidak bisa hanya dilakukan secara individu, tetapi harus secara menyeluruh, baik keluarga, masyarakat, maupun negara 

yang berlandaskan Al-Qur'an dan sunnah. Karena itu, umat harus menerapkan seluruh hukumnya dalam kehidupan secara kaffah, baik itu dari masalah ekonomi, sosial, pendidikan, pergaulan, bahkan politiknya.

Sejarah juga telah membuktikan bagaimana Islam menjadi sistem sebuah negara. Islam mampu menciptakan peradaban agung hingga mencapai kegemilangan. Islam tidak hanya melahirkan generasi muslim yang berideologi Islam, tetapi juga berpotensi menjadi manusia-manusia hebat, sebab memiliki pola pikir yang dilandasi akidah Islam. Islam betul-betul mampu menghasilkan manusia-manusia yang memiliki kepribadian Islam dan berkarakter tangguh.

Wallahu alam bissawab.

Oleh: Indri Wulan Pertiwi

Aktivis Muslimah Semarang

Sistem Kapitalisme Lahirkan Penguasa yang Mementingkan Kepentingan Kelompok Elit

@tintamedia 0 Dibaca    April 27, 2023    Comment   

Sistem Kapitalisme Lahirkan Penguasa yang Mementingkan Kepentingan Kelompok Elit

Tinta Media - Narator Muslimah Media Center (MMC) menegaskan bahwa sistem ekonomi kapitalisme melahirkan penguasa yang serba perhitungan dan lebih mementingkan kepentingan kelompok elit kapital. 

“Sistem ini melahirkan penguasa yang serba perhitungan dan mementingkan kepentingan kelompok dan elit kapital,” ujarnya dalam Program Serba-Serbi: Harga Cabai Tembus Rp 100.000 per kg, Kapitalisme Gagal Menstabilkan Harga Pangan, Senin (24/4/2023) di kanal Youtube Muslimah Media Center.

Menurutnya, kelompok inilah yang diberi wewenang oleh penguasa untuk mengendalikan pasar. "Akibatnya mereka dengan sangat mudah memonopoli perdagangan dan menimbun barang. Sehingga sulit menormalkan kembali harga di pasar," ujarnya. 

Narator menuturkan, hampir semua kebutuhan pokok meroket harganya di berbagai pasar di seluruh Indonesia menjelang lebaran tahun 2023 ini. "Kenaikan tertinggi terjadi pada cabe rawit merah sebesar 13,01%. Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat rata-rata harga cabai rawit merah harian (per kilogram) di pasar modern di beberapa propinsi telah menyentuh angka 74,98 ribu per kilogram, data per Kamis, 20 April 2023," ungkapnya. 

Harga cabai merah besar di Pasar Induk Kramat Jati Jakarta mengalami peningkatan dari 15 ribu rupiah menjadi 65 ribu rupiah per kilogram. Sementara di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, memasuki H-1 Idul Fitri 1444 H, harga cabai merah melonjak naik hingga mencapai 45 ribu rupiah per kilogram. "Pasar modern Nusa Tenggara Timur menjadi yang termahal se-Indonesia dengan harga jual 134 ribu per kilogram dibandingkan sebulan lalu harga cabai merah di propinsi ini lebih tinggi. Sebelumnya tercatat pada angka 53 ribu per kilogram," ujarnya. 

Tren kenaikan harga pangan pokok seperti ini membuktikan bahwa pemerintah gagal dalam mewujudkan dan menjamin ketahanan pangan bagi rakyat. Kelompok yang diberi wewenang oleh penguasa sangat mudah memonopoli perdagangan dan menimbun barang. “Sulit menormalkan kembali harga di pasar,” pungkasnya.[] Hanafi 

Lingkungan Rusak Parah, MMC: Buah Pengelolaan Tambang ala Kapitalis

@tintamedia 0 Dibaca    Februari 11, 2023    Comment   

Lingkungan Rusak Parah, MMC: Buah Pengelolaan Tambang ala Kapitalis

Tinta Media - Limbah Tailing yang merupakan sisa dari proses pengolahan hasil tambang PT Freeport Indonesia dan telah merusak sungai-sungai di kawasan Mimika, menurut Muslimah Media Center (MMC), akibat dari pengelolaan sumber daya alam ala kapitalisme. 

"Kasus ini menunjukkan bahwa pengelolaan Sumber Daya Alam ala sistem kapitalis terbukti memberikan dampak buruk terhadap lingkungan," tutur narator Muslimah Media Center (MMC) dalam Serba-serbi MMC: Lingkungan Rusak Parah, Buah Pengelolaan Tambang ala Kapitalis? Rabu, (8/2/2023) di kanal YouTube Muslimah Media Center.

Keserakahan, menurutnya, telah melalaikan penjagaan terhadap lingkungan yang sangat penting untuk umat manusia, bahkan membahayakan kehidupan manusia.

"Perusahaan seharusnya mengolah limbah yang dihasilkan hingga layak dibuang di saluran pembuangan limbah namun hal tersebut nampaknya mustahil selama perusahaan berada di bawah pengaturan sistem kapitalisme," paparnya.

Ia menyebutkan, sistem kapitalisme telah menjadikan perusahaan hanya berfokus pada peraihan keuntungan sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. Sehingga perusahaan akan berusaha terbebas atau lari dari tanggung jawab mengelola limbah meski harus melanggar aturan, mereka tidak ingin dibebani dengan permasalahan hidup dan kesehatan masyarakat sekitar yang terdampak limbah perusahaan. "Ditambah lagi konsep liberalisasi SDA dalam sistem ekonomi kapitalis telah membuka kesempatan yang lebar bagi pengusaha/ korporasi/swasta lokal maupun asing untuk mengelolanya," bebernya.

Ia menegaskan, hal ini menjadikan sebagian besar SDA negeri ini dikuasai oleh korporasi yang berarti kehidupan masyarakat akan semakin terancam dengan limbah berbahaya yang dihasilkan perusahaan. "Hal ini diperparah dengan kebijakan negara dalam sistem demokrasi kapitalisme yang sangat kental dengan kepentingan korporasi, ini adalah indikasi kebijakan yang penuh kepentingan bisnis negara menjaga korporasi agar tetap aman beroperasi di tengah teriakan warga yang hidupnya semakin sengsara," imbuhnya.

Kondisi ini berbeda 180 derajat dengan sistem Islam, industri pengelola sumber daya alam dalam Islam didirikan semata untuk kemaslahatan umat manusia, keberadaan perusahaan penambangan misalnya semata untuk kemaslahatan manusia karena itu penguasa wajib menghindarkan rakyatnya dari mudharat termasuk limbah berbahaya yang dihasilkan oleh perusahaan. Islam memiliki aturan tertentu dalam pengelolaan sumber daya alam. "Pihak swasta atau asing tidak akan mendapatkan kesempatan untuk mengeruk sumber daya alam yang merupakan kepemilikan umum seluruh rakyat," jelasnya.

Hal ini sebagaimana hadits Rasulullah Saw "Kaum muslim bersekutu (dalam kepemilikan) atas tiga hal: yaitu air, padang rumput, dan api." (HR. al-Bukhari)

Air, padang rumput, dan api yang dimaksud Hadits tersebut meliputi sarana-sarana umum, harta yang keadaan asal pembentukannya menghalangi seseorang untuk dimiliki secara pribadi dan barang tambang atau sumber daya alam yang yang jumlahnya tidak terbatas, emas masuk dalam kategori barang tambang yang diprediksi oleh para ahli pertambangan mempunyai jumlah yang sangat berlimpah."Tambang emas yang dikelola oleh PT Freeport Indonesia merupakan tambang terbesar di dunia dengan nilai cadangan mencapai 42 miliar US Dollar," bebernya.

Pengelolaan sumber daya alam termasuk mineral oleh negara Islam wajib berjalan pada prinsip kemaslahatan umat, sehingga lingkungan akan tetap terjaga, sebab keberadaan lingkungan yang baik akan berpengaruh terhadap keberlangsungan kehidupan manusia, karena fungsi penguasa adalah pelindung umat dari segala macam bahaya dan pengurus umat dari segala macam kebutuhannya. "Maka Islam sangat memperhatikan keselamatan manusia dan memperhatikan kesejahteraannya. Demikian juga Islam sangat memperhatikan lingkungan tempat masyarakat tinggal, syariat Islam juga telah melarang masyarakat untuk merusak lingkungan termasuk industri yang menghasilkan limbah berbahaya bagi kehidupan," jelasnya.

Allah SWT berfirman "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan, sesungguhnya Rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik." TQS al-A'raf ayat 56 

Berdasarkan semua ini, ia menegaskan, sistem demokrasi kapitalisme hanya akan menghadirkan mudharat bagi negeri dan umat. "Sementara khilafah akan hadir menghentikan segala kerusakan di muka bumi ini sehingga manusia kembali hidup dalam keberlimpahan rahmat Allah," pungkasnya.[] Sri Wahyuni

Ustadz Adi: Kapitalisme Bebankan Biaya Pendidikan Dokter Spesialis pada Individu

@tintamedia 0 Dibaca    Januari 20, 2023    Comment   

Ustadz Adi: Kapitalisme Bebankan Biaya Pendidikan Dokter Spesialis pada Individu

Tinta Media - Guru dan Motivator At Tafkir Ustadz Adi S. Soeswadi menegaskan kapitalisme membebankan biaya pendidikan, termasuk pendidikan dokter spesialis kepada kekuatan individu.

“Di dalam sistem kapitalisme yang diterapkan di negara kita, itu memang mau tidak mau tetap bertumpu kepada kekuatan individu untuk sekolah spesialis,” tegasnya dalam Program Talkshow Kembali ke Islam: 70.000 Bayi Mati Tidak Tertolong! Ahad (15/1/2023) di kanal Youtube At Tafkir Channel.

Hal ini terkait dengan pemberitaan meninggalnya bayi yang lahir dengan kelainan bawaan. Dari 70.000 bayi yang meninggal, sebanyak 10 persen (12.500 bayi) terindikasi sakit jantung  bawaan yang membutuhkan tindakan operasi. Persoalannya adalah tenaga spesialis di negara ini hanya sekitar 5000-an yang bisa menanganinya.

“Artinya ada sekitar 7.500 bayi per tahun tidak bisa tertangani atau meninggal karena kekurangan tenaga spesialis khususnya spesialis jantung,” tuturnya.

Menurut Ustadz Adi, kondisi ini akibat dari biaya pendidikan dokter spesialis yang membutuhkan dana besar dan waktu yang lama. Dan pembiayaan tersebut sebagian besar dokter umum sekolah lagi ke spesialis itu dengan biaya pribadi. Sebab beasiswa yang ditawarkan terbatas, sesuai dengan kuota yang disediakan.

“Inilah kendala-kendalanya, karena pendidikan itu dibebankan kepada pribadi, jadi berat.” ujarnya.

Ia mengungkapkan bahwa negara tidak mampu untuk menyelesaikan kendala tersebut, yakni membantu pembiayaan pendidikan spesialis. 

“Satu sisi negara mengetahui kebutuhan dokter spesialis itu ada dan harus dipenuhi tetapi pembiayaan dari negara tidak mampu, padahal jika tidak terpenuhi, secara tidak langsung menyebabkan bayi-bayi yang tidak tertangani per tahunnya atau meninggal,” ungkapnya.

Ketidakmampuan negara ini akibat dari penerapan sistem kapitalisme. Di mana pemasukan negara sebagian besar berasal dari pajak.

“Padahal kita memiliki sumber daya alam, seperti hutan, mineral, emas, dan seterusnya. Nah itu, dikuasai oleh swasta bahkan asing yang lebih banyak. Akibatnya kemampuan negara sedikit,” kritiknya.

Solusi Islam 

Ustadz Adi menyatakan bahwa Islam memandang mulia kehidupan manusia. Dalam pemerintahan Islam pendidikan itu gratis dan diberikan bagi semua jenjang pendidikan dari dasar sampai pendidikan spesialis. 

“Orang diberikan kesempatan sampai ia mencapai Spesialis, menjadi dokter spesialis. Dan itu dibiayai oleh negara, menjadi tanggung jawab negara,” tuturnya.

Seorang pemimpin atau khalifah dalam pemerintahan Islam itu harus melihat kebutuhan dari masyarakatnya.

“Seorang pemimpin (khalifah) harus melihat kebutuhannya itu bahwa ada hal yang harus diselamatkan. Berarti harus dihitung, berapa banyak jumlah dokternya, fasilitasnya, semuanya harus memenuhi kebutuhan tersebut,” bebernya.

Islam mewajibkan negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya, termasuk kesehatan sehingga bisa berimbang antara yang ditangani (pasien) dan yang menangani (dokter).

“Tidak seperti dalam sistem kapitalisme di mana pendidikan diserahkan kepada kemampuan individu masyarakat sendiri,” ucapnya.

Ia menjelaskan pembiayaan negara dalam pemenuhan kebutuhan masyarakatnya paling utama diperoleh dari potensi sumber daya alam, yakni kepemilikan umum Islam dari mineral, emas, dan semua sumber daya alam lainnya.

“Dan semua yang terkait itu adalah kepemilikan umum yang harus dikuasai negara, yang nantinya bisa membiayai kebutuhan masyarakat, salah satunya pendidikan dan kesehatan,” jelasnya.

Berbeda dengan sistem kapitalisme yang mengandalkan pajak sebagai pendapatan negara. 

“Pajak ini diambil dari rakyat sementara potensi sumber daya alamnya justru diserahkan kepada swasta dan swasta boleh memiliki,” ungkapnya.

Ia mengatakan bahwa wajar Islam memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya karena Islam berasal dari Allah SWT.

“Allah mengetahui kebutuhan manusia yang sesuai dengan fitrahnya,” pungkasnya.[] Ageng Kartika