Di Balik Massifnya Pemberitaan Shiddiqiyah dan ACT
Tinta Media - Kasus pelecehan seksual oleh Subchi terhadap sejumlah santriwati di Pesantren Shiddiqiyah, Jombang, diberitakan secara massif dan viral. Mengutip dari detik.com (10/07/2022), Subchi terancam hukuman penjara hingga 12 tahun.
Pemberitaan massif juga berkaitan dengan isu penyelewengan dana donasi di Aksi Cepat Tanggap (ACT). Sebagaimana dikutip dari MSN, (10/07/2022), Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri meminta keterangan Mantan Presiden ACT, Ahyudin dan Presiden ACT, Ibnu Khajar pada Jumat (08/07/2022), dilanjutkan dengan penutupan 300 Rekening ACT.
Kasus yang menimpa Pesantren Shiddiqiyyah dan ACT memang memilukan. Hanya saja, yang menimbulkan pertanyaan publik adalah adanya pemberitaan yang sangat massif dan tidak wajar. Pemberitaan kasus semacam itu seperti selalu berulang, sangat massif kala pelakunya berkaitan dengan simbol ke-Islaman.
Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Kalau ditelisik lebih jauh, semua itu tidak lepas dari skenario global internasional. Ini bisa dilihat dari beberapa dokumen, salah satunya adalah RAND Corp.
Pada tahun 2003, RAND Corp, merilis dokumen dengan judul Civil Democratic Islam. Dokumen tersebut ditulis oleh Cheryl Bernard, memuat taktik dan strategi yang perlu dilakukan dalam menghadapi umat Islam, terutama pasca WTC 11 September 2001.
Dokumen tersebut berisi tentang beberapa rekomendasi dalam rangka menyerang kelompok muslim dengan pembunuhan karakter tokoh agama dan lembaga kemanusiaan Islam, terlepas dari adanya penyelewengan atau sekadar embusan fitnah.
Di antaranya pertama, memanfaatkan media massa dan jurnalistik untuk melakukan pemberitaan secara massif untuk memublikasikan kesalahan tokoh atau pengelola pesantren, seperti korupsi, kemunafikannya, atau berbagai tindakan tidak bermoral lainnya. Targetnya adalah menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat sehingga tidak suka dengan simbol pendidikan Islam, semisal pesantren, dan lembaga kemanusiaan Islam.
Kedua, mengekspos hubungan tokoh beragama dengan kegiatan ilegal serta mengaitkan dengan tindak teroris, radikalisme, agar masyarakat enggan dan menjauhi mereka sekaligus enggan berkontribusi secara finansial terkait dengan tokoh dan lembaga tersebut.
Rekomendasi tersebut merupakan bagian dari kebencian terhadap Islam atau lebih dikenal dengan Islamofobia. Sikap ini muncul karena ketakutan orang kafir Barat terhadap Islam yang semakin berkembang dan sinergis ke seluruh dunia. Barat dengan peradaban kapitalis sekulernya sangat khawatir kedudukan mereka sebagai pemimpin peradaban dunia akan tergeser oleh Islam.
Peperangan peradaban ini telah berlangsung sangat lama dan belum akan berakhir. Barat telah mencium aroma kebangkitan peradaban Islam. Pada tahun 2022, Islam menempati posisi kedua dengan jumlah pengikut terbanyak di dunia setelah Kristen. Oleh karenanya, upaya apa pun akan Barat lakukan demi mencegah Islam kembali bangkit dan menjadi pemimpin peradaban dunia.
Realita Islamofobia tersebut harus dihadapi dengan tepat agar umat Islam tidak mudah termakan konspirasi Barat. Dakwah harus kian massif dan gencar. Program pembinaan harus terus berlanjut agar umat memiliki pemahaman yang utuh, sehingga secara sadar semakin dekat dengan Al-Qur'an. Hal ini karena kemajuan umat berkolerasi dengan implementasi Al-Qur'an dalam kehidupan, sedangkan kemunduran umat disebabkan karena jauhnya mereka dengan Al-Qur'an.
Umat harus selalu berpikir dan bertindak secara Islami dan meninggalkan cara berpikir sekuler. Umat harus didorong secara penuh dan total untuk melanjutkan kehidupan Islam, dengan cara berupaya bersama-sama untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan syariat Islam.
Dengan seluruh dimensi kehidupan yang didasarkan pada syariat Islam, maka umat akan membangun peradaban mulia, segala masalah akan teratasi, termasuk melawan Islamofobia yang diorganisasi oleh negara-negara pengusung kapitalisme yang ingin melanggengkan penjajahan.
Wallahu a'lam
Oleh: Fastaghfiru ilaLLah
Aktivis dan Pemerhati Politik
