Ekonom: Gerakan Anti Pajak Buntut dari Sakit Hati Rakyat
Tinta Media - Dr. Fahrul Ulum, MEI, ekonom dari Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa (FDMPB) menilai gerakan anti pajak yang diserukan rakyat karena merasa tersakiti dengan kenaikan tarif pajak dan menjamurnya sektor pajak baru.
"Orang mulai jengah dengan pembicaraan pajak ini, karena pajak menyakitkan di hati rakyat. Secara intensifikasi dan ektensifikasi terus dikembangkan, sektor-sektor pajak mulai ditambah dimana-mana," tuturnya dalam Kabar Petang: Harga BBM bisa naik 3 kali lipat? melalui kanal Youtube Khilafah News, Kamis (9/3/2023).
Menurutnya, nominal pajak juga terus bertambah. Bahkan yang lebih menyakitkan ialah tarian-tarian culas dari para pemungut pajak. "Mereka menari di atas derita banyak orang. Menari di atas
vila-vila mereka, menari di atas kekayaan mereka," ujarnya.
Lebih menyakitkan lagi, kata Fahrul, ada
informasi dari Menkopolhukam yakni ada 300 T transaksi-transaksi di Dirjen Pajak dan Cukai yang ngga
jelas dan dinikmati berapa ratus orang saja.
"Wajar kemudian ada ajakan stop pajak. Kalau itu benar-benar terjadi, sulit negara, karena 82% lebih pendapatan negara dari pajak," tegasnya.
Ia melihat, kalau ada satu gerakan stop pajak bisa kacau, tidak hanya pnicang tapi juga kacau.
Tapi tentu, menurutnya, ajakan itu hanya emosional. "Kalau kita berandai-andai orang jengah dan tidak mau bayar pajak, maka akan lumpuh negara ini," pungkasnya.[] Ihsan
“Melalui intensifikasi dan intensifikasi, sektor pajak mulai ditambah di mana-mana. Kemudian nominalnya juga meningkat,” ujar Dr. Ulum. "Yang kedua lebih menyakitkan lagi ketika tarian culas para pemungut pajak itu luar biasa. Mereka menari di atas penderitaan banyak orang. Menari di vila mereka, menari di atas kekayaan mereka."
Situasi semakin diperumit dengan pengungkapan baru-baru ini bahwa ada transaksi janggal lebih dari 300 Triliun di dalam Kementrian Keuangan. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, yang menyebut transaksi jumbo itu sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai, membuat sentimen gerakan anti pajak semakin menguat.
“Kalau itu benar-benar terjadi, akan menyulitkan negara karena 82% pendapatan negara berasal dari pajak. Kalau ada gerakan hentikan pajak bisa ricuh,” kata Dr Fahrul. “Wajar kalau kemudian ada seruan untuk menghentikan pajak. Tapi tentu ajakan itu emosional. Kalau kita bayangkan rakyat sudah muak dan tidak mau bayar pajak, maka negara ini akan lumpuh.”
Tagar #StopBayarPajak adalah tagar yang muncul di situs jejaring sosial Twitter pada bulan Februari dan Maret 2023 tentang kritik masyarakat Indonesia terkait kasus penganiayaan David Ozora Latumahina pada tanggal 20 Februari 2023. Penganiayaan ini dilakukan oleh putra dari salah seorang yang sebelumnya merupakan pejabat di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Jakarta Selatan II.
Kredibilitas Kementerian Keuangan sebagai lembaga negara pemungut pajak dipertanyakan akibat dugaan penyalahgunaan harta kekayaan ayahnya sebagai pejabat di lingkungan Ditjen Pajak untuk kepentingan pribadi, menjadi pemicu perhatian publik dan pejabat kepada Ditjen Pajak.
