Pakar: Bansos Dimanfaatkan Rezim untuk Meningkatkan Elektabilitas?

@tintamedia 0 Dibaca    Januari 06, 2024    Comment   

Pakar: Bansos Dimanfaatkan Rezim untuk Meningkatkan Elektabilitas?

 

Tinta Media - Terkait adanya bantuan sosial (bansos) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), Pakar Ekonomi Dr. Arim Nasim menduga bansos cenderung dimanfaatkan rezim untuk meningkatkan elektabilitas.

 

"Saya melihat bansos ini, itu memang diduga kuat cenderung  akan dimanfaatkan oleh rezim ini, untuk meningkatkan elektabilitasnya," ujarnya di Kabar Petang: Bansos dan BLT Duitnya Jokowi? Rabu (3/1/24) di kanal Youtube Khilafah News.

 

Terlebih lagi, kata Arim, dengan kesadaran politik masyarakat yang masih rendah tidak memahami secara hak dan kewajiban, seolah-olah bantuan ini adalah kebaikan rezim.

 

"Yang sebenarnya kalau dilihat itu cara yang dilakukan rezim ini untuk memanipulasi atau untuk menutupi kebijakan-kebijakan terutama dibidang ekonomi yang tidak pro kepada rakyat," tuturnya.

 

Di antara kebijakan yang tidak pro rakyat itu, jelas Arim, adalah terkait Sumber Daya Alam (SDA) yang ada dinegeri ini, yang sebenarnya adalah hak rakyat tapi diserahkan kepada para kapitalis asing.

 

"Maka ketika pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk bantuan sosial atau dalam istilah Bantuan Langsung Tunai (BLT), ini maka dianggap pemerintah baik hati," bebernya.

 

Padahal lanjutnya itu hanyalah upaya rezim untuk menutupi keburukannya, kejahatannya, dalam kebijakan dibidang  politik dan ekonomi.

 

"Apalagi memang rezim ini memanfaatkan itu untuk meningkatkan elektabilitas dengan kekuasaan yang dimilikinya, sarana yang dimilikinya untuk memenangkan calon yang kemudian dia dukung di Pemilu 2024," pungkasnya.[] Setiyawan Dwi

 

 

 

Entitas Zionis Yahudi adalah Bayangan Rezim-Rezim Arab, apabila Rezim-Rezim Itu Hilang, Hilang Pula Bayangannya

@tintamedia 0 Dibaca    November 16, 2023    Comment   

Entitas Zionis Yahudi adalah Bayangan Rezim-Rezim Arab, apabila Rezim-Rezim Itu Hilang, Hilang Pula Bayangannya

Tinta Media - Institusi Yahudi adalah pertemuan bayangan rezim-rezim Arab. Ibarat tubuh, bayangan tubuh tersebut bertemu di tanah Palestina. Rezim-rezim Arab inilah yang telah berkhianat pada Umar bin Khattab, Shalahuddin al Ayyubi, rakyat Palestina, dan kaum muslimin.

Mengapa bisa demikian? Akar masalah konflik Palestina adalah pencaplokan tanah kaum muslimin yang direstui Amerika, Inggris, dan PBB. Solusinya adalah dengan mengambil kembali tanah tersebut. 

Sepanjang sejarah, hanya pada masa Umar bin Khattab dan Shalahuddin al Ayyubi tanah tanah Palestina berhasil dibebaskan kaum muslimin. Saat itu, khilafah masih berdiri. Thariqah pembebasannya adalah dengan jihad, bukan resolusi.

Maka, solusi secara syar’i dan sudah terbukti adalah dengan jihad dan menegakkan khilafah.

Selama penguasa-penguasa muslim, khususnya rezim Arab tidak mengadopsi dua solusinya ini, berarti mereka telah berkhianat pada Umar bin Khattab, Shalahuddin al Ayyubi, rakyat Palestina dan kaum muslimin. Bahkan, mereka telah berkhianat pada Allah dan Rasulullah. 

Limit pembelaan mereka hanya mengutuk. Padahal, yang seperti itu biasa dilakukan para demontran. Kutukan mereka tak lebih hanya basa-basi, liur basi. Mereka mencari kemulian pada selain Allah dan Rasulullah. 

Padahal Allah berfirman:

- وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Kemuliaan hanyalah milik Allah, Rasulullah, dan orang-orang beriman. Tetapi orang-orang munafik tidak mengetahui (al-Munafiqun [63]: 8)

Pengkhiantan penguasa-penguasa Arab makin nyata dengan sejumlah bukti berikut ini:

Pertama, Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain menandatangani kesepakatan normalisasi dengan Negeri Yahudi di Gedung Putih, bersama Presiden AS Donald Trump, Selasa (15/9/2020). UEA telah membuka penerbangan Dubai ke Tel Aviv. Sementara, Bahrain akan mulai kerja sama ekonomi dengan Yahudi.

kedua, rezim Saudi turut berkhianat dengan mengumumkan bahwa negaranya akan membuka wilayah udara bagi penerbangan antara Yahudi dan UEA. Setelah sebelumnya di tahun 2018, Riyadh juga memberikan izin maskapai Air India untuk menggunakan wilayah udara Saudi bagi penerbangan langsung antara New Delhi dan Tel Aviv. 

Mirisnya lagi, pengkhianatan rezim Saudi ini mendapat dukungan seorang ulama di atas mimbar  jumat di masjid Haram.

Ketiga, Mesir membangun tembok sepanjang 1,6 km dan menghunjam ke tanah sedalam 4,8 m. Tujuannya untuk mengalangi masuknya pejuang Palestina lewat terowongan bawah tanah.

Keempat, Suriah sejak 2011 hingga saat ini, tentaranya diarahkan untuk membantai rakyatnya sendiri, bukan untuk membantai para Zionis Yahudi.

Kelima, dalam hal ini, kita juga mempertanyakan perang Arab-Yahudi, baik tahun 1948 maupun tahun 1967, apakah dua perang ini benar-benar membela tanah Palestina dan kaum muslimin atau hanya sandiwara? 

Nyatanya, mereka fokus mempertahankan kepentingan negara masing-masing dan melayani tuannya. Sementara, tanah Palestina makin menyusut. Di sisi lain, seolah perang ini untuk membentuk mitos bahwa para Zionis tak terkalahkan. Padahal, nyatanya mereka dikalahkan oleh Hizbullah dalam  perang di tahun 2006. Saat ini, para Zionis dibuat kewalahan oleh Hamas. 

Bukankah ini semua merupakan bukti pengkhiatan penguasa Arab? Merekalah tubuh asli dari entitas Yahudi. Sikap mereka menunjukkan itu semua, meski bibir mereka menampiknya. 

Selama tubuh-tubuh rezim yang menjadi kaki-tangan negara penjajah ini masih ada, maka institusi Yahudi sebagai bayangannya akan tetap ada. Maka, rezim-rezim boneka ini wajib diganti. Kesadaran umat wajib dibangkitkan. 

Umat harus sadar untuk melahirkan Umar bin Khattab dan Shalahuddin yang baru. Karena itu, kita perlu khilafah, karena Umar dan Shalahuddin tak lahir di ruang hampa. Keduanya lahir dan tumbuh dalam atmosfer khilafah. Maka, pada saat itulah entitas Yahudi akan bisa diusir dari bumi Palestina. Saat itulah terwujud sabda Nabi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ فَيَقْتُلُهُمْ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوْ الشَّجَرُ يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ إِلَّا الْغَرْقَدَ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ

Abu Hurairah RA meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, 

Artinya: “Hari Kiamat tidak akan terjadi sehingga kaum muslimin memerangi kaum Yahudi lalu kaum muslimin membunuh mereka. Sehingga, orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Maka, batu atau pun pohon itu berkata: 

“Wahai Muslim, Wahai Hamba Allah ... ini ada seorang Yahudi bersembunyi di belakangku, kemarilah, bunuhlah dia! Kecuali pohon gharqad, karena pohon tersebut diantara pohon-pohon (yang ditanam) orang-orang Yahudi.” (H.R. Muslim)

Banjarmasin, 20 Syawwal 1442 H / 1 Juni 2021

Oleh: Guru Wahyudi Ibnu Yusuf

Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ma'arif Banjarmasin

Sumber:

https://www.republika.co.id/berita/qf17vz459/palestina-sebut-kesepakatan-israeluea-pengkhianatan

https://republika.co.id/berita/qgio769215000/normalisasi-ueaisrael-arab-saudi-menolak-disebut-pengkhianat

https://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Arab-Israel_1948

https://www.medcom.id/internasional/dunia/GbmY4PPb-mesir-bangun-tembok-sepanjang-perbatasan-jalur-gaza

https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210317141157-120-618616/israel-hizbullah-musuh-lama-dengan-dendam-membara

FDMPB: Konflik Rempang, Arogansi Oligarki Menguasai Rezim

@tintamedia 0 Dibaca    September 14, 2023    Comment   

FDMPB: Konflik Rempang, Arogansi Oligarki Menguasai Rezim

Tinta Media - Ketua FDMPB (Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa) Dr. Ahmad Sastra menegaskan, konflik Rempang terjadi karena arogansi oligarki nampak telah menguasai rezim saat ini.

"Inilah yang tidak masuk akal. Kebijakan penggusuran ini menggambarkan betapa arogansi oligarki nampak telah menguasai rezim ini," tuturnya kepada Tinta Media, Selasa (12/9/2023).

Ia menyayangkan bagaimana mungkin suatu kawasan yang telah ditinggali rakyat selama hampir 300 tahun, mendadak digusur hanya demi kepentingan oligarki. "Akibatnya sepuluh ribu penduduk kini dalam kondisi terancam," keluhnya.

Ahmad mempertanyakan jika wilayah itu diklaim sebagai kawasan konservasi, lantas mengapa justru akan dibangun menjadi kawasan industri. "Mestinya pemerintah justru membela rakyatnya dengan membangun Rempang menjadi kawasan yang lebih nyaman dan bisa juga dijadikan sebagai destinasi wisata nusantara," tegasnya.

Ia membeberkan bahwa penduduk asli Rempang, Galang dan Bulang (kini masuk wilayah Kota Batam), sebagaimana diungkap oleh Prof Dr. Dato' Abdul Malik M.Pd adalah keturunan para prajurit Kesultanan Riau-Lingga yang sudah eksis sejak 1720 pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah I. "Perang Riau I (1782-1784) mereka menjadi prajurit Raja Haji Fisabilillah. Dan, dalam Perang Riau II (1784–1787) mereka adalah prajurit Sultan Mahmud Riayat Syah. Ketika Sultan Mahmud Riayat Syah berhijrah ke Daik-Lingga pada 1787, Rempang-Galang dan Bulang dijadikan basis pertahanan terbesar Kesultanan Riau-Lingga," jelasnya.

Pemimpinnya adalah Engku Muda Muhammad dan Panglima Raman yang ditunjuk oleh Sultan Mahmud. Berdasarkan catatan sejarah, pasukan Belanda dan Inggris saja tak berani memasuki wilayah Kesultanan Riau-Lingga. "Anak-cucu merekalah sekarang yang mendiami Rempang-Galang secara turun-temurun. Pada Perang Riau itu nenek-moyang mereka disebut Pasukan Pertikaman Kesultanan," paparnya.

Proyek Oligarki

Ahmad pun menguatkan bahwa konflik Rempang ini dipicu oleh rencana pembangunan pabrik yang tentu saja akan mendatangkan investasi para pemodal besar, alias oligarki. "Hal ini diungkap oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dan BP Batam bahwa pembangunan pabrik kaca dan solar panel terbesar di Indonesia akan segera dibangun oleh Xinyi Grup dari China dengan nilai investasi sebesar 11,6 miliar USD atau setara Rp174 triliun," jelasnya.

Dikabarkan pabrik itu akan menjadi yang terbesar nomor dua di dunia setelah China, dan terbesar nomor satu di luar Tiongkok. Hasilnya nanti, difokuskan untuk ekspor, karena pasar utamanya adalah pasar internasional. "Produknya digunakan dalam sektor otomotif, konstruksi dan energi.

Rempang termasuk jalur One Belt One Road (OBOR) nya Cina," bebernya.

OBOR digunakan oleh Cina untuk membuat jalur ekonomi, investasi dan relokasi penduduknya ke seluruh dunia. Jalur ini strategis bagi Cina. "Namun pandainya Cina, akses OBOR ini dibuat oleh negara yang dilalui dengan investasi dan hutang dari Cina, sehingga yang membayar akses itu adalah rakyat dari negara negara yang dilaluinya, termasuk Indonesia. Salah satunya adalah jalur tol lautnya Indonesia," pungkasnya.[]Nita Savitri

IJM : Pernyataan Budi Arie Mengindikasikan Rezim Sedang Cemas dan Panik

@tintamedia 0 Dibaca    Agustus 02, 2023    Comment   

IJM : Pernyataan Budi Arie Mengindikasikan Rezim Sedang Cemas dan Panik

 
Tinta Media - Pernyataan Menkominfo Budi Arie yang menyebutkan pemerintah saat ini ngotot membenahi Pilpres 2024 sebab jika kalah akan fatal dan bikin malu yakni masuk penjara semua, menurut Luthfi Affandi, S.H., M.H. dari Indonesia Justice Monitor (IJM) mengindikasikan bahwa pemerintah sedang cemas dan panik.
 
“Dari pernyataan Budi Ari tersebut jelas mengindikasikan jika pemerintah sedang cemas dan panik,” tuturnya dalam Kabar Petang :  Geger Budi Arie! Kalah di Pilpres 2024, Masuk Penjara Semua? di kanal youtube Khilafah News, Ahad (30/7/2023)
 
Menurutnya jika penguasa itu jujur, amanah, dan tidak korup semestinya tidak perlu cemas dan khawatir. “Kalau ada kepanikan dan kecemasan ketika tidak lagi berkuasa karena khawatir masuk penjara artinya ada yang tidak beres para penguasa dalam menjalankan pemerintahannya. Ada indikasi penyelewengan semisal korup,” paparnya. 
 
Selain itu, lanjutnya,  di Indonesia ada semacam kecenderungan setiap presiden atau pejabat politik seperti misalnya gubernur, bupati dan lainnya yang akan turun tahta atau lengser, dia akan memastikan orang yang melanjutkan jabatannya adalah orang yang bisa dikendalikannya. 
 
“Jadi langkah yang dilakukan oleh misalnya Presiden Jokowi untuk merangkul beberapa capres yang mungkin dianggap potensial menang seperti Ganjar atau Prabowo bisa jadi dalam rangka untuk mengamankan nasibnya setelah dia tidak lagi menjabat,” ulasnya.
 
Ia menilai wajar bahwa politik sekuler saat ini tidak bisa dihindari dengan model seperti ini di mana penguasa yang menjalankan pemerintahan itu hanya berdasarkan kepentingan partai politik dan hampir semuanya begitu.
 
“Para penguasa kan di endorse oleh partai politik. Mereka pakai kendaraan partai politik, maka mau tidak mau setiap penguasa siapapun dia harus menjalankan pemerintahan berdasarkan kepentingan partai politiknya,” bebernya.
 
Demokrasi sekular, menurutnya akan selalu menghasilkan politik yang kotor karena sumbernya juga kotor dan bermasalah. Ditambah lagi politiknya adalah politik biaya tinggi yang pastinya akan menghasilkan korupsi untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya.
 
“Dari sini akan memunculkan politik saling sandera dengan kesalahan-kesalahannya. Hampir semua penguasa disokong para pemilik modal sehingga politiknya pun hanya menguntungkan para oligarki,” pungkasnya.[] Erlina

Tak Habis Pikir dengan Deklarasi Manut Jokowi, Ini Catatan Hanif...

@tintamedia 0 Dibaca    November 29, 2022    Comment   

Tak Habis Pikir dengan Deklarasi Manut Jokowi, Ini Catatan Hanif...

Tinta Media - Analis Politik-Media Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD) Hanif Kristianto tak habis pikir dengan Deklarasi '2024 Manut Jokowi' yang dilakukan oleh kelompok yang mengaku relawan dan terhimpun dalam Gerakan Nusantara Bersatu.

"Tak habis pikir. Sebab secara catatan, tak bisa dipungkiri bahwa di era rezim Jokowi muncul polarisasi politik, pecah belah di antara ormas dan kelompok, kriminalisasi aktivis dan ulama, serta yang tak kalah memprihatinkan utang yang terus menumpuk," ujarnya kepada Tintamedia.web.id, Ahad (27/11/2022).

"Yang lebih mengherankan ialah islamofobia dikaitkan dengan politik identitas," tekannya.

Menurutnya, baru kali ini ditemukan relawan yang memberikan dukungan abadi. Seolah selama dua periode ini model terbaik kepemimpinan, padahal banyak sekali catatan. Bahkan ia pun heran, mengapa relawan harus kembali bersatu untuk manut kepada Jokowi? "Bukankah beliau juga akan mengakhiri kepemimpinan negeri ini," herannya.

Diberitakan, pertemuan yang dilaksanakan di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat pada Sabtu (26/11/2022) tersebut menyatakan untuk manut atau patuh terhadap Jokowi di tahun 2024 mendatang.

Hal tersebut disampaikan perwakilan relawan di atas panggung seraya diikuti oleh para relawan yang hadir di lokasi. "Maka kami relawan Jokowi berhimpun dalam Gerakan Nusantara Bersatu, bersama Presiden Jokowi kami berkomitmen membentuk barisan kuat, mengawal Indonesia emas 2045, Indonesia yang maju. 2024 Manut Jokowi! 2024 Manut Jokowi!," kata mereka di lokasi.

Di sisi lain ia mempertanyakan atas dasar apa relawan fanatik patuh dan tunduk pada perintah seseorang. "Apa tak takut semua ini dikendalikan oleh kelompok oligarki dan kapitalis global dalam agenda mencengkram Indonesia?" tanya Hanif.

Sehingga alangkah baiknya apabila energi relawan dioptimalkan untuk membebaskan Indonesia dari cengkeraman penjajah, baik penjajahan ekonomi, politik, maupun budaya.

Adalah Islam, agama sekaligus sistem kehidupan yang menurut Hanif, mampu membebaskan dari penjajahan. Dengan kata lain, Islam memberi solusi atas seluruh persoalan kehidupan.

Untuk itu, ia berharap, para relawan tersebut harusnya manut kepada Allah SWT dan rasulNya. "Maka, yuk relawan, semua berjuang wujudkan syariah kaffah," pungkasnya. [] Zainul Krian

KASUS USTADZ FARID OKBAH, USTADZ AHMAD ZAIN AN NAJAH DAN USTADZ ANUNG AL HAMAT ADALAH BUKTI KRIMINALISASI ULAMA YANG TERJADI DI ERA REZIM JOKOWI

@tintamedia 0 Dibaca    September 22, 2022    Comment   

KASUS USTADZ FARID OKBAH, USTADZ AHMAD ZAIN AN NAJAH DAN USTADZ ANUNG AL HAMAT ADALAH BUKTI KRIMINALISASI ULAMA YANG TERJADI DI ERA REZIM JOKOWI

Tinta Media - Sedih sekaligus prihatin, saat penulis membaca berita dalam GWA Tim Advokasi Bela Ulama Bela Islam, yang mengabarkan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, mengklaim tak ada satu pun ulama atau ustaz yang sedang menjalani hukuman penjara saat ini.

Ia lantas mempertanyakan pihak-pihak yang mengklaim ada tindak kriminalisasi terhadap para ulama. Menurut Mahfud, ulama yang ditangkap oleh kepolisian hanya segelintir dan sudah terbukti melanggar hukum.

“Kamu tahu enggak jumlah penghuni penjara hari ini 31 Agustus 2022 itu 263 ribu penghuni penjara. Berapa orang ustaznya? Berapa orang ulamanya? Enggak ada,”

demikian kata Mahfud dalam acara Kick Off Mujahid Digital dan Konsolidasi Nasional Infokom MUI di Jakarta Pusat, Rabu (31/8).

Sayangnya, Mahfud MD hanya bicara tanpa menyelami dan mendalami fakta kasus yang dialami oleh Ulama. Kami di Tim Advokasi Bela Ulama Bela Islam menyaksikan langsung, bagaimana proses kriminalisasi ulama itu telah, sedang dan terus terjadi.

Kami tidak akan bicara pada kasus lain, tapi kami bicara fokus kepada tiga ulama yakni Ustadz Farid Ahmad Okbah, Ustadz Ahmad Zain an Najah dan Ustadz Anung al Hamat (para ustadz). Para ustadz ini dituduh dengan pasal terorisme, padahal tidak ada satupun perbuatan dari para ustadz ini yang memenuhi unsur menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

Aktivitas para ustadz adalah berdakwah, membina dan mendidik umat agar menjadi hamba yang taqwa kepada Allah SWT. Seluruh uraian peristiwa yang dituduh sebagai tindakan terorisme, adalah aktivitas dakwah para ustadz yang memiliki basis legitimasi syar'i maupun konstitusi.

Secara syar'i, dakwah adalah kewajiban agama yang agung. Ulama yang memiliki ilmu jelas memiliki tanggungjawab yang lebih untuk menunaikan kewajiban dakwah, dibandingkan umat Islam secara umum.

Secara konstitusi, pasal 29 UUD 1945 telah menjamin kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya. Dalam perspektif akidah Islam, dakwah adalah ibadah, yang hukumnya wajib. Siapa saja yang menjalankan kewajiban dakwah akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Siapa saja yang melalaikan kewajiban dakwah, akan mendapatkan dosa.

Mahfud MD tentu paham makna kriminalisasi, yakni menjadikan suatu peristiwa atau perbuatan yang bukan kriminal menjadi perbuatan kriminal. Dakwah adalah ibadah, namun dalam kasus ini kegiatan dakwah telah distempel sebagai aktivitas terorisme. Ulama adalah pendakwah, yakni orang yang taat menjalankan kewajiban dakwah. Namun dalam kasus ini pendakwah distigma menjadi teroris. Lalu, kurang jelas apalagi kriminalisasi yang dialami para ustadz kami ini?

Namun kami bisa paham kenapa Mahfud MD membela diri tidak ada kriminalisasi terhadap Ulama. Karena sebagai bagian dari rezim Jokowi, Mahfud tak mungkin mau mengakui bahwa di era rezim Jokowi dimana dia menjadi menterinya, terjadi kriminalisasi Ulama.

Persis seperti klaim Mahfud MD yang berulangkali menyatakan tidak ada Islamophobia hanya berdalih ada ceramah atau pengajian di Masjid BI. Pada saat yang sama, Mahfud MD tutup mata pada kebijakan Jokowi yang mencabut BHP HTI dan membubarkan FPI hanya karena ketakutan yang tidak berdasar pada ajaran Islam Khilafah. Tangan Mahfud MD bahkan ikut berlumuran darah dalam pembubaran ormas FPI.

Anehnya, Mahfud MD seolah menjadi tokoh kritis dan ikut mendorong tegaknya hukum pada kasus pembunuhan Brigadir J. Namun, dalam kasus pembunuhan 6 laskar FPI, Mahfud MD bungkam dan bahkan ukut melegitimasi peristiwa sadis itu.

Kembali ke soal kriminalisasi Ulama, memang jumlahnya tidak mencapai ribuan. Yang dikriminalisasi juga hanya ulama yang berseberangan dengan rezim. Yang manut dan membenarkan kezaliman rezim, pasti selamat.

Namun bagi kami, satu ulama saja dikriminalisasi kami tidak terima. Apalagi, kasus kriminalisasi ini bukan hanya satu.

Ada Ustadz Farid Ahmad Okbah, Ustadz Ahmad Zain an Najah dan Ustadz Anung al Hamat, sebelumnya ada Habib Rizieq Shihab, Gus Nur, Habib Bahar, Ustadz Maheer, dll. Apakah deretan nama-nama ini bukan ulama? Apakah, dimata Mahfud MD mereka semua ini penjahat?

Ingin sekali penulis bersama Tim Advokasi Bela Ulama Bela Islam berkunjung ke kantor Kemenkopolhukam. Kami ingin serahkan berkas dakwaan para ustadz, juga materi eksepsi kami kepada Mahfud MD. Agar Mahfud MD dapat membaca, sekaligus mendapatkan penjelasan tambahan dari kami, bahwa kriminalisasi ulama memang telah, sedang dan terus dilakukan terhadap ulama-ulama kami.

Boleh juga nanti kami pertemukan Mahfud MD dengan para ustadz di pengadilan, agar Mahfud MD melihat sendiri kondisi ulama kami yang diperhinakan di kursi persidangan. Agar kalaupun Mahfud MD tidak ikut membela ulama kami seperti dirinya membela Brigadir J, minimal diam atau syukur-syukur mau ikut mendoakan agar ulama kami diberi kesabaran dan keikhlasan dalam menghadapi ujian dakwah. [].

Catatan Advokasi Tim Bela Ulama Bela Islam, atas Kasus Kriminalisasi Terhadap Para Ustadz sekaligus Tanggapan Untuk Menkopolhukam Mahfud MD

Oleh: Ahmad Khozinudin, S.H.

Tim Advokat Bela Ulama Bela Islam

https://heylink.me/AK_Channel/

REZIM JOKOWI KHAWATIR INDONESIA AKAN BERAKHIR SEPERTI SRI LANKA, SAMPAI LUHUT BERANG?

@tintamedia 0 Dibaca    Juli 21, 2022    Comment   

REZIM JOKOWI KHAWATIR INDONESIA AKAN BERAKHIR SEPERTI SRI LANKA, SAMPAI LUHUT BERANG?

Tinta Media - Nampaknya masifnya pemberitaan seputar kondisi krisis di Sri Lanka menakutkan rezim Jokowi. Betapa tidak, Indonesia memiliki sejumlah kemiripan kondisinya dengan Sri Lanka. Soal utang China dan proyek infrastruktur unfaedah di Sri Lanka, juga terjadi di Indonesia.

Apalagi, selain faktor pengaruh kondisi Sri Lanka, Indonesia juga pernah mengalami krisis ekonomi, berdampak pada krisis sosial dan politik yang berakhir dengan kejatuhan Soeharto.

Mungkin karena itulah, Jokowi baru-baru ini segera memanggil Adian Napitupulu. Aktivis PENA 98 ini kemudian mengabarkan kondisi ekonomi Indonesia baik, berdasarkan data yang disampaikan Jokowi. Satu pola komunikasi yang meminjam legitimasi aktivis 98, untuk menentramkan psikologi rakyat.

Rupanya tak hanya itu, Menko Marives Luhut Panjaitan juga melakukan hal yang sama. Berusaha menentramkan psikologi publik, melalui isu ekonomi yang saat ini sangat sensitif.

Luhut mengklaim pihak-pihak tertentu jangan membohongi rakyat. Dia mengatakan :

"Jangan membohongi rakyat. Itu saya enggak suka melihat itu. Jadi, untuk dia populer, dibikin berita-berita bombastis yang membohongi rakyat. Itu saya pikir endak adil dan tidak benar,” Ulvcap Luhut dalam konferensi pers Rapat Koordinasi Nasional Pengembangan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) di Jakarta, Jumat (15/7).

Luhut Binsar mengklaim saat ini kondisi ekonomi Indonesia masih yang terbaik di dunia, meski di tengah gejolak perang antara Ukraina dan Rusia. Indikasi ekonomi yang kuat itu, lanjut Luhut, bisa dilihat dari kinerja ekspor yang positif selama 26 bulan terakhir. Begitu pula tingkat inflasi yang terjaga dengan baik.

“Kita salah satu negara yang inflasinya terbaik di dunia. Ini perlu kita syukuri,” katanya.

Hanya saja, tentu saja rakyat tidak hanya mendapatkan informasi sepihak dari Luhut. Rakyat akan terus mencari infĺļormasi pembanding.

Misalnya, rakyat membaca survei yang menyebut Indonesia masuk daftar 15 negara yang berpotensi mengalami resesi berdasarkan survei Bloomberg. Dalam daftar tersebut, Indonesia berada di peringkat ke-14 dengan probabilitas masuk krisis 3 persen.

Survei tersebut menunjukkan pada peringkat 1-15 secara berurutan, yaitu Sri Lanka, New Zealand, Korea Selatan, Jepang, China, Hongkong, Australia, Taiwan, Pakistan, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, Indonesia, lalu India.

Atau upaya keras Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang menekankan seluruh instrumen kebijakan akan digunakan, baik kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, hingga regulasi lain, terutama regulasi dari korporasi, dioptimalisasi untuk antisipasi resesi ekonomi.

Lagipula, rakyat saat ini merasakan sendiri ekonomi sulit, harga kebutuhan pokok melangit, harga BBM naik, gas naik, dan tekanan hidup makin tinggi. Tentu rakyat yang merasakan langsung sulitnya hidup, tidak akan percaya ekonomi Indonesia dalam keadaan baik sebagaimana klaim Luhur Panjaitan.

Dan pada akhirnya, krisis di Sri Lanka bukan mustahil akan terjadi di Indonesia. Untuk mengantisipasi itu, semestinya rakyat diajak sinergi bersama untuk membangun negeri. Bukan dituduh menyebar berita bohong saat mengabarkan kondisi di Sri Lanka bisa saja terjadi di Indonesia. [].

Oleh: Ahmad Khozinudin

Sastrawan Politik

https://heylink.me/AK_Channel/

Sastrawan Politik: Luar Biasa, Betapa Jahatnya Rezim Ini kepada Rakyat?

@tintamedia 0 Dibaca    Juli 05, 2022    Comment   

Sastrawan Politik: Luar Biasa, Betapa Jahatnya Rezim Ini kepada Rakyat?

Tinta Media - Sastrawan Politik Ahmad Khozinudin mengingatkan, supaya masyarakat waspada pada modus rezim yang mau mencuri uang dari kantong rakyat dengan cara mempersulit belanja pertalite hingga pindah ke pertamax yang harganya sudah terlebih dahulu dinaikkan.

"Masyarakat harus waspada modus rezim mau mencuri uang dari kantong rakyat dengan cara mempersulit belanja pertalite, akhirnya pindah ke pertamax yang harganya sudah dahulu dinaikan. Luar biasa, betapa jahatnya rezim ini kepada rakyat?" tuturnya kepada Tinta Media, Senin (4/7/2022).

Telisiknya, setelah dikritik masyarakat atas kewajiban penggunaan aplikasi Mypertamina untuk membeli BBM jenis pertalite, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution mengatakan Masyarakat yang merasa berhak menggunakan Pertalite dan Solar dapat mendaftarkan datanya melalui website, dan akan mendapatkan bar code. Bar code ini bisa di print untuk belanja pertalite, jadi tidak harus menggunakan aplikasi MyPertamina.

"Namun, modus untuk memaksa rakyat pindah dari pertalite ke pertamax ini sangat terlihat. Aplikasi pendaftaran ini tidak pernah menjamin semua masyarakat akan dapat bar code dan bisa belanja pertalite," ujarnya.

Menurutnya, modus-modus di bawah ini bisa menjadi sebab akhirnya masyarakat tak mendapatkan bar code atau akhirnya belanja pertamax, yaitu:

Pertama, sistem eror, baik karena banyaknya yang akses atau karena sengaja dibikin eror. Akhirnya pelanggan tak mendapatkan bar code, dan karena terdesak waktu akhirnya belanja pertamax yang dapat dibeli tanpa bar code.

Kedua, pelanggan tidak memenuhi kriteria, hingga akhirnya tidak mendapatkan bar code karena kriteria itu ditetapkan suka suka pertamina. Akhirnya pelanggan tak mendapatkan bar code, dan karena terdesak waktu akhirnya belanja pertamax yang dapat dibeli tanpa bar code.

Ketiga, antri di SPBU saat pemeriksaan bar code yang ribet, cek cok pelanggan dengan petugas SPBU. Akhirnya para pelanggan baik yang punya bar code atau tidak, karena terdesak waktu akhirnya belanja pertamax yang dapat dibeli tanpa bar code, tanpa ribet, tanpa antri.

Menurutnya, belum lagi sistem bar code ini diterapkan secara berkala, tidak serentak di seluruh Indonesia. Penerapan secara berkala ini adalah strategi pecah belah kekuatan rakyat, agar tidak dapat bersatu untuk melawan kebijakan zalim, modus mau memaksa rakyat agar konsumsi pertalite yang sudah dinaikan hingga Rp13.000 per liter.

"Dengan penerapan berkala dan dicicil dari kota-kota kecil dan di daerah, perlahan rakyat terpaksa ikut seperti kerbau yang dicucuk hidungnya, terpaksa beli pertamax dan karena tidak ada pilihan (karena bar code hanya modus saja), akhirnya masyarakat terbiasa belanja pertamax. Sukseslah program konversi pertalite ke pertamax dengan modus bar code dan aplikasi, sehingga nasib pertalite pada akhirnya akan berakhir seperti premium: hilang dari peredaran," pungkasnya. [] Yanyan Supiyanti

Peneliti Senior PKAD: RKUHP Tunjukkan Gejala Otoritarianisme Rezim

@tintamedia 0 Dibaca    Juni 30, 2022    Comment   

Peneliti Senior PKAD: RKUHP Tunjukkan Gejala Otoritarianisme Rezim

Tinta Media - Peneliti Senior Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD) Fajar Kurniawan mengatakan, Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) menunjukkan gejala otoritarianisme rezim.

“RKUHP ini jelas-jelas menunjukkan gejala otoritarianisme dari rezim ini,” tuturnya dalam Program Kabar Petang: RKUHP Harus Ditolak? Kamis (23/6/2022) di kanal Youtube Khilafah News.

Ia mengungkapkan otoritarianisme rezim ini ditunjukkan dengan tertutupnya pembahasan RKUHP dan tidak terbukanya kepada publik draf terakhir dari RKUHP.

“Kita lihat pembahasan RKUHP yang  tertutup, kemudian tidak terbuka kepada publik draf terakhir dari RKUHP ini. Sebuah rancangan undang-undang sebenarnya yang menjadi objek dikenakan pengaturan undang-undang itu adalah masyarakat,” ungkapnya.

Baginya, masyarakat harus mengetahui pasal-pasal yang bisa menjerat dan mengancam mereka. Tertutupnya pembahasan RKUHP ini memperlihatkan tidak ada ruang untuk memberikan koreksi kepada pemerintah.

“Masyarakat berhak tahu apa yang mungkin akan mengancam, menjerat, dan menghukum mereka. Masyarakat juga berhak mengetahui cara pembuatannya, perumusannya, dan pengesahannya. Tertutupnya pembahasan RKUHP ini memperlihatkan tidak ada ruang untuk kita memberikan koreksi kepada pemerintah karena dilakukan dengan sembunyi-sembunyi yang menjadi ciri khas dari rezim ini,” ujarnya.

Ia mempertanyakan, klaim pemerintah telah membahas 14 isu krusial pada sidang tanggal 25 Mei 2022 lalu dan telah disepakati oleh DPR tetapi draf lengkapnya belum pernah sampai ke publik. Dan tidak ada proses konsultasi dengan publik dan lainnya.

“Ini yang menjadi tanda tanya, kenapa harus ditutupi? Padahal jelas dalam perumusan sebuah undang-undang harus ada konsultasi publik, pembahasan dengan publik, ada proses konsultasi dengan stakeholders,” tanyanya.

“Sebenarnya pemerintah konsultasi dengan siapa? Apakah cukup dengan DPR yang katanya sudah merupakan representasi dari masyarakat, wakil dari rakyat. Kemudian tidak melakukan proses konsultasi-konsultasi yang lainnya,” lanjutnya.

Ia memperkirakan, RKUHP ini belum sepenuhnya diakomodir oleh pemerintah disebabkan adanya intensi-intensi untuk meredam kritik publik kepada pemerintah.

“Saya kira apa yang hari ini kita lihat termasuk rapat tanggal 25 Mei 2022 itu, yang menjadi concern dari masyarakat sipil dan dari berbagai aktivis itu belum sepenuhnya diakomodir oleh pemerintah,” ujarnya.

Melihat apa yang akan dilakukan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang sedang bersiap-siap mengesahkan RKUHP, menurutnya, hal ini tidak lepas dari proses yang terjadi 3 tahun silam tepatnya tahun 2019 lalu. Hal ini disebabkan ada sejumlah pasal kontroversial dan menjadi sorotan tajam dari masyarakat sipil yang disuarakan kepada pemerintah dan DPR.

“Tahun 2019 itu sebenarnya RKUHP ini hampir diketok, sampai kemudian timbul gelombang penolakan yang sangat luas di masyarakat. Akhirnya diputuskan untuk menunda pengesahan RKUHP,” tuturnya.

Ia membeberkan dengan melihat pasal-pasal di dalamnya, menunjukkan pemerintah menderita fobia yang akut terhadap kritik.

“Banyak pasal yang kita lihat, ada pasal tentang penghinaan presiden (pasal 218), penghinaan kepada pemerintah (pasal 240), penghinaan terhadap kekuasaan umat yaitu lembaga negara (pasal 353-354). Ini menunjukkan pemerintah ini menderita fobia yang akut terhadap kritik,” bebernya.

Menurutnya, sebagai pejabat publik harus tidak anti kritik, membuka hati dan telinga lebar-lebar. Karena kritik itu obat.

“Seharusnya pejabat negara tidak anti kritik karena sesungguhnya kritik itu obat. Pemerintah dalam menyerap aspirasi itu belum mendengarkan aspirasi-aspirasi dari berbagai kelompok sehingga ada kritik,” tuturnya.

“Harusnya kritik dibuka untuk seluruh pihak, seluruh masyarakat. Kebebasan menyatakan pendapat dijamin oleh UUD 1945,” imbuhnya.

Ia mengatakan diselipkannya pasal-pasal tersebut di dalam RKUHP akan membahayakan kebebasan publik, kebebasan menyatakan pendapat termasuk menyampaikan kritik kepada pemerintah.

“Pemerintah di dalam pasal-pasal itu sudah jelas menunggu ancaman pidana penjara 3,5 tahun misalnya atau 4,5 tahun kalau dilakukan melalui media sosial. Saya kira ini yang patut kita khawatirkan karena pintu-pintu untuk memberikan kritik tidak dibuka maka itu ikut memberikan cek kosong kita kepada rezim,” katanya.

Fajar menilai, kezaliman akan berjalan tanpa ada kontrol dan konsep trias politika yang diciptakan founding father dari sistem demokrasi itu sesungguhnya hanya ilusi.

“Karena kita buktikan di negeri ini justru tiga kekuasaan itu, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, melakukan konsolidasi kekuasaan, seharusnya bisa melakukan check balance, yang terjadi hari ini adalah mereka bersepakat di dalam upaya untuk melanggengkan kekuasaan,” pungkasnya. [] Ageng Kartika

Sastrawan Politik: Pemerintah Wajib Layani Rakyat Bukan Oligarki

@tintamedia 0 Dibaca    Mei 27, 2022    Comment   

Sastrawan Politik: Pemerintah Wajib Layani Rakyat Bukan Oligarki

Tinta Media - Sastrawan Politik Ahmad Khozinudin menyatakan pemerintah memiliki kewajiban melayani rakyat bukan melayani kepentingan oligarki.

“Kewajiban pemerintah melayani rakyat, bukan melayani oligarki,” tuturnya kepada Tinta Media, Jumat (27/5/2022).

Menurutnya, pemerintah selalu membebankan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ke pundak rakyat dengan pengurangan subsidi dan kenaikan pajak. "Sementara gaji pejabat, gaji presiden, menteri, DPR, hingga direksi dan komisaris BUMN (termasuk Pertamina) tetap besar dan dengan fasilitas wah,” ucapnya.

Ia mengatakan bahwa selama ini tekanan terhadap APBN tidak pernah diselesaikan dengan memotong gaji pejabat, membatalkan proyek tidak prioritas (seperti pindah IKN), optimalisasi Silpa (sisa lebih penganggaran), atau sejumlah upaya efesiensi, dan cutting off pengeluaran yang tidak penting.

Ia mengkritisi bahwa subsidi adalah hak rakyat. Ketika terjadi kegagalan dalam mengelola pemerintahan semestinya disikapi dengan pengunduran diri, bukan membuat kebijakan yang tambah zalim dan membebani rakyat.

“BBM murah adalah hak rakyat. Listrik murah adalah hak rakyat. Gas LPG murah adalah hak rakyat. Jangan sampai penguasa mencurinya dengan dalih membebani APBN,” ujarnya.

“Sebenarnya rakyat mau saja menanggung beban APBN asalkan fair, yakni telah ada upaya pemerintah untuk berhemat. Ini pemerintah foya-foya kok rakyatnya diminta puasa?” kritiknya.

Ia mengingatkan rakyat untuk tidak terpedaya dengan sihir kata-kata yang disampaikan pejabat. Karena karakter pejabat mudah berjanji dan mudah mengingkari.

“Rakyat tidak boleh terpedaya dengan sihir kata-kata yang berjanji tidak akan menaikkan harga BBM. Rakyat wajib memahami karakter pejabat yang mudah berjanji dan mudah mengingkari,” sarannya.

Kembali ia menyarankan rakyat untuk tetap waspada dan menyiapkan berbagai skenario untuk berbagai kemungkinan. “Termasuk jika nanti tiba-tiba kenaikan harga BBM diumumkan di malam hari,” ucapnya.

Hal ini sesuai pernyataan Sri Mulyani atau Jokowi yang tidak akan menaikkan pertalite. Ia menuturkan selama ini kenaikan harga BBM dilakukan secara mendadak dan diumumkan malam haru ketika rakyat terlelap tidur.

“Jika dibaca narasinya, apa yang disampaikan oleh pemerintah soal tekanan APBN akibat kebaikan minyak mentah dunia, perang Rusia-Ukraina, harga BBM di Jerman, Amerika, Singapura hingga Thailand, justru merupakan pra kondisi untuk memberikan rasionalisasi kenaikan harga BBM,” tuturnya.

Maka, ia melanjutkan, rakyat harus waspada memasang mata dan telinga, mengawasi kekuasaan yang akan mencuri hak rakyat.

“Jika kedapatan penguasa mencuri hak rakyat, maka rakyat harus mengadilinya ramai-ramai, dan mengaraknya keliling Nusantara,” katanya.

Kembali ia mengingatkan pengawasan dari rakyat.

“Kalau tidak kita yang mengawasi, siapa lagi? DPR telah buta dan tuli terhadap jeritan rakyat. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Jangan bergerak, setelah harga BBM benar-benar telah dinaikkan,” pungkasnya. [] Ageng Kartika

REZIM REPRESIF SINGAPURA, REZIM JOKOWI ATAU KEDUANYA ADA DIBALIK PEMBLOKIRAN SIARAN YOUTUBE TERKAIT USTADZ ABDUL SHOMAD?

@tintamedia 0 Dibaca    Mei 24, 2022    Comment   

REZIM REPRESIF SINGAPURA, REZIM JOKOWI ATAU KEDUANYA ADA DIBALIK PEMBLOKIRAN SIARAN YOUTUBE TERKAIT USTADZ ABDUL SHOMAD?

Tinta Media - Seorang YouTuber yang sedang menyiarkan siaran langsung demo Kedubes Singapura terkait kasus penolakan UAS, mengabarkan bahwa siarannya diblokir. Setelah dicek, beberapa akun YouTube lainnya juga mengalami nasib sama : siarannya diblokir.

Jadi, wajar demo di depan Kedubes Singapura hari ini (Jum'at, 20/5) siarannya tidak dapat disaksikan di YouTube. Sudah ada tindakan represif rupanya. Tindakan yang radikal dan intoleran, memblokir siaran YouTube secara sepihak.

Menurut kabar yang saya terima, seluruh server internet cyber di Indonesia berpusat di Singapura. Baru nyambung ke seluruh dunia. Infonnya arus informasi internet : Indonesia - Singapura - Amerika, baru ke seluruh dunia.

Kalau hal ini benar, berarti benar-benar tidak ada kedaulatan informasi di Indonesia. Secara teknologi informasi, Indonesia benar-benar berada dibawah kendali Singapura.

Awalnya, saya mengira blokir hanya berlaku pada siaran yang terkait ustadz Abdul Shomad. Ternyata, begitu saya siaran tentang formula E juga bernasib sama : diblokir.

Sebelumnya, video di akun saya sudah pernah diblokir dengan keterangan atas permintaan pemerintah. Patut diduga, ini kerjaan pemerintahan Jokowi, karena pemerintah yang dimaksud adalah pemerintah Indonesia sebagai otoritas yang berkuasa di wilayah setempat.

Memang, infonya Singapura memiliki akses untuk memblokir tayangan secara otoritatif karena server di Indonesia berpusat di Singapura. Namun, masih ada dugaan ini juga kerjaan rezim Jokowi.

Sejumlah akun oposisi sudah pernah mendapatkan perlakuan represif oleh pemerintah dibawah Jokowi. Akun Khilafah Channel, misalnya. Akun ini tidak dapat diakses melalui server di Indonesia. Akun Hersubeno Arif hilang dari mesin pencari google maupun di YouTube.

Tapi siapapun pelakunya, baik rezim Singapura maupun rezim Jokowi, semuanya memang sudah disadari oleh para pejuang Islam bahwa rezim yang dihadapi ini sangat represif. Bukan hanya ruang sosial media, di alam nyata sejumlah aktivis dan ulama juga sudah menjadi korban kriminalisasi rezim.

Saya belum mencoba siaran lagi setelah dua konten YouTube saya diblokir. Jika Anda berkunjung ke YouTube saya, maka video soal 'Madura menolak ustadz Abdul Shomad?' dan 'Formula E, ajang konser kesirikan dalam balapan' sudah tidak dapat ditonton (hilang).

Kemungkinan, kalau hal ini permanen saya harus siap membuat akun YouTube dari 0 (nol) lagi dan merelakan akun dengan 68,8 ribu subscribers yang selama ini saya gunakan sebagai sarana untuk menyampaikan dakwah, pemikiran dan pandangan hukum terkait isu politik yang berkembang.

Apapun yang terjadi, dakwah harus terus bergerak. Sarana hanyalah alat, bukan tujuan. Sarana dakwah masih bisa dibuat dan digunakan lagi untuk menyampaikan dakwah amar makruf nahi mungkar. [].

Follow Us :

https://heylink.me/AK_Channel/

Oleh: Ahmad Khozinudin

Sastrawan Politik 

Ustazah Najmah Sa'iidah: Kezaliman Rezim Semakin Tak Memihak Rakyat

@tintamedia 0 Dibaca    Mei 16, 2022    Comment   

Ustazah Najmah Sa'iidah: Kezaliman Rezim Semakin Tak Memihak Rakyat

Tinta Media  - Mubalighoh Nasional Ustazah Najmah Sa'iidah menyampaikan bahwa kezaliman yang dilakukan rezim negeri ini semakin tidak memihak rakyat.

"Nampak sangat jelas di hadapan kita, kezaliman yang dilakukan penguasa negeri ini semakin tidak memihak rakyat," tuturnya kepada Tinta Media, Kamis (12/05/2022)

Menurutnya, beban ekonomi rakyat semakin berat, persekusi terhadap para pembela Islam pun semakin terus digencarkan. Belum lagi pemikiran yang rusak dan merusak, bahkan tingkah laku menyimpang dibiarkan berkembang di negeri ini.

"Tentu saja, kita tidak boleh tinggal diam. Inilah kesempatan kita sesungguhnya untuk berbuat lebih banyak, untuk menyelamatkan umat negeri ini. Memang bukan hal yang mudah bagi kita, tapi juga bukan hal yang tidak mungkin bisa kita lakukan," ungkapnya.

Ia yakin, ketika umat Islam melakukannya secara bersama, bergandengan tangan saling bekerjasama yang satu dengan yang lain, insyaa Allah, amal ini akan membawa kepada disegerakannya datangnya pertolongan Allah.

"Tentu saja tidak cukup hanya kita memperbanyak ibadah mahdhah atau berdoa yang kencang mengetuk pintu langit. Harus lebih dari itu," tegasnya.

Ia menilai, amal yang penting lainnya  bahkan yang utama harus dilakukan adalah menerapkan hukum Islam secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan. Karena, menurutnya, kezaliman rezim yang ada saat ini, bukan person semata, akan tetapi  akibat diterapkannya sistem yang rusak di negeri ini, yaitu sistem sekuler kapitalis yang memisahkan agama dari kehidupan, menjadikan manfaat sebagai asasnya, menafikan aturan Allah dan Rasul-Nya.

Ustazah Najmah memandang, bahwa jalan untuk melawan kezaliman saat ini adalah dengan meruntuhkan sistem sekuler kapitalis yang rusak ini dan menggantinya dengan sistem yang datang dari Al-Khalik Al-Mudabbir, Allah Yang Maha Pencipta dan Maha Pengatur, yaitu sistem Islam.

Dan menurutnya, hal ini hanya bisa dilakukan dengan dakwah berjamaah, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW.

"Langkah pertama yang dilakukan Rasulullah SAW, adalah dengan membina orang-orang pilihan yang akan dijadikan kader dakwah, selanjutnya kader dakwah ini akan menjadi mutiara-mutiara umat yang gencar  mendakwahkan Islam ke tengah-tengah umat, mencerdaskan umat, sehingga mereka sadar bahwa umat Islam tengah dizalimi oleh sistem yang rusak," terangnya.

"Hal ini diiringi dengan penanaman sistem yang benar, yaitu sistem Islam beserta hukum-hukumnya dan menggambarkan bagaimana jika sistem Islam diterapkan secara sempurna," tandasnya.

Kemudian, lanjutnya, mengajak kaum Muslim untuk berislam kaffah. Bahwa menerapkan Islam adalah kewajiban dan menjadikan hukum-hukum Islam sebagai pijakan dalam menjalani kehidupan.

"Selanjutnya, akan muncul kerinduan untuk menerapakan Islam, tidak hanya untuk kehidupan pribadinya, tapi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dan pada akhirnya umatpun akan bersemangat, bahkan ingin menjadi garda terdepan bagi perjuangan untuk tegaknya syariat Islam. Inilah saatnya kita berbuat untuk Islam dan kaum muslimin," ajaknya.

"Semoga Allah segera memberikan pertolongan melalui kita dan untuk kita, umat Islam. Allahumma iftah lanaa wa iftah binaa bitafhbiiqi ahkamil Islam.., aamiin," pungkasnya. []'Aziimatul Azka

Guru Luthfi: Hentikan Kezaliman Terstruktur Rezim dengan Dakwah Politik

@tintamedia 0 Dibaca    Mei 06, 2022    Comment   

Guru Luthfi: Hentikan Kezaliman Terstruktur Rezim dengan Dakwah Politik

Tinta Media  - Pengasuh Majelis Baitul Qur'an Tapin Guru H. Luthfi Hidayat menyatakan bahwa aktivitas untuk menghentikan kezaliman terstruktur rezim adalah dakwah yang memiliki warna politik.

"Dikarenakan persoalan kezaliman terstruktur dari rezim dan itu adalah aktivitas politik. Aktivitas kebijakan atas urusan rakyat. Oleh karenanya aktivitas untuk menghentikannya, dakwah yang dilakukan pun harus memiliki warna politik dalam arti pengurusan umat tersebut," tuturnya kepada Tinta Media dalam Wawancara Khusus Edisi Syawal 1443 H, Jum'at (6/5/2022).

"Aktivitas dakwah yang dilakukan adalah aktivitas pemikiran yang menjelaskan, mengkritisi setiap kebijakan zalim yang menyalahi syariat Allah dan nyata-nyata zalim," tambahnya.

Menurutnya, dakwah juga wajib dilakukan berjamaah. Karena demikian yang dicontohkan Baginda Rasulullah, mulai di Mekkah hingga Madinah saat mendapat pertolongan Allah SWT. "Rasul mencontohkan aktivitas dakwah itu adalah aktivitas jamaah," ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa meski Ramadhan 1443 H telah berlalu, namun rasa haru, khawatir, dan sedih menyelimuti. "Rasa haru karena besar harapan kita segala amal ibadah kita, mulai dari Shaum, qiyamul Lailatul, shadaqah, infak serta amal ibadah lainnya kiranya diterima dan dilipatgandakan pahalanya di sisi Allah SWT," ucapnya.

"Khawatir jika ternyata dosa dosa kita tidak diampuni, pahala tidak diterima, dan --naudzubillah--, kita berlindung kepada Allah atas apa yang Baginda Rasulullah ingatkan, bahwa betapa rugi seseorang yang melewati Ramadhan, namun dosa-dosanya tidak dieliminasi oleh Allah SWT," bebernya.

"Sedih karena ragam keutamaan, berbagai bonus yang Allah berikan atas balasan amal tidak kita temukan lagi sesaat setelah Ramadhan 1443 H meninggalkan kita. Sedih kalau-kalau kita tidak berjumpa dengan Ramadhan berikutnya," imbuhnya.

Namun yang harus menjadi catatan penting bahwa, tutur Guru Luthfi, walaupun Ramadhan telah pergi, semangat ibadah jangan sampai ditinggalkan. "Shaum Ramadhan tetap kita biasakan dengan melakukan shaum Sunnah, mulai dari puasa Sunnah di bulan Syawal, dan kebaikan ibadah ini kita tetap lanjutkan dengan shaum Sunnah Senin Kamis, ataupun Shaum Sunnah Nabi Daud As," paparnya.

"Tahajjud kita pun juga tetap harus menjadi kebiasaan kita, jika perlu kita jaga hingga nanti Allah mempertemukan kita dengan Ramadhan 1444 H," bebernya.

"Demikian pula ibadah lain seperti shadaqah, infak dan nawafil lainnya, terus kita rawat hingga menjadi 'bi'ah', kebiasaan baik kita," tukasnya.

Menurutnya, para ulama menyebutkan bahwa indikator diterimanya ibadah sebelumnya adalah terwujud dengan diikutinya dengan ibadah dan ketaatan berikutnya secara berkesinambungan.

Ia pun mengutip hadist dari Syaikh Shalih Al-Fauzan hafidzahullah yang berkata, “Diantara tanda diterimanya amal shalih di bulan Ramadhan adalah keadaan seorang muslim setelahnya menjadi lebih baik daripada sebelum Ramadhan, karena kebaikan akan mengajak kepada kebaikan (selanjutnya) dan amal shalih akan mengajak pada amal shalih lainnya," ulasnya.

Ia menambahkan juga bahwa yang menjadi catatan penting, selain amal ibadah mahdhah demikian, di zaman yang penuh kezhaliman seperti saat ini, umat Islam juga penting mengutamakan amal atau aktivitas utamanya, yakni melakukan dakwah amar makruf nahi mungkar. Melakukan dakwah yang secara simultan untuk memperbaiki kondisi zaman yang penuh dengan kezhaliman tersebut.

"Kenapa demikian, karena dengan dakwah lah satu-satunya jalan yang dicontohkan Rasulullah untuk merespon, menghentikan kezhaliman, sekaligus berupaya mengubah keadaan menjadi lebih baik," ungkapnya.

Aktivitas dakwah juga merupakan aktivitas pokok para Nabi. Sungguh mereka yang kemudian menjalankan aktivitas ini adalah pewaris para Nabi yang hakiki. "Allah juga kemudian menjadikan aktivitas demikian adalah sebaik-baik baik amal. Sebaik-baik perkataan," jelasnya.

"Demikian kiranya hal-hal yang penting kita lakukan pasca Ramadhan 1443 H. Selain melanjutkan kebiasaan ibadah di bulan Ramadhan, tetap kita terus fokus melakukan dakwah hingga Allah memberikan kemenangan. Nashrun minallah wa fathun qarib," tandasnya.[] Ajira

REZIM JOKOWI, KOMBINASI ORLA DAN ORBA?

@tintamedia 0 Dibaca    Mei 06, 2022    Comment   

REZIM JOKOWI, KOMBINASI ORLA DAN ORBA?

Tinta Media  - Jujur saja kalau kita amati sebenarnya era Jokowi ini merupakan kombinasi antara ORLA dan ORBA.

I. MEWARISI ORLA :

Rezim ini mewarisi karakter ORLA, antara lain:

1. Islam phobia.

Kalau Orla membubarkan Masyumi dan hampir saja HMI, maka era Jokowi membubarkan HTI dan FPI dengan melanggar hukum. Dan menciptakan istilah Islam Radikal/Radikul dst !

2. Bung Karno memang bukan PKI, tetapi "gesture" Komunis dan dukungan ke PKI sangat kentara. Bahkan dengan adanya Nasakom maka memberi "panggung" PKI dan ide pembentukan Angkatan Kelima yang sangat memberi peluang PKI untuk menguasai Indonesia. Dan enam Jenderal AD yang anti Komunis akhirnya  diculik dan dikubur di Lobang Buaya melalui G 30 S/PKI. Begitu juga era ini, memang bukan era Komunis, tetapi memberikan "peluang" bangkitnya Komunis dengan diantaranya memberikan peluang ke RRC (dng Partai tunggal di negaranya yaitu Partai Komunis China/PKC), dengan memberikan konsesi pertambangan, proyek kelistrikan dll disertai pengerahan TKA China yang jumlahnya ratusan ribu bahkan jutaan orang.

II. MEWARISI ORBA

1. Menjalankan politik hutang LN. Bedanya kalau Orba ke IFIs group (WB,ADB, IMF dll), sedang Rezim ini lebih condong ke Bank Of China dan ternyata lebih banyak (kalau Orba ke IFIs,sesuai data LOI 31 Oktober 1997  sebesar USD 140 miliar. Sedang Rezim ini ke China sdh lebih dari USD 200 miliar ).

2. Sebagai contoh untuk kelistrikan, melalukan privatisasi/penjualan PLN   dengan konsep "The Power Sector Restructuring Program" (yang masih dipakai juga sampai terbitnya UU No 11/2020 ttg Cipta Kerja Cluster Kelistrikan pasal 42 halaman 243).

3. Menyerahkan pengelolaan SDA spt tambang emas, nikkel, Lithium dll (kalau Orba ke AS dll, sedang Rezim ini menyerahkan ke China).

III. DLL

MAGELANG, 30 APRIL 2022.

Oleh: Ahmad Daryoko
Koordinator INVEST.

GANTI REZIM GANTI SISTEM, MENJAWAB ASPIRASI KEGELISAHAN MAHASISWA

@tintamedia 0 Dibaca    April 19, 2022    Comment   

GANTI REZIM GANTI SISTEM, MENJAWAB ASPIRASI KEGELISAHAN MAHASISWA

Tinta Media - Penulis mencermati arah pergerakan mahasiswa yang berdemo pada tanggal 11 April 2022. Dari sisi tuntutan, memang aspirasi mahasiswa masih terbelah.

Ada yang masih bersifat praktis pragmatis, sekedar menuntut tolak Pemilu dan Tolak Jokowi tiga periode. Tuntutan ini juga sejalan dengan tuntutan yang disuarakan partai, termasuk PDIP. Dengan demikian, secara tak langsung tuntutan seperti ini tidaklah murni tuntutan mahasiswa, melainkan juga tuntutan partai politik.

Sebagaimana diketahui, PDIP juga ngotot menolak penundaan Pemilu termasuk juga menolak wacana tiga periode Presiden. Hal yang sama juga disuarakan oleh Ade Armando.

Sebelum dikeroyok massa, Ade juga telah menegaskan dirinya sejalan dengan aspirasi mahasiswa yang menolak tunda Pemilu dan Presiden tiga periode karena bertentangan dengan konstitusi. Ade hanya menolak, jika demo dilakukan untuk meminta Jokowi turun.

Secara tidak langsung, tuntutan praktis pragmatis seperti ini menguntungkan partai politik yang ingin mengambil alih kekuasaan melalui Pemilu, sebagaimana ditempuh PDIP. Meskipun Persiden Jokowi petugas PDIP, namun kue kekuasaan banyak dinikmati oleh Luhut Panjaitan. Karena itu, PDIP merasa rugi mendukung narasi tunda Pemilu atau Jokowi tiga periode, karena legitnya kekuasaan hanya dinikmati Luhut Panjaitan.

Dengan Pemilu baru, PDIP berharap dapat mengambil alih kendali kekuasaan dan menempatkan kader yang lebih loyal ketimbang Jokowi. Tetapi pada saat yang sama, PDIP enggan Jokowi diturunkan karena akan berdampak pada elektabilitas PDIP. Andai saja Presiden bukan berasal dari PDIP, dipastikan PDIP adalah partai yang paling kencang meneriakkan tuntutan Jokowi turun.

Sebenarnya, selain tuntutan tolak tunda Pemilu dan Jokowi tiga periode, juga ada tuntutan Jokowi mundur. Meskipun tuntutan ini lebih kongkrit, tetap saja masuk kategori tuntutan pragmatis.

Sebab, setelah Jokowi mundur tetap saja utang Indonesia diatas Rp 7000 triliun dan akan terus bertambah. Seluruh SDA dan tambang dikuasai asing. Berbagai sengkarut persoalan bangsa akan tetap membelit Indonesia.

Namun, ternyata ada juga suara-suara mahasiswa yang ideologis seperti yang disuarakan oleh Rizky Awal, Ketua GP-PMI. Rizky menilai, problem bangsa Indonesia bukan hanya rezim, tetapi juga sistem. Pergantian rezim sudah berulangkali terjadi, namun penderitaan rakyat tetap abadi.

Rizky kemudian menawarkan syariah dan Khilafah, sebagai tindak lanjut dari narasi ganti rezim ganti sistem. Menurutnya, dengan mengutip pernyataan Rocky Gerung, keadilan hanya dapat dicapai dengan menerapkan sistem Islam.

Kami dari KPAU, bersama sejumlah elemen Ulama dan Tokoh Jabodetabek, pada Rabu 13 April 2022 sengaja mengadakan Press Comference untuk menyampaikan pandangan tentang berbagai persoalan bangsa, termasuk merespons tuntutan ganti rezim ganti sistem yang disuarakan mahasiswa. Kami akan lebih spesifik menjelaskan bagaimana Khilafah sebagai alternatif sistem, akan mampu menyelesaikan problematika yang mendera bangsa Indonesia.

Kami mengambil tema acara 'TUNDA PEMILU, PRESIDEN TIGA PERIODE, PEMILU 2024, PERCEPAT PEMILU ATAU PERCEPAT TEGAKAN KHILAFAH'. Sebuah tema yang ingin menyampaikan jawaban atas berbagai kegelisahan anak bangsa atas masa depan bangsa Indonesia.

Kami meyakini, tolak tunda Pemilu dan Presiden tiga Periode tidak akan menuntaskan problem sistem yakni kerusakan akibat diterapkannya ideologi kapitalisme liberal di negeri ini. Pemilu 2024 atau kalaupun dipercepat, tetap saja akan melanggengkan kapitalisme liberal yang mengatur negeri ini. Yang diuntungkan dari penerapan ideologi kapitalisme liberal adalah kaum oligarki, bukan rakyat.

Oleh: Ahmad Khozinudin, S.H.

Ketua Umum KPAU

Catatan Pengantar Press Conference dengan tema 'TUNDA PEMILU, PRESIDEN TIGA PERIODE, PEMILU 2024, PERCEPAT PEMILU ATAU PERCEPAT TEGAKAN KHILAFAH'

Direktur Pamong Institute: Mengkritik Penguasa Hukumnya Wajib

@tintamedia 0 Dibaca    April 10, 2022    Comment   

Direktur Pamong Institute: Mengkritik Penguasa Hukumnya Wajib

Tinta Media - Direktur Pamong Institute Wahyudi Al-Maroky menyatakan bahwa mengkritik penguasa dalam Islam hukumnya wajib. "Dalam Islam, mengkritik (muhasabah) kepada penguasa itu bukan sekedar hak tetapi justru hukumnya wajib," tuturnya kepada Tinta Media, Rabu (6/4/2022).

Menurutnya, mengkritik adalah bagian dari ibadah yang mulia. "Terkategori sebagai ibadah yang mulia. Bahkan jika karena mengkritik/mengoreksi penguasa lalu terbunuh maka ia mati syahid bahkan statusnya sama seperti Hamzah sebagai penghulunya para syuhada," ujarnya.

Kritik atas kebijakan pemerintah yang suka impor, lanjut Wahyudi, perlu segera direalisasikan oleh pemimpin negeri yang sedang memikul amanah dan memiliki segenap kewenangan yang melekat pada dirinya.

Ia menekankan apabila sudah geregetan dan ingin mengkritik pemerintah alangkah baiknya kembali menjadi rakyat biasa. "Jika seorang pemimpin sudah geregetan dan ingin mengkritik pemerintah tapi tak melaksanakan amanah sesuai kewenangannya, maka sebaiknya ia kembali menjadi rakyat biasa saja," jelasnya.

Posisi sebagai rakyat itu, kata Wahyudi, justru punya kewajiban untuk mengkritik pemerintah agar jadi lebih baik. Dalam posisi sebagai rakyat mengkritik itu bisa menjadi ibadah dan amal sholih.

Ia juga menerangkan sosok pemimpin yang baik dan benar dalam pandangan Islam. "Pemimpin yang baik, setiap malam dia merefleksi diri, menghisab diri sendiri tentang apa saja perintah Allah yang tak dikerjakan. Juga menghitung berapa larangan Allah yang justru ia langgar hari itu. Kemudian dia bersujud dan mohon ampunan kepada Allah atas kelalaiannya itu," paparnya.

Terakhir, Wahyudi menegaskan jika seorang pemimpin taat kepada Allah dan menepati janji yang belum terpenuhi maka akan menciptakan sebuah negeri yang penuh keberkahan dan jauh dari musibah.

"Selanjutnya berjanji dengan sungguh-sungguh untuk taat kepada Allah dan menepati semua janji yang belum terpenuhi. Jika pemimpin seperti ini maka akan tercipta negeri yang makmur penuh barokah dan jauh dari musibah," pungkasnya. [] Nur Salamah