Penegakan Hukum Tidak Equal, Pamong Institute: Tidak Salah Publik Mengatakan Ini Rezim Zalim
Tinta Media - Penegakan hukum di rezim Jokowi yang nampaknya tidak equal, tidak seimbang atau tidak adil dinilai zalim oleh publik.
"Makanya tidak salah juga publik mengatakan bahwa rezim ini zalim," ujar Direktur Pamong Institut Wahyudi Al-Maroky dalam program Kabar Petang: Pemerintah Jahat ke HTI - FPI, Lembek ke PP Al-Zaytun? di kanal YouTube Khilafah News, Ahad (2/7/2023).
Ia melanjutkan, selain tidak adil dalam melakukan penegakan hukum, juga hukum yang digunakan adalah hukum yang mungkin tidak adil dari awal. "Nah ini saya pikir jadi catatan publik untuk bisa diperhatikan oleh rezim ini," paparnya.
Ia menjelaskan, begitu terlihat pihak yang merasa dekat dengan pemerintah ataupun pemerintah selalu diperlakukan istimewa, tidak ditindak dengan tegas dalam penegakan hukum. "Bahkan bisa jadi hukum tumpul kepada pihak yang pro," tegasnya.
Sementara kepada pihak yang oposisi terhadap rezim, katanya, yang dianggap suka mengkritisi rezim, maka hukum itu jadi sangat tajam.
"Dan bahkan lebih banyak terjadi kriminalisasi, dicari-cari kesalahan atau bahkan diada-adakan kesalahannya. Kemudian menggunakan perangkat hukum untuk melakukan tindakan," bebernya.
Menurutnya, ini nampak sekali pada kelompok-kelompok yang pro rezim dan kelompok-kelompok yang suka mengkritisi rezim.
"Di sini perlakuan pemerintah sangat berbeda. Jadi tidak ada lagi perlakuan kesamaan hukum dan pemerintahan bagi warga negara," ungkapnya.
Ia menjelaskan, padahal dalam konstitusi itu setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Termasuk dalam hal kebijakan pemerintah mestinya tidak berpihak kepada siapa yang pro pemerintah maupun yang oposisi.
"Padahal mengkritisi itu kan tujuannya untuk supaya mereka semakin baik jadi bukan karena kebencian," pungkasnya. [] Sofyan Zulkarnaen
