Pelarangan Hijab Rezim Tajikiskan Tidak Hanya Islamofobia, Melainkan Represif
Tinta Media -- Pelarangan hijab oleh rezim presiden seumur hidup Tajikistan Emomali Rahmanov dinilai tidak hanya bentuk Islamofobia melainkan penerapan kebijakan represif.
"Berbagai kebijakan yang anti Islam di Tajikistan tidak hanya Islamofobia. Kalau Islamofobia mungkin masih berupa kebijakan yang sifatnya opini, tapi ini adalah penerapan kebijakan yang represif," ujar Pengamat Hubungan Internasional Rif'an Wahyudi di Kabar Petang: Rezim Radikal Sekuler Tajikistan Anti Hijab dan Islam, Senin (9/7/24) di kanal Youtube Khilafah News.
Bahkan lanjutnya, pelarangan kepada hal-hal yang berkaitan dengan Islam di Tajikistan termasuk hijab, shalat idul fitri, dan penutupan madrasah-madrasah di Tajikistan sudah sejak 2017, adapun hari ini hanya untuk mempertegas terutama di instansi-instansi negeri dan sekolah-sekolah negeri.
"Ini mirip dengan Turki sekuler zamanya Mustafa Kemal Attaturk. Dia sendiri enggak suka disebut sebagai Mustafa Kemal (dalam bahasa Arab konotasinya baik), tetapi dia lebih suka dipanggil sebagai John Ataturk," bebernya.
Ia menyayangkan terkait kebijakan rezim Tajikistan yang sangat represif pada ajaran Islam, padahal di negeri-negeri muslim sekuler maupun negeri-negeri kafir terkait hijab relatif longgar.
"Termasuk Indonesia juga dulu pernah mengalami pelarangan. Bahkan beberapa tahun lalu (1990-an) sampai di sidang di pengadilan. Sekarang kan di Indonesia cukup menggembirakan, tidak hanya di instansi pemerintah bahkan di aparatur keamanan," ungkapnya.
Kebijakan represif lain dari rezim Tajikistan,ungkapnya, adalah penutupan madrasah atas nama undang-undang adat.
"Praktik keagamaan yang sudah berurat berakar berabad-abad sebelumnya juga sebelum dicaplok oleh Uni Soviet itu juga dilarang dengan menggunakan undang-undang adat ," bebernya.
Menurut Rif'an, rezim Tajikistan saat ini adalah kepanjangan dari Uni Soviet yang atheis dan komunis.
"Meski demikian Rusia sendiri tidak mengarahkan termasuk tidak mendiktikan, sehingga ini murni kebijakan lokal dari Tajikistan," imbuhnya.
Ia menilai, kebijakan ini lebih dekat dengan ajaran sosialis komunis yang kadulawarsa, sebab sosialis komunis sudah tidak tren lagi.
“Yang ada tinggal Korea Utara, Vietnam sekarang juga sudah beralih, Rusia juga begitu, Cina dari sisi ekonomi sebagiannya juga sudah kapitalis liberal," pungkasnya.[] Setiyawan Dwi
