Demokrasi Mereproduksi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Tinta Media - Direktur Pamong Institute Wahyudi al-Maroky mengatakan sistem demokrasi bukan sekedar memproduksi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) tetapi sudah mereproduksinya.
"Sebenarnya dalam sistem demokrasi yang mahal itu, bukan sekedar memproduksi korupsi, kolusi, nepotisme dan seterusnya itu tetapi dia sudah mereproduksi," ujarnya di Rubrik Dialogika "SOS: Kenapa Politisi, Korupsi dan Oligarki Bergandengan?" Sabtu, (13/5/2023) di kanal YouTube Peradaban Islam ID.
Ia mengatakan masalah di negeri ini begitu rumit dan tidak selesai bahkan makin parah akibat dari praktek-praktek kolusi, korupsi, nepotisme dan seterusnya itu. Karena memang ada sistem yang memberikan ruang bahkan memproduksi serta mereproduksi praktek-praktek seperti itu.
"Misalnya kalau presiden sudah selesai masa jabatannya dia diproduksi oleh pemilu yang lalu. Nah itu bisa di reproduksi lagi untuk pemilu berikutnya, bahkan untuk orang yang sudah tidak ada direproduksi lagi untuk orang yang berbeda," bebernya.
Dia mengatakan hal seperti itulah yang menyebabkan permasalahan di negeri ini begitu rumit dan bahkan semakin parah dan tidak pernah tidak selesai.
"Menurut saya memang ada persoalan serius di situ oleh karenanya kalau untuk menyelesaikannya tidak cukup sekedar memperbaiki orang-orangnya atau memilih orang baru atau mengganti orang baru," ujarnya
Lebih lanjut dia mengatakan jika dengan sistem yang ada dan praktek yang lama, ibaratnya hanya ganti pemain dari pemain pertama diganti pemain baru, tapi praktek itu tidak akan berhenti.
"Kenapa, karena sudah secara sistemis dia melahirkan dan memproduksi praktek-praktek seperti itu. Kalau tadi dibilang bahwa ada politisi yang diproduksi oleh sistem hasil pemilu misalnya caleg, dia memproduksi undang-undang, kemudian undang-undang itu kan titipan dari oligarki. Titipan dari mana-mana lah yang mempunyai investasi politik untuk mendudukkan para caleg tadi, akhirnya terjadilah korupsi dalam program legislatifnya," bebernya.
"Tetapi jangan dikira korupsi hanya di legislatif, kalau kita lihat korupsi ada di yudikatif ada di eksekutif. Dan semua sudah menyumbang para peserta kontestasi korupsinya baik itu di yudikatif legislatif dan eksekutif," pungkasnya. [] Andi Maulana
