Kelangkaan Pupuk, Imbas dari Sistem Kapitalis
Tinta Media - Bupati Bandung Dadang Supriatna menyikapi isu kelangkaan pupuk dengan mengirimkan surat kepada Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia. Beliau menjelaskan tentang implementasi peraturan menteri pertanian no. 10 tahun 2022 tentang tata cara penetapan alokasi dan juga harga eceran tertinggi lupuk nersubsidi yang dinilai kurang tepat.
Dalam kunjungannya ke kantor Dinas pertanian Kabupaten Bandung di Soreang, Kamis (16/02/2023), beliau mengusulkan surat sekaligus permohonan audiensi kepada kementerian, agar regulasi ini tidak bisa disamaratakan karena tiap daerah itu berbeda, memiliki kebutuhan masing-masing. Ini karena imbas regulasi tersebut mengakibatkan beberapa kios di Ciwidey terpaksa gulung tikar karena banyaknya jenis komoditi yang subsidinya dihapus. (BANDUNG, iNewsBandungRaya.id)
Lagi-lagi, imbasnya menimpa masyarakat, terutama petani. Berulang kali mereka menjadi korban kapitalis. Sangatlah wajar melihat berbagai fakta tersebut di atas, karena di dalam sistem ekonomi kapitalis, subsidi adalah hal yang merugikan dan merupakan beban negara. Wajar jika dengan berbagai cara (taktik) subsidi dikurangi atau bahkan dihapus.
Pada dasarnya, negara hanyalah regulator saja yang tidak boleh mengintervensi apa pun dalam hal mengambil kebijakan. Negara yang menerapkan sistem ekonomi kapitalis adalah negara yang memang bukan ditujukan untuk mengurus rakyat dengan baik. Negara justru akan memberikan kenyamanan kepada sang pemilik modal (oligarki) dengan selalu memuluskan segala kebijakan yang justru membuat rakyat susah. Ini terbukti dengan adanya peraturan-peraturan yang justru menyulitkan rakyat. Seperti Kartu Tani sebagai program pemerintah untuk bisa mendapatkan pupuk bersubsidi. Itu pun belum semua petani bisa mempunyai Kartu Tani. Hal ini karena pembuatan Kartu Tani cukup ribet, harus ada berkas- berkas dan berkaitan dengan Bank pula. Sungguh, itu bukanlah sebuah solusi yang tepat. Itu merupakan sebuah kezaliman yang terstruktur.
Karena landasan sistem kapitalis adalah asas manfaat, maka tidak aneh jika semua kebijakan yang dibuat justru akan membuat persoalan baru, seperti korupsi. Hal ini menguntungkan kapitalis dan pemujanya. .
Negara tidak mempedulikan keadaan rakyatnya sendiri. Akan tetapi, itulah kenyataan yang harus dihadapi oleh masyarakat kita hari ini, terutama para petani di beberapa daerah.
Akar permasalahannya sesungguhnya adalah penerapan sistem kapitalisme yang mengakibatkan rakyat menderita dari segala sisi. Agama yang dipisahkan dari kehidupan mengakibatkan banyak celah terjadinya kasus-kasus atau penyimpangan-penyimpangan di dalamnya.
Kapitalis vs Islam
Dalam sistem ekonomi kapitalis, subsidi merupakan pengendalian ekonomi, baik secara langsung atau tidak langsung. Pengendalian secara langsung dapat dilihat dari kebijakan pemerintah mengenai kenaikan harga. Secara tidak langsung dapat dilihat dari penetapan tarif dan berbagai macam jenis pajak.
Subsidi dalam pandangan kapitalis merupakan sebuah beban bagi negara.
Sedangkan subsidi dalam sistem ekonomi Islam berbeda dengan subsidi dalam sistem sistem lapitalisme. Islam memandang subsidi dari perspektif syariah, yaitu ada saat-saat yang dibolehkan dan ada saat yang harus dilakukan atau diwajibkan.
Pemberian subsidi bisa diberi kepada individu rakyat sebagai produsen dengan bentuk pupuk dan benih untuk petani. Namun, pada sektor energi, seperti listrik dan BBM, khalifah akan memberikan secara cuma-cuma dan gratis karena hal itu masuk dalam harta milik umum. Negara hanya memproduksi saja, selanjutnya diserahkan kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan kesehatan, pendidikan, keamanan.
Maka dari itu, tidak ada yang mampu memberikan solusi selain dari penerapan Islam Secara kaffah (keseluruhan). Ini karena Islam adalah sebuah ideologi. Aturannya yang sempurna mampu menjadi pemecah persoalan dari mulai masalah pendidikan, ekonomi, kesehatan dan juga masalah pertanian, termasuk industri pupuk.
Islam sangat peduli dengan masalah pertanian, karena pertanian adalah sumber pangan negara untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok. Islam memberi arahan agar produksi terus meningkat dan terjaga demi tercapainya hasil pangan yang optimal. Dalam hal pupuk juga sangat diperhatikan oleh pemimpin (khalifah). Para pejabat ataupun khalifah dalam sistem Islam akan sadar bahwa semua perbuatan yang dilakukan atas dasar landasan keimanan.
Penyediaan pupuk yang murah, bahkan gratis adalah hak rakyat yang harus diperhatikan negara. Ini diperoleh tanpa harus mempunyai persyaratan, seperti Kartu Tani yang justru membuat pusing masyarakat.
Itulah bentuk ri'ayah negara yang membuat rakyat merasa terlindungi dan terpenuhi kebutuhan hidupnya. Negara dalam sistem Islam adalah negara yang mandiri yang tidak boleh bergantung kepada negara mana pun. Semakin negara bergantung pada negara lain, di situlah negara menjadi terjajah.
Negara Islam mempunyai sumber daya alam yang sangat besar. Sudah pasti itu cukup untuk keperluan manusia, jika pengelolaan dilakukan sesuai syariah. Sistem Islam juga menjadikan seorang pejabat ataupun khalifah sadar bahwa semua perbuatan yang dilakukan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Swt. Atas dasar keimananlah mereka melakukan perbuatannya hanya demi menggapai rida Allah Swt. dan sedikit kemungkinan akan melanggar syariat.
Sebenarnya tidak ada kata subsidi dalam Islam, karena semua kebutuhan rakyat adalah tanggung jawab seorang pemimpin (khalifah).
Begitulah wujud jaminan kesejahteraan rakyat dalam sistem Islam. Semua akan terwujud dengan adanya sebuah institusi negara, yaitu khilafah Islamiyyah yang tegak di bumi ini, sehingga rahmatan lil'alamin akan benar-benar dirasakan oleh seluruh alam.
Wallahu a’lam bish shawab.
Oleh: Dartem
Sahabat Tinta Media
