PKAD: Propaganda Melanjutkan Pembangunan, Agar Kekuasaan Tetap dalam Kendali Rezim
Tinta Media - Analis Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD) Hanif Kristianto menyampaikan propaganda melanjutkan pembangunan adalah agar kekuasaan tetap dalam kendali rezim.
"Setiap rezim akam bergantian, melihat dan mencermati terkait propaganda melanjutkan pembangunan adalah agar kekuasaan dalam kendali rezim," jelasnya dalam Kabar Petang: Slogan Pembangunan Harus Diteruskan Kamuflase Rezim, Kamis (11/05/2023) di Kanal YouTube Khilafah News.
Dia mengatakan estafet kekuasaan dari rezim ke rezim sebenarnya hanya ingin menjaga eksis kekuasaan di tangan mereka khususnya di tangan partai politik. Melihat pasca masa reformasi, yang berkuasa sebetulnya adalah yang menentukan siapa yang menjadi presiden dan wakil presiden.
"Penentuan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) itu adalah partai politik, baik itu secara partai politik yang sudah memenuhi presidential threshold ataupun yang berkoalisi," tuturnya.
Ia pun menyampaikan beberapa pesan kepada umat Islam khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya.
Pertama, umat harus paham bahwa selama politik demokrasi yang diadopsi maka kondisi negeri walaupun orang kebijakannya berubah, namun kondisi rakyat tidak akan berubah.
Kedua, ke depan umat ini harus memiliki sebuah proposal perubahan yang hakiki. "Perubahan itu harus ke Islam, kerena Islam mempunyai seperangkat aturan bernegara dan bermasyarakat," pesannya.
Ketiga, ia berpesan kepada umat Islam untuk terus berikhtiar dalam rangka untuk mencerdaskan rakyat. Politik Islam mesti dikaji dengan benar jangan sampai menyamakan sifat pemimpin demokrasi dengan khalifah. "Pemimpin seperti Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar berkarakteristik dan berperilaku Islam," ujarnya.
Ia memaparkan di dalam politik Islam, sebetulnya berbeda dengan politik demokrasi. Dalam politik demokrasi yang ditonjolkan adalah perebutan kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan biar langgeng. "Politik Islam adalah politik yang mengurusi urusan umat siapapun nanti yang menjadi seorang pemimpin di dalam Islam maka tanggung jawabnya itu dunia dan akhirat," jelasnya
Keempat, agar rakyat jangan mudah dibodohi oleh intrik-intrik politik yang sudah didesain untuk mengkaburkan fakta sesungguhnya. Karena fakta sesungguhnya dalam politik di negeri ini partai sudah dikuasai oleh oligarki politik dan juga oligarki ekonomi.
"Semua capres maupun cawapres tolong diingat bahwa amanah rakyat itu berat. Kamu mungkin tidak kuat dengan sistem demokrasi saat ini. Sekali lagi harus pakai syariat Islam," pungkasnya.[] Muhammad Nur
