Kebijakan Impor Beras, MMC: Ini Solusi Pragmatis

@tintamedia 0 Dibaca    Februari 09, 2024    Comment   

Kebijakan Impor Beras, MMC: Ini Solusi Pragmatis

Tinta Media - Impor beras secara jor-joran yang dilakukan pemerintah, dinilai Narator Muslimah Media Center (MMC) sebagai solusi pragmatis buah penerapan sistem kapitalisme. 

“Kebijakan impor beras dalam upaya pemenuhan stok pangan dan stabilitas harga pangan merupakan solusi pragmatis buah penerapan sistem kapitalisme,” tuturnya dalam Serba-Serbi MMC: Harga Beras Mahal di Tengah Impor, Negara gagal Menjaga Stabilitas Harga Pangan, Senin (5/2/2024) di kanal Youtube Muslimah Media Center. 

Menurutnya, kebijakan impor beras menguntungkan para oligarki dibanding rakyat. “Kebijakan pemerintah yang lebih memilih impor daripada memajukan pertanian dalam negeri, sejatinya hanya menguntungkan para oligarki yaitu para pengusaha importir,” jelasnya.  

Ia meyakini, selama sistem kapitalisme demokrasi diterapkan di negeri ini, kebijakan-kebijakan pemerintah tidak akan pernah berpihak pada rakyat termasuk petani lokal. 

“Saat ini korporasi menjadi pihak yang menguasai rantai produksi hingga distribusi sektor pertanian. Mahalnya harga pupuk, benih, dan sarana prasarana pertanian lainnya, adalah akibat penguasaan pihak korporasi pada sektor pertanian atas legalitas penguasa,” ujarnya. 

Islam

Narator lalu membandingkannya dengan sistem Islam. “Negara dalam Islam akan menjadi pelayan umat dan tidak membiarkan swasta menguasai pertanian seperti dalam sistem kapitalisme,” ungkapnya. 

Negara dalam Islam, lanjutnya,  akan hadir sebagai pelayan umat yang memastikan kebutuhan pangan dapat diakses oleh seluruh rakyat, sehingga tidak membiarkan pihak swasta menguasai rantai produksi dan distribusi pertanian dengan semangat bisnis sebagaimana dalam sistem kapitalisme. 

“Hal yang wajib dilakukan Khilafah adalah memastikan stok pangan tercukupi dan bisa diperoleh rakyat dengan harga terjangkau, dengan mewujudkan swasembada pangan. 

Swasembada pangan ini, lanjutnya, dengan cara  mengoptimalkan pertanian dan membangun industri di dalam negeri, intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, memberikan dukungan agar terjadi optimalisasi produksi pertanian, membangun infrastruktur pertanian, dan penyediaan air irigasi. 

“Selain itu, bantuan kepada petani yang membutuhkan modal untuk bertani baik berupa lahan, benih, pupuk dan saprotan, membangun industri pengolah hasil pertanian, serta memberikan edukasi bagi petani secara gratis,” pungkasnya.[] Evi

Pengendalian Inflasi Pragmatis ala Kapitalis

@tintamedia 0 Dibaca    November 18, 2023    Comment   

Pengendalian Inflasi Pragmatis ala Kapitalis

Tinta Media - Dalam rangka mengendalikan inflasi di daerah, Pemerintah Kabupaten Bandung di 31 kecamatan menggencarkan operasi pasar murah. Menurut Bupati Bandung, data inflasi Kabupaten Bandung menurun di kisaran 3,20 persen setelah dilaksanakannya giat operasi pasar. Bupati Bandung berharap, angka inflasi ini terus menurun di Kabupaten Bandung. 

Bupati Bandung menyampaikan bahwa masyarakat akan membeli harga sembako di bawah harga eceran tertinggi. Semua ini karena operasi pasar murah telah disubsidi oleh Pemkab Bandung. Masyarakat bisa menebus dengan harga Rp59 ribuan saja, sementara harga normalnya dijual Rp120 ribu. Bupati Bandung juga menyebutkan bahwa Pemkab Bandung mempunyai Dana Insentif Daerah. Bonus kinerja ini akan kembali kepada masyarakat dan penerima manfaat lainnya. 

Operasi pasar diberikan khusus bagi 44 ribu keluarga penerima manfaat di 31 kecamatan dan dibagi ke dalam tujuh daerah pembangunan. Menurut Bupati Bandung, masyarakat dapat membeli 5 kilogram beras berkualitas dengan  harga 10.200 per kilogram. Beliau berharap, adanya operasi pasar ini bisa meringankan beban ekonomi masyarakat yang semakin berat, apalagi dengan melambungnya harga beras. Beliau pun berharap, operasi pasar ini bisa mengendalikan harga beras di pasaran agar tidak semakin melambung. 

Menurut Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, stok beras dan ketersediaan kebutuhan pokok di Kabupaten Bandung untuk saat ini relatif aman. Semua ini berdasarkan hasil peninjauan di lapangan. Bupati Bandung bergerak cepat segera melakukan operasi pasar dengan menugaskan Disdagin yang bekerja sama dengan Bulog Cabang Bandung dan Bank Indonesia.

Dari sini kita bisa melihat bahwa skema perdagangan di era kapitalisme ini memang sangat rentan dengan inflasi. Pada faktanya, setiap tahun selalu terjadi inflasi. Berbagai faktor penyebab terjadinya inflasi dijadikan alasan terjadinya kenaikan harga komoditi. 

Usaha Pemerintah untuk mengendalikan pasar agar harga tidak melambung pada faktanya masih membuat harga- harga komoditi tetap melambung tinggi. Harga-harga di pasar kebanyakan ditentukan oleh para pedagang besar. Mereka memiliki kekuasaan untuk menimbunnya. 

Apabila pasar banyak yang membutuhkan dan barang juga langka, maka permintaan pun akan naik. Pada akhirnya, penawaran akan naik pula. Di sinilah harga secara otomatis akan naik. 

Sementara, pemerintah memberi bantuan tidak merata dan sering salah sasaran. Walhasil, masih banyak warga miskin yang terabaikan karena jumlah mereka semakin banyak. Inilah salah satu produk kerusakan dari sistem  kapitalis yang semakin menambah berat beban rakyat. 

Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk salah satunya adalah mengatur perekonomian. Islam mengharuskan negara menerapkan sistem perekonomian Islam berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah. 

Prinsip ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan pokok dan kamaliyah (sekunder/tersier) secara ma'ruf. Hal tersebut berlaku bagi semua warga negara. Pemerintah akan memenuhi semua kebutuhan pokok setiap warga negara, baik muslim maupun nonmuslim. Salah satunya dengan cara langsung, yaitu dengan mendistribusikan zakat fitrah dan zakat mal kepada para mustahiknya. 

Negara juga bisa memberikan tanah atau harta negara kepada rakyat yang membutuhkan. Juga dengan membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya, terutama bagi laki-laki yang berkewajiban memberi nafkah buat keluarganya.  

Negara harus memastikan bahwa sumber daya alam harus menjadi kepemilikan umum, sehingga siapa pun boleh memanfaatkannya. Negara tidak boleh menyerahkannya kepada asing atau swasta untuk menguasainya. Akan tetapi, kalaupun ada regulasi, negara hanya untuk menjaga ketertiban. Negara bertindak sebagai pengelola dan hasilnya untuk kepentingan masyarakat umum. 

Inilah urgensinya diterapkannya sistem Islam, agar setiap permasalahan umat dapat diselesaikan dengan benar dan masyarakat terlindungi dari berbagai keburukan dan kezaliman. wallahu'alam bisshawab.

Oleh: Enung Sopiah

Sahabat Tinta Media

Pengamat: Koalisi Partai dalam Demokrasi Bersifat Pragmatis

@tintamedia 0 Dibaca    Mei 06, 2023    Comment   

Pengamat: Koalisi Partai dalam Demokrasi Bersifat Pragmatis

Tinta Media - Pengamat Politik dan Media Hanif Kristianto mengatakan bahwa koalisi partai dalam sistem demokrasi bersifat pragmatis. 

"Koalisi partai pada sistem demokrasi bersifat pragmatis. Yang memiliki target jabatan dan kedudukan bukan ideologi  partai tersebut," ujarnya dalam Kabar Petang: Ambyar! Elit Pontang Panting Susun Koalisi, Rakyat Alit Repotnasi di kanal Youtube Khilafah News, Senin (1/5/2023). 

Dia menjelaskan, koalisi menjadi pilihan penting namun hanya demi kepentingan yang sifatnya jangka pendek dalam mengusung salah satu calon presiden maupun calon wakil presiden. Ketika berkuasa, maka anggota koalisi ditunjuk menjadi menteri atau pembantu presiden. 

"Memang koalisi dalam sistem demokrasi itu bukan koalisi yang solid, tapi koalisi yang sulit. Tidak solid tapi sulitnya bongkar pasang," tambahnya. 

Dia mengatakan bahwa pasca penunjukan petugas partai dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yaitu Ganjar pranowo saat ini menjabat gubernur Jawa Tengah, menjadi calon presiden 2024 sangat unik. 

"Penunjukan capres adalah keputusan dari partai politik, namun tidak menutup kemungkinan Pak Jokowi turut serta demi melanggengkan kekuasaannya, pasca  isu tiga periode perpanjangan jabatan," imbuhnya. 

Lebih lanjut ia mengatakan, jika sistem yang dipakai masih sama, maka tidak ada perubahan secara signifikan kecuali perubahan secara perorangan. Yang berubah bisa jadi presidennya, pasti berubah dan partai yang berkuasa mungkin juga akan berubah bisa jadi tidak lagi PDIP. 

"Sebaliknya kondisi rakyat tetap masih sama  perubahan yang ada di tengah-tengah masyarakat tidak ada secara signifikan. Karena sistemnya tidak ada perubahan kecuali perubahan perorangan," ujarnya. 

Ia menjelaskan bahwa penting menghadirkan edukasi yang cerdas, cermat dan juga mencerahkan  kepada publik, bahwa kalau ingin perubahan maka harus diikuti oleh perubahan sistem tidak hanya cukup perubahan rezim. 

"Sebagai seorang Muslim maka selayaknya perubahan  ditarik garis lurus kepada perubahan Islam. Sebab ketika kita mengetahui kerusakan demokrasi misalnya  memunculkan  liberalisasi dalam segala bidang aspek ekonomi politik budaya sosial dan sebagainya dan juga menimbulkan kerusakan.  Maka Islam menjadi salah satu solusi jawaban yang fundamental," jelasnya. 

Karenanya, ia mengatakan siapapun nanti yang akan menjadi pemimpin negeri ini harus kembali kepada Allah dan rasulnya. Bahwa Islam itu memberikan solusi tidak hanya masalah individu tapi juga masyarakat dan negara. Sebab manusia  diciptakan oleh Allah dan Allah telah memberikan aturan untuk manusia hidup di dunia. 

"Sehingga tinggal kita mau atau tidak untuk mengambil aturan dari Allah tersebut untuk menjadikan Indonesia tidak hanya baik tapi juga lebih baik dengan Islam," pungkasnya. [] Muhammad Nur