Politisasi Bansos demi Merebut Hati Rakyat
Tinta Media - Bau-bau kampanye politik sudah lama bermunculan menjelang tahun pemilu 2024 ini. Kini detik-detik menjelang pemilu semakin membuat marak permainan kampanye bagi para calon penguasa di Indonesia. Lagi-lagi materi adalah sesuatu hal yang membuat rakyat mudah tergiur untuk mendapatkannya. Belum lagi saat ini himpitan ekonomi rakyat di Indonesia semakin menjerit, yang makin menjadikan tawaran sembako ataupun uang sangat menggiurkan. Ditambah ini merupakan kesempatan empat tahun sekali yang lumayan menambah bantuan pemasukan.
Dilansir dari Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi tudingan adanya muatan politisasi terkait pemberian sejumlah bantuan sosial (Bansos) ke masyarakat menjelang Pemilu 2024. Jokowi mengaku tidak kaget apabila bansos dari pemerintah dikaitkan dengan muatan politisasi oleh banyak oknum tak bertanggung jawab.
Menurutnya, sejak memasuki tahun politik setiap aksi pemerintah sering kali dipolitisasi oleh sejumlah pihak. Hal ini disampaikannya usai menghadiri agenda peresmian pembukaan Kongres XVI Gerakan Pemuda Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (2/2/2024).
Lantas bagaimana tidak? Politisasi berkedok bantuan dari pemerintah adalah sesuatu yang sangat dinanti-nantikan rakyat, terutama rakyat yang kelas menengah ke bawah. Mirisnya, kebanyakan para calon penguasa hari ini menggunakan cara ini untuk merebut hati rakyat demi kelancaran jalan menuju bangku kekuasaan.
Hal ini selaras dengan slogan lama yang dilontarkan seorang intelektual “Rakyat sengaja di buat sengsara agar suaranya gampang dibeli”. Yakni memanfaatkan kondisi ekonomi umat agar bisa dijadikan sebagai alat pelicin kepentingan kekuasaan. Apalagi ini merupakan kesempatan musiman yang datangnya tak setiap waktu.
Inilah yang disebut permainan dalam politik. Di mana politik saat ini benar-benar tidak mencerminkan ‘suatu’ yang mengurusi urusan rakyat. Namun, politik saat ini dijadikan ajang untuk berebut bangku kekuasaan tanpa memperhatikan dengan bijaksana dan tanggung jawab atas amanah yang seharusnya dipikul penguasa terhadap rakyatnya.
Sekarang sangat lah sulit untuk menemukan pemimpin rakyat yang amanah di sistem saat ini. Dan pada akhirnya yang menjadi korbannya ialah rakyat yang tidak sejahtera. Mau sampai kapan kita terus-menerus hidup dalam tekanan sistem yang semakin tidak menyejahterakan?
Bukankah kita menginginkan pemimpin yang amanah layaknya seorang pemimpin? Dengan demikian seharusnya kita sebagai rakyat mesti sadar akan politisasi berkedok bantuan sosial ini. Bahwa dibalik semua ini, kemungkinan rakyat akan diberikan harapan palsu lagi oleh penguasa.
Maka berbeda dengan Islam dalam sistem pemilihan pemimpin, yang tak memakan biaya serta prosesnya yang cepat dan praktis. Selain itu tak ada istilah janji manis pun uang suap, alih-alih memberikan bansos atau pemanfaatan fasilitas. Justru tolak ukur pemimpin Islam ialah hukum syara yakni Syariat Islam.
Sungguh betapa rindunya akan kepemimpinan di bawah panji Islam, di mana hanya aturan Allah saja yang diterapkan dan sunah Rasulullah SAW yang dijalankan. Hingga kemudian kesejahteraan tak akan bertopang pada bansos atau apa pun itu, melainkan pada rahmat yang Allah berikan sebagai bentuk penerapan Syariat secara Kaffah. Wallahu a’lam bisshhowwab.
Oleh : Marsya Hafidzah Z., Pelajar
