AEPI: Sistem Negara dan Pemerintahan Berkaitan Erat dengan Ekonomi
Tinta Media - Ketua Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng menyatakan bahwa sistem negara dan pemerintahan itu berkaitan erat dengan ekonomi.
"Sistem negara dan pemerintahan itu berkaitan erat dengan ekonomi, pertumbuhan, dan kecepatan kemajuan material ekonomi sebuah negara," tuturnya kepada Tinta Media, Ahad (10/11/2024).
Mengenai keterkaitan pemerintahan dengan ekonomi itu, Salamuddin membandingkan perekonomian Indonesia dengan Cina.
“Pada 1997 sebelum Indonesia melakukan reformasi, GDP per kapita Indonesia 1054,35 USD, sementara Cina 780,74 USD, jauh tertinggal dibandingkan Indonesia. Anehnya elite Indonesia tidak sabar, terprovokasi oleh pihak luar, lalu dengan sembarangan melakukan amandemen UUD 1945, secara mendasar dan keseluruhan isi daripada UUD kemerdekaan 1945 berubah," ungkapnya.
Ia melanjutkan, dengan amandemen itu terjadi transfer of power atau transfer kekuasaan dari tangan negara kepada tangan oligarki swasta, yang diawali dengan transfer uang melalui KLBI dan BLBI seluruhnya senilai 639,13 triliun atau 6 kali APBN Indonesia waktu itu.
"Selanjutnya dilanjutkan dengan transfer otoritas moneter dan fiskal kepada oligarki swasta melalui perubahan seluruh UU dibidang ekonomi, moneter dan sumber daya alam. Maka apa yang terjadi kemudian? Ekonomi Indonesia menuju kemunduran, secara terstruktur, sistematis dan masif, dilemahkan," imbuhnya.
Ia menerangkan, kemunduran tersebut disebabkan oleh sistem yang didesain secara utuh oleh pihak luar, oleh pihak asing melalui berbagai utang, bantuan, untuk mengubah semua UUD dan UU. "Sementara Cina tetap seperti dulu hanya modifikasi sistem, tidak meninggalkan fondasinya. Kekuasaan negara dan pemerintahannya utuh, tidak didikte asing," paparnya.
Oleh karena itu ia tidak heran kalau tahun 2023 GDP per kapita Cina mencapai 12.614 USD, jauh meninggalkan Indonesia yang hanya memiliki GDP per kapita senilai 4940 USD.
“GDP per kapita Indonesia hanya sepertiga dari apa yang diraih Cina dalam waktu 25 tahun. Itulah yang dihasilkan oleh transfer kekuasaan oleh Indonesia ke tangan oligarki swasta dan asing yang sekarang mengendalikan negara Indonesia," pungkasnya.[] Ajira
