Tinta Media: Politik
Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan

Senin, 04 September 2023

Negeri Ini Masih Terjajah secara Ekonomi dan Politik


 
Tinta Media - Pengasuh Majelis Taklim As Salam Gresik Kyai Abdul Latif mengatakan bahwa kondisi negeri ini masih terjajah secara politik dan ekonomi.
 
“Kondisi negeri ini masih terjajah secara politik dan ekonomi,” paparnya dalam acara Multaqo Ulama Aswaja Gresik: Mengulas Makna Kemerdekaan Hakiki, melalui kanal Youtube Dakwah Giri, Sabtu (12/8/2023).
 
Menurutnya, dulu VOC datang ke Nusantara dengan tujuan perdagangan. Namun monopoli perdagangan VOC terhadap rempah-rempah dianggap sebuah penjajahan oleh para ulama.
 
“Saat ini pun sama, Amerika dan Cina ataupun kafir barat membuat kerja sama dengan Indonesia dalam bidang perdagangan, sehingga menguasai seluruh sumber daya alam negeri ini,” bandingnya.
 
Indonesia, lanjutnya, kaya akan sumber daya alam tetapi rakyatnya miskin. “Kita tidak bisa menikmati hasil kekayaan alam kita. Tambang emas, tambang minyak, hasil laut, hasil hutan semua dikeruk oleh para oligarki dan kapitalis dari Amerika, Cina, dan Eropa dan  lainnya," jelasnya.
 
Oleh karena itu, ia menyeru kepada  seluruh umat agar tersadar atas kondisi saat ini dan membutuhkan ulama yang menjadi pelopor dan garda terdepan dalam menyadarkan umat, sebagai mana apa yang dahulu dilakukan para ulama.
 
"Dari sanalah umat akan tersadarkan dan menyadari hal tersebut, dan selanjutnya berjuang untuk kemerdekaan yang hakiki yakni hanya menghamba kepada Allah Swt.," pungkasnya.[] Citra Salsabila

Minggu, 03 September 2023

Grace Natalie Sebut Prabowo Menyesal Pernah Dekat dengan Kelompok Intoleran, IJM: Tendensius dan Sinistik



Tinta Media - Pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie yang menyebut Prabowo Subianto menyesal pernah dekat dengan kelompok “intoleran” dinilai tendensius dan sinistik. 
 
“Yang dimaksud kelompok intoleran itu mungkin Islam. Pernyataan demikian bersifat tendensius dan sinistik,” ujar Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana dalam video: Menyesal Pernah Dekat Kelompok ‘Intoleran’ melalui kanal Youtube Justice Monitor, Sabtu (2/9/2023).
 
Agung menyesalkan pernyataan yang manipulatif itu, karena  faktanya pada pilpres 2019 Prabowo mendapat dukungan suara  yang besar dari umat Islam.
 
Diperbudak Nafsu
 
Dalam pandangan Agung, saat ini banyak calon pejabat yang telah diperbudak nafsu jabatan dan kekuasaan.

“Mereka sering tak peduli halal haram, baik buruk, atau benar salah, tidak peduli jika harus mengorbankan idealisme, bahkan tidak peduli jika harus mengorbankan rakyat kebanyakan, yang penting jabatan dan kekuasaan ada dalam genggaman,” kritiknya.
 
Padahal, lanjutnya, hakikat kepemimpinan dalam Islam tercermin dari sabda Rasulullah Saw, dalam hadis riwayat Abu Nu’aim, pemimpin suatu kaum itu adalah pelayan kaum itu.
 
Ia menyebut hadis lain yang penting untuk dicermati. “Tidak seorang hamba pun yang diserahi oleh Allah untuk memelihara urusan rakyat, lalu dia tidak melingkupi rakyat dengan nasehat atau kebaikan, kecuali ia tidak akan mencium bau surga,” ucapnya menukil hadis riwayat Bukhari.
 
Ia juga menukil hadis yang sangat penting untuk penguasa. “Tidaklah seorang penguasa diserahi  urusan kaum muslim kemudian ia mati sedangkan ia menelantarkan urusan mereka kecuali Allah akan mengharamkan surga untuk dirinya,” imbuhnya.
 
Kezaliman
 
Agung mengingatkan, dalam Islam siapa pun yang berkuasa, jika tidak menerapkan Islam maka itu merupakan kezaliman. Karena tujuan politik dalam Islam adalah mengatur kehidupan dengan aturan Islam.
 
“Tujuan politik Islam bukan sekedar menjadikan si Fulan berkuasa tetapi menjadikan hukum Allah diterapkan, sehingga kehidupan penuh dengan keberkahan,” tambahnya.
 
Jadi, sambungnya, pemimpin itu pelayan, pemimpin itu harus benar-benar serius mengatur umat. “Ironisnya ada banyak orang amat bernafsu atas kekuasaan dan jabatan. Mereka seolah tidak peduli jabatan dan kekuasaan itu akan berubah menjadi penyesalan dan kerugian bagi mereka pada hari kiamat kelak,” pungkasnya. [] Irianti Aminatun

Jumat, 01 September 2023

PARMUSI Jabar Minta Gubernur Batalkan Pembangunan Patung Soekarno



Tinta Media - Ketua Pengurus Wilayah Persaudaraan Muslim Indonesia Jawa Barat (PW PARMUSI Jabar) Drs. Harri Maksum, M.H. meminta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk membatalkan rencana pembangunan patung Soekarno di Gelanggang Olahraga (GOR) Saparua, Bandung.
 
"Pengurus Wilayah PARMUSI Jawa Barat merasa keberatan dengan proyek tersebut dan memohon kebijakan Gubernur Jawa Barat untuk membatalkannya," ungkapnya melalui Pers Rilis Surat Pernyataan Sikap yang diterima Tinta Media, Jumat (25/8/2023).
 
Setidaknya ada lima alasan yang ia berikan kenapa  harus dibatalkan. Pertama, PW Parmusi Jabar menyatakan, sangat menghargai dan menghormat jasa-jasa Bung Karno, baik sebagai pejuang kemerdekaan, proklamator, dan Presiden Republik Indonesia yang pertama. Namun, penghargaan dan penghormatan tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya.
 
“Kedua pembuatan patung Bung Karno, bukanlah satu-satunya penghargaan dan penghormatan yang selayaknya. Masih banyak bentuk lain yang bisa menunjukkan pengejawantahannya. Baik melalui penghormatan terhadap ajarannya, nilai-nilai perjuangannya, maupun keberaniannya melawan imperialisme bangsa asing dan warisan lainnya yang bisa meningkatkan harkat dan martabat bangsa dari Negara Indonesia,” bebernya.
 
Ketiga, sebutnya,  perencanaan pembuatan patung hendaklah mengikuti mekanisme yang baik. Setidaknya harus melalui perencanaan yang matang, melibatkan pihak-pihak yang terkait seperti jajaran Pemprov, DPRD dan masyarakat. Karena pembuatan patung tersebut bukanlah proyek Pemprov dan tidak berhubungan dengan kepentingan hajat hidup rakyat Jawa Barat. Belum lagi penggunaan lahan milik Pemprov Jabar seharusnya mendapat persetujuan melalui pembahasan di DPRD.
 
“Keempat, pembuatan patung Bung Karno bukanlah hal yang mendesak, di tengah perekonomian masyarakat yang masih belum sepenuhnya pulih. Dana miliaran rupiah sebaiknya digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk pemberdayaan rakyat miskin, layanan kesehatan, pendidikan, dan hal-hal yang lebih maslahat lainnya,” terangnya.
 
Kelima, ucapnya, dari berbagai sisi, agama, sosial, politik, ekonomi, budaya, pembuatan patung tersebut jauh dari kemaslahatan. Terlebih lagi, jangan sampai proyek tidak bermanfaat ini ditumpangi oleh kepentingan politik transaksional rendah yang menguntungkan pihak lain serta menimbulkan pembelahan di masyarakat akibat pro-kontra yang ditimbulkannya. [] Muhar

IJM: Reformasi di Bidang Keamanan Masih Jauh dari Harapan


 
Tinta Media - Pembunuhan pemuda Aceh Imam Masykur  yang diduga dilakukan oleh Paspampres, menurut Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana, menunjukkan bahwa reformasi di bidang keamanan masih jauh dari harapan.
 
"Ini menunjukkan bahwa reformasi di bidang keamanan masih jauh dari harapan," ujarnya di video: Lindungi Saksi! Usut Tuntas Dugaan Paspampres Culik-Aniaya Warga Aceh Hingga Meninggal, melalui kanal Youtube Justice Monitor,  Selasa ( 29/8/2023)
 
Ia menjelaskan bahwa perubahan yang dilakukan negara hanya di tahap jargon-jargon saja baik institusi kepolisian maupun TNI.
 
”Jika tidak dilakukan perubahan nyata, maka impunitas akan terus terjadi, kasus-kasus serupa akan muncul lagi ke depannya. Ada banyak kita dengar kekerasan yang dilakukan aparat negara,” tandasnya.
 
Agung mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap para pelaku sekaligus meminta kasus ini diadili, agar benar-benar memberikan kepastian hukum bagi korban maupun pelaku.
 
"Proses hukumnya  harus berjalan secara adil, obyektif dan transparan," pungkasnya.[] Azzaky Ali

Senin, 28 Agustus 2023

Bukan Nasionalisme, Kemerdekaan Diraih karena Dorongan Jihad



Tinta Media - Ulama Kota Medan Ustaz Musa Abdul Ghani, S.Ag. menjelaskan kemerdekaan diraih bukan karena nasionalisme, tapi adanya dorongan jihad.
 
"Dalam memperjuangkan kemerdekaan dorongannya adalah akidah Islam untuk membebaskan negeri ini dari penjajahan melalui jihad, bukan dorongan nasionalisme," jelasnya dalam acara dialog tokoh: Kemerdekaan Hakiki, di Balik Motivasi Umat Islam dalam Berjuang untuk Mencapai Kemerdekaan, di Medan, Ahad (27/8/2023).
 
Umat Islam, lanjutnya, tidak terlepas dari jihad karena makna jihad sesungguhnya secara syara' adalah berperang. "Makna jihad menurut Prof. Dr. Haikal adalah jihad ofensif dan jihad defensif," imbuhnya.
 
Menurutnya, bukti perjuangan kaum muslim atas kemerdekaan berdasarkan akidah Islam adalah adanya piagam Jakarta. "Adanya piagam Jakarta merupakan pengaruh ulama dan kaum muslim atas kemerdekaan yang ingin menerapkan syariah Islam di negeri ini," pungkasnya.[] Amar Dani
 

IJM: L68T Semakin Berani Menyatakan Eksistensinya



Tinta Media - Direktur Indonesia Justice Monitor Agung Wisnuwardana menilai, kaum Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (L68T) semakin berani menyatakan eksistensinya.

"Kaum L68T ini semakin berani menyatakan eksistensinya," ujarnya dalam program Aspirasi: Gerakan L68T Super Militan, Why? di kanal YouTube Justice Monitor, Sabtu (26/7/2023).

Para pelaku penyebar paham L68T tersebut, kata Agung, dikenal militan. “Berbagai kampanye serta propaganda gerakannya semakin gencar dilakukan dengan adanya payung hukum dan dukungan dunia internasional,” ungkapnya.

Ia menyesalkan, tanpa mempedulikan kerusakan, hari ini barat terus mempropagandakan L68T ke seluruh dunia lewat media massa, film, bacaan, lagu-lagu, termasuk melalui para publik figur seperti selebritis dan grup musik semacam Coldplay.

“Gerakan L68T semakin hari semakin meluas dan agresif, menyasar banyak kalangan.Sejumlah pengamat menilai bahwa gerakan tersebut lebih dari sekadar kecenderungan. Seakan menjadi nilai dari sebuah agama baru, bahkan menjadi bisnis baru," ucapnya.

Agung pun membeberkan, eksistensi L68T juga merupakan bagian dari gerakan global yang didukung oleh banyak negara dan lembaga internasional, seperti perserikatan bangsa-bangsa (PBB) atau United Nations (UN).

“PBB terang-terangan menyatakan bahwa lembaga itu mendukung kesamaan hak bagi kaum L68T. PBB dan berbagai perusahaan besar juga mendukung gerakan L68T global. Miliaran dolar digelontorkan untuk kampanye L68T," bebernya.

Agung melanjutkan, L68T masuk melalui berbagai cara, regulasi, seni, budaya, pendidikan, pemerintahan, hiburan dan lain-lain. Masuk di dunia legislatif, eksekutif, yudikatif. Tampil dalam berbagai buku animasi, film dan panggung pertunjukan.

"Tragisnya di Indonesia, sebagai negeri dengan mayoritas muslim malah tidak ada perlindungan dari serbuan L68T ini," sesalnya.

Bahkan kata Agung, KUHP yang terbaru tetap tidak menyebutkan bahwa Gay dan Lesbian sebagai tindakan kriminal. “Ini kian mengeksiskan kaum L68T dengan segala kampanye dan perilakunya,” tukasnya.

 Ia menyesalkan, anggota dewan yang meloloskan KUHP ini mayoritas beragama Islam dan tahu keharaman L68T. “Apakah mereka tidak takut dengan dosa dan ancaman Allah, karena tidak melarang perkara yang sudah jelas diharamkan oleh Allah Swt.?” sesalnya.

Lahan Subur?

Agung kemudian menegaskan, ini adalah tanda bahwa sistem demokrasi adalah lahan subur bagi tumbuh kembangnya perilaku L68T. "Keberadaan dan perilaku mereka seakan tidak bisa dicegah oleh siapapun," tegasnya.

Ia pun mempertanyakan, lalu kapan umat akan sadar? Menurutnya, hanya dalam Islam kehidupan umat bisa terlindungi dengan sempurna dari perilaku yang menyimpang.

Agung menjelaskan, Islam telah melarang bahkan mengancam dengan sanksi yang sangat keras untuk mereka yang melakukan aktivitas persetubuhan sesama jenis seperti yang dilakukan kaum pada masa Nabi Luth.

"Nabi Saw. bersabda, siapa saja yang menjumpai orang yang melakukan perbuatan liwath (sodomi) sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Luth, maka bunuhlah (hukum mati) kedua pasangan tersebut. (HR Abu Daud)," jelasnya.

Alhasil, Ia mengingatkan, untuk menghentikan arus L68T ini tidak cukup hanya dengan seruan ataupun kecamatan. Harus ada kekuatan politik dan hukum yang melindungi umat.

"Bila kita mengharapkan kehidupan sosial yang bersih dan sesuai dengan fitrah sebagaimana tuntunan Allah Swt. dan Kanjeng Nabi Muhammad Saw. maka, tak ada kekuatan hukum yang kuat kecuali dengan penerapan syariah Islam secara kafah,” yakinnya.

Dan tak ada kekuatan politik yang memastikan sistem hukum syariah Islam itu tegak secara sempurna, tegasnya, kecuali dengan khilafah Islamiyah.

“Tetap semangat sedulurku sekalian! songsong perubahan besar ke depan," tutupnya. [] Muhar

Sabtu, 26 Agustus 2023

Jurnalis: Ada Upaya Glorifikasi terhadap Ir. Sukarno dengan Membangun Patung


Tinta Media - Jurnalis Joko Prasetyo (Om Joy) menilai maraknya pembangunan patung Ir. Soekarno termasuk patung yang tengah dibangun di Kota Bandung dan yang diagendakan dibangun tahun depan di Kabupaten Bandung Barat sebagai upaya glorifikasi.

"Jelas sekali ada upaya glorifikasi terhadap Ir. Soekarno dengan membangun banyak patung Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia tersebut," tuturnya kepada Tinta Media, Selasa (22/8/2023).

Menurutnya, upaya glorifikasi tersebut tersurat dari ucapan Megawati Soekarno Putri dalam Peresmian dan Penandatanganan Prasasti Taman Bung Karno dan 16 Kantor Partai yang digelar secara virtual, Kamis (28/8/2021).

Angka Kemiskinan Tinggi

Om Joy mengungkapkan bahwa sekarang, tengah dibuat patung terbesar se-Indonesia di kota Bandung setinggi 22,3 meter dengan menelan biaya sekitar Rp 14,5 miliar. 

"Padahal, angka kemiskinan di kota kembang cukup tinggi. Per Maret 2022 mencapai 109,82 ribu orang (4,25 persen dari penduduk Kota Bandung) yang berpenghasilan di bawah Rp.545.675 per bulan," bebernya.

Ia menambahkan bahwa Kabupaten Bandung Barat juga tidak mau kalah dengan merencanakan membuat patung setinggi 100 meter yang diagendakan dibangun mulai 2024 dengan biaya yang patut diduga empat kali lipat dari biaya pembangunan patung serupa di Kota Bandung. 

"Padahal kita tahu, angka kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat lebih tinggi lagi. Per 2022 mencapai 2258,61 jiwa (6,80 persen dari penduduk Kabupaten Bandung Barat) yang berpenghasilan di bawah Rp.398.884 per bulan," paparnya.

"Daripada dibikin patung, apa tidak lebih baik uangnya digunakan untuk tambah-tambah biaya pengentasan kemiskinan?" tukasnya.

Ia mengingatkan bahwa bukan dengan patung untuk mengingatkan generasi muda akan jasa dan sepak terjangnya seseorang tetapi cukup diajarkan kepada generasi penerus dan mengajak mengamalkan bila baik dan benar ataupun mengajak meninggalkan bila buruk dan salah. 

"Nabi Muhammad Shalallahu alaihi wasallam saja yang sudah dapat dipastikan sebagai sosok manusia paling mulia yang pernah dilahirkan di muka bumi dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri dengan tegas dan jelas memerintahkan kepada kaum Muslim untuk mencontohnya, tidak pernah dibikin gambarnya apalagi sampai dibuatkan patungnya," ujarnya.

"Mengapa? Karena membuat patung manusia dalam ajaran Islam itu hukumnya haram (kecuali membuat patung/boneka untuk mainan anak-anak)," jelasnya.

Mubazir

Om Joy menuturkan, uang sebanyak itu baik dari APBN, APBD maupun swasta tentu saja sangat mubazir (membelanjakan harta di jalan yang haram) bila dibuat patung Nabi Muhammad Shalallahu alaihi wasallam apalagi digunakan untuk membuat patung Soekarno! 

Padahal, lanjutnya,  Nabi Muhammad Shalallahu alaihi wasallam sudah jelas-jelas maksum (terhindar dari dosa) dan dijamin masuk surga. Sebaliknya, Soekarno itu, sebagaimana manusia lainnya (kecuali nabi dan rasul) itu tidak maksum dan tidak dijamin masuk surga (kecuali para shabat nabi yang dijamin masuk surga). 

"Jadi, pembangunan patung manusia (termasuk Soekarno) wajib kita tolak!" pungkasnya.[] Ajira

PW Al Irsyad Al Islamiyyah Keberatan dengan Pembangunan Patung Bung Karno

Tinta Media - Menanggapi pembangunan patung Ir. Soekarno di Jawa Barat, Pimpinan Wilayah Al Irsyad Al Islamiyyah Jawa Barat Drs. Said Saleh Baumar menyatakan keberatan atas pembangunan patung tersebut.
 
"Kami sangat keberatan dengan pembangunan patung Ir. Soekarno di Jawa Barat. Dan kami sangat berharap proyek tersebut dibatalkan dan tidak dilanjutkan," tuturnya kepada Tinta Media, Selasa (22/8/2023).
 
Hal ini disampaikan dalam pernyataan sikap terkait penolakan rencana pembangunan patung tertinggi Bung Karno di Indonesia yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat, H. M. Ridwan Kamil.
 
Menurutnya, Ir. Soekarno sebagai Proklamator dan Presiden RI pertama beserta pahlawan-pahlawan lainnya perlu dihormati akan jasa-jasa baiknya. "Penghormatan yang dilakukan bukan dengan cara membangun patung-patung beliau, akan tetapi dengan cara yang lebih baik, bermartabat dan bermanfaat," ujarnya.
 
Ia juga memandang bahwa proses perencanaan tidak dilakukan dengan baik dan matang serta tidak melibatkan pihak-pihak terkait seperti jajaran Pemprov, DPRD Jawa Barat, dan masyarakat. "Karena itu bukan proyek Pemprov dan tidak berhubungan dengan kepentingan  pembangunan rakyat Jawa Barat. Sehingga tidak ada agenda  terencana berbasis APBD," paparnya.
 
"Selain itu, penggunaan lahan milik Pemprov harus dengan persetujuan dan didahului pembahasan di  DPRD," tukasnya.
 
Ia menilai bahwa patung Ir. Soekarno tersebut justru bukan menjadi kebanggaan, akan tetapi malah menjadi keprihatinan karena dibangun dengan menghabiskan dana besar, bukan prioritas (tidak mendesak) serta bukan untuk kepentingan rakyat. "Apalagi dibangun dalam kondisi masyarakat yang belum pulih himpitan ekonomi serta dilanda pandemi," sesalnya.
 
Ia pun menjelaskan bahwa pembangunan patung tersebut dalam perspektif keagamaan, dikhawatirkan akan menimbulkan kultus individu, "Bahkan yang lebih jauh akan cenderung ke arah pemberhalaan," terangnya.
 
Ia pun menyayangkan bila pembangunan patung Ir. Soekarno ini kental dengan nuansa politik dan bagian dari transaksi politik, "Maka pembuatan patung Ir. Soekarno selayaknya tidak dilakukan," ucapnya..
 
Ia merasakan juga bahwa adanya rencana pembangunan patung Ir. Soekarno justru menimbulkan gejolak pro kontra yang meresahkan di masyarakat. Hal ini sangat berimbas besar terhadap kondusivitas masyarakat Jawa Barat. "Kami menghimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab," tandasnya.[]Ajira.
 

Jumat, 25 Agustus 2023

Mendulang Suara Pemula Melalui Pendidikan Politik

Tinta Media - Pendidikan politik bagi pemilih pemula tingkat Kabupaten Bandung dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, di hotel Sutan Raja Soreang, pada hari Kamis (10/8/2023)

Tujuan pendidikan politik  tersebut adalah untuk penguatan para pemilih pemula agar kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara meningkat. 

Peserta pendidikan politik ini terdiri dari kalangan siswa tingkat SMA/SMK di Kabupaten Bandung. Pendidikan politik ini juga penting, menurut Bupati Bandung, yaitu untuk meningkatkan kesadaran  dan daya kritis tentang hak pilih para pemilih pemula. 

Bupati Bandung juga berharap, agar dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 di wilayah Kabupaten Bandung, para pemilih pemula ini memiliki pemahaman tentang politik, juga untuk mencegah potensi konflik sosial dalam kegiatan politik. 

Memang sangat menggiurkan ketika jumlah pemilih pemula benar-benar menggunakan hak pilihnya dalam pemilu mendatang. Sebab, jumlah pemilih pemula akan sangat memengaruhi jumlah suara pada pemilu tahun 2024 mendatang. Walhasil, pemerintah akan melakukan berbagai cara agar para pemilih pemula ini menyalurkan aspirasinya dalam pemilu 2024 mendatang, terlebih jika memperhatikan potensi pemuda muslim dalam menentukan wajah politik bangsa di masa depan. 

Sangat disayangkan, apabila pendidikan politik dilakukan hanya ketika hendak menjelang pemilu saja. Seharusnya pemerintah memberikan edukasi kepada generasi muda tentang bagaimana cara berpolitik dengan benar. Namun ironisnya, saat ini narasi deradikalisasi senantiasa diembuskan kepada kaum muda. 

Generasi muda diposisikan sebagai kelompok yang rentan terpapar paham radikalisme, dalam rentang usia remaja menuju dewasa. Paham radikalisme diasumsikan mudah menyebar di lingkungan pendidikan. Bahkan, dikatakan bahwa mahasiswa, siswa SMA, dan santri yang menguasai ilmu agama mudah terpapar radikalisme. 

Hal ini sangat merendahkan intelektual kaum muda. Di lain sisi, pemerintah membutuhkan suara generasi muda untuk pemilu dan pilkada mendatang. Oleh karena itu, pemerintah melakukan upaya apa pun untuk meraih suara para pemula. Jelas, semua ini dilakukan oleh pemerintah demi mempersiapkan suara pemilih pemula untuk melanggengkan demokrasi dan menjauhkan generasi muda dari sistem politik Islam. 

Penyesatan politik terhadap pemuda terus diaruskan dengan berbagai cara. Generasi muda disiapkan hanya sebagai objek politik dalam sistem demokrasi, sekaligus menjauhkan mereka dari pemahaman politik Islam. Seharusnya generasi muda melek politik, jangan mudah tergiur, apalagi terhasut oleh racun-racun politik demokrasi. 

Tentunya, generasi muda harus memahami politik dalam Islam, baik sebagai ideologi ataupun sebagai aturan hidup.
Islam dibawa oleh Rasulullah saw. yang berawal dari jazirah Arab, kemudian menyebar ke seluruh dunia. Tentu penyebarannya tak terpisahkan dari politik Islam, hingga Islam mampu menguasai 2/3 dunia dalam kurun waktu hampir 13 abad lamanya.

Namun, hari ini kita merasakan dampak dari penerapan sistem demokrasi kapitalis sekuler, yaitu kerusakan di berbagai bidang. Maka dari itu, sudah seharusnya para generasi muda saat ini menggunakan waktunya untuk serius belajar dan membedah kesempurnaan Islam.

Sistem Islam akan sungguh-sungguh menjadikan generasi muda sebagai generasi  unggul, generasi cemerlang yang mampu membawa dunia kepada perubahan. Negara Islam akan menerapkan sistem pendidikan berbasis akidah Islam, baik dalam pendidikan formal maupun nonformal. Sehingga, output yang dihasilkan adalah generasi muda yang beriman dan bertakwa. 

Maka jelas, jika kita ingin melihat bagaimana keadaan negara saat ini, lihatlah keadaan generasi mudanya. Negara yang maju, berkarya, dan dipenuhi keberkahan, semua itu akan terwujud jika generasi mudanya senantiasa dipupuk dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt.

Oleh sebab itu, betapa pentingnya menerapkan sistem pendidikan Islam yang mampu menjadikan generasi muda sebagai penjaga negara dengan memahami politik Islam. Semua itu akan terealisasi jika negara menerapkan aturan Islam di bawah satu institusi, yaitu sistem Islam. Wallahu'alam.

Oleh: Enung Sopiah, Sahabat Tinta Media

Minggu, 20 Agustus 2023

Influencer: Perpres Media Berkelanjutan Ancaman Besar bagi Content Creator

Tinta Media - Influencer Dakwah Aab Elkarimi menilai, Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tanggung Jawab Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas atau dikenal dengan publisher rights merupakan ancaman bagi content creator.
 
“Bagi content creator yang mirip kayak gua, perpres ini ancaman besar, karena di draf perpres tersebut siapa pun harus izin ke media kalau mau daur ulang konten,” ujarnya dalam video: Jurnalisme Belum Merdeka? Melalui kanal Youtube Justice Monitor, Kamis (17/8/2023).
 
Ia melanjutkan, “Dan kalau ngelanggar, platform itu nggak bakal naikin konten, sebagus apa pun lu edit, selama apa pun lu buat. Jika ini terjadi maka enggak ada lagi kedaulatan informasi,” jelasnya.
 
Menurutnya perpres ini akan berdampak pada penayangan konten. “Bayangin konten-konten yang direkomendasikan oleh platform sosial media itu adalah konten-konten yang hanya dari media massa, dan sudut pandang unik, kemudian personal, akan tertimbun bahkan sulit ditemukan,” ujarnya.
 
Pemilik akun TikTok dengan follower hampir setengah juta itu menduga, sangat mungkin semua isu yang beredar adalah versi meja redaksi dan bukan fakta dan juga  bukan suara yang sebenarnya, sebagaimana yang pernah disinggung oleh Chomsky.
 
“Bahasanya alus sih demi jurnalisme berkualitas dan juga demi media berkelanjutan. Tapi apakah bisa ini kita tafsirkan pembredelan?.  Karena bagaimana mungkin rakyat harus dipaksa konsumsi media dimana sudah jadi rahasia umum kalau para pemilik media besar itu  berafiliasi ke parpol dan semuanya juga punya kepentingan,” ungkapnya.
 
Yang ia takutkan, ketika tidak bisa lagi menyuarakan kebenaran, menyatakan pendapat mengomentari realitas, beramar ma'ruf nahi mungkar karena terhalang oleh aturan rezim despotik Padahal, cetusnya, menyatakan kebenaran itu kewajiban.
 
“Gua agak sulit berpikir positif, satu-satunya mungkin yang ada di pikiran gua, ini mungkin kado  kemerdekaan.  Gimana negeri ini mau bersemangat ngalahin majunya Korea?  Tapi Korea Utara,” pungkasnya. [] Irianti Aminatun.

Jumat, 18 Agustus 2023

Mencintai Tanah Kelahiran dan Bangsa adalah Fitrah Manusia


Tinta Media - Influencer Dakwah Doni Riwayanto mengatakan, mencintai tanah kelahiran dan bangsa adalah fitrah manusia.
 
"Mencintai tanah kelahiran dan bangsa adalah fitrah manusia. Meski jasad telah melanglang buana, tetapi hati tetap tertambat di sana,"Ungkapnya di akun telegram pribadinya, Senin (14/8/2023)"
 
Menurut Doni, secara naluri, setiap orang pasti mencintai tanah air dan bangsanya. Hanya saja wujud dan cara mencintainya berbeda.
 
"Rasulullah Muhammad ï·º terlahir di Makah. Rasul mencintai bangsa dan tanah kelahirannya. Namun cara mencintainya berbeda dengan kebanyakan kafir Quraisy pada masanya," jelasnya.
 
Kecintaan kafir Quraisy pada bangsa dan negerinya, lanjutnya, berwujud pada cinta atas tradisi dan warisan nenek moyangnya, sembari abai pada kerusakan sosial, politik, ekonomi masyarakatnya.
 
Sementara, sambungnya, cinta Rasulullah Muhammad ï·º berwujud keresahan saat melihat kerusakan sistemis masyarakat Quraisy jahiliah.
 
"Rasul sering menyendiri di Jabal Nur Goa Hira, untuk merenungi dan mencari inspirasi solusi atas kerusakan tersebut. Kemudian Allah turunkan Al-Qur’an dan Islam sebagai solusi," ungkapnya.
 
Doni menegaskan, bahwa wujud nyata cinta Rasul ï·º adalah tidak menyimpan Islam hanya bagi diri sendiri, melainkan disampaikan kepada bangsa dan negerinya.

“Namun, reaksi bangsa Quraisy jahiliah berbeda. Mereka justru menuduh Rasul ï·º dengan tuduhan memecah-belah bangsa,” terangnya.
 
Quraisy jahiliah, ucapnya,  enggan menerima Islam dengan alasan bahwa para leluhur bangsanya telah bersepakat memilih patung Latta, ’Uzza, dan Manat sebagai pemersatu.
 
“Dengan demikian, mengkritik Latta, ’Uzza, dan Manat bagi Quraisy jahiliah adalah bentuk tidak cinta terhadap bangsa dan negara,” imbuhnya.
 
Padahal, lanjutnya, cinta Rasul ï·º justru cinta sejati. Tidak rela bangsa dan negerinya larut dalam kesesatan yang berujung kesengsaraan neraka selamanya.
 
Terakhir, Doni menegaskan, cinta sejati pada bangsa dan negara, adalah dengan mengajak untuk tunduk pada syariat-Nya. “Namun, para culas yang gemar mengambil keuntungan dari bangsa dan negara pasti akan menuduh para pecinta sejati ini dengan tuduhan sebaliknya, tidak cinta bangsa dan negara,” pungkasnya. [] Shintia

Pakar: Indonesia Belum Sepenuhnya Merdeka

Tinta Media - Pakar Ekonomi Syariah Dr. Muhammad Sholahuddin menegaskan Indonesia sejatinya belum sepenuhnya merdeka.
 
"Atas berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa, Indonesia berhasil mengusir penjajah, ini patut kita syukuri. Namun, sejatinya Indonesia belum sepenuhnya merdeka," jelasnya kepada Tinta Media Kamis (17/8/23).

Ia melanjutkan, penjajah memang telah berhasil dipaksa angkat kaki dari negeri ini, tetapi sistemnya masih terus diterapkan.
 
"Dalam sistem politik, Indonesia masih bercorak sistem politik Eropa dan Amerika yakni Trias Politica yang masih diemban. Walhasil praktiknya politik yang opurtunistik," kritiknya.

Sistem ekonominya, ucapnya, mengadopsi sistem ekonomi kapitalisme-liberal.
 
"Pemilik modal asing maupun swasta, bebas mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dengan meminimalisasi intervensi dari pemerintah. Alhasil, kekayaan alam negeri ini terus dikuras oleh bangsa asing," ungkapnya.
 
Dibidang sosial dan budaya, bebernya, cenderung berkiblat ke barat, seperti dalam hal pergaulan maupun berpakaian. "Kesimpulannya, Indonesia masih terjajah," ungkapnya
 
Terjajah
 
Menurut Sholahudin, secara fisik memang Indonesia merdeka, namun dari aspek pemikiran, ekonomi, politik, dan budaya, Indonesia masih terjajah oleh Kapitalisme global dan hegemoni negara-negara adidaya.
 
Ia melanjutkan, kekuasaan dan eksploitasi terus berlanjut yang membuat Indonesia belum sepenuhnya merdeka secara hakiki.
 
"Indonesia masih terjajah oleh dominasi Kapitalisme global, yang lebih berbahaya daripada penjajahan fisik," tegasnya.
 
Dalam pandangan Sholahudin, penjajahan gaya baru ini tidak selalu terasa oleh pihak yang terjajah, seperti yang terjadi di Indonesia.
 
“Bangsa ini merayakan kemerdekaan setiap tahunnya, tetapi tidak menyadari bahwa kekayaannya terus dikuasai dan dieksploitasi oleh perusahaan asing, maupun aseng. Hal ini dilegalkan oleh undang-undang yang terkadang dikendalikan oleh lembaga internasional," bebernya.
 
Kemerdekaan hakiki
 
Dr Sholahudin juga mengungkapkan langkah untuk meraih kemerdekaan hakiki untuk Indonesia.
 
“Pertama, mewujudkan penghambaan hanya kepada Allah Swt. Kemerdekaan hakiki dalam pandangan Islam terwujud saat manusia terbebas dari segala bentuk perbudakan dan penindasan oleh sesama manusia. Ini mengharuskan menghilangkan segala bentuk penjajahan, eksploitasi, dan penghambaan manusia terhadap manusia," ujarnya.
 
Kedua, cetusnya, menerapkan Islam secara menyeluruh. Islam harus dipahami dan diterapkan sebagai agama yang mengatur semua aspek kehidupan, termasuk urusan pribadi, keluarga, dan negara. Islam bukan hanya tentang ritual dan spiritual, tetapi juga memiliki pedoman yang komprehensif untuk mengatur kehidupan.
 
“Ketiga, menerapkan syariah Islam. Dengan menerapkan syariah Islam negeri ini dapat mencapai kemerdekaan sepenuhnya dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah Islam secara komprehensif,” terangnya.
 
Kedua langkah ini, menurutnya, akan membawa kemerdekaan dalam dua aspek. “Pertama merdeka dari segala bentuk penjajahan fisik dan non-fisik. Kedua, merdeka dari penghambaan kepada selain Allah Swt.," tutupnya [] Setiyawan Dwi

IJM: Tujuan Kemerdekaan Masih Jauh dari Terwujud

Tinta Media - Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana menilai tujuan kemerdekaan belum terwujud.
 
 “Indonesia merayakan 78 tahun kemerdekaan, semestinya tujuan kemerdekaan sudah terwujud. Namun faktanya tidak demikian, tujuan kemerdekaan masih jauh dari kata terwujud,” ungkapnya dalam video: Merdeka dari Jebakan Utang, melalui kanal Youtube Justice Monitor, Kamis (17/8/2023).
 
 Ia memberikan alasan, eksploitasi atas negeri ini dan penduduknya masih begitu terasa, layaknya zaman penjajahan dulu atau bahkan mungkin lebih parah dari penjajahan.
 
“Saat ini rakyat terbebani dengan beragam pajak yang mungkin malah lebih banyak jumlahnya dari masa penjajahan yang dulu. Kekayaan alam negeri ini juga belum dirasakan hasil manfaatnya betul-betul untuk kesejahteraan rakyat, sebagian besar masih dikuasai oleh swasta baik dalam negeri maupun asing,” bebernya.
 
Menurut Agung, berbagai kebijakan juga banyak dipengaruhi oleh oligarki dan juga asing. “Kekayaan negeri ini diduga masih banyak yang mengalir kepada pihak asing dan juga segelintir konglomerat atau sekelompok kecil oligarki,” imbuhnya.
 
Merdeka
 
 Agung lalu menyampaikan makna merdeka. Merdeka maknanya adalah ketika kehendak tidak dikekang oleh bangsa lain atau sesama manusia, tidak ada eksploitasi manusia kepada manusia.
 
 “Merdeka itu ketika keputusan dan tindakan tidak ditentukan dan dikendalikan oleh pihak lain baik bangsa, individu atau sekelompok individu .Merdeka itu ketika kekayaan dan potensi yang kita miliki sepenuhnya digunakan untuk kepentingan kesejahteraan dan kemakmuran kita,” imbuhnya.
 
 Islam, ucapnya,  membebaskan masyarakat dari semua penjajahan dan eksploitasi modern itu.  Caranya dengan mengembalikan hak membuat hukum pada Allah Swt., mengembalikan kedaulatan kepada syariah. Ia mengutip Q.S. Ibrahim ayat 1 sebagai landasannya.
 
“Yang harus dilakukan saat ini adalah menyempurnakan kemerdekaan yang sudah kita rasakan dengan berusaha sungguh-sungguh mewujudkan kemerdekaan hakiki  yaitu mengembalikan kedaulatan hanyalah milik Allah Swt.,” pungkasnya. [] Irianti Aminatun.

ASPEK: WFH Bukan Solusi Tepat

Tinta Media  -  Instruksi Presiden  Joko Widodo soal bekerja di rumah (WFH) untuk mengatasi kualitas udara dan polusi di Jakarta, dinilai oleh presiden ASPEK (Asosiasi Serikat Pekerja) Indonesia Mirah Sumirat, SE., sebagai kebijakan yang mengada-ada dan bukan solusi tepat.

"WFH (work from home)  untuk mengatasi kualitas udara atau polusi di Jakarta sebagai kebijakan yang mengada-ada dan bukan solusi yang tepat," tuturnya dalam pres rilis: WFH Untuk Atasi Polusi, Kebijakan Lebay Yang Mempersulit Masyarakat, yang diterima Tinta Media, Rabu ( 16/08/2023 ).
 
Ia mempertanyakan kajian apa yang dipakai oleh Presiden Joko Widodo hingga bisa menyimpulkan bahwa WFH akan bisa mengatasi polusi udara?  "Kami menilainya sebagai kebijakan yang lucu dan aneh!" ujarnya.
 
Tak ayal kebijakan ini, menurut Mirah Sumirat yang juga merupakan Presiden Women Committee UNI Global Asia Pacific justru akan berdampak buruk bagi kehidupan sosial masyarakat. “Jika diberlakukan secara ketat sekalipun, WFH tidak akan pernah efektif untuk bisa mengatasi masalah polusi udara untuk jangka panjang," tegasnya.
 
Kehilangan Pekerjaan
 
Bahkan ia menilai  WFH ini akan menghambat pergerakan warga serta mengganggu pertumbuhan ekonomi masyarakat. "Juga berpotensi membuat banyak pekerja akan kehilangan pekerjaan dan penghasilan," imbuhnya.
 
Mirah Sumirat mengingatkan kepada  pemerintah, baik di pusat maupun di daerah untuk melibatkan stakeholder  sebelum mengambil keputusan yang akan berdampak pada masyarakat, khususnya untuk stakeholder ketenagakerjaan sebelum memutuskan kebijakan WFH.
 
“Pemerintah perlu melibatkan dan mempertimbangkan masukan dari perwakilan pekerja dan pengusaha yang ada dalam Lembaga Kerja Sama Tripartit. Andaipun terpaksa memberlakukan WFH, tidak boleh ada satu sen pun hak pekerja yang dikurangi," tegasnya.
 
Ia menilai, saat ini tidak ada urgensinya pemberlakuan WFH apalagi dengan dalih untuk mengatasi polusi udara.[] Muhammad Nur

Kamis, 17 Agustus 2023

Persis Jawa Barat Keberatan dengan Rencana Pembangunan Patung Bung Karno

Tinta Media - Ketua Persis (Persatuan Islam) Jawa Barat, KH. Iman Setiawan Latief, SH., merasa keberatan dengan rencana pembangunan patung Bung Karno yang digagas Gubernur  Jawa Barat Ridwan Kamil.
 
“Kami merasa sangat keberatan terhadap pembangunan Patung Ir. Soekarno di Jawa Barat. Dan kami meminta agar proyek tersebut dibatalkan serta tidak dilanjutkan,” tuturnya kepada Tinta Media melalui keterangan tertulisnya, Senin ( 07/08/2023).
 
Mewakili pengurus wilayah Persis Jawa Barat, KH. Iman Setiawan menandatangani pernyataan sikap yang isinya sebagai berikut;
 
“Pertama, Kami sangat menghormati Ir. Soekarno sebagai Proklamator dan Presiden RI pertama beserta pahlawan-pahlawan lainnya yang telah banyak berjasa memerdekakan Indonesia. Pengormatan yang seharusnya dilakukan, bukan dengan cara membangun patung-patung beliau, akan tetapi dengan cara yang baik dan bermanfaat," ujarnya.
 
Kedua, lanjutnya, perencanaan tidak dilakukan dengan matang dan tidak melibatkan pihak- pihak yang terkait seperti  jajaran Pemprov, DPRD dan masyarakat. Karena itu bukan proyek Pemprov dan tidak berhubungan dengan kepentingan rakyat Jawa Barat. Sehingga tidak ada agenda terencana berbasis APBD. Di samping itu penggunaan lahan milik Pemprov Jabar harus dengan persetujuan dan didahului pembahasan bersama DPRD.
 
“Ketiga, patung Soekarno tersebut  kelak bukan menjadi kebanggaan, akan tetapi menjadi keprihatinan karena dibangun dengan dana yang besar dan tidak sangat mendesak serta bukan untuk kepentingan rakyat. Apalagi dibangun ketika masyarakat belum sepenuhnya pulih dari himpitan ekonomi," terangnya.
 
Keempat, sebutnya, pembangunan patung tersebut dalam aspek keagamaan, malah dikhawatirkan akan menumbuhkembangkan kultus individu, bahkan cenderung kearah pemberhalaan.
 
"Kelima, apalagi kental dengan nuansa politis dan bagian dari transaksi politik maka pembuatan patung Soekarno tersebut selayaknya tidak dilakukan," harapnya.
 
Keenam, sambungnya, terjadi gejolak pro kontra yang meresahkan dimasyarakat. Hal ini sangat menganggu kondusifitas masyarakat Jawa Barat.
 
“Kami menghimbau kepada  masyarakat, agar tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” pungkasnya. [] Muhammad Nur.

Pamong Institute: Usulan Presiden untuk Mundur Sangat Konstitusional

Tinta Media - Direktur Pamong Institute Wahyudi Al Maroky  M.Si. menilai, usulan presiden untuk mundur atau menghentikan kebijakan yang  membuat negara semakin buruk, sangat konstitusional.
 
“Kalau kita lihat usulan rezim supaya mundur, supaya menghentikan kebijakan yang aneh-aneh bahkan mungkin mengarah kepada negara yang semakin buruk, saya pikir sangat konstitusional dan juga faktual,” ujarnya di Perspektif: Presiden Jokowi Mengundurkan Diri atau Menghadapi Aspirasi Rakyat? dikanal Youtube Pusat Kajian dan Analisis Data, Rabu (16/8/23).
 
Wahyudi memberi alasan, agar rezim tidak terlalu jauh atau menyimpang dari garis konstitusi serta tujuan bernegara dan dimungkinkan mengarahkan negara ke situasi yang semakin memburuk.
 
“Baik pemimpin, presiden, atau level yang lain yang diberhentikan ditengah jalan itu sudah menjadi hal biasa dinegeri ini. Secara faktual juga pernah kita lakukan dan kita praktekkan di negeri ini. Kita tahu bahwa presiden pertama, Soekarno juga berhenti di tengah jalan sebelum masa jabatannya, berakhir,” ujarnya mencontohkan.
 
Dilihat dari track record lanjutnya, dari tujuh  presiden, tiga dikategorikan dihentikan ditengah jalan karena kebijakan-kebijakannya.  “Hampir semua presiden tidak berakhir (jabatanya) dengan mulus di negeri ini dan dikhawatirkan rezim saat ini akan menirunya,” cetusnya.
 
Artinya, sambungnya,  Indonesia punya punya sejarah panjang,  punya dasar untuk kepemimpinan itu tidak harus sampai di ujung masa kepemimpinannya, di masa periodenya, kalau publik merasa  banyak sekali kebijakannya yang bertentangan dengan konsitusi bahkan dikategorikan menzalimi rakyatnya sendiri.
 
“Mending berhenti di tengah jalan sehingga bisa dilanjutkan oleh orang baru yang memang tidak punya catatan kesepakatan politik dengan oligarki, sehingga kebijakan yang pro oligarki dan anti kepada rakyat  bisa dihentikan,” tandasnya.
 
Wahyudi menilai,  itu salah satu solusi, sehingga efek kebijakannya yang buruk tidak membebani rakyat yang semakin mendalam dan semakin jauh.
 
“Kita juga tidak ingin negeri ini kekayaan alamnya terkuras habis sementara rakyatnya dihisap dengan berbagai pungutan pajak, jauh dari kesejahteraan,” pungkasnya.  [] Setiyawan Dwi.
Follow IG@tintamedia.web.id

Opini Tokoh

Parenting

Tsaqofah

Hukum

Motivasi

Opini Anda

Tanya Jawab