Perlu Keberanian untuk Mengadopsi Kebijakan yang Tidak pro-Cina dan pro-Amerika
Tinta Media - Pengamat Kebijakan Publik, Rif'an Wahyudi mengingatkan, perlunya keberanian untuk mengadopsi kebijakan yang tidak bersifat pro-Cina maupun pro-Amerika.
"Sistem kebijakan yang salah dan hubungan yang terlalu erat dengan Cina harus segera dievaluasi. Perlunya keberanian untuk mengadopsi kebijakan yang tidak bersifat pro-Cina maupun pro-Amerika, melainkan kebijakan yang mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia dan menjaga kedaulatan negara,” tuturnya dalam Kabar Petang: Bertaruh Nyawa di PT. GNI Morowali, Kamis (7/7/2023) di kanal Youtube Khilafah News.
Menurutnya, perusahaan-perusahaan asal Cina, seperti PT GNI, yang menjadi bagian dari investor asing, menimbulkan pertanyaan apakah pemerintah Indonesia tunduk pada pemerintah Cina.
"Menteri yang berganti-ganti dan pernyataan yang ambigu semakin membingungkan. Menteri Koordinator LBP yang bertanggung jawab atas hal ini seharusnya memastikan bahwa kebijakan K3 diterapkan dengan baik dan tidak memilih kasih. Terlebih lagi, sebagian investornya berasal dari China, yang terlibat dalam masalah serupa beberapa tahun yang lalu,” tuturnya.
Rif'an menilai, keterlibatan pemerintah seolah menjadi "bodyguard" bagi perusahaan-perusahaan Cina ini memunculkan kekhawatiran terkait kedaulatan negara.
"Apakah insiden di PT GNI hanya sebatas kecelakaan kerja, atau ada masalah yang lebih dalam terkait kedaulatan wilayah kita? Kehadiran proyek-proyek dari China semakin meresahkan, mengingat ekspansi mereka yang mengancam kedaulatan Indonesia,” ungkapnya.
Ia mengatakan, diperlukan kesadaran politik dan tindakan tegas untuk menjaga kedaulatan negara, memanfaatkan kekayaan alam dengan baik demi kemakmuran rakyat Indonesia.
"Sistem yang berbasis pada keyakinan dan menjunjung tinggi hukum Allah harus diterapkan untuk mencegah penjarahan sumber daya alam dan menjaga kemandirian negara. Perlunya kesadaran bahwa pemerintah harus berjuang untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan asing,” ujarnya.
Ia menyarankan, nasionalisasi sumber daya alam melalui pengelolaan BUMN yang baik harus menjadi langkah yang diambil, bukan pengelolaan yang hanya menguntungkan pihak asing.
“Harapan kita semua adalah agar tragedi di PT GNI tidak terulang lagi. Perusahaan ini harus mendapatkan sanksi yang tegas, dan penting bagi pemerintah untuk memastikan keselamatan kerja menjadi prioritas utama.
Dengan adanya kesadaran dan tindakan nyata, kita berharap Indonesia dapat menghadapi tantangan ekspansi asing dan menjaga kedaulatan negara demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. [] Abi Bahrain
