Pinjaman Tanpa Agunan Tidak Menyelesaikan Kemiskinan
Tinta Media - Upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menawarkan pinjaman tanpa agunan kepada pelaku UMKM, dinilai oleh narator Muslimah Media Center (MMC) tidak akan menyelesaikan kemiskinan.
“Upaya memberikan modal usaha pada rakyat tanpa agunan sejatinya tidak akan menyelesaikan kemiskinan negeri ini, sebab usaha rakyat akan tetap berada dalam cengkraman perusahaan raksasa yang sewaktu-waktu sangat mudah mematikan perusahaan kecil sesuai kepentingan perusahaan raksasa,” ujarnya dalam program Serba-Serbi MMC: Penyaluran Bantuan Modal Digenjot, Benarkah Solusi Mengatasi Kemiskinan? Senin (29/5/2023) di kanal Youtube Muslimah Media Center.
Ia memberikan alasan, pinjaman modal tanpa agunan kepada UMKM ini lahir dari sistem ekonomi kapitalis yang saat ini diterapkan di negeri ini. Sistem ekonomi kapitalis meniscayakan liberalisasi ekonomi yang mengandalkan pasar bebas untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi.
"Kesejahteraan dianggap bisa terwujud ketika terjadi akumulasi kapital, dimana semua uang rumah tangga harus diserahkan kepada perusahaan, agar perusahaan memiliki modal baru untuk meningkatkan produksi dan menyerap tenaga kerja sehingga pendapatan masyarakat akan naik. Hal ini dilakukan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi," bebernya.
Untuk menunjang hal tersebut, lanjutnya, diciptakanlah jantung penggerak ekonomi yang saat ini dikenal dengan lembaga perbankan.
"Lembaga ini berfungsi mempercepat penyerapan modal dari sektor rumah tangga ke sektor perusahaan, tak terkecuali usaha mikro, kecil dan menengah, padahal dalam keadaan sehat atau tidak ada kebocoran pasar, " jelasnya.
Sistem ekonomi kapitalisme, kata Narator, hanya akan menghasilkan hegemoni ekonomi, yaitu perusahaan besar memakan perusahaan kecil, menguasai bahan baku, atau terjadi proses konglomerasi dari hulu ke hilir.
"Selain itu perusahaan besar akan menguasai perusahaan negara atau privatisasi BUMN, hingga akhirnya pengusaha menjadi penguasa sejati negeri ini. UMKM hanyalah solusi sesaat untuk sekedar bertahan hidup di tengah penerapan sistem ekonomi kapitalis," tandasnya.
Sistem kapitalis, ucapnya, membuat negara berlepas tangan dari tanggung jawab utamanya sebagai ro'in [pengurus urusan rakyat]. Segala komoditas di kapitalisasi mulai dari pendidikan, perdagangan, kesehatan, hingga sumber daya alam yang mestinya menjadi sumber penghidupan rakyat, semua di kapitalisasi oleh para korporat.
Sistemik
Narator lalu memberikan kesimpulan bahwa untuk mengatasi kemiskinan haruslah secara sistemik dalam arti tidak bertahan dengan sistem kapitalis yang rusak berikut sistem politik demokrasi yang menopangnya.
“Sistem yang mampu mengeluarkan rakyat dari masalah ekonomi, termasuk kemiskinan hanyalah sistem Islam. Dalam pandangan Islam, paradigma negara Islam (Khilafah) dalam melayani rakyatnya adalah paradigma riayah. Negara wajib memenuhi kebutuhan asasi setiap warga negaranya, bukan membiarkan rakyat berjuang sendiri memenuhi kebutuhannya tersebut," bebernya.
Negara, sambungnya, wajib mengelola sumber utama kas negara yakni sumber daya alam dengan prinsip riayah, bukan bisnis. Haram bagi negara menyerahkan penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam milik umum kepada swasta.
"Dari sumber inilah negara Khilafah mampu mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Penerapan syariat Islam dalam bingkai Khilafah sungguh akan menyelamatkan hidup manusia dari kemiskinan dan kesengsaraan," pungkasnya. [] Sri Wahyuni
